Connect with us

Mesuji

Panwascam Way Serdang Ingatkan ASN dan Kepala Desa Untuk Netral

Avatar

Published

on

Mesuji : Panwascam kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, melayangkan surat pencegahan agar terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), serta Jujur dan Adil (JURDlL).

Panwascam kecamatan Way Serdang ingatkan kepada ASN dan Kepala Desa untuk menjaga netralitasnya jelang pemilu 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota panwascam Way Serdang Lia Amelia juga selaku koordinator divisi penindakan dan pencegahan 4/08/2018.

“Kita ingatkan ASN dan kepala Desa untuk menjaga netralitas jelang pemilihan umum tahun 2019, karena semua ada aturan nya dan bagi yang melanggarnya tentu saja ada sanksinya ,

Lia pun mengungkapkan Surat himbauan ini sudah disebar dimulai Tanggal 21 Agustus 2018 panwaslu way serdang melayangkan surat himbauan untuk kepala sekolah se-Kecamatan Way Serdang dan surat himbauan untuk Bacaleg agar tidak berkampanye sebelum ditetapkan jadwal oleh KPU.

Surat yang bernomor 36/K.LA-06.07/PM.05/VIII/2018 dan 37/K.LA-06.07/PM.05/VIII/2018 , disampaikan melalui PPL.

Himbauan terkait netralisasi Kepala sekolah bertujuan untuk mencegah kampanye yang mungkin dilakukan di lingkungan sekolah, di sosial media ASN, atau dilingkungan sekitar rumah ASN.

Sedangkan surat himbauan untuk Bacaleg betujuan untuk mencegah Bacaleg melakukan kampanye (baik secara lisan, tulisan, siaran di media dll) karena pada dasarnya KPU belum menentukan jadwal kampanye untuk masing2 Bacaleg.

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Panwaslu Way Serdang kembali melayangkan surat netralitas untuk Kepala Desa, Perangkat Deaa dan Camat Way Serdang. Surat yang bernomor 38/K.LA-06.07/PM.05.VIII/2018 tujuannya sama dengan surat sebelumnya, yaitu agar Kades, perangkat Desa serta Camat Way Serdang tidak melakukan kampanye (Netral).

Hingga hari ini, pada tanggal 4 September 2018, hampir semua surat himbauan netralisasi Kades sudah disampaikan ke masing masing desa”,tegas lia

Liamenambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 dan 306, Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan bagi yang melanggar tentu saja ada sanksinya.

“Ketentuan sangsi tertuang dalam Pasal 494 Undang – undang 7 tahun 2017 bahwa Setiap aparatur sipil negara(ASN), kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”pungkasnya

Reporter : Dedi
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

DPRD Mesuji Respon Dampak Banjir di Margo Rahayu

Redaksi LT

Published

on

Mesuji : Terkait banjir yang melanda desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji  dan merendam 150 Ha lahan perkebunan masyrakat akibat pembangunan jalan tol ruas Terbanggi besar Lampung tengah  -Pematang Panggang  Ogan Komering Ilir (Ok) Sumatera selatan (Sumsel), Dprd kabupaten Mesuji merespon  cepat  dengan turun langsung ke lokasi yang terdampak banjir Jumat (12/04/2019).

Menurut Supriyanto SE ,terkait keluhan masyarakat Yang terdampak banjir yang  diakibatkan oleh pembangunan jalan tol didesa Margo Rahayu Dprd sangat prihatin dan telah berkoordinasi dengan camat agar melaporkan  ke  Plt bupati Mesuji untuk segera membantu masyarakat  Yang rumah dan kebun mereka terdampak banjir.

Selanjutnya dprd akan berkoordinasi dengan  Bupati untuk memanggil pihak kontraktor agar dapat  mencari solusi agar aliran sungai yang terhalangi oleh badan jalan tol dapat mengalir kembali dengan normal.

“Ya kemarin kita bersama temen-temen dari Dprd yaitu Bu Haryati Candralela dan pak Suyadi  sudah turun  memgecek langsung ke  lokasi yang terdampak banjir di di desa Margo Rahayu dan mencari tau sebab dan akibat dari banjir didesa Margo Rahayu ” jelas Supriyanto saat dihubungi melalui What Aps pribadinya Sabtu (13/04/2019).

Diketahui Proyek jalan tol di ruas Terbanggibesar-Pematang Panggang, yang melintasi Kabupaten Mesuji, menyebabkan 150 hektare lahan perkebunan masyarakat selalu kebanjiran. Hasil sawah, karet, dan sawit di Desa Margo Rahayu, Kecamatan Simpang Pematang, sulit didapat bahkan gagal panen. Sebab utama jalan tol yang menutupi aliran sungai ke seberang dan tidak ada saluran alternatif air.

Banjir selalu terjadi sejak sebulan terakhir, sementara pihak kontraktor tetap melanjutkan pekerjaannya. Letak jalan tol yang lebih tinggi daripada perkebunan dan akibatnya saluran air tertahan.

“Kami minta PT Waskita membuat saluran air baru agar aliran sungai bisa lancar. Kalau banjir terus hasil panen susah kami bawa dari kebun,” kata Didi, warga Margo Rahayu, Jumat, (12/04/2019)

Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan V terdiri Hariati Candralela, Suyadi, dan Supriyanto, meninjau lokasi yang dikeluhkan warga tersebut.

Supriyanto sebagai Ketua Tim Reses DPRD Mesuji Dapil 5 Simpang Pematang-Pancajaya, berjanji meneruskan masalah itu kepada bupati agar dicarikan jalan keluarnya. “Kami juga akan minta pihak kontraktor supaya banjir tidak terjadi lagi di kebun warga,” katanya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Cegah Korupsi, Pemkab Mesuji Terapkan SIPPKD

Redaksi LT

Published

on

MESUJI : Pemerintah Kabupaten Mesuji akan menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD). Hal ini dimulai dengan dilaksanakannya sosialisasi aplikasi SIPPKD kepada Anggota DPRD dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Acara ini digelar pada hari rabu (10/4) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Mesuji di Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji. Acara dibuka oleh Pj.Sekda Mesuji, Drs.Indra Kusuma Wijaya, M.M. mewakili Plt. Bupati Mesuji, turut hadir mewakili Gubernur Lampung, Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Lampung, Drs.Minhairin, dan sebagai Narasumber menghadirkan Rio Pranata dari Medan Sumatera Utara, sebagai Pengembang dan Tenaga Ahli Aplikasi SIPPKD.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Saply TH yang dibacakan oleh Pj Sekda Mesuji Drs.Indra Kusuma mengatakan bahwa Pemkab Mesuji memiliki komitmen untuk menciptakaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang yang lebih baik untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mesuji. Karena itu, pihaknya menerapkan SIPPKD yang merupakan penyempurnaan dari sistem-sistem sebelumnya. Penerapan SIPPKD ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan misi ke lima Kabupaten Mesuji yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Aplikasi SIPPKD ini juga direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diterapkan di Pemda melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah). Penggunaan aplikasi SIPPKD ini sebelumnya telah di launching di Propinsi Lampung pada 5 Maret 2019 yang ketika itu dihadiri langsung oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo. Agus Rahardjo ketika itu mengatakan berdasarkan prediksi banyak lembaga. Indonesia akan menjadi negara Maju, SIPPKD adalah salah satu sistem untuk mewujudkan negara maju. Penggunaan SIPPKD ini adalah salah satu
cara mewujudkan sistem yang baik dan
transparan.

“Kalau itu bisa terwujud maka
kita akan menyaksikan Indonesia menjadi negara yang maju,”Sebut Agus.

Sementara itu, Kepala Bakuda Propinsi, Minhairin mengatakan bahwa Pemprov Lampung punya niat agar uang rakyat yang begitu besar dalam APBD itu untuk kesejahteraan dan pembangunan. “Ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang baik,”ucapnya.

Dia juga berharap dengan adanya SIPPKD dapat meminimalisir terjadinya kebocoran anggaran dan pendapatan yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kab. Mesuji, Irhandi Juanesvant, S.Hut menenambahkan, bahwa Aplikasi SIPPKD ini Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di daerah. Sebagaimana pihak KPK menyarankan semua daerah membangun aplikasi SIPPKD, karena salah satu area lahan korupsi di lingkup pemerintahan bisa terjadi dalam perencanaan dan penganggaran.

“Maka dari itu bagaimana upaya kita semua daerah menggunakan sistem aplikasi ini, agar pengguna anggaran APBD benar-benar digunakan tepat sasaran,” kata Anes, sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, bahwa saat ini Pemkab Mesuji selain sudah mensosialisasikan penggunaan SIPPKD, juga tengah menyiapkan perangkat pendukung, seperti server, jaringan, operator dan pendukung lainnya. “Targetnya SIPPKD sudah bisa diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan APBD Mesuji Tahun Anggaran 2020 nanti,”tandasnya.

Reporter : Erwan EP
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Hadiri Tasyakur PWI Mesuji Ke-8, Ini Kata Dandim 0426 dan Sekda Mesuji

Redaksi LT

Published

on

Mesuji : Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. H. Indra Kusuma Wijaya. MM., bersama Komandan Kodim (Dandim) 0426 Tulang Bawang Letkol. Inf. Kohir hadir dalam tasyakuran ke-8 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mesuji di Desa Berbasan, Kecamatan Tanjung Raya, Selasa, 9 April 2019.

Dijelaskan Indra, selama ini hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Mesuji dan pihak media memang sudah terjalin dengan baik.

Meski sering ada berita gejolak yang tersaji dan terdengar sampai keluar Mesuji, tapi tetap enak didengar.

“Kesannya angker padahal tidak. Informasi tetap eksis, walau banyak gejolak tapi tetap enak didengar,” terangnya.

Mewakili Bupati Mesuji H. Saply. TH., “Pemda mengucapkan selamat tasyakuran ke-8 tahun untuk PWI Mesuji. Semoga kedepan menjadi lebih baik,” ujar Indra.

Seirama, Dandim 0426 Tulang Bawang Letkol. Inf. Kohir mengatakan, kehadirannya di Sekretariat PWI merupakan suatu momen karena bertepatan dengan kali pertama dirinya memijak kan kaki di Bumi Mesuji.

“Ini pertama kali saya menginjak Mesuji, setelah melakukan ‘Cofee Morning’ bersama Jurnalis Tulang Bawang,” kilas Kohir.

Dikatakan Kohir, dunia jurnalistik bukan merupakan hal yang baru baginya, selama bertugas dan mengabdi pada negara beliau sudah terbiasa berdampingan dengan awak media.

Menurutnya, jurnalis tidak bisa bergerak sendiri dan mengemas berita tanpa dikawal. Begitupun dengan tugas TNI, kalau tidak ada berita di media, berarti belum sah. Sama hal nya dengan apa yang Pemda lakukan, kalau belum ada berita di media massa maka di anggap melakukan apa-apa.

“Kita menpunyai kerjasama yang lebih detail dalam mengawal pemberitaan, dalam bentuk kegiatan maupun program yang telah direncakan. Saya berharap jurnalis menjadi fungsi kontrol kami dalam melaksanakan aktifitas. Jika ada yang perlu diluruskan, kami siap melaksanakan perbaikan. sehingga dalam mengendalikan Babinsa bisa menjadi masukan dari para rekan media,” Harapnya.

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: