Connect with us

Lampung Timur

Datangi Kejari Sukadana, LSM GMBI Pertanyajan Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rajabasa Lama

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Lampung Timur kembali datangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur untuk mempertanyakan kembali laporan terkait dugaan korupsi pembangunan pasar Rakyat Rajabasa Lama. Kedatangan LSM GMBI Lamtim ke Kejari Setempat pada Selasa (24/07/2018).

Namun kedatangan GMBI Lamtim di kantor Kejari Lamtim tidak membuahkan hasil, di karenakan Kepala Kejaksaan Negeri Lamtim beserta sejumlah bawahannya sedang berada di luar daerah Lamtim.

Ketua LSM GMBI distrik Lamtim Burhanudin mengatakan, tujuan dari kedatangan pihaknya ke Kejari untuk menanyakan tidak lanjut dari hasil laporan yang telah di sampaikan oleh pihaknya.

Dikatakannya, berkas laporan adanya indikasi korupsi ini sudah lama mengendap di tangan pihak Kejari Lamtim tanpa ada penanganan yang serius, kendati pihaknya beberapa pekan lalu telah menggelar aksi di depan kantor Kejari Lamtim menuntut jawaban dari kasus tersebut.

Burhan meminta supaya pihak Kejari Lamtim dapat menangani kasus tersebut dengan serius, agar permasalahan ini dapat segera terungkap. Lanjutnya, jika pihak kejari Lamtim tidak serius untuk menangani permasalahan ini, maka pihaknya akan meneruskan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bila pihak kejari Lamtim tidak sanggup atau tidak mampu menangani kasus yang di duga sarat akan tindak pidana korupsi ini maka secepatnya kami akan lanjutkan ke KPK,”tegas Burhan.

Pemberitaan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) Gerakan Masyrakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Lampung Timur bersama masyrakat Lamtim melakukan aksi Demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sukadana Lamtim, Kamis (05/07/2018).

Kedatangan GMBI bersama Masyarakat Lamtim ke Kejari Lamtim ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Adapun tuntutan yang di sampaikan pihak GMBI tersebut perihal peninjauan kembali proyek pembangunan pasar rakyat Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lamtim yang di menangkan oleh PT. Tiga Jaya Kencana, Mengkaji ulang surat jawaban Kejari yang di tunjukan kepada LSM GMBI yang membenarkan dugaan korupsi pembangunan pasar rakyat Rajabasa Lama.

Ketua GMBI Distrik Lamtim Burhanudin mengatakan, Sebelumnya laporan tersebut telah masuk pada tanggal 26 Maret 2018 dengan nomor surat:021/LSM-GMBI/DLT/XIII/2018 perihal pembanguan pasar rakyat Rajabasa Lama yang di menangkan oleh PT. Tiga Jaya Kencana dengan nilai Rp 5.676.003.132,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBN) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 yang di duga syarat dengan korupsi.

“Kami sebelumnya telah menerima surat jawaban dari kejari Sukadana Lamtim dengan nomor surat : B-15/N.8.17/Dek.3/04/2018,”ucapnya.

Adapun pekerjaan yang berkurang yang dilakukan Contract Change Order (CCO) sebagai berikut, tiang pancang dengan nilai Rp 56.010.000,00, Rumah potong hewan senilai Rp 163.113.743,84, armatur (rumah) lampu senilai Rp 36.940.000,00, keramik dinding meja los Rp 8.018.608,00 serta keramik dinding sekat antar los Rp 19.026.657,89, dengan total Rp 283.109.009,73.

“Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 87 ayat 1 perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,”jelasnya.

Ia menegaskan, Apabila kejari Lamtim tidak mampu dan tidak mau untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka pihaknya akan melaporkan permasalahan ini kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk).

“Maka dari surat jawaban yang kami terima dari kejari Lamtim di duga kejari Lamtim sudah bekerjasama dengan perusahaan pemenang lelang untuk melakukan tindak pidana korupsi, bila hal ini masih di biarkan dan tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kejari Lamtim, kami akan melanjutkan masalah ini ke KPK,”tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kajari Sukadana Lamtim Sahril Harahab menyambut langsung kedatangan rombongan GMBI Lamtim. Sahril sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman surat yang di laporkan oleh pihak GMBI.

