Mesuji

Panwascam Way Serdang Ingatkan ASN dan Kepala Desa Untuk Netral

Mesuji : Panwascam kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, melayangkan surat pencegahan agar terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), serta Jujur dan Adil (JURDlL).

Panwascam kecamatan Way Serdang ingatkan kepada ASN dan Kepala Desa untuk menjaga netralitasnya jelang pemilu 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota panwascam Way Serdang Lia Amelia juga selaku koordinator divisi penindakan dan pencegahan 4/08/2018.

“Kita ingatkan ASN dan kepala Desa untuk menjaga netralitas jelang pemilihan umum tahun 2019, karena semua ada aturan nya dan bagi yang melanggarnya tentu saja ada sanksinya ,

Lia pun mengungkapkan Surat himbauan ini sudah disebar dimulai Tanggal 21 Agustus 2018 panwaslu way serdang melayangkan surat himbauan untuk kepala sekolah se-Kecamatan Way Serdang dan surat himbauan untuk Bacaleg agar tidak berkampanye sebelum ditetapkan jadwal oleh KPU.

Surat yang bernomor 36/K.LA-06.07/PM.05/VIII/2018 dan 37/K.LA-06.07/PM.05/VIII/2018 , disampaikan melalui PPL.

Himbauan terkait netralisasi Kepala sekolah bertujuan untuk mencegah kampanye yang mungkin dilakukan di lingkungan sekolah, di sosial media ASN, atau dilingkungan sekitar rumah ASN.

Sedangkan surat himbauan untuk Bacaleg betujuan untuk mencegah Bacaleg melakukan kampanye (baik secara lisan, tulisan, siaran di media dll) karena pada dasarnya KPU belum menentukan jadwal kampanye untuk masing2 Bacaleg.

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Panwaslu Way Serdang kembali melayangkan surat netralitas untuk Kepala Desa, Perangkat Deaa dan Camat Way Serdang. Surat yang bernomor 38/K.LA-06.07/PM.05.VIII/2018 tujuannya sama dengan surat sebelumnya, yaitu agar Kades, perangkat Desa serta Camat Way Serdang tidak melakukan kampanye (Netral).

Hingga hari ini, pada tanggal 4 September 2018, hampir semua surat himbauan netralisasi Kades sudah disampaikan ke masing masing desa”,tegas lia

Liamenambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 dan 306, Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan bagi yang melanggar tentu saja ada sanksinya.

“Ketentuan sangsi tertuang dalam Pasal 494 Undang – undang 7 tahun 2017 bahwa Setiap aparatur sipil negara(ASN), kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”pungkasnya

Reporter : Dedi
Editor : Putra

Spread the love
  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares
Categories
Mesuji
Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of