Connect with us

Lampung Timur

Kasus Pelatihan Jurnalistik Oleh DPMPD Lampung Timur Masuki Babak Baru

Published

on

Lampung Timur : Terkait kasus pelatihan jurnalistik kepala desa Sekabupaten Lamtim yang di duga di koordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim kini memasuki babak baru. Pihak kejaksaan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) saat ini sedang pengumpulan data untuk memperkuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang digunakan dalam pelatihan jurnalistik tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana Syharir Harahap mengatakan bahwa pengumpulan data kasus tersebut saat ini sedang berjalan, bahkan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan mengali lebih dalam data-data laporan terkait persoalan pelatihan jurnalistik.
“Masih dalam pengumpulan data, dan bukan hanya itu saja  termasuk biaya operasional dari pihak yang menjadi tempat kegiatan sudah kita mintai keterangan terkait persoalan pelatihan jurnalistik ini,”terangnya, Rabu (25/07/2018).
Dikatakan Syahrir, pihaknya akan terus berupaya mengungkap dan memperoses persoalan tersebut, namun sesuai dengan perosedur hukum yang berlaku.
Pada pemberitaan sebelumnya, Dana Desa (DD) yang sejatinya di peruntukan pembangunan di tingkat desa diduga di salah gunakan oleh salah satu oknum kepala Dinas di Lampung Timur. Ramainya pemberitaan di sejumlah media online beberapa waktu lalu yang memberitakan kepala dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur yang di duga melakukan pungutan liar (pungli) dana desa dengan dalil pelatihan jurnalistik kepala desa (kades) sekabupaten Lamtim beberapa waktu lalu di Hotel Horison Bandar Lampung.
Pelatihan jurnalistik untuk kepala desa ini sendiri terkesan di paksakan, pasalnya kegiatan tersebut tak tampak ada kaitannya dengan upaya memajukan pemerintahan di tingkat desa.
Melihat kondisi inilah akhirnya Lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tegakkan Aspirasi Rakyat (TEGAR) Lampung Timur  melaporkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana pada Senin 21 Mei 2018 yang lalu.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh Kepala BPMPD Lamtim  pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung.
Ketua LSM TEGAR Lamtim Azhari Nisar mengatakan, kedatangan LSM TEGAR ke Kejaksaan Negeri Sukadana ini adalah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh BPMPD Lamtim pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung, yang anggarannya dibebankan dari dana desa.
Menurutnya, Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hal yang kurang tepat, dengan membebankan biaya dari dana desa. Biaya dana pelatihan tersebut dibebankan melalui dana desa yang ada di 264 desa yang ada di kabupaten Lampung Timur.
“Kalau dari investigasi yang kami lakukan, setiap desa dipungut dana sebesar Rp 2.910.000,00 untuk pelaksanaan pelatihan jurnalis desa di hotel Horison Bandar Lampung tersebut. Bagaimana mungkin, dana desa dipergunakan untuk pelatihan jurnalis bagi kepala desa, yang kami anggap bukan hal yang penting dan tidak masuk dalam aturan penggunaan dana desa,”jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, kami dari LSM TEGAR berharap kepada Kejaksaan Negeri Sukadana dapat segera memanggil dan memeriksan Kepala BPMPD Lamtim terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang ada di Lamtim.
Untuk di ketahui, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan  jumlah  desa  dengan  memperhatikan  jumlah  penduduk  (30%),  luas  wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%).

Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya  langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan  Dana  Desa,  maka  penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Reporter : Mandra

Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

LMP Lampung Timur Serahkan Berkas Dugaan Kecurangan Sekda Lamtim ke Kejari

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Setelah menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Lamtim yang dilakukan belum lama ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran, kali ini Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Lampung Timur melakukan audensi dan menyerahkan berkas laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim, Senin (28/01/2019).

Kedatangan LMP tersebut Lansung diterima oleh Kajari Lamtim Syahrir Harahap,SH,MH didampingi Kasi Intel Kajari Lamtim Renaldo Sianturi SH, MH.

Dalam kesempatan tersebut Ketua LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur Amir Faisol menyampaikan, bahwa kedatangan LMP ke Kejaksaan selain untuk silaturahim, pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal pengaduan kepada Kejari Lamtim.

“Laporan yang kami sampaikan kali ini ada beberapa dugaan permasalahan yang ada di pemerintah kabupaten Lamtim,”ujarnya.

Salah satu permasalahan soal laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, dimana terdapat temuan terkait pembayaran insentif dari pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda Lampung Timur.

Sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui ada temuan terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,00.

Selain itu, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan.

“Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan. Dan bahkan temuan BPK tersebut sampai saat ini belum dikembalikan,” ungkapnya.

Selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -LO, diketahui bahwa pemda Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden bank syariah -LO sebesar Rp.740.061.738.96.

Sedangkan diketahui bahwa bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup.

“Dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan pemda Lampung Timur tahun 2017. Karena pada tahun 2016 pemerintah daerah Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden bank syariah-LO.

Maka dalam hal ini kami dari LMP Lamtim berharap dapat mengungkap terkait beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut,”jelasnya.

Sementara Kajari Lamtim Syahrir Harahap menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan LMP Lamtim ke Kejaksaan Lamtim. Kemudian terkait laporan yang disampaikan akan di terima dan pelajari.

“Kami meminta waktu untuk segera mendalami laporan yang dibawa oleh Ormas Laskar Merah Putih Cabang Lampung Timur beberapa hari kedepan.

Yang jelas laporan ini secara resmi saya terima, dan saya meminta waktu 30 hari guna mendalaminya, dan setelah itu silahkan rekan rekan datang kembali kemari untuk kordinasi terkait hasil kajian dan perkembangannya,”ujarnya.

Sebelumnya, Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur menggelar orasi untuk menuntut Sekertaris Daerah ((Sekda) Lamtim mundur dari jabatannya, orasi berlangsung di halaman kantor Bupati Lampung Timur, Rabu (23/01/2019).

Ketua Ormas LMP Macab Lamtim Amir Faisol mengatakan bahwa kegiatan orasi ini dilakukan lantaran Sekda Lamtim di anggap tidak dapat menjunjung tinggi kejujuran , keikhlasan , dan akuntabel dalam bekerja.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Puluhan Tabloid Indonesia Barokah Disita Panwascam Sukadana

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Terkait instruksi dari Bawaslu RI untuk mendata beredarnya Tabloid Indonesia Barokah, yang berisi dugaan black capaign (kampanye hitam) terhadap salah satu paslon presiden, Panwaslucam Sukadana didampingi kapolsek sukadana mendatangi beberapa pondok pesantren di yang berada di kecamatan setempat, Jum’at (25/01/2019).

Ketua Panwascam Sukadana beserta jajarannya didampingi Kapolsek sukadana bersama kanit Intel polsek sukadana turun guna memastikan bahwa benar tabloid Indonesia Barokah memang terdistribusi di beberapa pondok pesantren di kecamatan tersebut.

Menurut ketua panwaslucam Sukadana, Purnama Hidayah, bahwa sesuai arahan dari bawaslu, pihaknya diminta untuk mengawasi dan mendata persebaran tabloid Indonesia Barokah dan menghimbau agar tidak disebarluaskan terlebih dahulu ke masyarakat.

“Kita temukan Tabloid yang dimaksud, namun kuasa kita hanya mendata sembari menunggu keputusan dewan pers dan bawaslu RI dan Kepolisian untuk menentukan apakah ini termasuk kampanye hitam atau tidak, dan saat ini kita mintakan tabloid tersebut tidak disebar luaskan,”ujar Purnama Hidayah.

Lebih jauh, Panwaslucam Sukadana bersama Polsek Sukadana mendatangi empat pondok pesantren yang diketahui mendapati kiriman amplop berwarna kuning yang berisikan dua eksemplar tabloid Indonesia Barokah.

” Kita temukan awal di kantor pos Sukadana, lalu kita telusuri, dan hasilnya kita temukan titik-titik kiriman amplop tersebut, setiap titik dikirim masing masing dua eksemplar, dan Penerima tidak mengetahui darimana pengiriman tersebut berasal, maka kami meminta polsek Sukadana untuk mendampingi turun ke pondok pesantren yang dimaksud, dan kita ketemukan 6 eksemplar tabloid Indonesia Barokah dari 3 Pondok pesantren yakni Pondok pesantren Fathul Ulum Desa Pakuan Aji, Ponpes Darul Rahman Desa Sukadana Tengah Dan Pondok pesantren Al Inabah Desa Pasar Sukadana,”tandasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Tuntut Sekda Mundur, LMP Lampung Timur Gelar Demo

Published

on

Lampung Timur : Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur menggelar orasi untuk menuntut Sekertaris Daerah (Sekda) Lamtim mundur dari jabatannya, orasi berlangsung di halaman kantor Bupati Lampung Timur, Rabu (23/01/2019).

Ketua Ormas LMP Macab Lamtim Amir Faisol mengatakan bahwa kegiatan orasi ini dilakukan lantaran Sekda Lamtim di anggap tidak dapat menjunjung tinggi kejujuran , keikhlasan , dan akuntabel dalam bekerja.

Selain itu ormas LMP juga meminta kepada Sekda Lamtim Syahrudin Putra untuk mampu menjelaskan perihal Penambahan modal setor tahun 2018 berdasarakan surat dari Bank Lampung nomor 300/SKDN-1/VII/2018 tentang penyertaan modal saham Kabupaten Lampung Timur pada PT. Bank Lampung ke rekening Giro kas daerah pemda kabupaten Lampung Timur.

Dengan rincian penyertaan modal sebesar Rp. 4.380.780.000, dengan deviden (bagi hasil) saham pada tahun buku 2017 sebesar 35% yaitu Rp. 1.558.525.555,25.- dan pada tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 6 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal kepada Bank Lampung dari Rp.4.380.780.000 untuk ditambah menjadi Rp.25.619.220.000, sehingga penyertaan modal pemerintah kepada Bank Lampung menjadi sebesar Rp.30.000.000.000.

Dengan demikian kondisi ini di nilai pihak LMP tidak sesuai dengan keadaan keuangan daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur yang selalu di umumkan bahwa mengalami defisit dan ini berdampak pada banyaknya program yang di ajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bisa dilaksanakan dengan alasan Surat Penyedia Dana (SPD) yang tidak kunjung diterbitkan.

“Dan ini berdampak pada penyusunan anggaran tahun 2019 , beberapa OPD mengeluhkan harus mengurangi lagi anggaran mereka yang sudah di sahkan melalui pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah melalui paripurna dengan badan legislatif Lampung Timur pada akhir tahun 2018 yang lalu.

Munculnya perintah untuk mengefisiensi anggaran pada awal tahun ini tentu diduga menjadi upaya mengangkangi aturan yang sudah dibuat dan di sahkan oleh DPRD Lampung Timur karena sifatnya APBD Lampung Timur merupakan produk hukum atau regulasi yang dihasilkan melalui sidang paripurna antara pemda dengan DPRD Lampung Timur,”terangnya.

Lanjutnya, ada pula temuan pihaknya bahwa dari laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, diketahui terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda Lampung Timur sebesar Rp.76.775.017, sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui Sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017, (setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran.

Dikatakannya, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan. Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.

Masih dalam suasana demo , ketua LMP Macab Lamtim juga membeberkan bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Lampung Timur membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -LO.

Diketahui bahwa pemda Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden Bank Syariah -LO sebesar Rp.740.061.738.96-, sedangkan diketahui bahwa Bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup.

“Dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan pemda Lampung Timur tahun 2017. Karena pada tahun 2016 pemerintah daerah Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden bank syariah-LO,”terangnya.

Terakhir, Amir Faisol mengungkapkan dugaan pemborosan keuangan daerah yang mengarah kepada indikasi korupsi pada kegiatan belanja alat tulis kantor sebesar Rp.25.242.200.000- tahun anggaran 2018 pada satuan kinerja sekretariat daerah pemda Lamtim, diketahui bahwa sekertaris daerah sebagai pengguna anggaran sekretariat daerah itu sendiri.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: