Connect with us

Tak Berkategori

Ini Tanggapan Kapendam Terkait Tudingan Amnesty Atas Tewasnya Warga Papua

Avatar

Published

on

JAKARTA (Kabar Indonesia) – Polisi dan Tentara dituduh bertanggung jawab atas kematian 95 warga sipil di Papua selama 8 tahun terakhir, kematian terjadi di luar prosedur hukum.

Dimana Lembaga pemantau Hak Asasi Manusia, Amnesty International menyebut setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer sejak tahun 2010. Salah satu pemicu kematian itu adalah aspirasi politik tentang kemerdekaan Papua. Namun diduga ada pula sejumlah kematian yang terjadi dalam penanganan kasus kriminal.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menuding sebagian besar polisi dan tentara yang terlibat pembunuhan di Papua hanya diganjar sanksi administratif: dimutasi atau diberhentikan dari kesatuan.

Namun, kata Usman, belum ada aparat di Papua yang divonis bersalah di pengadilan dan dihukum penjara.

“Kebanyakan sanksi disiplin. Tidak ada pemenjaraan yang setimpal, padahal pembunuhan dalam hukum pidana adalah perbuatan berat. Ada disparitas keadilan,” kata Usman.

Usman Hamid menyebut sebagian pembunuhan warga sipil oleh aparat bermotif balas dendam. Merujuk laporan Amnesty International, 56 dari total 95 kematian warga sipil di Papua, dalam periode Januari 2010 hingga Februari 2018, tidak berkaitan dengan aktivitas politik.

Di luar itu, kata dia, pembunuhan berencana terhadap aktivis prokemerdekaan Papua juga dituduhkan kepada polisi dan tentara. Namun faktanya setiap saat korban laka lalin, korban perang suku dan lalin-lain mereka upload ke berbagai media bahkan sampai International dengan menuding bahwa itu adalah korban kekejaman aparat TNI-Polri.

Menanggapi hal itu, Kodam Cenderawasih, Institusi Militer yang memegang kendali teritorial Papua dan bermarkas di Jayapura, menyangkal seluruh tuduhan tersebut dan itu adalah fitnah.

Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi menjelaskan, TNI menganggap korban jiwa yang selama ini muncul merupakan ekses dari penindakan aksi separatis. Yang kehilangan nyawa, menurut Aidi bukan hanya anggota kelompok bersenjata, tapi juga tentara dan polisi.

“Kalau Anda mengatakan TNI menembaki orang tak berdosa di Papua tanpa sebab dan proses hukum, itu fitnah. Semua yang terjadi ada sebab, yaitu separatis yang melawan kedaulatan negara. Itu penyebab utama,” ujar Aidi melalui rilisnya. Selasa (3/7/2018).

Karena, Amnesty International mengklaim mengumpulkan data berbasis wawancara korban luka dan keluarga yang sanak familinya kehilangan nyawa, itu kan sangat tidak mendasar dan bersifat sepihak.

“Mereka juga mengajukan keterbukaan informasi pada Polda Papua serta Kodam Cenderawasih,” kata Aidi.

Menurut Aidi setiap insiden yang terjadi di Papua mereka selalu menyoroti hanya dari akhir kejadian di mana jatuh korban, tetapi mereka tidak pernah mau jujur mengungkap proses kejadiannya dan akar permasalahannya, contohnya kasus Paniai Desember 2014 yang selalu mereka gembor-gemborkan hanya menyoroti tentang jatuhnya korban.

“Tapi tidak pernah dibahas bagaimana ketika ribuan massa bersenjata panah, tombak, golok bahkan ada yang membawa senjata api menyerang pos aparat keamanan. Aparat keamanan berusaha membela diri bertindak tegas sehingga akhirnya harus ada yang jatuh korban,” jelas Aidi.

Selanjutnya kata dia, Akar perseoalan yang paling hakiki di Papua karena adanya sekelompok orang yang mengangkat senjata secara Illegal merongrong kedaulatan Negara menuntut merdeka pisah dari NKRI. Hal ini di Negara hukum manapun di seluruh dunia tidak ada yang membenarkan adanya pemilikan senjata api apalagi standar militer secara Illegal. Dan di Negara manapun di seluruh dunia tidak ada suatu pemerintahan yang mentolelir suatu tindakan makar atau pemberontakan terhadap kedaulatan Negaranya.

“Mereka mempersenjatai diri saja secara Illegal itu sudah salah, tidak dibenarkan oleh hukum manapun. Termasuk kegiatan atau upaya makar melawan kedaulatan Negara. Tetapi apabila mereka jatuh korban mereka ingin dianggap benar dan menuntut keadilan atau pembelaan,” imbuh Aidi.

Kemudian lanjut dia, Kasus lain sekelompok orang melaksanakan demonstrasi menuntut merdeka pisah NKRI dan nyata-nyata merongrong kedaulatan Negara, kemudian berhadapan dengan aparat keamanan TNI/Polri yang pada akhirnya terjadi tindakan anarkis yang mengakibatkan jatuhnya korban, maka aparat keamanan yang berdiri membela kedaulatan Negaranya dituding sebagai pelangggar HAM, tetapi mereka yang melakukan perlawanan terhadap kedaulatan Negara yang sah tidak pernah dipersoalkan bahkan dilindungi. Kata Aidi menambahkan.

“Amnesty Internasional dalam laporannya sangat tidak berimbang dan terkesan hanya mencari-cari kesalahan untuk memojokkan pihak aparat keamanan TNI/Polri. Kenapa mereka tidak membahas tentang kekejaman yang dilakukan oleh pihak KKSB baik terhadap aparat Negara maupun terhadap warga sipil yang tak berdosa?,” terangnya.

Aidi mencontohkan penembakan sekelompok orang terhadap pesawat di Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, beberapa hari jelang pemilihan gubernur lalu. Tiga warga sipil dilaporkan tewas dibunuh kelompok tersebut. Termasuk anak kecil umur 6 tahun dibacok setelah kedua ibu dan bapaknya ditembak mati di depannya.

Pesawat itu adalah fasilitas umum dan merupakan satu-satunya sarana transportasi masyarakat di daerah  tersebut yang masih terisolasi namun mereka tembaki. Sehari setelah perayaan Idul fitri yang lalu aparat TNI yang melaksanakan patroli untuk memastikan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri berjalan hikmad dan aman juga di serang yang mengakibatkan 5 orang Prajurit TNI luka Parah.

Aidi juga menyebut hilangnya dua anggota polisi di Distrik Torere, Kabupaten Puncak, saat mengawala logistik pilkada pekan lalu. Kepala Distrik orang asli Papua dan seorang pendeta tidak luput mati tertembak oleh KKSB.

“Kami justru jadi korban. Kami bertindak berdasarkan kaidah dan kode etik, serta UU yang berlaku sementara mereka bertindak seenaknya saja tampa norma dan aturan, mereka tak mengenal combatan dan non combatan, warga sipil bahkan anak kecilpun dibantai tampa ampun. Semua pelanggaran prosedur dianggap pelanggaran, padahal personel kami membela diri,” tambah Aidi.

Termasuk kekerasan terhadap pekerja jalan bekerja untuk membangun infrastruktur guna membuka isolasi wilayah pedalaman Papua beberapa orang personel PT. Modern di Sinak Kabupaten Puncak ditembak mati dan alat berat dibakar, karyawan PT. PP di Nduga Almahrum Vicky Sondak tewas di bantai dan senjata milik TNI dirampas setelah terlebih dahulu Prajuritnya dianiaya.

Kasus lainnya pada bulan Desember tahun lalu, KKSB menyandera 1300 warga sipil di Utikini Tembagapura kompleks. Membakar fasilitas Rumah Sakit, gedung sekolah dan dan puluhan rumah warga. Bukankah ini pelanggaran HAM berat? Mereka selalu menuntut merdeka tetapi sebaliknya mereka yang merampas hak dan kemerdekaan warga lain.

Aparat keamanan TNI/Polri melaksanakan operasi pembebasan sandera dengan berusaha menghindari jatuhnya korban. Kami bisa saja melaksanakan operasi pengejaran secara besar-besaran dengan mengerahkan pesawat tempur, Hellycopter serang dan persenjataan serta kekuatan lain, tetapi TNI tidak melakukan itu karena kami menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku.

Kodam Cenderawasih yang kini dipimpin Mayjen George Elnadus Supit, mengklaim bahwa dalam penanggulangan terhadap gangguan- gangguan keamanan di Papua   Kami cenderung bersifat pasif dan mengedepankan pendekatan teritorial. Alasannya, Papua berstatus tertib sipil sama dengan di daerah lain di seluruh wilayah Indonesia, Papua bukan daerah operasi militer.

“Kami tidak mengejar, diserang baru membalas. Kami berupaya agar tidak muncul korban, kami tetap melaksanakan pendekatan Teritorial dan kesejahteraan Rakyat,” pungkas Aidi.

Otentikasi Kapendam XVII/Cenderawasi, Kolonel Inf Muhammad Aidi.(nvl/ddg/red).

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Tak Berkategori

Provinsi Lampung Dipercaya Pemerintah Pusat Gandeng Investor Taiwan Bangun Pabrik Gula

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Provinsi Lampung dipercaya pemerintah pusat untuk menggandeng investor Taiwan membangun industri gula. Tim survey dari Taiwan akan mengunjungi Lampung, Selasa (15/1/2019).

“Kami melakukan persiapan kedatangan investor Taiwan yang akan melakukan survey di Lampung. Diharapkan mereka nantinya bisa berinvestasi di sektor perkebunan tebu dalam membangun industri gula,” ujar Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat saat memimpin rapat di Ruang Kerja Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (10/1/2019).

Tim dari Taiwan adalah Council of Agriculture Executive Yuan, Taiwan atau Badan Pemerintah Republik Tiongkok yang melakukan pengawasan salah satunya bidang pertanian. Tim ini akan didampingi dua orang dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Setjen Kementan).

Setjen Kementan mempercayakan Lampung karena Lampung dinilai merupakan penghasil komoditas tebu terbesar nomor dua di Indonesia. Dengan memproduksi tebu sebanyak 768 ribu ton/tahun, Provinsi Lampung mampu memberikan kontribusi sebesar 29,81 persen terhadap produksi tebu nasional.

“Ini juga nanti akan dikawal oleh pihak Setjen Kementan. Kita diskusikan untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dan tentang area wilayah mana yang cocok untuk ditawarkan kepada investor,” kata Taufik.

Taufik menuturkan Kabupaten Way Kanan menjadi salah satu alternatif untuk lahan investasi. Pertimbangannya, di Kabupaten Way Kanan akan ada pembangunan Dry Port, di mana hasil-hasil industri yang ada di Wilayah Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya akan diangkut menggunakan Kereta Api langsung menuju Pelabuhan Panjang.

Tetapi untuk lokasi persisnya, Taufik mengatakan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
“Peluang yang paling memungkinkan ada di kawasan Kabupaten Way Kanan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan,” ujarnya. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Tak Berkategori

Kodim 0501/JP BS Tunjau Lokasi dan Berikan Bantuan Korban Kebakaran

Avatar

Published

on

JAKARTA : Kodim 0501/JP BS melaksanakan peninjauan kepada para korban kebakaran yang terjadi pada hari Selasa (25/12/18) yang lalu di RT.06/06 Kelurahah Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengakibatkan sebanyak 33 Kepala Keluarga atau sekitar 204 jiwa kehilangan tempat tinggal, Jakarta, Rabu (02/01/2019).

Hadir dalam peninjauan kepada warga korban kebakaran hari ini diantaranya Danramil 07/Kemayoran (KMY) Mayor Arh Didik Wahyudi mewakili Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana, Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif, Ketua RW.06 Supriyadi dan Ketua RT.06 Sudarmaji.

Dalam kesempatan tersebut Danramil 07/KMY Mayor Arh Didik Wahyudi menyampaikan permohonan maafnya dikarenakan Dandim tidak dapat hadir langsung menyerahkan bantuan karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan memerintahkan dirinya untuk mewakili.

Dalam pelaksanaan peninjauan, Danramil 07/Kemayoran di sambut antusias dan penuh kebahagiaan oleh warga yang terkena musibah kebakaran.

Tidak saja melakukan peninjauan namun Kodim 0501/JP BS pun juga memberikan bantuan. Adapun bantuan yang diberikan berupa antara lain Kasur gulung, Sajadah, Sarung, perlengkapan alat mandi dan makanan instan lainnya.

“Bantuan dari Komandan Kodim 0501/JP BS hari ini semoga dapat bermanfaat bagi para korban kebakaran,” ucapnya.

Danramil juga mengingatkan kepada warga RT.06/RW.06 agar dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan alat-alat listrik karena dapat terjadi kebakaran tidak hanya merugikan diri sendiri dan dapat berdampak kepada warga lainnya.

Sementara itu Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif juga mengucapkan terima kasih kepada Komandan Kodim 0501/JP BS atas bantuannya terhadap warga RT.06/06 Kelurahan Kebon Kosong.

Di penghujung kegiatan Lurah Kebon Kosong juga kembali menghimbau warga agar lebih waspada terhadapbdalam penggunaan listrik.

Reporter : Ivan
Editor : Red

Continue Reading

Tak Berkategori

Empat Menteri Kabinet Kerja Kunjungi Korban Tsunami di Lampung Selatan

Avatar

Published

on

KALIANDA : Empat Menteri Kabinet Kerja mengunjungi korban terdampak tsunami di Lampung Selatan, Selasa (25/12/2018). Pemerintah pusat memberikan santunan kepada korbang meninggal masing-masing Rp15 juta.

Keempat Menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek.

Kunjungan ini didampingi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Bachtiar Basri. Kedatangan rombongan disambut di Stadion Radin Inten, Kalianda, Lampung Selatan.

Diiringi mendung dan gerimis kunjungan yang juga didampingi Plt. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, Danrem 043 Garuda Hitam Kolonel Kav Erwin Djatniko, dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mendatangi posko bantuan. Kemudian, rumah warga yang roboh di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa.

Rumah tersebut juga bersebelahan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ikut rata dengan tanah karena berada tepat di sebelah pinggir bibir pantai. Hingga Senin (24/12/2018), korban meninggal tercatat sebanyak 108. Peninjauan juga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Bob Bazar Kalianda. Sebanyak 328 pasien dirawat dan sedikitnya 14 masuk UGD.

“Saat ini masih dalam kondisi tanggap darurat, yang penting bagaimana penanganan korban terlebih dahulu. Saat ini juga sedang dilakukan validasi terkait ahli waris yang nantinya akan mendapatkan santunan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Puan.

Puan menyampaikan penanganan korban tetap dilakukan. “Seperti penanganan pengungsi, layanan kesehatan, dan melakukan pecatatan atau pendataan terkait sarana dan prasarana atau infrastruktur terkait kerugian rumah. Di antaranya rumah yang rusak sedangdan rusak berat sedang dicatat. Jadi, tolong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap dilakukan terus menerus,” kata Puan.

Puan menuturkan, bantuan untuk Lampung Selatan, secara terkoordinasi masuk di seluruh wilayah yang terkena bencana. “Seperti untuk warga di Pulau Sebesi, mulai dilakukan peninjauan ke sana secara terkoordinasi. Memang beberapa hari setelah bencana tidak semua tempat bisa langsung dijangkau. Tetapi secara perlahan dan bertahap kita lakukan penanganan. Saya mendapatkan laporan bantuan masuk ke semua wilayah,” ujar Puan.

Pada bagian lain, Menteri Nila Djuwita Anfasa Moeloek mengatakan penyediaan obat cukup. “Kalau kurang, Dinas Kesehatan selalu menyiapkan buffer stock (persediaan). Jadi, tidak perlu khawatir obat cukup, kita punya buffer stock di sini, yang terpenting bagaimana masyarakat lebih sehat,” kata Nila.

Dia meminta Dinas Kesehatan memperhatikan kebersihan lingkungan agar warga tetap sehat. “Bagaimana prilaku budaya hidup sehat atau sanitasi. Tidak peduli terhadap itu juga bisa menyebabkan diare. Kita bisa lihat, masak bersama pun juga bisa risiko terkena diare. Saya usul di sini ada dapur umum berkelompok,” ujar Menteri Kesehatan.

Nila menyampaikan terhadap psikologis anak, di posko bantuan tersebut ada edukasi atau bimbingan untuk menghilangkan sejenak trauma yang dialami anak-anak.

“Mungkin ada trauma pada setiap anak dan coba kita mengajak mereka untuk melupakan dengan seperti story teller kepada anak, bermain, dan sebagainya,” kata dia.

Kunjungan ini, menurut Gubernur Ridho Ficardo untuk koordinasi bersama Kementerian PUPR dalam merekonstruksi pemukiman warga yang rumahnya hancur akibat tsunami. “Begitu banyak warga masyarakat terkena musibah yang rumahnya rata dengan tanah.

Ini yang sesegera mungkin direhabilitasi dan direkonstruksi. Tidak mungkin menampung di rumah sakit sedemikian lama dan penampungan yang disediakan pemda, itu pun tidak bisa terlalu lama,” ujar Gubernur.

Ridho mengatakan bersama juga Plt. Bupati Lampung Selatan menyiapkan pemukiman sesegera mungkin dan digambarkan ada beberapa alternatif lahan. “Kita cari yang terbaik yang aman tetapi juga yang tidak jauh dari mata pencaharian mereka, karena sebagian mereka adalah nelayan. Tetapi kita cari lokasi yang aman dan mudah mengakses ke laut tetapi agak di atas. Jadi, tidak terkena bencana yang seperti kemarin terjadi,” kata Ridho.

Terkait waktu pelayanan tanggap darurat, Ridho mengatakan pelayanan terus dilakukan. “Situasi pelayanan tanggap darurat karena banyak rumah yang rata dengan tanah. Tentu pelayanan tanggap darurat dalam kerangka pelayanan pengungsi sampai dengan dibutuhkan. Rakyat Lampung, Pemerintah Daerah melayani rakyat bukan bicara sampai kapan. Jadi, seterusnya sampai dengan rumah sebagian mereka terbangun, itu masih harus dilayani,” ujar Gubernur.

Bagi warga korban di Pulau Sebuku dan Pulau Sebesi, Ridho menyebutkan pihak terkait bisa menembus lokasi tersebut dari kemarin.

“Ada Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya, sudah masuk ke sana bersama dengan tim kesehatan untuk membawa bantuan. Kita terhubung terus, komunikasi dengan Pulau Sebuku dan Sebesi terbilang tidak pernah terputus,” ujar Ridho. (Humaa Prov Lampung)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: