Connect with us

Lampung Timur

Panja DPRD Lamtim Sampaikan Rekomendasi LHP BPK-RI Tentang LKPJ Bupati Anggaran 2017

Published

on

Lampung Timur : Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 di sampaikan panitia kerja DPRD Kabupaten Lamtim dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 dan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Timur terhadap LHP BPK RI perwakilan provinsi Lampung tahun 2017.

Dalam penyampaiannya, sebanyak lima rekomendasi yang di jelaskan oleh panitia kerja DPRD Lamtim terkait hasil audit keuangan yang menjadi temuan BPK. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Lamtim, Senin (23/07/2018).

Dalam laporan Panja DPRD Lamtim yang dibacakan Ermada Gunawan, bahwa dari hasil pembahasan secara umum yang dilakukan atas LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait anggaran Kabuputen Lampung Timur tahun 2017 yaitu bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih banyak yang tidak cermat dalam penganggaran, kurangnya pemahaman terkait aturan yang masih ada, masih sangat minim dalam pengawasan dilapangan dan peran Inspektorat sebagai pembinaan dan Auditor Internal juga belum maksimal.

Sehingga hal ini menimbulkan temuan yang bersifat Administratif, manajemen, dan juga temuan secara individu, dan juga temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Seperti pada di Dinas Kesehatan Lamtim, temuan hasil pemeriksaan BPK di Dinas Kesehatan sebesar 42.866.000 akibat beberapa Puskesmas tidak memedomani peraturan bupati tentang retribusi pelayanan kesehatan sehingga terjadi beberapa puskesmas tidak menyetor hasil retribusinya ke Dinas Kesehatan.

Terkait hal itu Dinas Kesehatan Lamtim telah mengirimkan surat ke puskesmas terkait dan sudah direalisasikan maka persoalan ini di anggap selesai.

Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan ada kesalahan penganggaran belanja barang BOS serta bendahara dan rekening belum ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis antuan operasional sekolah.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamtim, belum tertibnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pemantauan atas laporan keuangan dan dana desa (DD). Hasil pencatatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menunjukkan permasalah.

Dinas pemberdayaan masyarakat desa tidak menyusun dokumen atau daftar yang diperlukan untuk memantau ADD dan DD, Dinas PMD hanya menitikberatkan pada masalah dan pencairan dari kecamatan serta kurangnya pemantauan terhadap pertanggungjawaban dari desa.

Pengawasan dan evaluasi penggunaan ADD dan DD belum dilaksanakan secara optimal tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2008, tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah, berkaitan dengan temuan pajak atas bea perolehan hak atas tanah kurang ditetapkan sebesar Rp. 135.000.000, Hal ini diakibatkan persepsi yang berbeda antara OPD dan lembaga terkait.

Kemudian pada Dinas Pekerjaan Umum Lamtim, ada pun temuan BPK yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 2.844.428.702,22 telah ditindaklanjuti dan disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.685.517.816,89 sehingga yang belum terselesaikan sebesar Rp. 1.158.910.888,33.
Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, terkait kesulitan mengatasi persoalan aset di Kabupaten Lamipung Timur.

Masih dikatakannya, maka dari hasil pembahasan Panitia Kerja menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut, Perlunya DPRD membentuk Pansus keterkaitan mengenai Aset Daerah, Bupati Lampung Timur untuk mempertimbangkan pembentukan OPD Aset terkait temuan yang berkaitan dengan pihak ketiga agar segera ada tindakan yang membuat efek jera terhadap rekanan yang belum memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, Memerintahkan kepada pengolelola barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah, Memerintahkan untuk seluruh OPD agar lebih cermat dalam perencanaan Penganggaran dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Karena permasalahan yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung merupakan aset yang tertinggi. Maka Panitia Kerja meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membentuk Panitia Khusus Validasi Aset Kabupaten Lampung Timur agar dapat membantu Pemerintah Daerah Persoalan Aset yang dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai,”ucap Ermada dalam rapat paripurna.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

LMP Lampung Timur Serahkan Berkas Dugaan Kecurangan Sekda Lamtim ke Kejari

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Setelah menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Lamtim yang dilakukan belum lama ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran, kali ini Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Lampung Timur melakukan audensi dan menyerahkan berkas laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim, Senin (28/01/2019).

Kedatangan LMP tersebut Lansung diterima oleh Kajari Lamtim Syahrir Harahap,SH,MH didampingi Kasi Intel Kajari Lamtim Renaldo Sianturi SH, MH.

Dalam kesempatan tersebut Ketua LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur Amir Faisol menyampaikan, bahwa kedatangan LMP ke Kejaksaan selain untuk silaturahim, pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal pengaduan kepada Kejari Lamtim.

“Laporan yang kami sampaikan kali ini ada beberapa dugaan permasalahan yang ada di pemerintah kabupaten Lamtim,”ujarnya.

Salah satu permasalahan soal laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, dimana terdapat temuan terkait pembayaran insentif dari pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda Lampung Timur.

Sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui ada temuan terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,00.

Selain itu, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan.

“Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan. Dan bahkan temuan BPK tersebut sampai saat ini belum dikembalikan,” ungkapnya.

Selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -LO, diketahui bahwa pemda Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden bank syariah -LO sebesar Rp.740.061.738.96.

Sedangkan diketahui bahwa bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup.

“Dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan pemda Lampung Timur tahun 2017. Karena pada tahun 2016 pemerintah daerah Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden bank syariah-LO.

Maka dalam hal ini kami dari LMP Lamtim berharap dapat mengungkap terkait beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut,”jelasnya.

Sementara Kajari Lamtim Syahrir Harahap menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan LMP Lamtim ke Kejaksaan Lamtim. Kemudian terkait laporan yang disampaikan akan di terima dan pelajari.

“Kami meminta waktu untuk segera mendalami laporan yang dibawa oleh Ormas Laskar Merah Putih Cabang Lampung Timur beberapa hari kedepan.

Yang jelas laporan ini secara resmi saya terima, dan saya meminta waktu 30 hari guna mendalaminya, dan setelah itu silahkan rekan rekan datang kembali kemari untuk kordinasi terkait hasil kajian dan perkembangannya,”ujarnya.

Sebelumnya, Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur menggelar orasi untuk menuntut Sekertaris Daerah ((Sekda) Lamtim mundur dari jabatannya, orasi berlangsung di halaman kantor Bupati Lampung Timur, Rabu (23/01/2019).

Ketua Ormas LMP Macab Lamtim Amir Faisol mengatakan bahwa kegiatan orasi ini dilakukan lantaran Sekda Lamtim di anggap tidak dapat menjunjung tinggi kejujuran , keikhlasan , dan akuntabel dalam bekerja.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Puluhan Tabloid Indonesia Barokah Disita Panwascam Sukadana

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Terkait instruksi dari Bawaslu RI untuk mendata beredarnya Tabloid Indonesia Barokah, yang berisi dugaan black capaign (kampanye hitam) terhadap salah satu paslon presiden, Panwaslucam Sukadana didampingi kapolsek sukadana mendatangi beberapa pondok pesantren di yang berada di kecamatan setempat, Jum’at (25/01/2019).

Ketua Panwascam Sukadana beserta jajarannya didampingi Kapolsek sukadana bersama kanit Intel polsek sukadana turun guna memastikan bahwa benar tabloid Indonesia Barokah memang terdistribusi di beberapa pondok pesantren di kecamatan tersebut.

Menurut ketua panwaslucam Sukadana, Purnama Hidayah, bahwa sesuai arahan dari bawaslu, pihaknya diminta untuk mengawasi dan mendata persebaran tabloid Indonesia Barokah dan menghimbau agar tidak disebarluaskan terlebih dahulu ke masyarakat.

“Kita temukan Tabloid yang dimaksud, namun kuasa kita hanya mendata sembari menunggu keputusan dewan pers dan bawaslu RI dan Kepolisian untuk menentukan apakah ini termasuk kampanye hitam atau tidak, dan saat ini kita mintakan tabloid tersebut tidak disebar luaskan,”ujar Purnama Hidayah.

Lebih jauh, Panwaslucam Sukadana bersama Polsek Sukadana mendatangi empat pondok pesantren yang diketahui mendapati kiriman amplop berwarna kuning yang berisikan dua eksemplar tabloid Indonesia Barokah.

” Kita temukan awal di kantor pos Sukadana, lalu kita telusuri, dan hasilnya kita temukan titik-titik kiriman amplop tersebut, setiap titik dikirim masing masing dua eksemplar, dan Penerima tidak mengetahui darimana pengiriman tersebut berasal, maka kami meminta polsek Sukadana untuk mendampingi turun ke pondok pesantren yang dimaksud, dan kita ketemukan 6 eksemplar tabloid Indonesia Barokah dari 3 Pondok pesantren yakni Pondok pesantren Fathul Ulum Desa Pakuan Aji, Ponpes Darul Rahman Desa Sukadana Tengah Dan Pondok pesantren Al Inabah Desa Pasar Sukadana,”tandasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Tuntut Sekda Mundur, LMP Lampung Timur Gelar Demo

Published

on

Lampung Timur : Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur menggelar orasi untuk menuntut Sekertaris Daerah (Sekda) Lamtim mundur dari jabatannya, orasi berlangsung di halaman kantor Bupati Lampung Timur, Rabu (23/01/2019).

Ketua Ormas LMP Macab Lamtim Amir Faisol mengatakan bahwa kegiatan orasi ini dilakukan lantaran Sekda Lamtim di anggap tidak dapat menjunjung tinggi kejujuran , keikhlasan , dan akuntabel dalam bekerja.

Selain itu ormas LMP juga meminta kepada Sekda Lamtim Syahrudin Putra untuk mampu menjelaskan perihal Penambahan modal setor tahun 2018 berdasarakan surat dari Bank Lampung nomor 300/SKDN-1/VII/2018 tentang penyertaan modal saham Kabupaten Lampung Timur pada PT. Bank Lampung ke rekening Giro kas daerah pemda kabupaten Lampung Timur.

Dengan rincian penyertaan modal sebesar Rp. 4.380.780.000, dengan deviden (bagi hasil) saham pada tahun buku 2017 sebesar 35% yaitu Rp. 1.558.525.555,25.- dan pada tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 6 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal kepada Bank Lampung dari Rp.4.380.780.000 untuk ditambah menjadi Rp.25.619.220.000, sehingga penyertaan modal pemerintah kepada Bank Lampung menjadi sebesar Rp.30.000.000.000.

Dengan demikian kondisi ini di nilai pihak LMP tidak sesuai dengan keadaan keuangan daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur yang selalu di umumkan bahwa mengalami defisit dan ini berdampak pada banyaknya program yang di ajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Surat Penyedia Dana (SPD) yang tidak kunjung diterbitkan.

“Dan ini berdampak pada penyusunan anggaran tahun 2019 , beberapa OPD mengeluhkan harus mengurangi lagi anggaran mereka yang sudah di sahkan melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah melalui paripurna dengan badan legislatif Lampung Timur pada akhir tahun 2018 yang lalu.

Munculnya perintah untuk mengefisiensi anggaran pada awal tahun ini tentu diduga menjadi upaya mengangkangi aturan yang sudah dibuat dan di sahkan oleh DPRD Lampung Timur karena sifatnya APBD Lampung Timur merupakan produk hukum atau regulasi yang dihasilkan melalui sidang paripurna antara pemda dengan DPRD Lampung Timur,”terangnya.

Lanjutnya, ada pula temuan pihaknya bahwa dari laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, diketahui terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda Lampung Timur sebesar Rp.76.775.017, sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui Sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017, (setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran.

Dikatakannya, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan. Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.

Masih dalam suasana demo , ketua LMP Macab Lamtim juga membeberkan bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Lampung Timur membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -LO.

Diketahui bahwa pemda Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden Bank Syariah -LO sebesar Rp.740.061.738.96-, sedangkan diketahui bahwa Bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup.

“Dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan pemda Lampung Timur tahun 2017. Karena pada tahun 2016 pemerintah daerah Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden bank syariah-LO,”terangnya.

Terakhir, Amir Faisol mengungkapkan dugaan pemborosan keuangan daerah yang mengarah kepada indikasi korupsi pada kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp.25.242.200.000- tahun anggaran 2018 pada satuan kinerja sekretariat daerah pemda Lamtim, diketahui bahwa sekertaris daerah sebagai pengguna anggaran sekretariat daerah itu sendiri.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: