Connect with us

Lampung Selatan

Datangi Kantor Bupati, FSBKU-KSN Lampung Selatan Tuntut Penghapusan Kerja Kontrak

Published

on

Lampung Selatan : Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU-KSN) Lampung, menggelar aksi di depan kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (20/09/2018).
Sebelumnya, massa yang sempat melakukan aksi demo di depan kantor PT. CAP (Central Alvian Pertiwi) di Desa Sukajaya, Kecamatan Katibung tersebut, diterima dan dimediasi oleh Asisten Bidang Ekobang Pemkab setempat, Mulyadi Saleh.
Dalam aksinya, mereka menuntut agar dilakukan penghapusan sistem kerja kontrak outsourching di PT. CAP yang bergerak di bidang ternak ayam tersebut dan tolak PHK sepihak serta pemberangusan serikat pekerja (union busting).
“Tujuh rekan kami disana (PT. CAP) diberhentikan atau di PHK oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, kami meminta rujukan keadilan, apa yang menjadi masalah sehingga diputuskan kerjanya,” kata Aldo perwakilan pihak FSBKU-KSN Lampung.
Mereka juga menganggap, ada dugaan pelanggaran ketenagakerjaan karena posisi ketujuh karyawan tersebut merupakan pekerja inti di perusahaan tersebut.
“Mereka bukan karyawan penunjang, tetapi kami anggap karyawan inti. Intinya ada kepastian hukum perundingannya, kami minta kawan-kawan kami dipekerjakan kembali diperusahaan tersebut,” terangnya.
Sementara itu, Humas PT. CAP, Rudi Sanana menjelaskan, bahwa aksi yang dilakukan oleh FSBKU – KSN tersebut tidak tepat sasaran. Seharusnya mereka melakukan aksi terhadap PT. BKI selaku vendor yang menaungi 7 karyawan tersebut bekerja.
“Mereka itu (7 orang) bukan karyawan kita tapi dari karyawan vendor BKI. Pihak kami sepenuhnya sudah memborongkan pekerjaan tersebut ke BKI dan sudah tertuang dalam PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu),” kata Rudi.
Pihaknya juga memiliki bukti berupa MoU dengan pihak vendor BKI selama kurang lebih 1,5 tahun, yang mana pihak CAP tidak terlibat langsung mengenai masalah perekrutan karyawan yang sudah diserahkan sepenuhnya terhadap vendor BKI.
“Kontrak kerja mereka bukan ke CAP tapi ke BKI. Kontrak sekitar 1,5 tahun sesuai siklus pemeliharaan ayam. Setelah selesai kontrak MoU ya MoU dibuat baru lagi kepada pihak vendor,” katanya.
Dalam diskusi yang tidak menemui titik terang tersebut, Asisten Bidang Ekobang, Mulyadi Saleh memutuskan untuk dilakukan mediasi selanjutnya yang berlangsung pada Kamis (27/09) mendatang.
“Ini kita mediasi antara FSBKU-KSN dan pihak perusahaan. Berhubung tidak menemui titik terang ya kita anggap deadlock. Saya minta mediasi selanjutnya pimpinan perusahaan datang dan semoga sudah ada jawaban dari pihak FSBKU-KSN,” pungkas Mulyadi.
Reporter : Eko
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Wow, Anggaran Pembangunan Kecamatan Candipuro Meningkat 24,68 Persen di Tahun 2019

Published

on

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelontorkan anggaran pembangunan sebesar Rp45,77 miliar untuk Kecamatan Candipuro di tahun 2019. Anggaran itu meningkat signifikan dibanding tahun 2018 yang berkisar Rp30 miliar lebih.

Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Candipuro yang dipusatkan di Lapangan Karya Tani, Desa Karya Mulya, pada Rabu (20/2/2019).

Kepala Bappeda Pemkab Lampung Selatan, Wahidin Amin, M.Si menjelaskan, besaran anggaran pembangunan itu terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik untuk tahun 2019 sebesar Rp26.925.703.740 serta Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp18.846.621.510.

“Alhamdulillah, anggaran pembangunan di Kecamatan Candipuro untuk tahun 2019 ini meningkat lebih kurang 24,68 persen dibandingkan tahun lalu. Jadi total anggarannya sebesar Rp45.772.325.250,” ungkap Wahidin saat memaparkan rencana kegiatan Kecamatan Candipuro tahun 2019.

Lebih lanjut Wahidin menjelaskan, besaran anggaran itu, masih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur berupa peningkatan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan, pembangunn talud, drainase, gorong-gorong, dan pembangunan JIAT.

“Untuk pembangunan infrastruktur di Kecamatan Candipuro totalnya sebesar Rp16.756.940.000. Inilah nanti yang menjadi bahan kita dalam menentukan proses perencanaan dalam Musrenbang,” ujarnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang membuka acara itu berharap masyrarakat di Kecamatan Candipuro memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu.

Sebab dia menilai, besaran anggaran pembangunan yang dikucurkan Pemkab Lampung Selatan di Kecamatan Way Sulan tidak sebanding dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan itu.

“Anggaran pembangunan disini (Candipuro) luar biasa, tapi tidak seimbang dengan perolehan PBB-nya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak,” tukas Nanang.

Menurut dia, besarnya realisasi PBB sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu ia meminta partisipasi aktif masyarakat dengan cara membayar pajak untuk ikut serta membangun desanya.

“Nanti hasil dari pajak itu akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tandasnya. (kmf/eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bagikan 600 Sertifikat Tanah Gratis, Nanang Ingatkan Warga Tidak Gadaikan Untuk Beli Mobil

Published

on

Lampung Selatan – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto memberikan 600 sertifikat tanah gratis yang telah didaftarkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada acara Musrenbangcam di Lapangan Karya Tani, Desa Karya Mulya Sari, Kecamatan Candipuro, Rabu (20/2/2019).

Penyerahan sertifikat tanah melalui program PTSL atau yang lebih dikenal dengan prona itu, secara simbolis diberikan Plt. Bupati Lampung Selatan kepada 5 orang perwakilan warga Desa Karya Mulya Sari.

Turut hadir juga anggota DPRD Lampung Selatan daerah pemilihan 5, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan Sismanto, Sekretaris Daerah Fredy SM beserta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam kesempatan itu, Nanang berharap agar sertifikat yang telah diberikan itu, dapat dijaga serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak untuk digadaikan di bank hanya untuk membeli mobil.

“Rata-rata, warga ini biasanya kalau sudah megang sertifikat pasti sekolah (digadai). Kalau untuk modal usaha ya bagus, tapi jangan untuk beli mobil, nanti ga bisa bayar bulanan, akhirnya rumahnya dikasih tulisan disegel nanti,” tukas Nanang.

Menurut Nanang, masyarakat sepatutnya bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan sertifikat tanah gratis melalui PTSL.

“Inilah tujuan pemerintah melalui program-programnya, yakni untuk kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata,” ujarnya.

Berdasarkan data BPN Lampung Selatan, secara administratif Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 225 desa dengan luas wilayah 211.000 hektare memiliki luas bidang tanah sebanyak 473.872 bidang. Dari jumlah itu, sekitar 324.604 telah terdaftar dan memiliki sertifikat, sisanya belum terdaftar. (kmf/eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kecamatan Way Panji Dapat Alokasi Anggaran Pembangunan Rp16,7 Miliar di 2019

Published

on

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelontorkan anggaran pembangunan sebesar Rp16,7 miliar untuk Kecamatan Way Panji.

Anggaran di kecamatan yang memiliki 4 desa itu meningkat sekitar 10,25 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang berkisar Rp15 miliar lebih.

Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Pemkab Lampung Selatan Iwan AR saat memaparkan rencana kegiatan Kecamatan Way Panji dalam Musrenbang kecamatan yang dipusatkan di Balai Desa Sidereno, Way Panji, Kamis (21/2/2019).

Dibidang infrastruktur, terdapat terdapat 13 ruas jalan yang akan dilaksanakan. Salah satunya peningkatkan jalan Dusun I sampai dengan Dusun XII Desa Sidoharjo dengan alokasi anggaran seebsar Rp1.040.400.000.

“Anggaran kegiatan fisik dan non fisik sebesar Rp11.175.374.374 ditambah ADD dan DD 2019 sebesar Rp5.588.484.288. Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp16.763.858.662,” ungkap Iwan.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto yang membuka acara itu kembali mengingatkan masyarakat untuk memiliki kesadaran membayar pajak tepat waktu.

Sebab dia menilai, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan itu jauh dari target. Sementara Pemkab Lampung Selatan mengelontorkan anggaran pembangunan yang cukup besar di kecamatan yang hanya memilik 4 desa itu.

“Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Karena hasil dari pajak itu, dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, diawal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Way Panji, Plt. Lampung Selatan Nanang Ermanto juga mengukuhkan 34 ketua dan anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) se-Kecamatan Way Panji.

Nanang meminta BPD yang baru agar dapat menjalin kerjsama yang baik dengan Kepala Desa, dan pemerintah kecamatan setampat.

“Saudara-saudara yang baru dikukuhkan, saya harap bisa bekerjasama dengan Kepala Desa dan kecamatan. Bukannya menjadi bumerang apalagi musuhnya Kepala Desa. Jalin kerjasama dengan sebaik-baiknya,” imbuh Nanang. (Kmf/Eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: