Connect with us

Lampung Timur

BPK Dapat Temuan Soal Retribusi Pasar Oleh Disperindag

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Data Retribusi 9 pasar milik pemerintah Daerah Lampung Timur yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung Timur terkesan amburadul, sehingga hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Lampung.

Hasil data dari audit keuangan Lamtim tahun 2017 oleh BPK RI, bahwa Disperindag Lamtim tidak memiliki data rill kios (los) pedagang yang ada di sembilan pasar daerah Lamtim, sehingga dengan demikian, untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Disperindag Lamtim tidak dapat di tentukan.

Terlepas dari temuan BPK RI tersebut, mirisnya lagi, Kordinator Lapangan (Korlap) Disperindag Lamtim juga di duga telah melakukan pungutan liar (pungli) dengan menarik uang salar. Pasalnya, dari penuturan sejumlah pedagang di salah satu pasar milik pemda Lamtim bahwa setiap kali di lakukan penarikan uang salar tidak pernah di berikan karcis dari korlap yang bertugas memungut uang salar.

Menurut BS (pedagang) mengatakan, penarikan salar yang ada di pasar ini dilakukan setiap hari, namun tak ada sama sekali karcis yang di berikan kepada pedagang dari pertama ia berdagang hingga sekarang ini.

“Setiap penarikan walapun tidak mengunakan karcis tetap saya bayar, karna itu sudah kewajibakan kita membayar salar, namun saya heran juga tidak ada tanda bukti pembayaran,”singkatnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pasar Disperindag Lamtim Edi Susilo mengatakan, jika Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk di wilayah Lampung Timur belum di terapkan. Kendati demikian, lanjutnya, Disperindag Lamtim mengetahui jumlah data kios yang ada di sembilan pasar daerah Lamtim

“Kemungkinan SKRD akan di terapkan mulai bulan September ini (2018) untuk sembilan pasar daerah di Lamtim. Sedangkan untuk jumlah kiosnya kami ada datanya,”jelas Edi di ruang kerjanya Senin (06/08/2018).

Sementara saat di konfirmasi terkait sejumlah pedagang yang di pungut uang salar tanpa di berikan karcis, Edi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Namun disayangkan pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

“Penarikan itu bisa dilakukan tidak memakai bukti (Karcis), namun itu kita anggap ilegal dan saya juga sudah menghimbau agar pedagang tidak melakuakan pembayaran bila tidak menerima buktinya. Namanya juga orang banyak kami belum melakukan pemantauan lagi terkait hal itu,”tandasnya.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Keruk Uang APBD, Diduga Humas Lampung Timur Manfaatkan Media

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bandel, KPU Lampung Timur Belum Laksanakan Putusan Bawaslu

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Hingga saat ini KPU Lampung Timur belum juga melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari putusan sidang Bawaslu. ironisnya, KPU hanya mengirimkan surat tindak lanjut, dan Bawaslu Lamtim dalam waktu dekat juga akan membalas surat KPU.

Di ketahui, hasil putusan sidang Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu lalu yang merekomendasikan KPU agar menganulir dua orang Calon Legislatif partai Gerindra Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Saat dihubungi sejumlah awak media melalui via telpon seluler, Ketua Bawaslu Lampung Timur uslih mengakui adanya surat dari KPU Kabupaten Lampung Timur perihal tindak lanjut hasil putusan sidang Bawaslu, sayangnya, pihak Bawaslu tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang seperti apa.

“Kita telah menerima surat dari KPU, surat itu perihal tindak lanjut putusan sidang, dan kami juga dari Bawaslu akan membalas surat tersebut,” ujar Uslih.

Pada putusan yang di bacakan Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur yang bertindak selaku Ketua Majelis, jumat (21/06/2019)didampingi 4 anggota majelis, Syahroni, Lailatul khoiriyah, Dedi Maryato, dan Winarto.

Dalam Persidangan Penanganan Pelanggaran dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 09/LP/PP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, yang hanya dihadiri komisioner selaku terlapor.

Bertindak sebagai Ketua Majelis pada sidang tersebut, Bawaslu telah memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilu, atas penetapan dua orang bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dari Dapil 3, Indra Rosita dan Suwarno.

Saat ditanya, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan hasil putusan dan rekomendasi, namun Ketua Bawaslu Lamtim ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belasan Penyelenggara Pemilu Jalani Sidak Kode Etik

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Belasan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di wilayah Provinsi Lampung menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Sidang dengan agenda pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang rapat utama Mapolda Lampung, Kamis (4/7/2019).

Sidang digelar berdasarkan pengaduan dari Hendri Yulianto, pengurus DPC Partai Gerindra Lampung Timur yang telah memberikan kuasa kepada Yuriansyah (advokat). Perkara tersebut teregister dalam surat bernomor: 118-PKE-DKPP/VI/2019.

Ada 15 penyelenggara pemilu yang menjadi terlapor dalam sidang, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Timur: Andri Oktavia, Maria Mahardini, Husin, Wanahari, dan Wasiyat Jaro Asmoro.

Selanjutnya ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung: Nanang Trenggono, M. Tio Aliansyah, Sholihin, Handy Mulyaningsih, dan Fauzan. Selain itu, dua komisioner lainnya: Erwan Bustami dan Antonius juga turut menghadiri sidang (bukan teradu).

Teradu selanjutnya yaitu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur: Uslih, Lailatu Khoiriyah, Winarto, Syahroni, dan Dedi Maryanto.

Sidang dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam dan beberapa orang anggota majelis.

Selain itu, dalam sidang juga dihadiri beberapa orang saksi. Para saksi telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya.

Amir Faisol selaku saksi Partai Gerindra mengakui adanya kekeliruan atas kebijakan KPU Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pleno ulang untuk dua (2) Kecamatan pada Dapil 7 silam.

,”Kekeliruan atas pleno ulang itu terungkap pada sidang DKPP,” ujar Amir Faisol.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: