Connect with us

Way Kanan

Pengurus LKBH-KORPRI Waykanan Dilantik

Avatar

Published

on

Way Kanan : Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul,S.Sos.,M.I.P mengukuhkan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH – KORPRI) Kabupaten Way Kanan Masa Bhakti 2018 – 2020, di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Selasa (28/08/2018).

Membacakan sambutan Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M, Sekda Saipul mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Aparatur Sipil Negara tidak perlu ragu-ragu dan khawatir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi hak bagi setiap ASN dalam mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan tugas kedinasan.

“Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam hal ini bersama KORPRI akan melaksanakan mandate Undang-Undang untuk memberikan pembinaan dan perlindungan hukum bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan membentuk LKBH KORPRI dan juga melalui kegiatan sosialisasi ini”, ujar Sekda Saipul pada acara yang dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ade Gunawan S.H.

Sekda Saipul juga mengapresiasi dengan terbentuknya Pengurus LKBH KORPRI Kabupaten Way Kanan. Karena kegiatan tersebut merupakan karya nyata KORPRI Kabupaten Way Kanan untuk terciptanya Aparatur Sipil Negara yang sehat dan dinamis agar mampu memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap agar Anggota KORPRI Kabupaten Way Kanan untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Pengurus KORPRI Kabupaten Way Kanan harus menyusun Program kerja yang benar–benar berorientasi pada kemajuan KORPRI Kabupaten Way Kanan dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada”, lanjut Sekda Saipul yang juga dihadiri oleh para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Inspektur, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam, Sekretaris KORPRI dan Camat se-Kabupaten Way Kanan.

Diketahui Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kabupaten Way Kanan yang dikukuhkan yaitu Ketua, Riva Adi Candra, S.Sos.,M.H, Sekretaris, Nasrullah Ali, S.Sos, Bagian Litigasi dan Non Litigasi, Muhidin, S.H.,M.H dan Moh. Haikal Aprizal, S.H.,M.H, Bagian Kajian dan Pembinaan Hukum, Frisman Yudiharmata, S.H.,M.KN, Sekretariat Sekretaris, Ahmad Santoso, S.E, Wakil Sekretaris, Rohimanika, S.H, Bendahara, Leni Marlina, S.E, dan Tenaga Administrasi, Eko Hartoyo, S.E.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Way Kanan

Menjadi Pemateri, Raden Adipati Beberkan Tugas dan Fungi Bupati dan Wakil Bupati

Avatar

Published

on

Way Kanan : Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada kabupaten kabupaten.Kedudukan seorang bupati sejajar dengan seorang walikota yang merupakan kepala daerah untuk wilayah kotamadya. Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat di kabupaten Lokal. Bupati merupakan jabatan politik karena diusung oleh partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Dasar-dasar wewenang dan tugas-tugas dalam otonomi adalah pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten.

Hal tersebut disampaikan Bupati H. Raden Adipari Surya, SH, MM saat memberikan Materi Pimpinan kepada murid kelas 6 Sekolah Dasar Lazuardi GSC Cinere, Depok Jawa Barat, Senin (03/09/2018).

Pada kesempatan tersebut, Bupati muda berhenti bersama dengan Wakil Bupati DR. H. Edward Antony, MM itu juga Menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Bupati dibantu oleh Wakil Bupati yang berkewajiban untuk menghadirkan Bupati jika sedang berhalangan hadir karena sebab-sebab tertentu. Selain itu fungsi Wakil Bupati juga melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dan dalam menjalankan tugas tugasnya, maka seorang Wakil Bupati bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

“Tugas Bupati yaitu memimpin pemerintahan Urusan Pemerintahan yang menjadi otoritas daerah berdasarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur bersama DPRD, menjaga ketenteraman dan menguraikannya, mengatur dan merancang Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibagikan bersama DPRD, RKPD, Rancang Bangun dan Rancang Bangun Perda tentang APBD, Rancangan Perda Bencana, APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibagikan bersama, ”kata Bupati Raden Adipati Surya.

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga termasuk tugas Bupati, lanjut Bupati muda kelahiran Bumi Baru, 15 September 1978 itu. Selanjutnya, upaya pengangkatan Wakil Bupati dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan tugas dari seorang Bupati.

“Bupati juga memiliki tugas yang lain yang melekat pada jabatannya, yaitu ketua Forkopimda Kabupaten, pemegang hak kelistrikan daerah dan pemerintah daerah dalam kepemilikan daerah yang merupakan bagian dari Komunitas Inteligen Daerah”, lanjut Bupati Raden Adipati.

Diketahui, dari informasi yang didapat dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bupati Raden Adipati Surya pada waktu itu juga Materi-materi tentang wewenang Bupati, kewajiban Bupati, larangan Bupati, kedudukan dan hak-hak keuangan Bupati dan apa yang disediakan untuk Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Bupati.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Way Kanan

Pemkab Waykanan Gelar Rakor Evaluai Capaian Target Retribusi Daerah Triwulan II

Avatar

Published

on

Waykanan : Bertempat di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Selan, S.Sos memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Target Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II, Senin (03/09/2018).

Didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yunada Atiek, S.E dan Kapala Badan Pendapatan Daerah, Hendri Syahri, S.T.,M.T, Asisten III Selan menyampaikan bahwa terkait laporan masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyampaika laporan dan setoran restribusi untuk segera diselesaikan dan apabila terdapat kendala dalam pencapaian targetnya agar dapat dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah.

“Kepala unsur SKPD yang hadir pada rapat ini untuk dapat disampaikan kepada kepala SKPD selaku pembuat kebijakan terkait kendala yang dihadapi dalam pencapaia target restribusi yang ditentukan. Dan untuk SKPD yang masih kosong untuk dapat dikoordinasikan kepada Bapenda untuk mempelajarinya agar dapat mencapai target restribusi”, ujar Asisten III, Selan.

Ditempat yang sama, kepala Bapenda, Hendri Syahri memaparkan Satuan Kerja Perangkat Derah yang belum memenuhi target dan masih kosong dalam restribusinya.

“Ada 4 SKPD yang restribusinya masih kosong, dan bahkan ada beberapa SKPD yang belum menyetorkan dan melaporkan restribusinya padahal uangnya telah ada namun terpakai oleh bendara penerima. Ini hal yang harus dihindari karena dapat membuat permasalahan dan kesalahpahaman”, ujar Hendri Syahri.

Selanjutnya, kepala Bapenda, Hendri Syahri juga menegaskan bahwa penyetoran restribusi daerah ke Badan Pendapatan Daerag paling lambat tanggal 6 September 2018 dan berlaku juga untuk SKPD yang ingin melakukan koordinasi terkait kendala yang terjadi.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Way Kanan

Klaim Tanah Adat PT Bumi Madu Mandiri Digugat Warga

Avatar

Published

on

Way Kanan : PT. Bumi Madu Mandiri Dinilai Klaim Tanah adat, Tokoh Masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, Laporkan Masalah Tersebut Ke Bupati Way Kanan

Saat di wawancarai, salah satu tokoh pemuda Kampung Gunung Sangkaran Mengatakan Kemaren kami sudah bertemu Bupati Way Kanan yang di dampingi Asisten 1, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Hukum di ruangan kantor bupati way kanan. Pemkab waykanan pastikan akan tentukan tapal batas Kampung giham, Gunung sangkaran dan Kelurahan Blambngan umpu bulan ini

“Kemrin saya di damping oleh Kepala Kampung Gunung sangkaran, Juanda beserta tokoh Gunung sangkran temui bupati waykanan, di hadapan bupati kami selaku perwakilan masyarakat mengharapkan agar Pemkab bulan ini segera tetapkan pal batas karena itu keinginan masyarakat Gunung sangkaran mengingat ketiga kampung tersebut sejak jaman belanda sudah memiliki batas Kampung” Ujar Eeng

“Sudah adanya batas alam ketiga kampung tersebut bukan hanya di katakan oleh saya, melainkan juga di benarkan secara tertulis dari 4 tokoh adat Blambngan umpu dan tokoh adat tanjung raja giham dan seluruh dukumen ini sudah kami serahkan kepada Pemkab waykanan melalui Bagian Tapem” Ungkapnya

“kami berharap untuk PT. BMM tidak membngun konflik horizontal karena mereka hanya pengusaha bukan kepala adat atau pemerintah atau penentu wilayah namun mirisnya PT BMM selain kuasai tanah ulayat juga di duga gunakan politik hasut sehingga menimbulkan kegaduhan antar sesama masyarakat adat” Tandasnya

Diketahui sebelumnya dimana Eeng selaku Koordinator aksi dan kawan kawan melakukan aksi longmarc ke PT BMM dan melakukan penutupan akses jalan menuju perusahaan, dan setelah itu pemerintah dan pihak kepolisian melakukan upaya upaya persuasif kepada masyarakat dan melakukan mediasi serta dialog dengan mempertemukan perwakilan masyarakat dengan pihak perusahaan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: