Connect with us

Lampung Utara

Antisipasi Kebakaran dan Asap, Polres Lampura Gelar Patroli Hutan

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Hari ini, Kepolisian Lampung Utara lakukan Patroli Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari asap pembakaran yang sewaktu-waktu berubah menjadi monster yang merusak kehidupan.

Dalam patroli Karhutla kali ini, Polisi menemukan lahan milik masyarakat yang kondisinya sudah ditebas, dan mengering, bahkan siap untuk dibakar.

Kapolres Lampung Utara, Ajun Komisaris Besar Eka Mulyana, S.Ik. mengungkapkan Polisi tidak serta merta melakukan tindakan, akan tetapi dalam Patroli Karhutla ini, Polisi melakukan pendataan serta memberikan himbauan agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.

” Kita (polisi) juga melaksanakan sosialisasi tentang karhutla dan sanksi yang akan diterima bagi masyarakat yang masih melakukan pembakaran hutan dan lahan,” kata Eka Mulyana, Kamis (26/7/2018).

” Patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan akan terus dilaksanakan guna mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Lampung Utara,” tambahnya.

Eka Mulyana pun merinci tiga undang-undang yang mengatur tentang Karhutla. Pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dam denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar.

Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pada Pasal 108 menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp 10 miliar.

” Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh semua pihak, agar tidak berdampak luas,” ditegaskan orang nomor satu di Kepolisian Resort Lampung Utara.

Ket. Fhoto : Polisi Patroli Karhutla Lampung Utara ketika memberikan pemahaman tentang dampak dari terbakarnya Hutan dan Lahan kepada masyarakat di wilayah hukumnya, kamis (26/7/2018).

Reporter : Alex BW
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Retribusi Parkir RSU Ryacudu Menurun, Ini Kata BPPRD

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Utara, Mikael Saragih, meminta pihak Rumah Sakit Umum H.M. Ryacudu Kotabumi mengkaji atas penurunan pendapatan sektor retribusi parkir di RSUD tahun 2018.

Diketahui, pengelolaan parkir di RSU Ryacudu Kotabumi selama tiga tahun terakhir ini diserahkan kepada pihak swasta, yakni PT. Guardian Oto Solusi. Kompensasi dari perjanjian pengelolaan ini, Pemkab Lampung Utara mendapat 25 persen dari total penghasilan parkir untuk tiap bulannya.

‎”Pendapatan dari retribusi parkir mengalami penurunan dan kami sudah minta manajemen RSU H.M.Ryacudu mengkaji mengapa penurunan ini bisa terjadi,” pintanya, saat dikonfirmasi diruang kerjanya,, Rabu (20/3/2019).

Menurut Saragih, pihak manajemen harus ‎mempelajari secara detil untuk mengetahui penyebab sebenarnya di balik penurunan pendapatan tersebut. Jika dihitung rata – rata, pendapatan dari retribusi parkir yang disetorkan oleh PT. Guardian Oto Solusi hanya Rp6 juta/bulannya.

” Angka ini sangat jauh sekali menurunnya jika dibandingkan dengan setoran mereka di awal – awal mengelola. Kala itu setoran mereka dapat mencapai Rp17 juta/bulannya. Tapi, kalau sekarang, nilainya hanya 6 jutaan,” tuturnya.

Bahkan, diungkapkannya, pihak pengelola parkir elektronik itu masih mempunyai satu bulan tunggakan parkir, yakni setoran bulan Desember 2018. Tak hanya itu, setoran bulan Januari dan Februari 2019 masih juga belum mereka setorkan.

” Sudah kami berikan teguran berkali-kali tapi kalau masih enggak bayar juga, bisa saja kami setop mereka memungut retribusi parkir. Kita tunggu sajalah,” ‎tandas Saragih.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Tak Mau Disalahkan, Soal LKPJ Kabag Tapem Lampura Berkelit

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Dinilai buruk oleh sejumlah politisi DPRD Lampung Utara dalam proses Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati TA 2018, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Lampung Utara, Ibrodi Wilson berkelit jika tidak diserahkannya dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati tahun 2018 kepada DPRD saat Sidang Paripurna, Selasa (19/3/2019) kemarin, karena kelalaiannya.

‎” Dokumen LKPj TA 2018 ada didalam LKPj AMJ. Sementara DPRD menginginkan dibuat terpisah. Semua ini hanya persoalan salah komunikasi saja. Kesalahan komunikasi ini berawal dari informasi yang kami terima dari Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung seputar dokumen LKPj tahun 2018. Saat konsultasi itu, mereka diberitahukan jika penyerahan dokumen LKPj dapat diserahkan belakangan seusai sidang paripurna LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati periode 2014-2019,” jelasnya, ketika ditemui di Kantor Pemerintah Lampung Utara, Rabu (20/3/2019).

” Tapi memang kami tidak memiliki notulen (surat tertulis) dari Biro Otda seputar LKPj itu,” imbuh Ibrodi.

Oleh sebab itu, menurut Ibrodi, pihaknya tak membuat terpisah LKPj 2018 dan LKPj AMJ 2014-2019. Dokumen LKPj AMJ yang mereka serahkan dalam dua sidang paripurna DPRD, yakni sidang paripurna LKPj 2018 dan sidang paripurna LKPj AMJ 2014-2019.

” Hari ini dokumen LKPj tahun anggaran 2018 telah mereka serahkan kepada Panitia Khusus (Pansus DPRD) LKPj,” katanya.

Ketika disinggung terkait aturan yang menjadi dasar dalam LKPj, Ibrodi terkesan mengelak.

” Soal aturan (untuk lebih jelasnya), temui aja kasubbag saya,” elaknya.

Dalam penelusuran, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Merasa Dibodohi, Sidang Paripurna DPRD Lampura di Warnai Protes Anggota Dewan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Sidang paripurna DPRD Lampung Utara yang digelar Selasa (19/3/2019), dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati – Akhir Masa Jabatan (AMJ) rupanya disusupi dengan LKPj TA 2018‎. Hal ini tentu memantik reaksi sejumlah anggota dewan yang memprotes adanya kejanggalan dalam sidang paripurna kali ini.

Kejanggalan paripurna, pertama kali diketahui saat didapati buku LKPj yang ada di atas meja para anggota DPRD ternyata bukan buku LKPj 2018 melainkan buku LKPj – AMJ Bupati Lampung Utara periode 2014-2019.

‎Padahal, LKPj tahun anggaran 2018 jelas sangat berbeda dengan LKPj AMJ Bupati. LKPj 2018 merupakan LKPj rutin tahunan, sedangkan LKPj AMJ adalah laporan yang dilakukan jelang akhir masa jabatan seorang kepala daerah.

Belum lagi, ternyata terungkap pelaksanaan sidang paripurna kali ini diduga tidak masuk dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus). Hasil rapat Banmus belum lama ini disinyalir hanya menjadwalkan sidang paripurna LKPJ AMJ, yang dijadwalkan hari ini. Menariknya, sidang paripurna LKPj AMJ 2014-2019 ternyata dimundurkan pelaksanaannya setelah sidang paripurna LKPj tahun anggaran 2018.

Sejumlah anggota DPRD pun tak mau dibodohi, mereka memprotes tindakan itu. Diantaranya yakni Wansori (Fraksi Demokrat), Dedi Andrianto (Fraksi Nurani Berkeadilan) dan Asnawi (Fraksi PAN)‎. Mereka dengan lantang menyuarakan kejanggalan pelaksanaan sidang paripurna tersebut.

‎” Kita punya mata untuk melihat kejanggalan proses paripurna hari ini. (Buku) LKPj AMJ itu tidak sinkron dengan LKPj tahunan,” tegas Wansori, saat menginterupsi Pimpinan Sidang.

Wansori‎ kembali mengatakan, proses yang terjadi dalam sidang paripurna ini sangat tidak lazim karena semestinya dokumen LKPj yang mereka terima itu sama dengan agenda sidang.

” ‎Apa yang terjadi ini sedianya menjadi bahan introspeksi Bupati Lampung Utara terkait ‘buruknya’ kinerja bawahannya. Keburukan ini sangat tidak layak dipertontonkan kepada khalayak ramai. Sidang paripurna LKPj itu ada tahapan atau proses. Sementara yang kita saksikan bersama hari ini cukup unik. Harapannya tidak akan lagi terulang di kemudian hari,” ucapnya.

Setali tiga uang, Dedy dan Asnawi juga beranggapan persoalan ini sejatinya tidak akan muncul manakala pihak eksekutif menyampaikan LKPj yang sesuai dengan agenda yang dilaksanakan.

“LKPj AMJ itu kumpulan data dari 2014-2019 dan sangat berbeda dengan LKPj tahunan. Kalau memang ada, pasti tidak ada masalah seperti saat ini,” kata Dedi yang diamini Asnawi.

Meski diwarnai protes, pelaksanaan Paripurna dengan dua agenda LKPj akhirnya tetap berlangsung. Ketua DPRD (Rachmat Hartono) dan Wakil Ketua I (Nurdin Habim) mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadidi balik pelaksanaan sidang tersebut kepada peserta sidang.

“LKP‎j 2018 itu sudah termasuk di dalam buku LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) dan memang belum dibuat terpisah,” kata Rachmat.

Ia mengatakan, pihak eksekutif sedang melakukan pemisahan LKPj AMJ menjadi LKPj terpisah. Proses itu masih belum selesai. Inilah alasannya mengapa dokumen LKPj yang ada bukan dokumen yang sama dengan agenda yang dilaksanakan.

“Pemkab lagi memisahkannya menjadi dua dokumen berbeda,” terangnya.

Sedangkan, Nurdin Habim, menegaskan, ‎sama sekali tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan sidang paripurna kali ini. Menurutnya, sidang kali ini telah sesuai dengan aturan yang ada.

“Sesuai aturan yang ada, sidang paripurna ini sudah sesuai aturan,” tandas dia.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: