Connect with us

Lampung Utara

6 Orang Anggota DPRD Lampura Pindah Partai

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Sejumlah anggota DPRD di Lampung Utara diketahui pindah partai dari partai lamanya sebagai Calon Legislatif (Caleg) menjelang Pemilu 2019 mendatang. Pindah partai bukanlah hal yang tabu dalam dunia perpolitikan.

Komisioner KPU Lampung Utara, Aprizal Ria, SE., mengungkapkan, tercatat ada 6 (enam) anggota DPRD Lampung Utara yang pindah Partai, dari Partai lamanya ke partai baru sebagai Caleg. Berikut keenam anggota Dewan tersebut, Guntur Laksana Putra yang sebelumnya di Partai Nasdem kini maju sebagai Caleg dari Perindo.

Lalu, Samsu nurman sebelumnya PKB ke PKPI, Ria Kori dari demokrat ke PKS, Buyung dari Hanura ke Gerindra, Raples dari PBB ke PKS dan Yunizar dari PAN ke Nasdem.

” Bagi mereka yang pindah partai harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di dewan,” katanya, Kamis, (2/8/2018).

Aprizal lalu menjelaskan, bagi bakal calon legislatif yang berstatus sebagai anggota DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan parpol yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya, wajib mengundurkan diri dengan melampirkan dokumen pembuktian, antara lain mengisi data melalui formuli model BB-1, menunjukkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD.

” Mereka (Anggota DPRD) juga harus menyertakan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan menunjukkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses,” jelasnya.

Selain itu, terus Aprizal, dalam verifikasi berkas para Caleg, KPU tidak menemukan Caleg yang eks napi koruptor . ” Namun, ada sejumlah caleg yang mendaftar ke KPU yang merupakan eks napi narkoba. Tapi, statusnya hanya pemakai. Kalau yang bersangkutan (Caleg) sebagai pengedar berdasarkan inkrah (keputusan pengadilan), itu masuk dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” tukasnya.

Reporter : Alex BeWe
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Fantastis, Bupati Lampura Berencana Pinjam Uang Rp. 325 Milyar

Redaksi LT

Published

on

Lmapung Utara : Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara berencana akan mengajukan pinjaman kembali kepada Bank BJB atau yang dahulu dikenal Bank Jabar Banten sebesar Rp 325 Miliar.

Rencananya, pinjaman dana yang sangat fantastis ini, diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur (Dinas PUPR), Kesehatan, dan Perdagangan.

Diketahui, Lampung Utara pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB tahun lalu sekitar 220 miliar namun yang terealisasi 110 miliar dan telah dilunasi di tahun 2019 ini.

Lalu, apakah pinjaman dana yang kedua kalinya ini bakal berjalan mulus? Pasalnya, ‎pinjaman itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif.

DPRD Lampung Utara pun menggelar pertemuan dengan ‘para pembantu’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman 325 M, di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019) kemarin.

Dari pantauan, pertemuan cukup berlangsung alot dengan berbagai argumentasi. Diperkirakan, pertemuan berlangsung sejak pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.30 Wib. Hingga 3,5 jam lamanya, tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif perihal pinjaman ke Bank BJB.

Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Desyadi, dan jajaran Pemerintahan lainnya. Lalu, dari kalangan Legislatif yang hadir di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Herwan Mega, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, Wansori, Romli, Emil Kartika Chandra, dan Madri Daud.

Kalangan Legislatif di Lampung Utara pun nampaknya tidak mau gegabah dalam perihal pinjaman untuk kali yang kedua ini. Karena, mereka melihat pengalaman pinjaman tahun lalu, dimana ajuan mencapai 200 an miliar tapi yang terealisasi hanya 110 miliar. Bahkan, ada yang tidak tahu soal pinjaman waktu itu.

” Kita tidak mau gegabah (pinjaman ke BJB). Belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, pinjaman 200 an miliar tapi cuma 110 miliar, mohon maaf (kami) anggota pun tidak tahu,” ungkap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega, yang didapuk menjadi pimpinan pertemuan saat itu.

Lalu, terkait hasil pertemuan perdana Eksekutif dan Legislatif soal pinjaman kedua di Bank BJB? Ia menjelaskan, bahwasannya ada tiga agenda Pemerintahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang diploting menggunakan dana pinjaman 325 Miliar. Yakni, pembangunan Fly Over (Dinas PUPR), perluasan RSUD Ryacudu (Kesehatan) dan merombak Pasar Central (Perdagangan).

” Ini (tiga agenda pinjaman) akan dilaporkan ke Ketua DPRD dan pimpinan yang lain. Setelah itu, apa yang akan diambil (diputuskan),” kata Herwan Mega yang kembali lolos menjadi anggota legislatif 2019-2024 dengan Partai pemenang pemilu 2019 di Lampung Utara (Partai Demokrat).

” Saya hanya mengingatkan, pinjaman ini (325 miliar) wajib mendapat persetujuan DPRD, sesuai PP 56 tahun 2018. Jadi jangan sampai masuk ke lobang yang sama seperti di tahun yang lalu, makanya soal pinjaman ini kita bahas bersama,” imbuhnya.

Secara garis besar, menurut Herwan, melihat kronologis tahun 2018, tentu menjadi perhatian khusus dari kalangan anggota dewan. ” Kawan-kawan menyarankan agar persoalan di 2018 diselesaikan dahulu (baru membahas soal pinjaman). Bahkan, dari PKB langsung menolak soal pinjaman itu,” ujarnya.

Sementara, Pj. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana pinjaman dana ke Bank BJB, iberikut tujuan dan kegunaannya. Jika disetujui dan terealisasi nantinya, ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

” Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” katanya.

Diterangkan Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang pemerintah lakukan ini, tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

” Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan ke DPRD, dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” tukasnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Status 231 Pegawai P3K Lampura Belum Jelas

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Utara (BKPSDM Lampura), Abdurahman mengakui dirinya belum dapat memastikan Surat Keputusan pengangkatan 231 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ‎yang diterima pemerintah Lampung Utara.

“ (SK P3K) masih menunggu instruksi pusat. Ya, kami belum dapat memastikan kapan mereka akan menerima SK,” katanya, di kantor BKPSDM Lampung Utara, Selasa (11/6/2019).

Menurut ‎Abdurahman, selain ‎menunggu instruksi mengenai SK tersebut, pihaknya juga masih menunggu instruksi lainnya mengenai petunjuk pelaksanaan sistem atau besaran gaji yang akan diterima oleh para P3K.

“‎ Saat ini pun kami masih menunggu petunjuk teknis atau pelaksanaannya dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya masih melengkapi pelbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam P3K, di antaranya berkas administrasi para P3K.

“ Berkas administrasi persyaratan para P3K tidak lama lagi akan dikirimkan ke Jakarta,” ‎ujar Abdurahman.

Diketahui, 231 calon P3K ‎dinyatakan lolos memenuhi nilai ambang batas kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap P3K. Pengumuman ini tertuang dalam surat pengumuman dengan nomor : 800/II/V/PPPK/39-LU/2019 tertanggal 14 Mei 2019.

Pengumuman yang dilakukan ini untuk menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional penerimaan PPPK tahun 2019. Surat BKN itu tertuang dalam surat bernomor : K26-30/P5903/V/19.01 tanggal 8 Mei 2019 yang berisikan tentang hasil seleksi PPPK Pemkab Lampung Utara.

Usai pengumuman, para P3K yang diterima diharuskan melengkapi proses pemberkasan yang dimulai sejak 16 – 31 Mei lalu. Seluruh peserta wajib memenuhi semua persyaratan administrasi tersebut di kantor BKPSDM Lampung Utara sebelum batas akhir pemberkasan.‎

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bupati Agung Halal Bihalal Dengan PNS Lampura

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara, S.STP., M.H, menjadi Inspekur Upacara Mingguan sekaligus Halal Bihalal bersama Aparatur Sipil Negara dilapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Senin, 10 Juni 2019.

Turut hadir pada Upacara Mingguan, Wakil Bupati H. Budi Utomo, S.E.,M.M, Sekkab H. Sofyan S.P., M.M, para Staf Ahli, para Assisten, para Kepala OPD, para Kabag, para Camat, para Pejabat eselon III, dan IV serta seluruh Aparatur Sipil Negara.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: