Connect with us

Lampung Timur

Panja DPRD Lamtim Sampaikan Rekomendasi LHP BPK-RI Tentang LKPJ Bupati Anggaran 2017

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan provinsi Lampung atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 di sampaikan panitia kerja DPRD Kabupaten Lamtim dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur tentang laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2017 dan penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Timur terhadap LHP BPK RI perwakilan provinsi Lampung tahun 2017.

Dalam penyampaiannya, sebanyak lima rekomendasi yang di jelaskan oleh panitia kerja DPRD Lamtim terkait hasil audit keuangan yang menjadi temuan BPK. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Lamtim, Senin (23/07/2018).

Dalam laporan Panja DPRD Lamtim yang dibacakan Ermada Gunawan, bahwa dari hasil pembahasan secara umum yang dilakukan atas LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terkait anggaran Kabuputen Lampung Timur tahun 2017 yaitu bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih banyak yang tidak cermat dalam penganggaran, kurangnya pemahaman terkait aturan yang masih ada, masih sangat minim dalam pengawasan dilapangan dan peran Inspektorat sebagai pembinaan dan Auditor Internal juga belum maksimal.

Sehingga hal ini menimbulkan temuan yang bersifat Administratif, manajemen, dan juga temuan secara individu, dan juga temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Seperti pada di Dinas Kesehatan Lamtim, temuan hasil pemeriksaan BPK di Dinas Kesehatan sebesar 42.866.000 akibat beberapa Puskesmas tidak memedomani peraturan bupati tentang retribusi pelayanan kesehatan sehingga terjadi beberapa puskesmas tidak menyetor hasil retribusinya ke Dinas Kesehatan.

Terkait hal itu Dinas Kesehatan Lamtim telah mengirimkan surat ke puskesmas terkait dan sudah direalisasikan maka persoalan ini di anggap selesai.

Sedangkan pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan ada kesalahan penganggaran belanja barang BOS serta bendahara dan rekening belum ditetapkan dalam keputusan kepala daerah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis antuan operasional sekolah.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamtim, belum tertibnya dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam melaksanakan pemantauan atas laporan keuangan dan dana desa (DD). Hasil pencatatan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) menunjukkan permasalah.

Dinas pemberdayaan masyarakat desa tidak menyusun dokumen atau daftar yang diperlukan untuk memantau ADD dan DD, Dinas PMD hanya menitikberatkan pada masalah dan pencairan dari kecamatan serta kurangnya pemantauan terhadap pertanggungjawaban dari desa.

Pengawasan dan evaluasi penggunaan ADD dan DD belum dilaksanakan secara optimal tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2008, tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah, berkaitan dengan temuan pajak atas bea perolehan hak atas tanah kurang ditetapkan sebesar Rp. 135.000.000, Hal ini diakibatkan persepsi yang berbeda antara OPD dan lembaga terkait.

Kemudian pada Dinas Pekerjaan Umum Lamtim, ada pun temuan BPK yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 2.844.428.702,22 telah ditindaklanjuti dan disetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.685.517.816,89 sehingga yang belum terselesaikan sebesar Rp. 1.158.910.888,33.
Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, terkait kesulitan mengatasi persoalan aset di Kabupaten Lamipung Timur.

Masih dikatakannya, maka dari hasil pembahasan Panitia Kerja menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut, Perlunya DPRD membentuk Pansus keterkaitan mengenai Aset Daerah, Bupati Lampung Timur untuk mempertimbangkan pembentukan OPD Aset terkait temuan yang berkaitan dengan pihak ketiga agar segera ada tindakan yang membuat efek jera terhadap rekanan yang belum memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, Memerintahkan kepada pengolelola barang Milik Daerah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah, Memerintahkan untuk seluruh OPD agar lebih cermat dalam perencanaan Penganggaran dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

“Karena permasalahan yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung merupakan aset yang tertinggi. Maka Panitia Kerja meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membentuk Panitia Khusus Validasi Aset Kabupaten Lampung Timur agar dapat membantu Pemerintah Daerah Persoalan Aset yang dari tahun ke tahun tidak kunjung selesai,”ucap Ermada dalam rapat paripurna.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Gawat, Soal Izin dan Investasi, Wakil Bupati Lamtim Meradang

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Wakil Bupati Lampung Timur bakal copot pejabat yang menghambat izin atau terbukti melakukan pemungutan terhadap para investor yang akan berinvestasi di Lamtim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu di sampaikan Zaiful lantaran banyaknya keluhan dari para investor yang sulit mendapatkan izin di Lamtim.

Menurut Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari salah satu penghambat persoalan dengan beberapa izin investasi di Lampung Timur yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik ada di Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

“Menurut laporan yang saya terima salah satu penyebab susahnya perijinan di Lamtim ini terkait pelaksanaan Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Oleh karena itu saya akan meninjau ulang para pejabat yang masuk dalam Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah yang ada saat ini,”ujarnya.

Dikatakannya, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan agar mempermudah proses perijinan investasi yang ada, namun kenyataatannya proses perijinan investasi di Lamtim saat ini masih berbelit-belit.

“Bahkan untuk satu perijinan investasi membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu rekomendasi dari TKPRD.
Dengan adanya persoalan ini maka saya sudah perintah Aisten I agar gelar rapat koordinasi dengan TKPRD guna membahas terhambatnya sejumlah ijin investasi yang ada di Lamtim,” ungkap Zaiful, Senin (08/04/2019).

Masih dikatakan, kalau memang tidak ada niat baik dari para pejabat terkait perijinan terutama TKPRD tersebut, maka saya akan memberikan teguran keras terhadap pejabat yang ada di TKPRD itu.

“Apa lagi kalau ada pejabat yang nekat menarik pungutan dalam proses perijinan maka itu pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku,”ucap Wabup yang akrab di sapa bang Ipul ini.

Ia menambahkan, Masa untuk membuat ijin investasi sudah ada yang berbulan-bulan tapi tidak selesai-selesai, persoalannya pun tidak jelas apa penyebabnya.

“Persoalan ini sudah lama terjadi, maka saya minta kepada pejabat yang terkait dalam hal ini untuk segera diselesaikan. Karena slogan kita ini kan melayani masyarakat, sementara orang mau berinvestasi di Lampung Timur dibuat susah mendapatkan izin. Persoalan terkait dengan izin ini harus segera selesai tidak boleh berbelit-belit.

Pengaduan yang saya terima, izin ini mati di Sekda, berarti ini enggak jelas dan dapat kita simpulkan bahwa tidak ada keinginan pejabat kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik terkait dengan investasi. Mungkin harus dengan teguran untuk menyelesaikan ini, sudah tidak bisa lagi dengan perkataan yang baik,” tandasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belum Kembalikan Insentif LMP Minta Kejari Lamtim Tegas

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini belum juga mengembalikan uang tunjangan atau insentif Tahun 2017 silam, Laskar Merah Putih (LMP) minta agar Kejaksaan Negri Sukadana segera melakukan tindakan hukum.

Amir Faisol Ketua LMP Markas Cabang Kabupaten Lampung Timur Kamis 04/04/19 kepada sejumlah awak media menyampaikan rasa kekecewaanya terhadap sikap dan informasi bohong yang telah disampaikan pihak Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur pada lembaga Kejaksaan Negri Sukadana, beberapa waktu silam.

,”Saat kita minta konfirmasi Kejaksaan Negri Sukadana beberapa waktu yang lalu, Kasi Pidsus, Median Suwardi mengatakan, bahwa telah melakukan pemeriksaan, termasuk pihak Sekretariat Pemda, dari pemeriksaan menyebutkan, Sekretairiat, dalam hal ini adalah Sekda telah nengembalikan uang kelebihan anggaran, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktanya, sampai dengan hari ini uang tersebut belum juga dikembalikan, itu sama sama saja memberikan informasi palsu,” ungkap Amir Faisol.

Menurutnya, ada beberapa item terkait kebijakan Sekda diduga syarat kecurangan, dan ormas yang dipimpinya saat ini telah melakukan aksi demo dan laporan secara resmi kepada Kejaksaan Negri Sukadana, termasuk salahsatunya adalah hasil audit dan temuan BPK atas penggelontoran anggaran untuk Insdntif Sekda, karenanya dimina segera mengembalikan uang insentif Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Setelah hasil dari penelusuran tim dari Ormas LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur mendapatkan informasi, bahwa hingga saat ini Sekda belum juga mengembalikan uang yang dimaksutkan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 silam.

Atas dasar hal tersebut, LMP tegas meminta ada tibdakan tegas dari institusu Kejaksaan Negri Sukadana terhadap para pelaku Koruptor dikabuoaten itu.

,”Kami minta agar Kejaksaan Negri Sukadana segera mengambil langkah tegas, lembaga resmi seperti Kejaksaan saja berani mereka bohongi, lalu bagaimana dengan kami yang hanya sebagai masyarakat biasa,” tandas Amir.

Demi menguatkan keterangan LMP, melalui OPD Badan Pendapatan Daerah, para awak media mendapatkan informasi serupa dengan LMP, dimana uang tersebut tidak di kembalikan, karena pemerintah daerah telah menganggap penganggaran uang yang meskipun menjadi temuan BPK adalah benar dan telah sesuai posedur dan perundang-undangan.

Seperti diketahui Kabupaten Lampung Timur atas laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda Lampung timur sebesar Rp.76.775.017, – sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,-(setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran.

Selain itu, sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.
Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Lamtim Minta BPBD Siaga Hadapi Bencana

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamtim untuk bersiap mengantisipasi segala bencana yang kemungkinan terjadi, hal itu di sampaikannya saat memimpin apel rutin di lingkungan Pemerintah setempat , Senin (01/04/2019).

Menurut Zaiful, antisipasi datangnya bencana harus sesegera mungkin di lakukan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, namun persiapan matang harus di lakukan lebih awal.

“Saya menghimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk siap mengantisipasi bencana banjir dan angin puting beliung di seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur”ucap Zaiful.

Lanjutnya, memasuki musim penghujan saat ini adalah salah satu hal yang harus kita waspadai bersama, karena dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir di beberapa titik di wilayah Lamtim. Namun kita semua berharap bencana banjir tidak ada lagi di wilayah Lamtim.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang musim penghujan, sebagai langkah antisipasi penanggulangan bencana maka perlu ditingkatkan upaya preventif seperti menyiapkan SDM satgas kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang telah dibentuk dan menyiapkan peralatan yang memadai,”terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa pula pemilik sapaan akrab Bang Ipul itupun menghimbau masyarakat Lampung Timur untuk selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini.

“Kepada seluruh masyarakat Lampung Timur agar waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim pancaroba dari musim penghujan sesuai dengan analisis dan perkiraan cuaca BMKG Provinsi Lampung”jelasnya lagi.

Usai dilaksanakannya apel mingguan yang diikuti oleh seluruh elemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu, dilaksanakan pula peluncuran Mobil Tangki Air sekaligus Alat Penyemprot/Pemadaman.

“Pagi hari ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah meluncurkan mobil untuk pemadam kebakaran, untuk pertamanan juga bisa kita gunakan jadi mobil ini multifungsi bisa digunakan untuk banyak hal, untuk bencana alam dan lain sebagainya,”sebutnya

Ia menambahkan, Namun pada kali ini baru ada satu yang kita lakukan pengadaan namun insyallah kedepan karena ada kebutuhan 4 kendaraan lagi seperti ini maka insyallah tahun yang akan datang ini akan kita anggarkan untuk menjaga situasi di Lampung Timur ini.

Dalam kesempatan itu pula, Wakil Bupati Lamtim ini mencoba menaiki mobil tangki air yang baru saja di terima oleh pemerintah setempat.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: