Connect with us

Mesuji

LSM GIPAK : Dewan Lampung Timur Aneh, Anggaran Sudah Jalan Baru Dibahas

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Elemen Masyarakat mengkritisi pembahasan fungsi jurnalis desa oleh pihak Legislatif pada komisi III DPRD Lampung Timur saat hearing dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten setempat yang berlangsung di ruang komisi III belum lama ini. Seperti yang di sampaikan Ketua Gerakan Independen Pemberantasan Korupsi (GIPAK) Lamtim Rini Mulyati yang menilai pembahasan soal jurnalis desa sudah bukan waktunya.

Rini menuturkan, sebelum di bentuknya jurnalis desa oleh Diskominfo tentu telah melewati proses yang cukup panjang dan sebelumnya juga di ketahui telah di bahas bersama pihak Legislator. Jadi lanjutnya, komisi III aneh jika hal ini di bahas kembali.

“Membahas jurnalis desa sebenarnya aneh kalau ini di jadikan bahan hearing oleh Komisi III DPRD Lampung Timur, bukankah sebelumnya anggaran itu di sahkan ini jelas melalui proses yang panjang. Mulai dari penyampaian KUA PPAS oleh SKPD kemudian pembahasan perkomisi yang membidangi baru menuju sidang paripurna pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, artinya seharusnya anggaran untuk jurnalis desa ini sudah melalui koreksi dan pembahasan oleh DPRD bersama lembaga eksekutif,”ucap Rini melalui ponsel pribadinya, Rabu (22/08/2018).

Lanjutnya, kalau ini baru muncul menjadi bahan hearing antara Komisi III DPRD dengan Dinas Kominfo Lampung Timur, justru hal ini harus di pertanyakan bagaimana pertimbangan dari pihak DPRD dalam mencermati usulan dari pihak pengguna anggaran.

“Siapa yang menyetujui anggaran ini untuk kemudian lolos ke dalam program Dinas Kominfo? Bukankah sebelum program atau kegiatan itu di laksanakan, DPRD harusnya sudah lebih dulu mempertimbangkan apakah anggaran ini cukup efisien untuk dilaksanakan atau hanya bersifat mubazir,”tegasnya.

Dalam kegiatan jurnalis desa ini pun merujuk pada keterangan anggota legislatif Lamtim bahwa terdapat 2 jurnalis desa di tiap desa sehingga total jumlah sampai 564 orang. Sementara untuk penggunaan anggarannya, Ia memandang hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Saya sebagai masyarakat Lampung Timur mempertanyakan darimana data ini didapatkan? Sbb setahu saya jurnalis desa yang ada di Lampung Timur tidak Sampai pada angka itu, sehingga sangat lucu jika tim anggaran tidak tahu kegunaan program tersebut apalagi ketika di sesuaikan dengan keterangan Kominfo bahwa anggaran tersebut di gunakan untuk menyewa ahli IT, Jadi bukankah ini sama saja dengan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya,”Ucap Rini lagi.

Sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lampung Timur mendapat kritikan keras dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur terkait dugaan besarnya anggaran yang telah terpakai namun tidak ada manfaat.

Seperti di tegaskan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Teguh Suyatman, dengan tegas politisi PKS itu mengatakan’ APBD itu bukan uang warisan yang bisa di belanjakan seenaknya’. Setidaknya begitu yang di sampaikan Teguh Suyatman saat hering komisi III dengan DisKominfo, Selasa (21/08/2018).

Reporter : Mandra Aditama
Editor Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

DPRD Mesuji Respon Dampak Banjir di Margo Rahayu

Redaksi LT

Published

on

Mesuji : Terkait banjir yang melanda desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji  dan merendam 150 Ha lahan perkebunan masyrakat akibat pembangunan jalan tol ruas Terbanggi besar Lampung tengah  -Pematang Panggang  Ogan Komering Ilir (Ok) Sumatera selatan (Sumsel), Dprd kabupaten Mesuji merespon  cepat  dengan turun langsung ke lokasi yang terdampak banjir Jumat (12/04/2019).

Menurut Supriyanto SE ,terkait keluhan masyarakat Yang terdampak banjir yang  diakibatkan oleh pembangunan jalan tol didesa Margo Rahayu Dprd sangat prihatin dan telah berkoordinasi dengan camat agar melaporkan  ke  Plt bupati Mesuji untuk segera membantu masyarakat  Yang rumah dan kebun mereka terdampak banjir.

Selanjutnya dprd akan berkoordinasi dengan  Bupati untuk memanggil pihak kontraktor agar dapat  mencari solusi agar aliran sungai yang terhalangi oleh badan jalan tol dapat mengalir kembali dengan normal.

“Ya kemarin kita bersama temen-temen dari Dprd yaitu Bu Haryati Candralela dan pak Suyadi  sudah turun  memgecek langsung ke  lokasi yang terdampak banjir di di desa Margo Rahayu dan mencari tau sebab dan akibat dari banjir didesa Margo Rahayu ” jelas Supriyanto saat dihubungi melalui What Aps pribadinya Sabtu (13/04/2019).

Diketahui Proyek jalan tol di ruas Terbanggibesar-Pematang Panggang, yang melintasi Kabupaten Mesuji, menyebabkan 150 hektare lahan perkebunan masyarakat selalu kebanjiran. Hasil sawah, karet, dan sawit di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, sulit didapat bahkan gagal panen. Sebab utama jalan tol yang menutupi aliran sungai ke seberang dan tidak ada saluran alternatif air.

Banjir selalu terjadi sejak sebulan terakhir, sementara pihak kontraktor tetap melanjutkan pekerjaannya. Letak jalan tol yang lebih tinggi daripada perkebunan dan akibatnya saluran air tertahan.

“Kami minta PT Waskita membuat saluran air baru agar aliran sungai bisa lancar. Kalau banjir terus hasil panen susah kami bawa dari kebun,” kata Didi, warga Margo Rahayu, Jumat, (12/04/2019)

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan V terdiri Hariati Candralela, Suyadi, dan Supriyanto, meninjau lokasi yang dikeluhkan warga tersebut.

Supriyanto sebagai Ketua Tim Reses DPRD Mesuji Dapil 5 Simpang Pematang-Pancajaya, berjanji meneruskan masalah itu kepada bupati agar dicarikan jalan keluarnya. “Kami juga akan minta pihak kontraktor supaya banjir tidak terjadi lagi di kebun warga,” katanya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Cegah Korupsi, Pemkab Mesuji Terapkan SIPPKD

Redaksi LT

Published

on

MESUJI : Pemerintah Kabupaten Mesuji akan menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD). Hal ini dimulai dengan dilaksanakannya sosialisasi aplikasi SIPPKD kepada Anggota DPRD dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Acara ini digelar pada hari rabu (10/4) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Mesuji di Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji. Acara dibuka oleh Pj.Sekda Mesuji, Drs.Indra Kusuma Wijaya, M.M. mewakili Plt. Bupati Mesuji, turut hadir mewakili Gubernur Lampung, Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Lampung, Drs.Minhairin, dan sebagai Narasumber menghadirkan Rio Pranata dari Medan Sumatera Utara, sebagai Pengembang dan Tenaga Ahli Aplikasi SIPPKD.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Saply TH yang dibacakan oleh Pj Sekda Mesuji Drs.Indra Kusuma mengatakan bahwa Pemkab Mesuji memiliki komitmen untuk menciptakaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang yang lebih baik untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mesuji. Karena itu, pihaknya menerapkan SIPPKD yang merupakan penyempurnaan dari sistem-sistem sebelumnya. Penerapan SIPPKD ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan misi ke lima Kabupaten Mesuji yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Aplikasi SIPPKD ini juga direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diterapkan di Pemda melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah). Penggunaan aplikasi SIPPKD ini sebelumnya telah di launching di Propinsi Lampung pada 5 Maret 2019 yang ketika itu dihadiri langsung oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo. Agus Rahardjo ketika itu mengatakan berdasarkan prediksi banyak lembaga. Indonesia akan menjadi negara Maju, SIPPKD adalah salah satu sistem untuk mewujudkan negara maju. Penggunaan SIPPKD ini adalah salah satu
cara mewujudkan sistem yang baik dan
transparan.

“Kalau itu bisa terwujud maka
kita akan menyaksikan Indonesia menjadi negara yang maju,”Sebut Agus.

Sementara itu, Kepala Bakuda Propinsi, Minhairin mengatakan bahwa Pemprov Lampung punya niat agar uang rakyat yang begitu besar dalam APBD itu untuk kesejahteraan dan pembangunan. “Ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang baik,”ucapnya.

Dia juga berharap dengan adanya SIPPKD dapat meminimalisir terjadinya kebocoran anggaran dan pendapatan yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kab. Mesuji, Irhandi Juanesvant, S.Hut menenambahkan, bahwa Aplikasi SIPPKD ini Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di daerah. Sebagaimana pihak KPK menyarankan semua daerah membangun aplikasi SIPPKD, karena salah satu area lahan korupsi di lingkup pemerintahan bisa terjadi dalam perencanaan dan penganggaran.

“Maka dari itu bagaimana upaya kita semua daerah menggunakan sistem aplikasi ini, agar pengguna anggaran APBD benar-benar digunakan tepat sasaran,” kata Anes, sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, bahwa saat ini Pemkab Mesuji selain sudah mensosialisasikan penggunaan SIPPKD, juga tengah menyiapkan perangkat pendukung, seperti server, jaringan, operator dan pendukung lainnya. “Targetnya SIPPKD sudah bisa diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan APBD Mesuji Tahun Anggaran 2020 nanti,”tandasnya.

Reporter : Erwan EP
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Hadiri Tasyakur PWI Mesuji Ke-8, Ini Kata Dandim 0426 dan Sekda Mesuji

Redaksi LT

Published

on

Mesuji : Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Indra Kusuma Wijaya. MM., bersama Komandan Kodim (Dandim) 0426 Tulang Bawang Letkol. Inf. Kohir hadir dalam tasyakuran ke-8 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mesuji di Desa Berbasan, Kecamatan Tanjung Raya, Selasa, 9 April 2019.

Dijelaskan Indra, selama ini hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Mesuji dan pihak media memang sudah terjalin dengan baik.

Meski sering ada berita gejolak yang tersaji dan terdengar sampai keluar Mesuji, tapi tetap enak didengar.

“Kesannya angker padahal tidak. Informasi tetap eksis, walau banyak gejolak tapi tetap enak didengar,” terangnya.

Mewakili Bupati Mesuji H. Saply. TH., “Pemda mengucapkan selamat tasyakuran ke-8 tahun untuk PWI Mesuji. Semoga kedepan menjadi lebih baik,” ujar Indra.

Seirama, Dandim 0426 Tulang Bawang Letkol. Inf. Kohir mengatakan, kehadirannya di Sekretariat PWI merupakan suatu momen karena bertepatan dengan kali pertama dirinya memijak kan kaki di Bumi Mesuji.

“Ini pertama kali saya menginjak Mesuji, setelah melakukan ‘Cofee Morning’ bersama Jurnalis Tulang Bawang,” kilas Kohir.

Dikatakan Kohir, dunia jurnalistik bukan merupakan hal yang baru baginya, selama bertugas dan mengabdi pada negara beliau sudah terbiasa berdampingan dengan awak media.

Menurutnya, jurnalis tidak bisa bergerak sendiri dan mengemas berita tanpa dikawal. Begitupun dengan tugas TNI, kalau tidak ada berita di media, berarti belum sah. Sama hal nya dengan apa yang Pemda lakukan, kalau belum ada berita di media massa maka di anggap melakukan apa-apa.

“Kita menpunyai kerjasama yang lebih detail dalam mengawal pemberitaan, dalam bentuk kegiatan maupun program yang telah direncakan. Saya berharap jurnalis menjadi fungsi kontrol kami dalam melaksanakan aktifitas. Jika ada yang perlu diluruskan, kami siap melaksanakan perbaikan. sehingga dalam mengendalikan Babinsa bisa menjadi masukan dari para rekan media,” Harapnya.

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: