Connect with us

Advetorial

Dewan Lamteng Gelar Paripurna Dua Raperda

Avatar

Published

on

Lampung Tengah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar Sidang Paripurna Pengesahan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan Raperda tentang Penataan Kampung, di gedung DPRD setempat, Rabu 06 Juni 2018.

Dipimpin Ketua DPRD Lamteng, Achmad Junaedi Sunardi, Sidang Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto, serta jajaran Forkompinda, dan 39 dari 50 anggota DPRD Lamteng.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Lamteng menyampaikan ucapkan terima kasih, kepada seluruh jajaran DPRD Kabupaten Lamteng, terkhusus kepada Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), yang telah membahas Raperda usulan Pemkab Lamteng, dan juga kepada masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tersebut.

“Sehubungan dengan ke dua Raperda tersebut, secara garis besar kami sampaikan hal -hal sebagai berikut, terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung sebagai tindaklanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 128/PUU-XlIl/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf 0 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa, yaitu penghapusan persyaratan calon kepala kampung dan perangkat kampung tentang domisili calon di kampung setempat paling kurang satu (1) tahun sebelum pendaftaran”, papar Loekman Djoyosoemarto.

 

 

Raperda tersebut, lanjut Loekman Djoyosoemarto, nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung ke depan. Dan semua warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, dapat mencalonkan diri sebagai kepala kampung di manapun, termasuk di Kabupaten Lampung Tengah.

“Dengan adanya penambahan pasal- pasal terkait kepala kampung terpilih yang terkena masalah hukum sebelum pelantikan, ini akan menambah jelas bagaimana langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah seandainya terjadi kepala kampung terpilih terkena masalah hukum sebelum pelantikan”, terangnya.

Lanjutnya, terkait Raperda tentang Penataan Kampung, Raperda tersebut sebagai pengganti Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan. “Perda tersebut disesuaikan dengan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa beserta petunjuk umumnya”, jelas Loekman Djoyosoemarto.

“Raperda Penataan Kampung ini diharapkan ke depan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Parama Kampung, yaitu berupa Pembentukan, Penghapusan, Perubahan Status dan Penetapan Kampung berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kampung dengan tetap memperhatikan kearifan lokal kampung”. ( ADV ).

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Advetorial

Gubernur Ridho Resmikan Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meresmikan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, di Halaman Kantor Dinas setempat, Selasa (14/5/2019).

Pada kesempatan itu, Gubernur juga meresmikan Pembangunan Rehabilitasi Infrastruktur penting, di antaranya peresmian Pembangunan teropong bintang, Pembangunan perpustakaan modern (lanjutan), Pembangunan Saranan dan prasarana bumi perkemahan, Peresmian Pembangunan Lapangan Tembak, Pembangunan Lapangan Panahan.

Pembangunan lainnya yaitu rehabilitasi Tugu Ryacudu, pembangunan rumah adat Lampung Barat (lanjutan), Mess perwakilan TNI AU, renovasi GOR Saburai, rehabilitasi Meseum Lampung, Masjid Ornamen Lampung Al-Ridho Babussalam, dan Masjid PKOR Way Halim Darul Ukhuwah.

“Terkait dengan kebijakan Pemerintah yang hari ini semakin progresif, responsif, semakin melayani, dan secara konkrit membangun dan mampu dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan percepatan pembangunan yang berdampak baik bagi masyarakat Lampung,” ujar Ridho.

Peresmian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung sendiri, menurut Ridho dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan perizinan dan investasi di Provinsi Lampung.

Gubernur menuturkan bahwa mudah bukan berarti bisa digampangkan, tetapi untuk mempermudah birokrasinya.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, karena ini menjadi pelayanan yang sangat vital karena terkait perizinan, terutama dari pihak ketiga maupun investasi di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Ridho.

Terkait peresmian pembangunan gedung teropong bintang, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa pembangunan gedung teropong bintang ini nerupakan tahap 1, dan rencananya akan terdapat 2 tahap. Pembangunan teropong bintang, observatorium dan planetarium ini dalam rangka mendukung kebijakan strategis Provinsi Lampung di Sektor Pariwisata.

Tentunya dalam pengembangan Sektor Pariwisata, lanjut Gubernur, harus ada situs pariwisata yang menjadi batu bangun pariwisata. “Salah satunya pembangunan teropong bintang yang membangun sektor pariwisata dan pendidikan.

Teropong bintang pertama ada di Boscha Bandung, dan planetarium ada di Taman Ismail Marzuki. Dan di Lampung akan dibangun teropong bintang terbaik di asia tenggara, dan planetarium 4D yang terletak di Tahura Wan Abdul Rahman,” ungkapnya.

Sedangkan terkait pembangunan perpustakaan Modern, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa pembangunannya dalam rangka membangun SDM Lampung.

“Perpustakaan Modern ini mengacu pada E-Library yang terkoneksi dengan perpustakaan nasional RI. Kita akan buat yang terbaik ditengah-tengah kawasan pendidikan guna meningkatkan SDM masyarakat Lampung,” jelasnya.

Selain pembangunan di atas, Gubernur Ridho menjelaskan Pemprov Lampung juga tengah membangun bumi perkemahan tahap 2 di Kota Baru, Lampung Selatan.

Sejauh ini, Provinsi Lampung akan memiliki bumi perkemahan seluas 60 Ha dan lebih luas dari bumi perkemahan nasional di cibubur yang seluas 50 Ha.

“Bumi perkemahan ini bukan hanya untuk pramuka saja, tetapi juga digunakan untuk seluruh kegiatan lapangan dalam rangka membina generasi muda Lampung,” ungkapnya.

Gubernur Ridho juga menjelaskan Pemprov Lampung juga akan membuat ruang terbuka publik dengan merehabilitasi museum Lampung.

“Kami akan merenovasi tampilan luarnya, halaman depannya yang luas akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik di wilayah Rajabasa. Sehingga Lampung akan memiliki 4 ruang terbuka umum,” ungkap Ridho. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Advetorial

DPRD Gelar Paripurna LKPJ Bupati Lampung Tengah

Redaksi LT

Published

on

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Rapat Paripurna yang digelar digedung dewan setempat, Kamis (02/05/2019) ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamteng, Riagus Ria, dan dihadiri para Anggota serta Sekertaris DPRD Lamteng, Syamsi Roli.

Paripurna juga turut dihadiri, Bupati Lamteng, Hi. Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Daerah (Sekda) Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Jajaran Forkopimda Lamteng.

Dalam sambutannya, Bupati Loekman menyampaikan beberapa rekomendasi LKPj Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ditingkatkan secara optimal, hal ini telah menjadi komitmen kami bahwa PAD dari tahun ke tahun harus diupayakan meningkat sesuai dengan perkembangan potensi yang ada.

Terkait saran untuk melakukan sosialisasi dan penyusunan data base, secara umum telah kami laksanakan, sesuai dengan objek PAD yang ada. Namun demikian dalam penentuan besaran tarif objek pajak dan Retribusi, kami senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat sehingga tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran agar disusun lebih cermat, hal ini telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang ada.

Terkait dengan pemerataan tenaga pengajar, hal ini telah kami lakukan namun demikian belum dapat kami lakukan secara proposional mengingat keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang ada.

Hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan terus kami upayakan untuk penataan dan pemerataan tenaga pengajar di setiap wilayah.

Terkait dengan adanya pungutan liar di sekolah, perlu kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah merekomendasikan atau mengizinkan pungutan dalam bentuk dan alasan apapun untuk biaya pendidikan kepada wali murid. Berkenaan dengan masih adanya pungutan, hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Terkait dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNKB), kami menyadari baru beberapa sekolah yang melaksanakan UNBK karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, tidak hanya komputer tetapi juga akses internetnya harus mendukung Namun demikian kami sangat mengapresiasi masukan/ saran yang telah disampaikan dan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk penyusunan program/ kegiatan ditahun-tahun mendatang.

Terkait dengan rekomendasi agar dilakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat dan pembentukan tim pembinaan pola hidup lingkungan bersih dan sehat, telah kami lakukan, namun demikian kami menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pola hidup lingkungan bersih dan sehat perlu waktu dan kerja keras karena hal ini menyangkut perubahan prilaku dan kebiasaan hidup masyarakat.

Terkait dengan saran untuk melakukan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut telah kami lakukan secara rutin melalui posyandu-posyandu yang ada, serta telah kami lakukan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, guna penanggulangan dan pencegahan stunting, dan ini akan terus kami laksanakan sehingga kedepannya Kabupaten Lampung Tengah bebas kasus stunting.
Terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga dokter hewan dan petugas penyuluh lapangan, hal ini akan menjadi perhatian kami dan kami upayakan untuk menambah jumlah tenaga dokte hewan dan petugas tenaga penyuluh lapangan (PPL).

Terkait dengan kelompok peternakan dan perkebunan hal in telah kami lakukan, namun kami menyadarai upaya tersebu belum dapat kami lakukan secara optimal, mengingat keterbatasan tenaga penyuluh dan banyaknya jumlah kelompok yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Terkait dengan saran untuk meningkatkan kualitas infrastuktur jalan, hal ini kami sangat sependapat dan akan kami upayakan melalui peningkatkan pengawasan, agar jalan dan jembatan yang dibangun kualitasnya baik. Tekait dengan penanganan jalan agar diutamakan pada ruas jalan yang rusak parah, hal ini kami sangat sependapat dan Pemerintah Daerah akan memprioritaskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan parah dan ruas jalan Kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat. Terkait koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, hal ini telah kami lakukan secara terus menerus dengan pendekatan baik secara formal maupun non formal.

Terkait dengan saran penertiban penguna jalan yang melanggar tonase, hal ini telah kami lakukan pemasangan rambu batas maksimal tonase, namun demikian masih banyak pengguna jalan yang melanggar hal ini tentunya menjadi perhatian kami dan akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk! melakukan tindakan penertiban.

Terkait kerjasama dengan pengembang pasar daerah Jaya Plaza, telah kami lakukan evaluasi secara berkala dan telah kami lakukan teguran untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU.(ADV). Can

Continue Reading

Advetorial

Gubernur Ridho Buka Lampung Fair 2019

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo membuka secara resmi pagelaran Lampung Fair 2019, di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Jum’at (19/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Gubernur sangat tertarik terhadap kearifan lokal yang ditampilkan masing-masing daerah.

Pembukaan tandai dengan penekanan tombol sirine. Sebelumnya, Gubernur Ridho melakukan kunjungan ke beberapa anjungan, di antaranya Kabupaten Pringsewu, Kota Metro, dan Kabupaten Way Kanan, serta Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil odong-odong.

Dalam sambutannya, Gubernur Ridho menyampaikan terimakasih atas antusiasme jajaran Forkopimda, Bupati/Walikota, seluruh masyarakat dan berbagai pihak terkait yang turut mensukseskan Lampung Fair 2019.

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak terkait yang telah turut hadir mensukseskan Lampung Fair 2019. Walaupun tadi hujan, tapi tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk hadir dalam pembukaan Lampung Fair 2019,” ujar Gubernur Ridho.

Ia menjelaskan kegiatan Lampung Fair ini sebagai upaya menyampaikan informasi positif yang sifatnya membangun dan memberikan informasi terkait pembangunan di Provinsi Lampung, serta sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat Lampung.

“Lampung Fair ini sebagai media dalam menyampaikan informasi pembangunan Provinsi Lampung dan sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat Lampung usai pelaksanaan Pemilu 2019 yang berjalan aman, damai, dan kondusif dengan partisipasi masyarakat sekitar 81%,” ujar Gubernur Ridho.

Terkait perkembangan Lampung, Gubernur Ridho menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengubah keunggulan komparatif Provinsi Lampung dan segenap potensinya menjadi keunggulan kompetitif untuk dapat maju dan bersaing ke depannya.

“Ke depan, Lampung harus siap menjadi titik tumpu tongkat estafet pertumbuhan Indonesia. Dan keberadaan Lampung di Sumatera harus mampu menjadi lokomotif dan booster (pendorong) bagi Sumatera,” jelas Gubernur Ridho.

Untuk itu, Gubernur Ridho menekankan agar Kepala Daerah di Provinsi Lampung menyiapkan wilayahnya dengan segenap potensinya sehingga dapat menjadikan Lampung sebagai lokomotif Sumatera.

Lebih dari itu, Gubernur Ridho menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh masyarakat Lampung atas dukungannya terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sehingga pembangunan Provinsi Lampung dapat berjalan dengan lancar.

“Terimakasih kepada seluruh masyarakat Lampung atas dukungannya dan kepercayaannya selama ini. Saya berharap keberagaman yang ada di Provinsi Lampung bukan menjadi suatu penghalang, namun justru dapat menjadi potensi dan keunggulan Lampung untuk dapat bersaiang ke depannya,” harap Gubernur Ridho.

Dalam kesempatan itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, menjelaskan Pekan Raya Lampung Fair 2019 bertemakan “Kilau Lampung Semarak Sumatera” berarti bahwa Pekan Raya Lampung Fair 2019 bukan hanya dipersembahkan untuk masyarakat Lampung tetapi juga dipersembahkan untuk masyarakat Pulau Sumatera.

“Lampung Fair ini juga bertujuan sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan atau prestasi yang telah dicapai dan yang akan dilaksanakan da|am berbagai sektor sebagal informasi tentang potensi daerah,” jelas Taufik.

Ia menambahkan acara LF ini juga sebagai media Pameran dagang, promosi investasi dan ekspo, serta menyajikan hiburan untuk masyarakat Provinsi Lampung.

“Kegiatan LF ini turut dimeriahkan artis Ibu kota diantaranya Padi Reborn, Marion Jola, Ghea Indrawari, Fourtwenty, Siti Badriah, Pusakata, Cakra Khan, Duo Gobas, Virgoun, Azmi, dan Armada. Serta diikuti 14 anjungan dan 455 stand, baik itu dari pemkab, pemkot, Pemprov Lampung, BUMN, BUMD, UKM, dan lainnya,” jelasnya. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: