Connect with us

Lampung Timur

Kepala BKD Lamtim : Untuk Tahun Ini Belum Ada Penerimaan CPNS

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini belum ada pembukaan pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Hal ini di tegaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Lampung Timur M. Noer Al Syarif di ruang Kerjanya, Selasa (31/07/2018).

Beredarnya Informasi adanya lowongan penerimaan CPNS di Lamtim ini sebelumnya telah membuat sejumlah masyarakat di wilayah kabupaten Lampung Timur kebingungan, di karenakan informasi tersebut masih simpang siur.

“Kabupaten Lampung Timur belum ada pembukaan penerimaan pendaftaran CPNS, jadi masyarakat Lantim jangan terkecoh dengan informasi yang tidak jelas,”tegasnya.

Lanjut Noer Al Syarif, untuk sementara ini pemerintah kabupaten Lamtim masih dalam upaya penyampaian formasi kebutuhan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamtim tahun 2018 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta. Dikatakannya, berdasarkan validasi ulang sebagaimana dimaksud, pada tahun 2018 pemerintah kabupaten Lamtim mengajukan formasi kebutuhan PNS sebanyak 932 formasi.

“Sehubungan dengan surat Menpan RB Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal penyampaian kebutuhan PNS tahun 2018. Makan dengan sesuai dengan surat tersebut, pemerintah kabupaten Lamtim telah melakukan validasi ulang terhadap usulan kebutuhan pegawai (usul formasi) di lingkungan pemkab Lamtim yang di prioritaskan pada jabatan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur yang telah di input dalam aplikasi e-formasi,”jelas kepala BKD Lamtim yang akrab di sapa Heri.

Adapun rincian formasi kebutuhan PNS di lingkungan pemkab Lamtim tahun 2018 yaitu Guru sebanyak 685 formasi, tenaga Kesehatan 213 formasi, teknis 34 formasi.

Masih di katakan Heri, kendati pemerintah Lamtim telah menyampaikan formasi kebutuhan PNS, namun pihaknya belum dapat menentukan jumlah formasi kebutuhan PNS yang akan di berikan Kemenpan RB ke pemkab Lamtim.

“Saya tegaskan lagi bahwa belum ada pembukaan pendaftaran PNS di Lamtim, untuk jumlah formasi kebutuhan PNS saja belum di ketahui berapa yang akan di berikan oleh Kemenpan RB. Pengumuman akan terintegrasi langsung di wab resmi BKD yang saat ini masih menginduk di Wab resmi pemkab Lamtim, yaitu lampungtimurkab.go.id ,” kata Heri

Heri menghimbau kepada masyarakat Lamtim untuk lebih berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan bisa meloloskan seseorang untuk menjadi PNS dengan meminta sejumlah uang, karena itu di pastikan adalah penipuan.

“jika ada oknum yang menyalahgunakan terkait penerimaan PNS, maka itu bukan wewenang BKD, jadi lebih baiknya untuk mengetahui informasi lebih jauh silahkan datang ke BKD Lamtim,”tandasnya.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Keruk Uang APBD, Diduga Humas Lampung Timur Manfaatkan Media

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bandel, KPU Lampung Timur Belum Laksanakan Putusan Bawaslu

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Hingga saat ini KPU Lampung Timur belum juga melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari putusan sidang Bawaslu. ironisnya, KPU hanya mengirimkan surat tindak lanjut, dan Bawaslu Lamtim dalam waktu dekat juga akan membalas surat KPU.

Di ketahui, hasil putusan sidang Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu lalu yang merekomendasikan KPU agar menganulir dua orang Calon Legislatif partai Gerindra Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Saat dihubungi sejumlah awak media melalui via telpon seluler, Ketua Bawaslu Lampung Timur uslih mengakui adanya surat dari KPU Kabupaten Lampung Timur perihal tindak lanjut hasil putusan sidang Bawaslu, sayangnya, pihak Bawaslu tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang seperti apa.

“Kita telah menerima surat dari KPU, surat itu perihal tindak lanjut putusan sidang, dan kami juga dari Bawaslu akan membalas surat tersebut,” ujar Uslih.

Pada putusan yang di bacakan Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur yang bertindak selaku Ketua Majelis, jumat (21/06/2019)didampingi 4 anggota majelis, Syahroni, Lailatul khoiriyah, Dedi Maryato, dan Winarto.

Dalam Persidangan Penanganan Pelanggaran dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 09/LP/PP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, yang hanya dihadiri komisioner selaku terlapor.

Bertindak sebagai Ketua Majelis pada sidang tersebut, Bawaslu telah memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilu, atas penetapan dua orang bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dari Dapil 3, Indra Rosita dan Suwarno.

Saat ditanya, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan hasil putusan dan rekomendasi, namun Ketua Bawaslu Lamtim ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belasan Penyelenggara Pemilu Jalani Sidak Kode Etik

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Belasan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di wilayah Provinsi Lampung menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Sidang dengan agenda pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang rapat utama Mapolda Lampung, Kamis (4/7/2019).

Sidang digelar berdasarkan pengaduan dari Hendri Yulianto, pengurus DPC Partai Gerindra Lampung Timur yang telah memberikan kuasa kepada Yuriansyah (advokat). Perkara tersebut teregister dalam surat bernomor: 118-PKE-DKPP/VI/2019.

Ada 15 penyelenggara pemilu yang menjadi terlapor dalam sidang, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Timur: Andri Oktavia, Maria Mahardini, Husin, Wanahari, dan Wasiyat Jaro Asmoro.

Selanjutnya ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung: Nanang Trenggono, M. Tio Aliansyah, Sholihin, Handy Mulyaningsih, dan Fauzan. Selain itu, dua komisioner lainnya: Erwan Bustami dan Antonius juga turut menghadiri sidang (bukan teradu).

Teradu selanjutnya yaitu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur: Uslih, Lailatu Khoiriyah, Winarto, Syahroni, dan Dedi Maryanto.

Sidang dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam dan beberapa orang anggota majelis.

Selain itu, dalam sidang juga dihadiri beberapa orang saksi. Para saksi telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya.

Amir Faisol selaku saksi Partai Gerindra mengakui adanya kekeliruan atas kebijakan KPU Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pleno ulang untuk dua (2) Kecamatan pada Dapil 7 silam.

,”Kekeliruan atas pleno ulang itu terungkap pada sidang DKPP,” ujar Amir Faisol.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: