Way Kanan

Dinilai Tidak Transparan, BPK dan Inspektorat Segera Audit Pembangunan Kampung Karang Umpu

Way Kanan : Masyarakat Kampung Karang Umpu pinta Pihak BPK dan Ispektorat mengaudit semua pembangunan yang ada di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Choirul Min alfisar salah seorang Warga Dusun 3 Kampung Karang Umpu pinta BPK dan Inspektorat untuk mengaudit dana disetiap pembangunan yang ada di kampungnya

“Saya sebagai warga juga menyampaikan tidak layaknya di setiap pembangunan yang ada, sebagai contoh pembangunan Pagar Kuburan, Talut penahan urugan tanah sepak bola dan masih banyak pembangunan lainnya yang diduga tidak sesuai, Ungkapnya

Mengingat dana yang digelontorkan cukup besar namun tidak sesuai dengan apa yang telah dibangun, jadi saya minta pihak BPK dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pembangunan yang ada di Kampung Karang Umpu.

Diketahui sebelumnya Warga Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu minta pembangunan infrastruktur Kampung harus transparan dan tidak boleh asal jadi

Warga Kampung Karang Umpu, Mera Yadi memprotes pembangunan diKampung Karang Umpu karena dinilai tidak Transparan dan Asal Jadi

Mera Yadi menyebutkan bahwa Kucuran dana desa harus digunakan sebaik-baiknya untuk membangun infrastruktur desa, dan warga desa setempat wajib mengetahui pengelolaan dana desa tersebut berbanding terbalik dengan pembangunan fisik yang dilakukan dikampung kami ini contohnya pembangunan Wc Umum dan pembangunan lapangan sepak bola yang ada dinilai asal jadi bahkan papan informasi pun tidak dipasang, Ungkap Mera

Kemudian, dalam proses pembangunannya, pemerintah desa harus transparan. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memantau berapa anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur di desanya, Ujar Mera

“Dalam proyek pembangunan infrastruktur harus dipasang plang untuk transparansi ke masyarakat, sehingga tidak ada timbul kecurigaan dari masyarakat atas pengelolaan proyek itu. Kalau ada proyek fisik, plang proyek wajib dipasang,” cetusnya.

Tambahnya, dengan transparansi anggaran, warga bisa mengetahui berapa jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh desanya masing-masing. Sebab perangkat desa biasanya mengajak warganya untuk merumuskan pembangunan di desanya namun dikampung kami tidak terjadi demikian, tidak melalui musyawarah kampung ataupun urun rembuk, Papar mera

“Masing-masing desa menerima dana yang bersumber dari APBN dan APBD saat ini. Makanya disetiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada warganya dan realisasi kegiatan lainnya di Pemerintah Desa,” ungkapnya.

Ia menjelaskan dana desa dapat dimanfaatkan oleh desa untuk memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat di dalam desa. Seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat” Pungkas Mera

Reporter : Riyanda Chaikal

Editor : Putra

Spread the love
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares
Categories
Way Kanan
Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of