Lampung Timur

BPK Dapat Temuan Soal Retribusi Pasar Oleh Disperindag

Lampung Timur : Data Retribusi 9 pasar milik pemerintah Daerah Lampung Timur yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung Timur terkesan amburadul, sehingga hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Lampung.

Hasil data dari audit keuangan Lamtim tahun 2017 oleh BPK RI, bahwa Disperindag Lamtim tidak memiliki data rill kios (los) pedagang yang ada di sembilan pasar daerah Lamtim, sehingga dengan demikian, untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Disperindag Lamtim tidak dapat di tentukan.

Terlepas dari temuan BPK RI tersebut, mirisnya lagi, Kordinator Lapangan (Korlap) Disperindag Lamtim juga di duga telah melakukan pungutan liar (pungli) dengan menarik uang salar. Pasalnya, dari penuturan sejumlah pedagang di salah satu pasar milik pemda Lamtim bahwa setiap kali di lakukan penarikan uang salar tidak pernah di berikan karcis dari korlap yang bertugas memungut uang salar.

Menurut BS (pedagang) mengatakan, penarikan salar yang ada di pasar ini dilakukan setiap hari, namun tak ada sama sekali karcis yang di berikan kepada pedagang dari pertama ia berdagang hingga sekarang ini.

“Setiap penarikan walapun tidak mengunakan karcis tetap saya bayar, karna itu sudah kewajibakan kita membayar salar, namun saya heran juga tidak ada tanda bukti pembayaran,”singkatnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pasar Disperindag Lamtim Edi Susilo mengatakan, jika Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk di wilayah Lampung Timur belum di terapkan. Kendati demikian, lanjutnya, Disperindag Lamtim mengetahui jumlah data kios yang ada di sembilan pasar daerah Lamtim

“Kemungkinan SKRD akan di terapkan mulai bulan September ini (2018) untuk sembilan pasar daerah di Lamtim. Sedangkan untuk jumlah kiosnya kami ada datanya,”jelas Edi di ruang kerjanya Senin (06/08/2018).

Sementara saat di konfirmasi terkait sejumlah pedagang yang di pungut uang salar tanpa di berikan karcis, Edi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Namun disayangkan pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

“Penarikan itu bisa dilakukan tidak memakai bukti (Karcis), namun itu kita anggap ilegal dan saya juga sudah menghimbau agar pedagang tidak melakuakan pembayaran bila tidak menerima buktinya. Namanya juga orang banyak kami belum melakukan pemantauan lagi terkait hal itu,”tandasnya.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Facebook Comments

Categories
Lampung Timur

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: