Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Ridho Dampingi Presiden Jokowi Serahkan 1.300 Sertifikat Tanah di Lamteng

Avatar

Published

on

LAMPUNG TENGAH : Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan sedikitnya 1.300 sertifikat tanah kepada masyarakat Lampung Tengah, di Lapangan Tennis Indoor, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jum’at (23/11/2018).

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari 264 ribu sertifikat yang dibagikan Presiden untuk Provinsi Lampung tahun 2018.

Gubernur Ridho mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Presiden dan mengatakan masyarakat Lampung tidak akan pernah lupa akan budi baik Bapak Presiden.

Presiden Jokowi sendiri dalam sambutannya mengatakan keluhan masyarakat di berbagai daerah umumnya terkait sengketa lahan. “Setiap saya pergi ke daerah, tidak hanya Provinsi Lampung, tapi seluruh daerah di Indonesia, keluhannya sama yaitu terkait sengketa lahan/tanah.

Dan hari ini saya senang, karena bapak ibu masyarakat Lampung Tengah sudah menerima sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah,” ujar Presiden.

Sejak tahun 2014, lanjut Presiden Jokowi, dirinya terus mendengar permasalahan sengketa lahan. Dan setelah di cek, ternyata harus dikeluarkan sekitar 126 juta sertifikat bidang tanah di seluruh Indonesia. “Dulu setiap tahunnya hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat.

Artinya bapak ibu semua harus menunggu 160 tahun lagi untuk menerima sertifikat. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya dalam mempercepat proses pengeluaran sertifikat tersebut. Dan untuk Provinsi Lampung tahun ini akan diberikan sekitar 264 ribu sertifikat, dan pada hari ini dibagikan sekitar 1.300 sertifikat,” jelas Jokowi.

Ia menjelaskan sertifikat ini sangat penting sebagai tanda bukti hukum terhadap hak tanah yang dimiliki. “Setelah diberikan, saya titip untuk dapat dijaga dan difotokopi untuk pemberkasan. Selain itu, saya titip apabila ingin disekolahkan ke bank, untuk dapat dikalkulasikan terkait biaya angsurannya.

Dan apabila telah disekolahkan untuk biaya pinjaman, gunakan biaya tersebut untuk modal kerja maupun investasi, sehingga hasilnya nanti bisa ditabungkan,” harap Jokowi.

Di akhir sambutannya, Presiden menitipkan Negara Indonesia sebagai negara besar yang diberikan anugerah Tuhan akan perbedaan suku, bahasa, dan agama. “Marilah kita rawat bersama Negara Indonesia.

Jaga dan peliharalah persatuan dan persaudaran kita, karena aset terbesar Negara kita adalah persatuan dan kerukunan. Jangan sampai karena ada pemilihan Bupati, Gubernur dan Presiden, justru menyebabkan persatuan dan kerukunan kita terbelah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menyampaikan rasa syukurnya karena masyarakat yang hadir telah memperoleh sertifikat tanah.

“Dan bagi yang belum memperolehnya insya allah tahun depan juga memperoleh sertifikat tanah juga. Sebelumnya Bapak Jokowi juga sudah pernah merasakan sulitnya mengurus sertifikat tanah. Untuk itu, beliau memerintahkan kami untuk mempercepat dan mempermudah dalam mengurus sertifikat tanah,” jelas Sofyan.

Untuk tahun 2018, tambah Sofyan, BPN telah menargetkan memberikan sertifikat tanah Lampung sebanyak 264.000 bidang, dan untuk Lampung Tengah ditargetkan sebanyak 30.200 sertifikat bidang tanah.

“Ditargetkan pada 2025 semua yang berkaitan sertifikat tanah di seluruh Indonesia dapat terselesaikan. Dan untuk Lampung ditargetkan selesai pada tahun 2023. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan target tersebut, tahun depan kuotanya akan ditambah lagi,” jelasnya.

Sofyan menerangkan dengan adanya pemberian sertifikat tanah ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah. “Dengan adanya pemberian sertifikat ini, masyarakat juga mampu memanfaatkannya untuk memperoleh pinjaman/jaminan dari bank. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat yang menerima sertifikat tanah ini mampu menjaganya dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga,” harap Sofyan.

Sementara itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo.
“Hari ini Bapak Presiden secara langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Lampung Tengah, yang merupakan sentra pertanian dan mendukung Provinsi Lampung sebagai surplus beras ketahanan pangan secara Nasional.

Tentunya penyerahan sertifikat cuma-cuma ini memiliki manfaat nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Gubernur Ridho mengungkapkan masyarakat Lampung tidak akan pernah lupa akan budi baik bapak Presiden. “Insya allah masyarakat tidak akan pernah lupa terhadap budi baik bapak Presiden untuk kemajuan masyarakat Lampung.

Dan juga diharapkan kedepannya hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung juga turut diperhatikan, karena Lampung menjadi juara nasional hutan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho menerangkan bahwa saat ini Provinsi Lampung sedang sibuk dengan pembangunan Nasional yang ada di Provinsi Lampung. Dan tadi setibanya bapak Presiden di Lampung, beliau langsung meninjau keberhasilan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang ada di Lampung.

“Untuk itu kami harapkan Bapak Presiden terus memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan nasional yang ada di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Ridho. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Tak Terima Gaji 4 Bulan, 232 Kepala Desa Temui Pj Bupati Lampura

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara :Belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2024 selama 4 bulan di Lampung Utara membuat 232 Kepala Desa galau

Hari ini, mereka pun langsung menyambangi Kantor Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi guna menyampaikan keluhan tentang penghasilan tetap (SILTAP) dari ADD yang tak kunjung cair.

” Kami mewakili kawan-kawan Kepala Desa dan perangkat datang dan diterima langsung oleh Pj bupati, Sekda dan plt. Kadis PMD, guna mempertanyakan hak kami selalu Kepala Desa dan perangkat selama 4 bulan yang belum terbayarkan,” Ujarnya, Jum’at (19/4/2024).

Menurut Rudi, ada 2 poin yang menjadi keluhan para Kepala Desa, diantaranya menuntut pencairan ADD tahun 2024 minimal 2 bulan serta memperhitungkan semuanya, bukan hanya SILTAP dan Tunjangan tapi juga dana Operasional dan semua kegiatan (RT,Kader,KPM) yg sumber dananya dari ADD. Kemudian, menuntut pencairan DBH tahun 2022 dan 2023.

Rudi mengatakan dengan tidak dicairkannya hak-hak Kades dan perangkat desa tersebut akan berimbas pada tersendatnya kegiatan kerja Pemerintah Desa.

” Kami berharap kepada PJ Bupati mohon perhatikan nasib kami, karna para perangkat kami sudah gali lobang tutup lobang untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan kebutuhan sehari-hari,” Keluh Rudi.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas PMD Lampu Utara Habibi membenarkan perihal adanya audensi antara pengurus apdesi Lampung Utara bersama Pj. Bupati Lampung Utara, Aswarodi, di ruang kerjanya.

Habibi mengatakan bahwa apdes Lampung Utara mempertanyakan dana Alokasi Dana Desa TA 2024 yang belum terbayarkan selama 4 bulan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tahun 2024 ini telah menyelesaikan Anggaran ADD tahun 2023 yang memang diselesaikan tahun 2024 ini. Sedangkan untuk TA 2024 pemerintah telah mengalokasikan pembayaran ADD hanya 1 bulan namun pengurus Apdesi meminta 2 bulan dicairkan.

” Pemerintah menawarkan 1 bulan untuk dibayarkan dana ADD karna keterbatasan anggaran, namun nanti jika sudah ada dana pasti pemkab akan membayar sesuai ketentuannya,” Kata Habibi.

” Pemerintah meminta waktu sampai dengan akhir bulan ini mudah-mudahan ada kabar baik bagi para Kepala Desa,” Imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

SILTAP Kades Belum Terbayarkan, Karzuli Ali Minta Pj Bupati Lampura Tunda Lelang Proyek

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara: Praktisi Hukum Karzuli Ali,SH mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utata yang hingga kini belum mampu melunasi gaji atau penghasilan tetap (SILTAP) para Kepala Desa selama 4 bulan.

Hal ini diungkapkan Karzuli keoada awak media, Jum’at (19/4/2024). Menurutnya, tidak terbayarnya SILTAP para Kades selama kurang lebih 4 bulan, tentu menjadi beban utang Pemerintah dalam APBD Tahun 2024. Semestinya, Pemerintah terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian SILTAP Kades karena ini sudah mau memasuki triwulan kedua.

” Persoalan hak atau gaji Kepala Desa seharusnya didahulukan demi berjalannya roda pemerintahan dari hulu hingga ilir,” Kata Karzuli.

Ia menilai jika hak-hak kepala desa terabaikan maka akan terjadi tindak pidana korupsi didesa, karena para Kades harus memenuhikebutuhan hidupnya sehari hari.

” Seharusnya prioritaskan gaji Kepala Desa dan perangkatnya. Bagaimana mereka mau kerja bagus kalau haknya saja tidak dipikirkan,” Ucap Karzuki.

Anehnya, Kata Karzuli, Pemerintah terkesan menganggap enteng persolan SILTAP Kades ini.Buktinya, Pemerintah malah lebih mendahulukan menggelar proyek – proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia meminta keoada Penjabat Bupati Lampung Utata, Aswarodi untuk segera dan secepatnya memberi solusi yang terbaik. Karena, Pemerintah Lampung Utara telah keliru menunda SILTAP Kepala Desa.

” Tidak ada regulasiya untuk menunda pembayaran atau luncuran. Sebab, luncuran tidak berlaku untuk SILTAP Kepala Desa dan perangkatnya. Kecuali kegiatan belanja fisik pihak ketiga karena diatur dengan reguluasi. baik pekerjaan proyek yang sudah selesai maupun pekerjaan tertunda,” Ungkap Karzuli.

Karzuli juga meminta Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi untuk segera mengambil langkah berani dengan menunda lelang proyek dan lebih mendahulukan penyelesaian SILTAP.

” Mereka (Kepala Desa) dan perangkatnya punya tanggung jawab dirumah untuk menafkahi keluarga dari gaji mereka, jadi saran saya tunda saja dahulu lelang proyek. Bahaya laten di Lampung Utara ini adalah Korupsi, jadi tindak pidana korupsi itu harus di minimalisir,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kades Pengaringan Bagikan BLT DD Dan Hewan Ternak, Camat ; Beri Jempol

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Pemerintah Desa Pengaringan Kecamatan Abung Barat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa !BLT-DD) tahap pertama dan Hewan Ternak Tahun 2024 dalam Bidang Ketahanan Pangan yang bersumber dari anggaran Dana Desa, Kamis (18/4/2024).

Kegiatan dihadiri langsung Camat Abung Barat, Lampung Utara, Firmansyah, SE.,MM., Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi beserta perangkat Desa, Babinsa Serka Hilaludin, Babinkamtibmas Brigadir I Made Ardy Fredyanta, dan pendamping Desa serta masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Pengaringan.

Untuk pemberian hewan ternak berupa Sapi jenis Limosin, pemerintah Desa telah menggelontorkan dana sekitar Rp. 144 juta untuk pembelian 12 ekor sapi Limosin jantan dan betina untuk 12 warga Desa Pengaringan. Sedangkan BLT DD selama 3 bulan yang diperuntukkan 50 KPM. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Pengaringan.

Menurut Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi, pembagian hewan ternak sapi kepada masyarakat untuk menunjang ekonomi kerakyatan agar perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mendukung pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan.

” Untuk sementara ini Sapi Limosin yang baru datang berjumlah tiga (3) ekor, Satu jantan dan dua betina. Persyaratan untuk penerima Sapi harus menyediakan Kandang dan siap bertanggung jawab,” Ucap Sarkasi.

” Saya berharap ini terus bergulir dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pengaringan,” Imbuhnya.

Sedangkan, untuk BLT DD selama 3 bulan, Sarkasi berharap masyarakat penerima dapat menggunakan bantuan BLT DD sebaiknya.

” Belanjakan sesuai peruntukan dan penggunaanya,” Pesan Sarkasi.

Sementara, Camat Abung Barat, Firmansyah, SE.,MM., menyampaikan apresiasi dan memberikan dua jempol kepada Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi dan aparatur desanya yang terus melakukan terobosan dalam memanfaatkan bantuan Pemerintah untuk membangun Kesejahteraan Masyarakatnya dalam mendukung Pengentasan Kemiskinan.

” Pergunakan bantuan hewan ternak dengan baik agar dapat bergulir bantuannya kepada warga yang lain. Semoga Desa Pengaringan dapat menjadi Desa Sentra Ternak, sehingga dapat menjadi percontohan bagi Desa-Desa lain dalam membangun Kesejahteraan Masyarakatnya,” Katanya.

” Dan gunakan BLT DD sebaik-baiknya pada kebutuhan yang diperlukan. Saya baru itungan hari di Kecamatan Abung Barat, saya berpesan untuk masyarakat agar segera lapor kepadanya jika mendapati hal-hal yang tidak benar di Kecamatannya,” Tambahnya.

Prosesi berlangsungnya penyerahan sapi berlangsung sangat mendebarkan. Lantaran salah satu sapi pejantan sempat sedikit tidak tenang alias liar, tidak seperti dua sapi betina yang sudah diturunkan dari mobil pengangkut. Namun, berkat kesigapan sang pembawa sapi dan masyarakat, akhirnya Sapi tersebut dapat dikendalikan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.

Usai kegiatan penyerahan sapi, Adzan Dzuhur pun berkumandang, di salah satu masjid yang tidak jauh dari lokasi penyerahan Sapi Limosin. Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi pun langsung mengajak Camat Firmansyah, dan Babinsa Serka Hilaludin dan Brigadir I Made Ardy Fredyanta beserta masyarakat untuk menunaikan sholat Dzuhur berjamaah.

” Ini Rahmat dari Allah SWT, yang memudahkan urusan kita hari ini. Adzan telah tiba, mari kita sholat dlu,” Ajak Sarkasi.

Continue Reading

Trending