Connect with us

Lampung Selatan

Penyelundupan 70.950 Ekor Baby Lobster Berhasil di Gagalkan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan : Jajaran Satuan Reskrim Polres Lampung Selatan berhasil menggagalkan 70.950 ekor Baby Lobster yang dikemas dalam 486 plastik yang dibawa pada 18 Polipom senilai Rp10 Milyar lebih.
Puluhan ribu ekor Lobster diamankan petugas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sekitar pukul 18.00 WIB, Senin (12/11/2018).
Selain Lobster petugas juga berhasil mengamankan satu orang pelaku. Untuk harga diperkirakan satu ekor Baby Lobster mencapai Rp100 – 150 ribu.
Penggagalan ini ketika petugas Satreskrim sedang melaksanakan patroli rutin guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan diwilayah hukum Polres Lampung Selatan.
“Tadi malam Baby Lobster diamankan Satuan Reskrim, sekitar pukul 18.00 WIB dijalinsum Penengahan. Barang ini dibawa dari Pulau Jawa hendak dibawa ke Pulau Sumatera,” ungkap Kapolres Lamsel AKBP M. Syarhan, SIK saat gelar ungkap kasus bersama Balai Karantina Perwakilan Bandar Lampung di Mapolres, Selasa (13/11/2018).
Kapolres menjelaskan, Satu kendaraan yang patut diduga dan dicurigai sehingga petugas menghentikan dan memeriksa mobil Avanza nopol T 1454 AF terdapat 18 Box polipom yang berisikan 27 kantong plastik didalamnya ada baby Lobster.
“Baby Lobster ini dari pulau Jawa hendak dibawa kepulau Sumatera yang disimpan dalam 486 plastik,” jelasnya.
Selanjutnya kata Mantan Kapolres Pesawaran ini, dalam kasus ini pihaknya mengamankan satu orang tersangka dan saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan.
“Saat ini kami sedang melakukan pengembangan guna mengungkap peredaran babylobster ini. Kami terus melakukan upaya pencegahan dan bekerjasama dengan balai karantina untuk mengungkap peredaran Babylobster ini. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Karantina Balai Bandarlampung Rusnanto mengatakan, dalam hal ini pihak karantina terus melakukan pengawasan terhadap sumberdaya ikan sesuai peraturan menteri Kelauatan.
Kemudian kata dia, pihak Balai Karantin sudah bekerjasama dengan tim Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terpadu dijalan Lintas Sumatera (Jalinsum).
“Sumberdaya ikan, baby lobster ini kekayaan alam Indonesia, jika ini terus menerus dijual, dengan tujuan vietnam, suatu saat ini akan habis. Sebab yang bisa dilakukan seberat 200 gram dengan panjang 8 cm perkilonya mencapai Rp500-700 ribu perkilo,” katanya.
Kemudian kata dia, baby lobster hasil tangkapan ini rencanya akan dilepaskan dilaut Pesawaran.
“Lobster ini sesuai Permen ini akan dilepaskan liarkan ditempat yang sesuai, rencananya dipantai Mutun, yang insya Allah segera dilepaskan,” pungkasnya.
Reporter : Eko
Editor : Red

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Reses di Desa Karang Anyar, Anggota Fraksi PKS M. Akyas Tampung Aspirasi Warga

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Dapil III Kecamatan Jati Agung dari fraksi PKS, M. Akyas menggelar Reses tahap 1 tahun 2019 yang berlangsung di Balai Desa Karang Anyar Kecamatan setempat.

Menurut M. Akyas, Reses ini merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dan mendengar langsung setiap keluhan yang dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan demikian kita dapat mengetahui keinginan masyarakat dan menyampaikan untuk mewakili suara masyarakat didalam gedung DPRD dalam persidangan guna membahas apa yang telah kita dapat dalam pelaksanaan Reses” ujar Akyas, Jum’at, (22/02/19).

Dalam kesempatan tersebut, M. Akyas tidak hanya mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat yang belum tercapai, tetapi juga membagikan kartu BPJS PBI gratis.

“Pembagian BPJS PBI secara gratis ini tidak ada unsur lain, apa yang saya lakukan ini semua lillahi taala, kerena ini sudah bagian dari kerja saya selaku wakil rakyat.

”Saya bisa jadi Dewan karena pilihan rakyat dan saatnya saya juga membantu rakyat, sesuai dengan logo kami Berkhidmat Untuk Rakyat” bebernya.

“Mudah mudahan apa yang saya lakukan ini semua bermanfaat untuk rakyat dan menjadikan ladang ibadah saya” tutupnya. (eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DPRD Lamsel di Kunjungi Dirjen Pajak Kemenkeu RI

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), H. Hendry Rosyadi, SH.MH, menerima kunjungan dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak DJP Bengkulu & Lampung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, Kantor Pelayanan Penyuluhan & Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kalianda.

Kunjungan tersebut yakni dalam rangka testimoni terkait Pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filling.

Acara yang digelar di Rumah Dinas (Rumdin) Ketua DPRD Lamsel tersebut berlangsung dengan sederhana dan penuh ramah-tamah, Kedaton, Kalianda, Kamis, (28/02/19).

Secara garis besar Pengertian e-filing pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website e–filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. (eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota Komisi D DPRD Lamsel Tanggapi Keluhan Warga Mengenai Limbah PLTU Tarahan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Menanggapi keluhan masyarakat Kampung Tempel, Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan (Lamsel), anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamsel, Akbar Gemilang, soroti pembuangan limbah PLTU Tarahan Unit 34.

Akbar mengatakan, masyarakat setempat mengeluhkan soal limbah perusahaan berupa debu batubara. Debu tersebut mempolusi udara lingkungan disekitarnya.

“Laporan yang saya terima dari masyarakat, ketika itu ada sejumlah warga Kampung Tempel yang menyampaikan pengaduannya secara langsung kerumah, banyak yang mengeluhkan limbah PLTU berupa debu batubara. Masyarakat rata-rata mengeluhkan dampak kesehatan akibat polusi debu tersebut,” jelas Akbar Gemilang, Senin, (25/02/19).

Politisi partai Golkar itu menjelaskan, masyarakat Kampung Tempel yang terdampak debu batubara, menuntut tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam bentuk uang kesehatan.

“Iya, semuanya meminta uang kesehatan kepada perusahaan,dan uang kesehatan itu tidak dapat diberikan oleh PLTU Tarahan. Karena bertentangan dengan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan tetap akan memberikan tanggung jawab sosial dalam bentuk lain. Misal, melalui program kesehatan untuk masyarakat disekitarnya,” lanjutnya.

Akbar menuturkan, persoalan limbah debu batubara PLTU Tarahan sudah ditangani oleh BLHD Lamsel. Namun, hingga saat ini belum mencapai titik temu.

“BLHD sudah kerja kok, sudah dua kali turun ke lokasi. Bahkan, menurut penuturan Kepala BLHD, Pak Thamrin, dalam waktu dekat akan diterjunkan tim lagi untuk menangani hal itu,” pungkasnya. (eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: