Tak Berkategori

MoU Kontrak Kerjasama Pemberitaan Diskominfo Tuba Diduga Cacat Hukum

TULANG BAWANG (kabar Indonesia) –Diduga kontrak kerja sama pemberitaan yang di buat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) disinyalir sarat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Cacat Hukum.

Betapa tidak, hal ini dibuktikan dalam dokumen kabarindonesia.com adanya poin-poin yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 ketentuan Umum no.3. harga satuan adalah nilai yang harus dibayar untuk setiap penerbitan berita / society (jenis Tulisan) pada yang diterbitkan oleh pihak kedua.

Lalu, dalam kontrak yang di adakan oleh Diskominfo Tuba tersebut diduga cacat hukum dan melanggar Undang-undang PPN no 42 tahun 2009 pasal 4A no. (3) jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: huruf (i) yang berbunyi jasa pendirian yang tidak bersifat iklan.

Dalam artinya hanya sifat yang dikenakan pajak berupa iklan layanan seperti adventorial dan parade foto hanya yang bisa di Pertanggung jawabkan dengan SPJ yang wajib di bayar oleh negara, selain dari ketentuan dalam UU No. 42 tahun 2009 tidak bisa di bayar atau di SPJ Kan.

Sementata ketika dikonfirmasi Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Tuba Gunawan menegaskan, bahwa kontrak yang diberika  terkait pemberitaan yang diberika murni kegiatan dari Pemkab dengan Media.

“Ini murni kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka MoU dengan kawan-kawan media, tidak ada niatan lain dan MoUnya ini berkaitan dengan partisipasi media dalam mengangkat berita yang positif,” kata Gunawan kepada media. Senin (4/6/2018).

Selanjutnya kata dia, dalam kerjasama ini pihaknya menegaskan tidak menyalahi aturan dan tidak ada pemotongan.

“Disini kami gak ada yang korupsi dan gak ada pemotongan  kami tolong tolong betul jangan bicara terlalui jauh kami nolong kawan kawan media,” elaknya.

Hal senada dikatakan, Kasi Kemitraan dan Publikasi Dismominfo Tuba Rizalman Pi’in. Dimana pihaknya menegaskan bahwa kerjasama tersebut sesuai pemgajuan dari masing-masing media ke Diskominfo.

“Kembali usulan perusahaan masing masing ada didalam proposal yang diajukan berupa adventorial berita bergambar berita ucapan berbayar nah itu,” kata dengan mata melotot melihat ke arah Biro Kabar Indonesia. (Ade/Aan).

Facebook Comments

Categories
Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: