Lampung Timur

Panja DPRD Lamtim Sampaikan Rekomendasi LHP BPK-RI Tentang LKPJ Bupati Anggaran 2017

Lampung Timur : Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 di sampaikan panitia kerja DPRD Kabupaten Lamtim dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 dan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Timur terhadap LHP BPK RI perwakilan provinsi Lampung tahun 2017.

Dalam penyampaiannya, sebanyak lima rekomendasi yang di jelaskan oleh panitia kerja DPRD Lamtim terkait hasil audit keuangan yang menjadi temuan BPK. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Lamtim, Senin (23/07/2018).

Dalam laporan Panja DPRD Lamtim yang dibacakan Ermada Gunawan, bahwa dari hasil pembahasan secara umum yang dilakukan atas LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait anggaran Kabuputen Lampung Timur tahun 2017 yaitu bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih banyak yang tidak cermat dalam penganggaran, kurangnya pemahaman terkait aturan yang masih ada, masih sangat minim dalam pengawasan dilapangan dan peran Inspektorat sebagai pembinaan dan Auditor Internal juga belum maksimal.

Sehingga hal ini menimbulkan temuan yang bersifat Administratif, manajemen, dan juga temuan secara individu, dan juga temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Seperti pada di Dinas Kesehatan Lamtim, temuan hasil pemeriksaan BPK di Dinas Kesehatan sebesar 42.866.000 akibat beberapa Puskesmas tidak memedomani peraturan bupati tentang retribusi pelayanan kesehatan sehingga terjadi beberapa puskesmas tidak menyetor hasil retribusinya ke Dinas Kesehatan.

Terkait hal itu Dinas Kesehatan Lamtim telah mengirimkan surat ke puskesmas terkait dan sudah direalisasikan maka persoalan ini di anggap selesai.

Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan ada kesalahan penganggaran belanja barang BOS serta bendahara dan rekening belum ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis antuan operasional sekolah.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamtim, belum tertibnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pemantauan atas laporan keuangan dan dana desa (DD). Hasil pencatatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menunjukkan permasalah.

Dinas pemberdayaan masyarakat desa tidak menyusun dokumen atau daftar yang diperlukan untuk memantau ADD dan DD, Dinas PMD hanya menitikberatkan pada masalah dan pencairan dari kecamatan serta kurangnya pemantauan terhadap pertanggungjawaban dari desa.

Pengawasan dan evaluasi penggunaan ADD dan DD belum dilaksanakan secara optimal tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2008, tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah, berkaitan dengan temuan pajak atas bea perolehan hak atas tanah kurang ditetapkan sebesar Rp. 135.000.000, Hal ini diakibatkan persepsi yang berbeda antara OPD dan lembaga terkait.

Kemudian pada Dinas Pekerjaan Umum Lamtim, ada pun temuan BPK yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 2.844.428.702,22 telah ditindaklanjuti dan disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.685.517.816,89 sehingga yang belum terselesaikan sebesar Rp. 1.158.910.888,33.
Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, terkait kesulitan mengatasi persoalan aset di Kabupaten Lamipung Timur.

Masih dikatakannya, maka dari hasil pembahasan Panitia Kerja menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut, Perlunya DPRD membentuk Pansus keterkaitan mengenai Aset Daerah, Bupati Lampung Timur untuk mempertimbangkan pembentukan OPD Aset terkait temuan yang berkaitan dengan pihak ketiga agar segera ada tindakan yang membuat efek jera terhadap rekanan yang belum memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, Memerintahkan kepada pengolelola barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah, Memerintahkan untuk seluruh OPD agar lebih cermat dalam perencanaan Penganggaran dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Karena permasalahan yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung merupakan aset yang tertinggi. Maka Panitia Kerja meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membentuk Panitia Khusus Validasi Aset Kabupaten Lampung Timur agar dapat membantu Pemerintah Daerah Persoalan Aset yang dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai,”ucap Ermada dalam rapat paripurna.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Facebook Comments

Categories
Lampung Timur

Leave a Reply

*

*