Lampung Timur

6 Orang Oknum PNS Lamtim ‘Terciduk’ BPK Terkait Anggaran Tunjangan Tak Wajar

Lampung Timur : Sebanyak 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Lampung Timur sedang menjalani tugas belajar, namun dari jumlah tersebut terdapat 6 PNS yang di duga tetap mendapatkan tunjangan umum.

Hal ini dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Lampung yang di temukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak sesuai dengan ketentuan.

Dari 6 orang PNS yang menjadi temuan BPK ini merupakan pegawai yang tersebar di 5 Organisasi Prangkat Daerah (OPD) di wilayah Lampung Timur. Masa tugas belajar 6 PNS ini berfariasi, dari tahun 2013, tahun 2014, 2015, 2016 hingga saat ini. Namun anehnya, hingga menjadi temuan BPK keenam PNS ini di duga masih mendapatkan tunjangan umum.

Pada tahun anggaran 2017, pemerintah Kabupaten Lamtim menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp 1.048.589.501.238,43 dan telah direalisasikan sebesar Rp 893.744.249.062,00 atau 85,23 persen. Dari realisasi tersebut, diantaranya merupakan realisasi belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 583.542.193.433,00.

Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja pegawai menunjukan terdapat enam pegawai yang sedang dalam masa tugas belajar lebih dari enam bulan tetapi masih menerima pembayaran tunjangan umum.

Sementara itu, kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Lamtim M. Noer Alsyarif membenarkan jika ada PNS yang sedang menjalani tugas belajar. Dari data di BKD Lamtim terdapat 13 orang PNS yang telah melakukan tugas belajar.

Dikatakannya, biaya tugas belajar dari 13 PNS ini di biayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan di biayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

“Ada sebanyak 13 PNS yang sedang menjalani tugas belajar, untuk pembiayaannya ada 11 PNS yang di biayai dari APBN dan 2 orang PNS yang di biayai dari APBD,”jelasnya belum lama ini.

Ia berharap terkait temuan BPK terhadap beberapa pegawai yang sedang menjalankan tigas belajar tersebut maka kita harapkan untuk dapat mengembalikan dana tunjangan tersebut ke kas daerah melalui bendahara masing-masing OPD.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Categories
Lampung TimurToday NEWS

Leave a Reply

*

*