“Akan kita pelajari terlebih dahulu isi surat dari pihak GMBI,”singkatnya

Reporter : Mandra

Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Gawat, Soal Izin dan Investasi, Wakil Bupati Lamtim Meradang

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Wakil Bupati Lampung Timur bakal copot pejabat yang menghambat izin atau terbukti melakukan pemungutan terhadap para investor yang akan berinvestasi di Lamtim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu di sampaikan Zaiful lantaran banyaknya keluhan dari para investor yang sulit mendapatkan izin di Lamtim.

Menurut Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari salah satu penghambat persoalan dengan beberapa izin investasi di Lampung Timur yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik ada di Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

“Menurut laporan yang saya terima salah satu penyebab susahnya perijinan di Lamtim ini terkait pelaksanaan Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Oleh karena itu saya akan meninjau ulang para pejabat yang masuk dalam Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah yang ada saat ini,”ujarnya.

Dikatakannya, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan agar mempermudah proses perijinan investasi yang ada, namun kenyataatannya proses perijinan investasi di Lamtim saat ini masih berbelit-belit.

“Bahkan untuk satu perijinan investasi membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu rekomendasi dari TKPRD.
Dengan adanya persoalan ini maka saya sudah perintah Aisten I agar gelar rapat koordinasi dengan TKPRD guna membahas terhambatnya sejumlah ijin investasi yang ada di Lamtim,” ungkap Zaiful, Senin (08/04/2019).

Masih dikatakan, kalau memang tidak ada niat baik dari para pejabat terkait perijinan terutama TKPRD tersebut, maka saya akan memberikan teguran keras terhadap pejabat yang ada di TKPRD itu.

“Apa lagi kalau ada pejabat yang nekat menarik pungutan dalam proses perijinan maka itu pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku,”ucap Wabup yang akrab di sapa bang Ipul ini.

Ia menambahkan, Masa untuk membuat ijin investasi sudah ada yang berbulan-bulan tapi tidak selesai-selesai, persoalannya pun tidak jelas apa penyebabnya.

“Persoalan ini sudah lama terjadi, maka saya minta kepada pejabat yang terkait dalam hal ini untuk segera diselesaikan. Karena slogan kita ini kan melayani masyarakat, sementara orang mau berinvestasi di Lampung Timur dibuat susah mendapatkan izin. Persoalan terkait dengan izin ini harus segera selesai tidak boleh berbelit-belit.

Pengaduan yang saya terima, izin ini mati di Sekda, berarti ini enggak jelas dan dapat kita simpulkan bahwa tidak ada keinginan pejabat kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik terkait dengan investasi. Mungkin harus dengan teguran untuk menyelesaikan ini, sudah tidak bisa lagi dengan perkataan yang baik,” tandasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belum Kembalikan Insentif LMP Minta Kejari Lamtim Tegas

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini belum juga mengembalikan uang tunjangan atau insentif Tahun 2017 silam, Laskar Merah Putih (LMP) minta agar Kejaksaan Negri Sukadana segera melakukan tindakan hukum.

Amir Faisol Ketua LMP Markas Cabang Kabupaten Lampung Timur Kamis 04/04/19 kepada sejumlah awak media menyampaikan rasa kekecewaanya terhadap sikap dan informasi bohong yang telah disampaikan pihak Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur pada lembaga Kejaksaan Negri Sukadana, beberapa waktu silam.

,”Saat kita minta konfirmasi Kejaksaan Negri Sukadana beberapa waktu yang lalu, Kasi Pidsus, Median Suwardi mengatakan, bahwa telah melakukan pemeriksaan, termasuk pihak Sekretariat Pemda, dari pemeriksaan menyebutkan, Sekretairiat, dalam hal ini adalah Sekda telah nengembalikan uang kelebihan anggaran, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktanya, sampai dengan hari ini uang tersebut belum juga dikembalikan, itu sama sama saja memberikan informasi palsu,” ungkap Amir Faisol.

Menurutnya, ada beberapa item terkait kebijakan Sekda diduga syarat kecurangan, dan ormas yang dipimpinya saat ini telah melakukan aksi demo dan laporan secara resmi kepada Kejaksaan Negri Sukadana, termasuk salahsatunya adalah hasil audit dan temuan BPK atas penggelontoran anggaran untuk Insdntif Sekda, karenanya dimina segera mengembalikan uang insentif Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Setelah hasil dari penelusuran tim dari Ormas LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur mendapatkan informasi, bahwa hingga saat ini Sekda belum juga mengembalikan uang yang dimaksutkan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 silam.

Atas dasar hal tersebut, LMP tegas meminta ada tibdakan tegas dari institusu Kejaksaan Negri Sukadana terhadap para pelaku Koruptor dikabuoaten itu.

,”Kami minta agar Kejaksaan Negri Sukadana segera mengambil langkah tegas, lembaga resmi seperti Kejaksaan saja berani mereka bohongi, lalu bagaimana dengan kami yang hanya sebagai masyarakat biasa,” tandas Amir.

Demi menguatkan keterangan LMP, melalui OPD Badan Pendapatan Daerah, para awak media mendapatkan informasi serupa dengan LMP, dimana uang tersebut tidak di kembalikan, karena pemerintah daerah telah menganggap penganggaran uang yang meskipun menjadi temuan BPK adalah benar dan telah sesuai posedur dan perundang-undangan.

Seperti diketahui Kabupaten Lampung Timur atas laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda Lampung timur sebesar Rp.76.775.017, – sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,-(setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran.

Selain itu, sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.
Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Lamtim Minta BPBD Siaga Hadapi Bencana

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamtim untuk bersiap mengantisipasi segala bencana yang kemungkinan terjadi, hal itu di sampaikannya saat memimpin apel rutin di lingkungan Pemerintah setempat , Senin (01/04/2019).

Menurut Zaiful, antisipasi datangnya bencana harus sesegera mungkin di lakukan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, namun persiapan matang harus di lakukan lebih awal.

“Saya menghimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk siap mengantisipasi bencana banjir dan angin puting beliung di seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur”ucap Zaiful.

Lanjutnya, memasuki musim penghujan saat ini adalah salah satu hal yang harus kita waspadai bersama, karena dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir di beberapa titik di wilayah Lamtim. Namun kita semua berharap bencana banjir tidak ada lagi di wilayah Lamtim.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang musim penghujan, sebagai langkah antisipasi penanggulangan bencana maka perlu ditingkatkan upaya preventif seperti menyiapkan SDM satgas kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang telah dibentuk dan menyiapkan peralatan yang memadai,”terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa pula pemilik sapaan akrab Bang Ipul itupun menghimbau masyarakat Lampung Timur untuk selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini.

“Kepada seluruh masyarakat Lampung Timur agar waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim pancaroba dari musim penghujan sesuai dengan analisis dan perkiraan cuaca BMKG Provinsi Lampung”jelasnya lagi.

Usai dilaksanakannya apel mingguan yang diikuti oleh seluruh elemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu, dilaksanakan pula peluncuran Mobil Tangki Air sekaligus Alat Penyemprot/Pemadaman.

“Pagi hari ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah meluncurkan mobil untuk pemadam kebakaran, untuk pertamanan juga bisa kita gunakan jadi mobil ini multifungsi bisa digunakan untuk banyak hal, untuk bencana alam dan lain sebagainya,”sebutnya

Ia menambahkan, Namun pada kali ini baru ada satu yang kita lakukan pengadaan namun insyallah kedepan karena ada kebutuhan 4 kendaraan lagi seperti ini maka insyallah tahun yang akan datang ini akan kita anggarkan untuk menjaga situasi di Lampung Timur ini.

Dalam kesempatan itu pula, Wakil Bupati Lamtim ini mencoba menaiki mobil tangki air yang baru saja di terima oleh pemerintah setempat.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: