Connect with us

Lampung Selatan

Pasca OTT Lamsel, Kantor DPRD Ikut di Geledah KPK

Published

on

Lampung Selatan : Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan disejumlah perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (28/07/2018).
Informasi diperoleh, ada tiga titik perkantoran yang digeledah tim KPK dengan pengawalan polisi bersenjata lengkap, yakni Kantor Bupati Lampung Selatan, Kantor DPRD Lampung Selatan, Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan.
“Ada Tiga tim KPK mereka itu, menggunakan 7 kendaraan. Mereka, tiba sekitar pukul 11.15 WIB,” beber salah satu petugas penjaga Kantor DPRD yang namanya enggan di publish.
Pantauan media ini, penggeledahan di kantor DPRD Lampung Selatan, beberapa petugas KPK berbagi tugas melakukan penggeledahan disejumlah ruang kerja DPRD. Mulai dari ruang kerja Ketua, Tiga Ruang Wakil Ketua DPRD, ruang kerja Komisi DPRD, serta ruang Sekretaris DPRD.
Sedangkan, penggeledahan di perkantoran Bupati Lampung Selatan untuk kedua kalinya. Namun sayang, awak media tidak diperkenankan meliput.
Sejauh ini, rentetan penggeledahan disejumlah kantor di Pemkab Lampung Selatan, khususnya di Kantor DPRD pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Zainudin Hasan cs dkk, informasi mengenai penggeledahan kantor DPRD belum diketahui persis keterkaitan persoalannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Tim KPK yang datang dan memeriksa ruang kerja Sekertariat DPRD Lampung Selatan.
Reporter : Eko
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Wow, Anggaran Pembangunan Kecamatan Candipuro Meningkat 24,68 Persen di Tahun 2019

Published

on

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelontorkan anggaran pembangunan sebesar Rp45,77 miliar untuk Kecamatan Candipuro di tahun 2019. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun 2018 yang berkisar Rp30 miliar lebih.

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Candipuro yang dipusatkan di Lapangan Karya Tani, Desa Karya Mulya, pada Rabu (20/2/2019).

Kepala Bappeda Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, M.Si menjelaskan, besaran anggaran pembangunan itu terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik untuk tahun 2019 sebesar Rp26.925.703.740 serta Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp18.846.621.510.

“Alhamdulillah, anggaran pembangunan di Kecamatan Candipuro untuk tahun 2019 ini meningkat lebih kurang 24,68 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi total anggarannya sebesar Rp45.772.325.250,” ungkap Wahidin saat memaparkan rencana kegiatan Kecamatan Candipuro tahun 2019.

Lebih lanjut Wahidin menjelaskan, besaran anggaran itu, masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur berupa peningkatan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan, pembangunn talud, drainase, gorong-gorong, dan pembangunan JIAT.

“Untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Candipuro totalnya sebesar Rp16.756.940.000. Inilah nanti yang menjadi bahan kita dalam menentukan proses perencanaan dalam Musrenbang,” ujarnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang membuka acara itu berharap masyrarakat di Kecamatan Candipuro memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Sebab dia menilai, besaran anggaran pembangunan yang dikucurkan Pemkab Lampung Selatan di Kecamatan Way Sulan tidak sebanding dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan itu.

“Anggaran pembangunan disini (Candipuro) luar biasa, tapi tidak seimbang dengan perolehan PBB-nya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak,” tukas Nanang.

Menurut dia, besarnya realisasi PBB sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu ia meminta partisipasi aktif masyarakat dengan cara membayar pajak untuk ikut serta membangun desanya.

“Nanti hasil dari pajak itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tandasnya. (kmf/eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bagikan 600 Sertifikat Tanah Gratis, Nanang Ingatkan Warga Tidak Gadaikan Untuk Beli Mobil

Published

on

Lampung Selatan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memberikan 600 sertifikat tanah gratis yang telah didaftarkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada acara Musrenbangcam di Lapangan Karya Tani, Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Rabu (20/2/2019).

Penyerahan sertifikat tanah melalui program PTSL atau yang lebih dikenal dengan prona itu, secara simbolis diberikan Plt. Bupati Lampung Selatan kepada 5 orang perwakilan warga Desa Karya Mulya Sari.

Turut hadir juga anggota DPRD Lampung Selatan daerah pemilihan 5, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan Sismanto, Sekretaris Daerah Fredy SM beserta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam kesempatan itu, Nanang berharap agar sertifikat yang telah diberikan itu, dapat dijaga serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak untuk digadaikan di bank hanya untuk membeli mobil.

“Rata-rata, warga ini biasanya kalau sudah megang sertifikat pasti sekolah (digadai). Kalau untuk modal usaha ya bagus, tapi jangan untuk beli mobil, nanti ga bisa bayar bulanan, akhirnya rumahnya dikasih tulisan disegel nanti,” tukas Nanang.

Menurut Nanang, masyarakat sepatutnya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan sertifikat tanah gratis melalui PTSL.

“Inilah tujuan pemerintah melalui program-programnya, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata,” ujarnya.

Berdasarkan data BPN Lampung Selatan, secara administratif Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 225 desa dengan luas wilayah 211.000 hektare memiliki luas bidang tanah sebanyak 473.872 bidang. Dari jumlah itu, sekitar 324.604 telah terdaftar dan memiliki sertifikat, sisanya belum terdaftar. (kmf/eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kecamatan Way Panji Dapat Alokasi Anggaran Pembangunan Rp16,7 Miliar di 2019

Published

on

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelontorkan anggaran pembangunan sebesar Rp16,7 miliar untuk Kecamatan Way Panji.

Anggaran di kecamatan yang memiliki 4 desa itu meningkat sekitar 10,25 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang berkisar Rp15 miliar lebih.

Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Pemkab Lampung Selatan Iwan AR saat memaparkan rencana kegiatan Kecamatan Way Panji dalam Musrenbang kecamatan yang dipusatkan di Balai Desa Sidereno, Way Panji, Kamis (21/2/2019).

Dibidang infrastruktur, terdapat terdapat 13 ruas jalan yang akan dilaksanakan. Salah satunya peningkatkan jalan Dusun I sampai dengan Dusun XII Desa Sidoharjo dengan alokasi anggaran seebsar Rp1.040.400.000.

“Anggaran kegiatan fisik dan non fisik sebesar Rp11.175.374.374 ditambah ADD dan DD 2019 sebesar Rp5.588.484.288. Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp16.763.858.662,” ungkap Iwan.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang membuka acara itu kembali mengingatkan masyarakat untuk memiliki kesadaran membayar pajak tepat waktu.

Sebab dia menilai, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan itu jauh dari target. Sementara Pemkab Lampung Selatan mengelontorkan anggaran pembangunan yang cukup besar di kecamatan yang hanya memilik 4 desa itu.

“Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Karena hasil dari pajak itu, dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, diawal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Way Panji, Plt. Lampung Selatan Nanang Ermanto juga mengukuhkan 34 ketua dan anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) se-Kecamatan Way Panji.

Nanang meminta BPD yang baru agar dapat menjalin kerjsama yang baik dengan Kepala Desa, dan pemerintah kecamatan setampat.

“Saudara-saudara yang baru dikukuhkan, saya harap bisa bekerjasama dengan Kepala Desa dan kecamatan. Bukannya menjadi bumerang apalagi musuhnya Kepala Desa. Jalin kerjasama dengan sebaik-baiknya,” imbuh Nanang. (Kmf/Eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: