Connect with us

Tak Berkategori

Sidang ke-3 Gugatan PMH, Majelis Hakim Pertanyakan Lamanya Proses Penyiapan Dokumen Keabsahan

Published

on

JAKARTA (Newskabarindoensia) – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Abdul Kohar mempertanyakan lamanya proses administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers selaku tergugat dugaan melawan hukum untuk membuktikan legal standingnya sebagai pemberi surat kuasa kepada dua pengacaranya, Frans Lakaseru dan Dyah HP.

Pertanyaan itu dilontarkan setelah waktu yang diberikan kurang lebih dua minggu, kuasa hukum Dewan Pers belum menyerahkan dokumen yang diminta majelis hakim pada sidang sebelmlumnya, sebagai bukti bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk menunjuk keduanya sebagai kuasa hukum.

“Kenapa dokumen keabsahan tergugat begitu lama untuk bisa disiapkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar saat sidang ke-3 berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Frans Lakaseru selaku kuasa hukum Dewan Pers menjelaskan bahwa kliennya selaku principal masih mengumpulkan dokumen untuk memenuhi permintaan hakim.

Sementara itu, Kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas mengaku heran atas lamanya administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers untuk membuktikan bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk bertindak sendiri atas nama Dewan Pers menunjuk kuasa hukum.

“Jika mengacu pada hukum acara, seharusnya dalam tiga kali sidang tergugat tidak hadir atau tidak mampu menunjukan bukti memiliki legal standing dalam menghadapi gugatan ini maka hakim bisa memutuskan Verstek,” ujar Rompas kepada awak media usai sidang.

Kendati demikian, Rompas mengaku pihaknya beritikad baik dan memberi kesempatan kepada kuasa hukum Dewan Pers untuk memenuhi permintaan dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sampai pada sidang pekan depan.

“Saya berharap Dewan Pers bisa ikut sidang agar semua permasalahan bisa terungkap dalam persidangan,” imbuhnya.

Sedangkan, Tondi Situmeang, kuasa hukum penggugat yang juga turut hadir dalam persidangan menambahkan, jika pihak kuasa hukum Dewan Pers tidak bisa membuktikan legal standingnya pada sidang pekan depan maka hakim berhak memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi penggugat.

Menyikapi sidang kali ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menganggap Dewan Pers sebagai lembaga yang tidak kredibel.

“Ha-ha-ha…. Manajemen Dewan Pers abal-abal…,” sebut Wilson.

Menurut Wilson, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Kamis, penasehat hukum Dewan Pers tidak mampu menunjukkan keabsahan kepengurusan yang membuktikan bahwa Yosef sah sebagai ketua Dewan Pers dan diberi kewenangan untuk menunjuk penasehat hukum mewakili Dewan Pers dipengadilan.

“Mereka sudah diberi waktu sepuluh hari sejak persidangan ke-2, Senin 21 Mei lalu, untuk melengkapi dokumen Dewan Pers agar legal standing mereka dapat diterima mewakili dewan pers. Hakim Ketua bahkan bertanya, mengapa lama sekali untuk bisa melengkapi bukti-bukti keabsahan yang diminta pengadilan? PH Dewan Pers meminta penundaan sidang hingga Kamis depan, 7 Juni 2018, untuk melengkapi (bahasa mereka mengumpulkan data-data) dewan pers. Opo tumon rek…?_ Uang negara habis digunakan Dewan Pers untuk membiayai operasional lembaga itu secara serampangan, pola managemen abal-abal,” imbuh pria lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Hal sendana dikatakan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik  Indonesia (SPRI) Hence Mandagi. Dimana dirinya ikut menyorot lamanya proses administrasi pembuktian legal standing penunjukan kuasa hukum Dewan Pers.

“Hari ini Dewan Pers membuktikan sendiri sebagai lembaga yang sangat tidak profesional. Bagaimana bisa dia (Red – Dewan Pers) mau mengurus wartawan, media, dan organisasi pers, sedangkan mengurus administrasi internal saja tidak becus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 07 Juni 2018 mendatang. (Noval/Rls/Aan)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Tak Berkategori

Tes Artikel

Redaksi LT

Published

on

Tes artikel

Continue Reading

Tak Berkategori

Provinsi Lampung Dipercaya Pemerintah Pusat Gandeng Investor Taiwan Bangun Pabrik Gula

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Provinsi Lampung dipercaya pemerintah pusat untuk menggandeng investor Taiwan membangun industri gula. Tim survey dari Taiwan akan mengunjungi Lampung, Selasa (15/1/2019).

“Kami melakukan persiapan kedatangan investor Taiwan yang akan melakukan survey di Lampung. Diharapkan mereka nantinya bisa berinvestasi di sektor perkebunan tebu dalam membangun industri gula,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat memimpin rapat di Ruang Kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (10/1/2019).

Tim dari Taiwan adalah Council of Agriculture Executive Yuan, Taiwan atau Badan Pemerintah Republik Tiongkok yang melakukan pengawasan salah satunya bidang pertanian. Tim ini akan didampingi dua orang dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan).

Setjen Kementan mempercayakan Lampung karena Lampung dinilai merupakan penghasil komoditas tebu terbesar nomor dua di Indonesia. Dengan memproduksi tebu sebanyak 768 ribu ton/tahun, Provinsi Lampung mampu memberikan kontribusi sebesar 29,81 persen terhadap produksi tebu nasional.

“Ini juga nanti akan dikawal oleh pihak Setjen Kementan. Kita diskusikan untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dan tentang area wilayah mana yang cocok untuk ditawarkan kepada investor,” kata Taufik.

Taufik menuturkan Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu alternatif untuk lahan investasi. Pertimbangannya, di Kabupaten Way Kanan akan ada pembangunan Dry Port, di mana hasil-hasil industri yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya akan diangkut menggunakan Kereta Api langsung menuju Pelabuhan Panjang.

Tetapi untuk lokasi persisnya, Taufik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
“Peluang yang paling memungkinkan ada di kawasan Kabupaten Way Kanan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan,” ujarnya. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Tak Berkategori

Kodim 0501/JP BS Tunjau Lokasi dan Berikan Bantuan Korban Kebakaran

Published

on

JAKARTA : Kodim 0501/JP BS melaksanakan peninjauan kepada para korban kebakaran yang terjadi pada hari Selasa (25/12/18) yang lalu di RT.06/06 Kelurahah Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengakibatkan sebanyak 33 Kepala Keluarga atau sekitar 204 jiwa kehilangan tempat tinggal, Jakarta, Rabu (02/01/2019).

Hadir dalam peninjauan kepada warga korban kebakaran hari ini diantaranya Danramil 07/Kemayoran (KMY) Mayor Arh Didik Wahyudi mewakili Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana, Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif, Ketua RW.06 Supriyadi dan Ketua RT.06 Sudarmaji.

Dalam kesempatan tersebut Danramil 07/KMY Mayor Arh Didik Wahyudi menyampaikan permohonan maafnya dikarenakan Dandim tidak dapat hadir langsung menyerahkan bantuan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan memerintahkan dirinya untuk mewakili.

Dalam pelaksanaan peninjauan, Danramil 07/Kemayoran di sambut antusias dan penuh kebahagiaan oleh warga yang terkena musibah kebakaran.

Tidak saja melakukan peninjauan namun Kodim 0501/JP BS pun juga memberikan bantuan. Adapun bantuan yang diberikan berupa antara lain Kasur gulung, Sajadah, Sarung, perlengkapan alat mandi dan makanan instan lainnya.

“Bantuan dari Komandan Kodim 0501/JP BS hari ini semoga dapat bermanfaat bagi para korban kebakaran,” ucapnya.

Danramil juga mengingatkan kepada warga RT.06/RW.06 agar dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan alat-alat listrik karena dapat terjadi kebakaran tidak hanya merugikan diri sendiri dan dapat berdampak kepada warga lainnya.

Sementara itu Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0501/JP BS atas bantuannya terhadap warga RT.06/06 Kelurahan Kebon Kosong.

Di penghujung kegiatan Lurah Kebon Kosong juga kembali menghimbau warga agar lebih waspada terhadapbdalam penggunaan listrik.

Reporter : Ivan
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: