Apa Kabar Lampung

Dinilai Melanggar HAM, PBHI Lampung Keluarkan Pernyataan Sikap

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
MENGECAM TINDAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN TINDAKAN DISKRIMINASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PESISIR BARAT

Bandar Lampung : A.Kronologi kejadian
Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di Pantai Labuhan Jukung Krui, ketiga orang ditangkap lalu dipaksa naik ke dalam mobil dan dibawa ke kantor Satpol PP Pesisir Barat dan kantor Pemadam Kebakaran Pesisir Barat dimandikan dengan alat semprot air pemadam kebakaran dan dilakukan foto bersama dengan maksud untuk mempermalukan dan merendahkan martabat manusia Ketiga korban disuruh bernyanyi satu persatu baru kemudian disuruh pulang dengan maksud agar mereka jera perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah :
1.Yogi Pranata alias Melodi, usia 26 tahun
2.Julius alias Juve, usia 28 tahun
3.Robiansyah, usia 26 tahun

B.JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).

Atas perlakuan dan perbuatan oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung merupakan tindakan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1.UUD 1945.
Pasal 28I ayat (2) mengatur bahwa:
“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadapperlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

2.UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 33 mengatur bahwa:“Setiap orang berhak bebas untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atauperlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

3.UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak Sipil dan Politik

Pasal 17 mengatur bahwa:
“Tidakboleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”

4.UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia

Pasal 28 G ayat (1) mengatur bahwa:
“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

5.Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Pasal 170 mengatur bahwa:
“barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

C.PERNYATAAN SIKAP BERSAMA
Pernyataan sikap bersama Gabungan Aliansi YLBHI LBH Bandar Lampung, PBHI Lampung, Lembaga DAMAR LAMPUNG, Women’s March Lampung, Solidaritas Perempuan Sebay Lampung, SERUNI, dan GAYLAM Lampung:

1.Mengecam tindakan pelanggaran HAM dan diskriminasi yang dilakukan oleh OKNUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PESISIR BARAT terhadap KE TIGA korban.

2.Menindak tegas pelaku tindakan kekerasan terhadap KE TIGA korban pelanggaran HAM.

3.Mengusut tuntas semua yang terlibat dab bertanggung jawab atas tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PESISIR BARAT terhadap KE TIGA korban.

Hidup Rakyat!Panjang Umur Perjuangan!

NARAHUBUNG :ANUGRAH PRIMA. UPJ 081379562142

Sumber : PBHI Wilayah Lampung : Aswan Abdulrachman

Facebook Comments

Categories
Apa Kabar LampungBandar Lampung

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: