Connect with us

Lampung Utara

Maksimalkan Terget Pendapatan, BPPRD Terapkan Sistim Jemput Bola

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Badan Penggelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara menggunakan sistem jemput bola dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Kepala BPPRD Lampung Utara Mikael Saragih, mengatakan jemput bola yang dilakukan pihaknya dengan turun langsung ke Desa-Desa yang tersebar di 23 Kecamatan di Lampung Utara.

” Salah satunya kita melakukan upaya kumpul bersama dengan aparat pemerintah desa yang dilaksanakan di kecamatan. Agenda masuk ke kecamatan ini sudah kita mulai dari Kecamatan Bunga Mayang, Surakarta, Abung Semuli, Blambangan Pagar, Abung Selatan, dan hari ini kita ke Kecamatan Kotabumi Utara,” kata Mikael Saragih, diruang kerjanya, Selasa (4/9/2018).

Langkah itu, terus Mikael, guna mengetahui secara langsung berjalannya pembayaran pajak dari masyarakat melalui aparatur pemerintahan desa ke kecamatan dan hingga masuk ke dinas.

” Gunanya kita akan dapat mengetahui permasalahan dalam penarikan PBB dari masyarakat melalui Desa. Untuk mempermudah, Saya pun langsung terjun ke setiap Kecamatan,” tandasnya.

Ditambahkannya, dalam setiap rapat evaluasi, BPPRD selalu menegaskan agar seluruh unsur pemerintahan desa ikut aktif dalam melakukan laporan hingga pada penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

” Imbauan itu selalu kita sampaikan dalam setiap rapat evaluasi supaya aparatur pemerintah desa lebih aktif melakukan pemberian laporan penagihan PBB. Hal ini guna menunjang semua kebutuhan di desa-desa,” ungkap Mikael Saragih.

Menurutnya, untuk persentase penghasilan dari penarikan PBB hingga saat ini baru berkisaran 50 persen, hal itu juga terjadi pada pemasukan PAD yang baru masuk lebih dari 50 persen untuk beberapa satker seperti, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR. Namun Kepala BPPRD Lampung Utara itu, berkeyakinan target PAD pada tahun 2018 ini akan tercapai.

” Kita yakin sampai dengan Oktober nanti, BPPRD akan memenuhi target,” tegasnya.

Jenis-jenis pajak yang dikelola BPPRD Lampung Utara itu mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajaj penerangan jalan (PPJ), pajakmineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Reporter : Alex BW
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Ternyata Oknum PNS Lampura Nggak Disiplin…Ni Buktinya

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Soal kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan jajarannya untuk bekerja disiplin dan bekerja sesuai tupoksinya. Bahkan, ia tidak sungkan-sungkan bakal bertindak lebih tegas, jika ada oknum ASN yang kedapatan tidak disiplin dalam bekerja dan menjalankan tupoksinya.

” Saya selalu berbicara tegakkanlah disiplin. Kita sama-sama sudah tua, jadi kita sudah dapat mengetahui mana hak dan kewajiban, tegakkanlah aturan jangan melanggar aturan,” kata Agung kepada awak media saat diwawancarai doorstop, di Kantor BPKA, Rabu (10/4/2019).

Orang nomor satu di Kabupaten Lampung Utara ini selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan untuk mengajak dan memberikan himbauan kepada seluruh ASN agar meningkatkan kedisiplinan dalam rangka mewujudkan pengabdian diri sebagai abdi negara untuk masyarakat.

Menurut Agung, sanksi bagi ASN yang melalaikan tugas dari tanggungjawabnya sudah siap menanti, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP 53).

“Sanksi tegas tentunya, kita mengacu pada PP, jika dalam waktu 45 hari tidak masuk atau menjalankan tugasnya kita serahkan dengan PP saja, saya sudah printahkan inspektorat untuk menindaklanjutinya sesuai aturan,” tandasnya.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

323 CPNSD Lampung UTara Terima SK

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Sebanyak 323 calon pegawai negeri sipil Kabupaten Lampung Utara formasi tahun 2018, menerima petikan SK CPNS, Senin (1/04/2019).

Pembagian dilakukan oleh Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara di aula tapis Pemkab Lampung Utara.

Kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Lampung Utara, Abdurrahman, mengatakan, 323 orang akan menerima SK CPNS dengan rincian199 guru, teknis 22 orang, honor K2 40 orang, dan 62 orang tenaga kesehatan.

“Kabupaten Lampung Utara dapat tambahan formasi K2, dari 14 menjadi 40 orang,” ujarnya.

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dalam arahannya mengatakan, untuk para CPNS hendaknya disiplin dalam bekerja, bukan hanya sekadar datang duduk di tempat kerja.

Dia juga menekankan agar para pegawai yang baru diangkat ini harus bersyukur, karena sudah menjadi CPNS dari ribuan warga yang mendaftar pada rekrutan tahun 2018. ” Bekerja keras, cerdas, iklas dan tuntas. Pegawai sebagai vitamin bukan sebagai virus. Sebagai Pegawai hendaklah melayani masyarakat,” kata Agung.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Oknum Pegawai Honorer Disdukcapil Lampura Diduga Pungli E-KTP

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Oknum pegawai honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Utara (Lampura) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan administasi kependudukan baru-baru ini, hanya diberikan sanksi ringan berupa surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Maspardan, oknum pegawainya yang berstatus honorer melakukan pemungutan dalam pembuatan dokumen administrasi sebesar Rp 200 ribu.

” Saya sudah panggil pegawai honorer itu untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ucapnya, di kantor Pemerintah Lampung Utara, (1/4/2019).
.
Tetapi, lanjut Maspardan, berdasarkan instruksi Bupati, karena beliau telah mendengar persoalan itu, meminta agar yang bersangkutan untuk diberhentikan.

” (Soal pemberhentian) Saya akan membuat laporan terlebih dahulu ke Inspektorat. Karena nanti Inspektur yang memutuskan,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal serupa tidak terulang kembali, Maspardan acap kali menginstruksikan jajarannya untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Bahkan, pihaknya memghimbau kepada masyarakat yang merasa dimintai uang oleh oknum saat membuat administrasi kependudukan, agar segera melapor dan akan dibei imbalan Rp 1 juta.

”Saya selalu tegaskan kepada pegawai saya untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun,” tandasnya.

Meski telah menerima instruksi Bupati agar memberhentikan pegawai honorer yang melakukan pungli, nampaknya Kepala Disdukcapil Lampung Utara, masih terkesan tarik ulur dan bersikap lunak. Padahal, kasus pungutan liar sudah mendapat perhatian serius dari Pemerintah dengan membentuk Tim Saber Pungli, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat Daerah.

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: