Connect with us

Lampung Timur

Kejari Lamtim Dalami Kasus Pelatihan Jurnalistik Kades Oleh DPMPD

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur terus mendalami kasus dugaan penyalah gunaan Dana Desa (DD) yang berkedok pelatihan Jurnalistik kepala desa se-Kabupaten Lampung Timur dengan memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur beserta pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahap mengatakan, pemanggilan sejumlah pihak yang terlibat dalam acara pelatihan jurnalistik kepala desa sekabupaten Lamtim untuk di mintai keterangan perihal kegiatan acara tersebut.

“Kadisnya (DPMPD Lamtim) dan pihak-pihak penyelenggara acara pelatihan jurnalistik kepala desa sudah kami panggil. Ya, Kurang lebih satu minggu yang lewat mereka datang ke sini (Kejari) untuk di mintai keterangan,”singkat Syahrir, Rabu (01/08/2018).

Pemberitaan sebelumnya, kasus pelatihan jurnalistik kepala desa Sekabupaten Lamtim yang di duga di koordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim kini memasuki babak baru. Pihak kejaksaan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) saat ini sedang pengumpulan data untuk memperkuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang digunakan dalam pelatihan jurnalistik tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana Syharir Harahap mengatakan bahwa pengumpulan data kasus tersebut saat ini sedang berjalan, bahkan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan mengali lebih dalam data-data laporan terkait persoalan pelatihan jurnalistik.

“Masih dalam pengumpulan data, dan bukan hanya itu saja termasuk biaya operasional dari pihak yang menjadi tempat kegiatan sudah kita mintai keterangan terkait persoalan pelatihan jurnalistik ini,”terangnya, Rabu (25/07/2018).

Dikatakan Syahrir, pihaknya akan terus berupaya mengungkap dan memperoses persoalan tersebut, namun sesuai dengan perosedur hukum yang berlaku.

Pada pemberitaan sebelumnya, Dana Desa (DD) yang sejatinya di peruntukan pembangunan di tingkat desa diduga di salah gunakan oleh salah satu oknum kepala Dinas di Lampung Timur.

Ramainya pemberitaan di sejumlah media online beberapa waktu lalu yang memberitakan kepala dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur yang di duga melakukan pungutan liar (pungli) dana desa dengan dalil pelatihan jurnalistik kepala desa (kades) sekabupaten Lamtim beberapa waktu lalu di Hotel Horison Bandar Lampung.

Pelatihan jurnalistik untuk kepala desa ini sendiri terkesan di paksakan, pasalnya kegiatan tersebut tak tampak ada kaitannya dengan upaya memajukan pemerintahan di tingkat desa.

Melihat kondisi inilah akhirnya Lebaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tegakkan Aspirasi Rakyat (TEGAR) Lampung Timur melaporkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lamtim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana pada Senin 21 Mei 2018 yang lalu.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh Kepala DPMPD Lamtim pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung.

Ketua LSM TEGAR Lamtim Azhari Nisar mengatakan, kedatangan LSM TEGAR ke Kejaksaan Negeri Sukadana ini adalah untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikordinir oleh DPMPD Lamtim pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung, yang anggarannya dibebankan dari dana desa.

Menurutnya, Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan hal yang kurang tepat, dengan membebankan biaya dari dana desa. Biaya dana pelatihan tersebut dibebankan melalui dana desa yang ada di 264 desa yang ada di kabupaten Lampung Timur.

“Kalau dari investigasi yang kami lakukan, setiap desa dipungut dana sebesar Rp 2.910.000,00 untuk pelaksanaan pelatihan jurnalis desa di hotel Horison Bandar Lampung tersebut. Bagaimana mungkin, dana desa dipergunakan untuk pelatihan jurnalis bagi kepala desa, yang kami anggap bukan hal yang penting dan tidak masuk dalam aturan penggunaan dana desa,”jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, kami dari LSM TEGAR berharap kepada Kejaksaan Negeri Sukadana dapat segera memanggil dan memeriksan Kepala DPMPD Lamtim terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang ada di Lamtim

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Gawat, Soal Izin dan Investasi, Wakil Bupati Lamtim Meradang

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Wakil Bupati Lampung Timur bakal copot pejabat yang menghambat izin atau terbukti melakukan pemungutan terhadap para investor yang akan berinvestasi di Lamtim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal itu di sampaikan Zaiful lantaran banyaknya keluhan dari para investor yang sulit mendapatkan izin di Lamtim.

Menurut Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari salah satu penghambat persoalan dengan beberapa izin investasi di Lampung Timur yang sampai saat ini belum berjalan dengan baik ada di Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

“Menurut laporan yang saya terima salah satu penyebab susahnya perijinan di Lamtim ini terkait pelaksanaan Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Oleh karena itu saya akan meninjau ulang para pejabat yang masuk dalam Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah yang ada saat ini,”ujarnya.

Dikatakannya, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan agar mempermudah proses perijinan investasi yang ada, namun kenyataatannya proses perijinan investasi di Lamtim saat ini masih berbelit-belit.

“Bahkan untuk satu perijinan investasi membutuhkan waktu berbulan-bulan karena menunggu rekomendasi dari TKPRD.
Dengan adanya persoalan ini maka saya sudah perintah Aisten I agar gelar rapat koordinasi dengan TKPRD guna membahas terhambatnya sejumlah ijin investasi yang ada di Lamtim,” ungkap Zaiful, Senin (08/04/2019).

Masih dikatakan, kalau memang tidak ada niat baik dari para pejabat terkait perijinan terutama TKPRD tersebut, maka saya akan memberikan teguran keras terhadap pejabat yang ada di TKPRD itu.

“Apa lagi kalau ada pejabat yang nekat menarik pungutan dalam proses perijinan maka itu pelanggaran hukum dan harus diproses sesuai undang-undang yang berlaku,”ucap Wabup yang akrab di sapa bang Ipul ini.

Ia menambahkan, Masa untuk membuat ijin investasi sudah ada yang berbulan-bulan tapi tidak selesai-selesai, persoalannya pun tidak jelas apa penyebabnya.

“Persoalan ini sudah lama terjadi, maka saya minta kepada pejabat yang terkait dalam hal ini untuk segera diselesaikan. Karena slogan kita ini kan melayani masyarakat, sementara orang mau berinvestasi di Lampung Timur dibuat susah mendapatkan izin. Persoalan terkait dengan izin ini harus segera selesai tidak boleh berbelit-belit.

Pengaduan yang saya terima, izin ini mati di Sekda, berarti ini enggak jelas dan dapat kita simpulkan bahwa tidak ada keinginan pejabat kita untuk menyelesaikan tugas dengan baik terkait dengan investasi. Mungkin harus dengan teguran untuk menyelesaikan ini, sudah tidak bisa lagi dengan perkataan yang baik,” tandasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belum Kembalikan Insentif LMP Minta Kejari Lamtim Tegas

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini belum juga mengembalikan uang tunjangan atau insentif Tahun 2017 silam, Laskar Merah Putih (LMP) minta agar Kejaksaan Negri Sukadana segera melakukan tindakan hukum.

Amir Faisol Ketua LMP Markas Cabang Kabupaten Lampung Timur Kamis 04/04/19 kepada sejumlah awak media menyampaikan rasa kekecewaanya terhadap sikap dan informasi bohong yang telah disampaikan pihak Sekretariat Daerah Pemkab Lampung Timur pada lembaga Kejaksaan Negri Sukadana, beberapa waktu silam.

,”Saat kita minta konfirmasi Kejaksaan Negri Sukadana beberapa waktu yang lalu, Kasi Pidsus, Median Suwardi mengatakan, bahwa telah melakukan pemeriksaan, termasuk pihak Sekretariat Pemda, dari pemeriksaan menyebutkan, Sekretairiat, dalam hal ini adalah Sekda telah nengembalikan uang kelebihan anggaran, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), faktanya, sampai dengan hari ini uang tersebut belum juga dikembalikan, itu sama sama saja memberikan informasi palsu,” ungkap Amir Faisol.

Menurutnya, ada beberapa item terkait kebijakan Sekda diduga syarat kecurangan, dan ormas yang dipimpinya saat ini telah melakukan aksi demo dan laporan secara resmi kepada Kejaksaan Negri Sukadana, termasuk salahsatunya adalah hasil audit dan temuan BPK atas penggelontoran anggaran untuk Insdntif Sekda, karenanya dimina segera mengembalikan uang insentif Tahun Anggaran 2017 tersebut.

Setelah hasil dari penelusuran tim dari Ormas LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur mendapatkan informasi, bahwa hingga saat ini Sekda belum juga mengembalikan uang yang dimaksutkan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2018 silam.

Atas dasar hal tersebut, LMP tegas meminta ada tibdakan tegas dari institusu Kejaksaan Negri Sukadana terhadap para pelaku Koruptor dikabuoaten itu.

,”Kami minta agar Kejaksaan Negri Sukadana segera mengambil langkah tegas, lembaga resmi seperti Kejaksaan saja berani mereka bohongi, lalu bagaimana dengan kami yang hanya sebagai masyarakat biasa,” tandas Amir.

Demi menguatkan keterangan LMP, melalui OPD Badan Pendapatan Daerah, para awak media mendapatkan informasi serupa dengan LMP, dimana uang tersebut tidak di kembalikan, karena pemerintah daerah telah menganggap penganggaran uang yang meskipun menjadi temuan BPK adalah benar dan telah sesuai posedur dan perundang-undangan.

Seperti diketahui Kabupaten Lampung Timur atas laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, terdapat pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda Lampung timur sebesar Rp.76.775.017, – sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui sekda memperoleh insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,-(setelah dikurangi pajak) yang diterima melalui empat kali pembayaran.

Selain itu, sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan (setelah dikurangi pajak) atau Rp.306.000.000-/tahun (Rp.25.000.000×12 bulan).

Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan.
Atas tumpang tindih pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dan tambahan penghasilan sebesar Rp.76.775.017.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Lamtim Minta BPBD Siaga Hadapi Bencana

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Wakil Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamtim untuk bersiap mengantisipasi segala bencana yang kemungkinan terjadi, hal itu di sampaikannya saat memimpin apel rutin di lingkungan Pemerintah setempat , Senin (01/04/2019).

Menurut Zaiful, antisipasi datangnya bencana harus sesegera mungkin di lakukan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, namun persiapan matang harus di lakukan lebih awal.

“Saya menghimbau kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk siap mengantisipasi bencana banjir dan angin puting beliung di seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur”ucap Zaiful.

Lanjutnya, memasuki musim penghujan saat ini adalah salah satu hal yang harus kita waspadai bersama, karena dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir di beberapa titik di wilayah Lamtim. Namun kita semua berharap bencana banjir tidak ada lagi di wilayah Lamtim.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang musim penghujan, sebagai langkah antisipasi penanggulangan bencana maka perlu ditingkatkan upaya preventif seperti menyiapkan SDM satgas kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang telah dibentuk dan menyiapkan peralatan yang memadai,”terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, tak lupa pula pemilik sapaan akrab Bang Ipul itupun menghimbau masyarakat Lampung Timur untuk selalu waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim saat ini.

“Kepada seluruh masyarakat Lampung Timur agar waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim pancaroba dari musim penghujan sesuai dengan analisis dan perkiraan cuaca BMKG Provinsi Lampung”jelasnya lagi.

Usai dilaksanakannya apel mingguan yang diikuti oleh seluruh elemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu, dilaksanakan pula peluncuran Mobil Tangki Air sekaligus Alat Penyemprot/Pemadaman.

“Pagi hari ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah meluncurkan mobil untuk pemadam kebakaran, untuk pertamanan juga bisa kita gunakan jadi mobil ini multifungsi bisa digunakan untuk banyak hal, untuk bencana alam dan lain sebagainya,”sebutnya

Ia menambahkan, Namun pada kali ini baru ada satu yang kita lakukan pengadaan namun insyallah kedepan karena ada kebutuhan 4 kendaraan lagi seperti ini maka insyallah tahun yang akan datang ini akan kita anggarkan untuk menjaga situasi di Lampung Timur ini.

Dalam kesempatan itu pula, Wakil Bupati Lamtim ini mencoba menaiki mobil tangki air yang baru saja di terima oleh pemerintah setempat.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: