Connect with us

Way Kanan

Pemerintah Kabupaten Waykanan dan BPOM Teken MoU

Avatar

Published

on

Way Kanan : Peredaran obat dan makanan illegal kini semakin marak seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang didukung kemudahan akses informasi dan pemasaran. Kondisi ini menuntut kita untuk selalu waspada terhadap adanya peredaran obat dan makanan illegal yang berbahaya bagi kesehatan.

Hal tersebut dikatakan Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M saat membacakan sambutan tertulis pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kepala Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung di Balai Besar BPOM Bandar, Senin (27/08/2018).

“Masyarakat harus lebih teliti saat membeli produk makanan jangan terkecoh oleh harga yang lebih murah serta lihat tanggal kadaluwarsanyan agar masyarakat tidak keracunan. Oleh karenanya, Balai BPOM dan Pemerintah perlu mengawasi peredaran obat dan makanan yang berbahaya, karena dari makanan yang sehat diperoleh gizi yang baik”, ujar Bupati Raden Adipati.

Selanjutnya, kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini, masih lanjut Bupati Alumni IPDN Djatinangor Jawa Barat itu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan, meningkatkan kapasitas fasilitas kefarmasian berupa fasilitas produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan agar dapat memenuhi ketentuan cara produksi, cara distribusi dan pelayanan kefarmasian yang baik.

“Selain itu juga untuk meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan industry hasil industry rumah tangga pangan dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat atau bermanfaat dan bermutu sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat”, lanjut Bupati muda kelahiran Bumi Baru itu.

Pada kesempatan tersebut, Bupati muda yang akrab disapa Adipati itu juga berharap setelah Penandatanganan Nota Kesepahaman akan senantiasa bersinergi untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang kritis akan mengkonsumsi obat dan makanan sehingga mampu melindungi kesehatan dirinya sendiri.

“Kita juga harus melakukan pemantauan terhadap jajanan di sekolah-sekolah, toko-toko, swalayan, industri rumah tangga dan UMKM yang memproduksi makanan dan obat, agar produk-produk yang dihasilkan dapat bersaing dan layak untuk dikonsumsi. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan yang akan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan”, tutup Bupati Adipati.

Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Way Kanan

Menjadi Pemateri, Raden Adipati Beberkan Tugas dan Fungi Bupati dan Wakil Bupati

Avatar

Published

on

Way Kanan : Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada kabupaten kabupaten.Kedudukan seorang bupati sejajar dengan seorang walikota yang merupakan kepala daerah untuk wilayah kotamadya. Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat di kabupaten Lokal. Bupati merupakan jabatan politik karena diusung oleh partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Dasar-dasar wewenang dan tugas-tugas dalam otonomi adalah pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten.

Hal tersebut disampaikan Bupati H. Raden Adipari Surya, SH, MM saat memberikan Materi Pimpinan kepada murid kelas 6 Sekolah Dasar Lazuardi GSC Cinere, Depok Jawa Barat, Senin (03/09/2018).

Pada kesempatan tersebut, Bupati muda berhenti bersama dengan Wakil Bupati DR. H. Edward Antony, MM itu juga Menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Bupati dibantu oleh Wakil Bupati yang berkewajiban untuk menghadirkan Bupati jika sedang berhalangan hadir karena sebab-sebab tertentu. Selain itu fungsi Wakil Bupati juga melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dan dalam menjalankan tugas tugasnya, maka seorang Wakil Bupati bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

“Tugas Bupati yaitu memimpin pemerintahan Urusan Pemerintahan yang menjadi otoritas daerah berdasarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur bersama DPRD, menjaga ketenteraman dan menguraikannya, mengatur dan merancang Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibagikan bersama DPRD, RKPD, Rancang Bangun dan Rancang Bangun Perda tentang APBD, Rancangan Perda Bencana, APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibagikan bersama, ”kata Bupati Raden Adipati Surya.

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga termasuk tugas Bupati, lanjut Bupati muda kelahiran Bumi Baru, 15 September 1978 itu. Selanjutnya, upaya pengangkatan Wakil Bupati dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan tugas dari seorang Bupati.

“Bupati juga memiliki tugas yang lain yang melekat pada jabatannya, yaitu ketua Forkopimda Kabupaten, pemegang hak kelistrikan daerah dan pemerintah daerah dalam kepemilikan daerah yang merupakan bagian dari Komunitas Inteligen Daerah”, lanjut Bupati Raden Adipati.

Diketahui, dari informasi yang didapat dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bupati Raden Adipati Surya pada waktu itu juga Materi-materi tentang wewenang Bupati, kewajiban Bupati, larangan Bupati, kedudukan dan hak-hak keuangan Bupati dan apa yang disediakan untuk Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Bupati.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Way Kanan

Pemkab Waykanan Gelar Rakor Evaluai Capaian Target Retribusi Daerah Triwulan II

Avatar

Published

on

Waykanan : Bertempat di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Selan, S.Sos memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Target Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II, Senin (03/09/2018).

Didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yunada Atiek, S.E dan Kapala Badan Pendapatan Daerah, Hendri Syahri, S.T.,M.T, Asisten III Selan menyampaikan bahwa terkait laporan masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyampaika laporan dan setoran restribusi untuk segera diselesaikan dan apabila terdapat kendala dalam pencapaian targetnya agar dapat dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah.

“Kepala unsur SKPD yang hadir pada rapat ini untuk dapat disampaikan kepada kepala SKPD selaku pembuat kebijakan terkait kendala yang dihadapi dalam pencapaia target restribusi yang ditentukan. Dan untuk SKPD yang masih kosong untuk dapat dikoordinasikan kepada Bapenda untuk mempelajarinya agar dapat mencapai target restribusi”, ujar Asisten III, Selan.

Ditempat yang sama, kepala Bapenda, Hendri Syahri memaparkan Satuan Kerja Perangkat Derah yang belum memenuhi target dan masih kosong dalam restribusinya.

“Ada 4 SKPD yang restribusinya masih kosong, dan bahkan ada beberapa SKPD yang belum menyetorkan dan melaporkan restribusinya padahal uangnya telah ada namun terpakai oleh bendara penerima. Ini hal yang harus dihindari karena dapat membuat permasalahan dan kesalahpahaman”, ujar Hendri Syahri.

Selanjutnya, kepala Bapenda, Hendri Syahri juga menegaskan bahwa penyetoran restribusi daerah ke Badan Pendapatan Daerag paling lambat tanggal 6 September 2018 dan berlaku juga untuk SKPD yang ingin melakukan koordinasi terkait kendala yang terjadi.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Way Kanan

Klaim Tanah Adat PT Bumi Madu Mandiri Digugat Warga

Avatar

Published

on

Way Kanan : PT. Bumi Madu Mandiri Dinilai Klaim Tanah adat, Tokoh Masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, Laporkan Masalah Tersebut Ke Bupati Way Kanan

Saat di wawancarai, salah satu tokoh pemuda Kampung Gunung Sangkaran Mengatakan Kemaren kami sudah bertemu Bupati Way Kanan yang di dampingi Asisten 1, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Hukum di ruangan kantor bupati way kanan. Pemkab waykanan pastikan akan tentukan tapal batas Kampung giham, Gunung sangkaran dan Kelurahan Blambngan umpu bulan ini

“Kemrin saya di damping oleh Kepala Kampung Gunung sangkaran, Juanda beserta tokoh Gunung sangkran temui bupati waykanan, di hadapan bupati kami selaku perwakilan masyarakat mengharapkan agar Pemkab bulan ini segera tetapkan pal batas karena itu keinginan masyarakat Gunung sangkaran mengingat ketiga kampung tersebut sejak jaman belanda sudah memiliki batas Kampung” Ujar Eeng

“Sudah adanya batas alam ketiga kampung tersebut bukan hanya di katakan oleh saya, melainkan juga di benarkan secara tertulis dari 4 tokoh adat Blambngan umpu dan tokoh adat tanjung raja giham dan seluruh dukumen ini sudah kami serahkan kepada Pemkab waykanan melalui Bagian Tapem” Ungkapnya

“kami berharap untuk PT. BMM tidak membngun konflik horizontal karena mereka hanya pengusaha bukan kepala adat atau pemerintah atau penentu wilayah namun mirisnya PT BMM selain kuasai tanah ulayat juga di duga gunakan politik hasut sehingga menimbulkan kegaduhan antar sesama masyarakat adat” Tandasnya

Diketahui sebelumnya dimana Eeng selaku Koordinator aksi dan kawan kawan melakukan aksi longmarc ke PT BMM dan melakukan penutupan akses jalan menuju perusahaan, dan setelah itu pemerintah dan pihak kepolisian melakukan upaya upaya persuasif kepada masyarakat dan melakukan mediasi serta dialog dengan mempertemukan perwakilan masyarakat dengan pihak perusahaan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: