Connect with us

Lampung Timur

Kasus Pelatihan Jurnalistik Oleh DPMPD Lampung Timur Masuki Babak Baru

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Terkait kasus pelatihan jurnalistik kepala desa Sekabupaten Lamtim yang di duga di koordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim kini memasuki babak baru. Pihak kejaksaan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) saat ini sedang pengumpulan data untuk memperkuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang digunakan dalam pelatihan jurnalistik tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana Syharir Harahap mengatakan bahwa pengumpulan data kasus tersebut saat ini sedang berjalan, bahkan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan mengali lebih dalam data-data laporan terkait persoalan pelatihan jurnalistik.
“Masih dalam pengumpulan data, dan bukan hanya itu saja  termasuk biaya operasional dari pihak yang menjadi tempat kegiatan sudah kita mintai keterangan terkait persoalan pelatihan jurnalistik ini,”terangnya, Rabu (25/07/2018).
Dikatakan Syahrir, pihaknya akan terus berupaya mengungkap dan memperoses persoalan tersebut, namun sesuai dengan perosedur hukum yang berlaku.
Pada pemberitaan sebelumnya, Dana Desa (DD) yang sejatinya di peruntukan pembangunan di tingkat desa diduga di salah gunakan oleh salah satu oknum kepala Dinas di Lampung Timur. Ramainya pemberitaan di sejumlah media online beberapa waktu lalu yang memberitakan kepala dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur yang di duga melakukan pungutan liar (pungli) dana desa dengan dalil pelatihan jurnalistik kepala desa (kades) sekabupaten Lamtim beberapa waktu lalu di Hotel Horison Bandar Lampung.
Pelatihan jurnalistik untuk kepala desa ini sendiri terkesan di paksakan, pasalnya kegiatan tersebut tak tampak ada kaitannya dengan upaya memajukan pemerintahan di tingkat desa.
Melihat kondisi inilah akhirnya Lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tegakkan Aspirasi Rakyat (TEGAR) Lampung Timur  melaporkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana pada Senin 21 Mei 2018 yang lalu.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh Kepala BPMPD Lamtim  pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung.
Ketua LSM TEGAR Lamtim Azhari Nisar mengatakan, kedatangan LSM TEGAR ke Kejaksaan Negeri Sukadana ini adalah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh BPMPD Lamtim pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung, yang anggarannya dibebankan dari dana desa.
Menurutnya, Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hal yang kurang tepat, dengan membebankan biaya dari dana desa. Biaya dana pelatihan tersebut dibebankan melalui dana desa yang ada di 264 desa yang ada di kabupaten Lampung Timur.
“Kalau dari investigasi yang kami lakukan, setiap desa dipungut dana sebesar Rp 2.910.000,00 untuk pelaksanaan pelatihan jurnalis desa di hotel Horison Bandar Lampung tersebut. Bagaimana mungkin, dana desa dipergunakan untuk pelatihan jurnalis bagi kepala desa, yang kami anggap bukan hal yang penting dan tidak masuk dalam aturan penggunaan dana desa,”jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, kami dari LSM TEGAR berharap kepada Kejaksaan Negeri Sukadana dapat segera memanggil dan memeriksan Kepala BPMPD Lamtim terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang ada di Lamtim.
Untuk di ketahui, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan  jumlah  desa  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk  (30%),  luas  wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya  langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Reporter : Mandra

Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Keruk Uang APBD, Diduga Humas Lampung Timur Manfaatkan Media

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bandel, KPU Lampung Timur Belum Laksanakan Putusan Bawaslu

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Hingga saat ini KPU Lampung Timur belum juga melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari putusan sidang Bawaslu. ironisnya, KPU hanya mengirimkan surat tindak lanjut, dan Bawaslu Lamtim dalam waktu dekat juga akan membalas surat KPU.

Di ketahui, hasil putusan sidang Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu lalu yang merekomendasikan KPU agar menganulir dua orang Calon Legislatif partai Gerindra Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Saat dihubungi sejumlah awak media melalui via telpon seluler, Ketua Bawaslu Lampung Timur uslih mengakui adanya surat dari KPU Kabupaten Lampung Timur perihal tindak lanjut hasil putusan sidang Bawaslu, sayangnya, pihak Bawaslu tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang seperti apa.

“Kita telah menerima surat dari KPU, surat itu perihal tindak lanjut putusan sidang, dan kami juga dari Bawaslu akan membalas surat tersebut,” ujar Uslih.

Pada putusan yang di bacakan Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur yang bertindak selaku Ketua Majelis, jumat (21/06/2019)didampingi 4 anggota majelis, Syahroni, Lailatul khoiriyah, Dedi Maryato, dan Winarto.

Dalam Persidangan Penanganan Pelanggaran dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 09/LP/PP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, yang hanya dihadiri komisioner selaku terlapor.

Bertindak sebagai Ketua Majelis pada sidang tersebut, Bawaslu telah memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilu, atas penetapan dua orang bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dari Dapil 3, Indra Rosita dan Suwarno.

Saat ditanya, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan hasil putusan dan rekomendasi, namun Ketua Bawaslu Lamtim ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belasan Penyelenggara Pemilu Jalani Sidak Kode Etik

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Belasan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di wilayah Provinsi Lampung menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Sidang dengan agenda pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang rapat utama Mapolda Lampung, Kamis (4/7/2019).

Sidang digelar berdasarkan pengaduan dari Hendri Yulianto, pengurus DPC Partai Gerindra Lampung Timur yang telah memberikan kuasa kepada Yuriansyah (advokat). Perkara tersebut teregister dalam surat bernomor: 118-PKE-DKPP/VI/2019.

Ada 15 penyelenggara pemilu yang menjadi terlapor dalam sidang, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Timur: Andri Oktavia, Maria Mahardini, Husin, Wanahari, dan Wasiyat Jaro Asmoro.

Selanjutnya ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung: Nanang Trenggono, M. Tio Aliansyah, Sholihin, Handy Mulyaningsih, dan Fauzan. Selain itu, dua komisioner lainnya: Erwan Bustami dan Antonius juga turut menghadiri sidang (bukan teradu).

Teradu selanjutnya yaitu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur: Uslih, Lailatu Khoiriyah, Winarto, Syahroni, dan Dedi Maryanto.

Sidang dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam dan beberapa orang anggota majelis.

Selain itu, dalam sidang juga dihadiri beberapa orang saksi. Para saksi telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya.

Amir Faisol selaku saksi Partai Gerindra mengakui adanya kekeliruan atas kebijakan KPU Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pleno ulang untuk dua (2) Kecamatan pada Dapil 7 silam.

,”Kekeliruan atas pleno ulang itu terungkap pada sidang DKPP,” ujar Amir Faisol.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: