Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Ridho Dampingi Presiden Jokowi Serahkan 1.300 Sertifikat Tanah di Lamteng

Avatar

Published

on

LAMPUNG TENGAH : Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan sedikitnya 1.300 sertifikat tanah kepada masyarakat Lampung Tengah, di Lapangan Tennis Indoor, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Jum’at (23/11/2018).

Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari 264 ribu sertifikat yang dibagikan Presiden untuk Provinsi Lampung tahun 2018.

Gubernur Ridho mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Presiden dan mengatakan masyarakat Lampung tidak akan pernah lupa akan budi baik Bapak Presiden.

Presiden Jokowi sendiri dalam sambutannya mengatakan keluhan masyarakat di berbagai daerah umumnya terkait sengketa lahan. “Setiap saya pergi ke daerah, tidak hanya Provinsi Lampung, tapi seluruh daerah di Indonesia, keluhannya sama yaitu terkait sengketa lahan/tanah.

Dan hari ini saya senang, karena bapak ibu masyarakat Lampung Tengah sudah menerima sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah,” ujar Presiden.

Sejak tahun 2014, lanjut Presiden Jokowi, dirinya terus mendengar permasalahan sengketa lahan. Dan setelah di cek, ternyata harus dikeluarkan sekitar 126 juta sertifikat bidang tanah di seluruh Indonesia. “Dulu setiap tahunnya hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat.

Artinya bapak ibu semua harus menunggu 160 tahun lagi untuk menerima sertifikat. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya dalam mempercepat proses pengeluaran sertifikat tersebut. Dan untuk Provinsi Lampung tahun ini akan diberikan sekitar 264 ribu sertifikat, dan pada hari ini dibagikan sekitar 1.300 sertifikat,” jelas Jokowi.

Ia menjelaskan sertifikat ini sangat penting sebagai tanda bukti hukum terhadap hak tanah yang dimiliki. “Setelah diberikan, saya titip untuk dapat dijaga dan difotokopi untuk pemberkasan. Selain itu, saya titip apabila ingin disekolahkan ke bank, untuk dapat dikalkulasikan terkait biaya angsurannya.

Dan apabila telah disekolahkan untuk biaya pinjaman, gunakan biaya tersebut untuk modal kerja maupun investasi, sehingga hasilnya nanti bisa ditabungkan,” harap Jokowi.

Di akhir sambutannya, Presiden menitipkan Negara Indonesia sebagai negara besar yang diberikan anugerah Tuhan akan perbedaan suku, bahasa, dan agama. “Marilah kita rawat bersama Negara Indonesia.

Jaga dan peliharalah persatuan dan persaudaran kita, karena aset terbesar Negara kita adalah persatuan dan kerukunan. Jangan sampai karena ada pemilihan Bupati, Gubernur dan Presiden, justru menyebabkan persatuan dan kerukunan kita terbelah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menyampaikan rasa syukurnya karena masyarakat yang hadir telah memperoleh sertifikat tanah.

“Dan bagi yang belum memperolehnya insya allah tahun depan juga memperoleh sertifikat tanah juga. Sebelumnya Bapak Jokowi juga sudah pernah merasakan sulitnya mengurus sertifikat tanah. Untuk itu, beliau memerintahkan kami untuk mempercepat dan mempermudah dalam mengurus sertifikat tanah,” jelas Sofyan.

Untuk tahun 2018, tambah Sofyan, BPN telah menargetkan memberikan sertifikat tanah Lampung sebanyak 264.000 bidang, dan untuk Lampung Tengah ditargetkan sebanyak 30.200 sertifikat bidang tanah.

“Ditargetkan pada 2025 semua yang berkaitan sertifikat tanah di seluruh Indonesia dapat terselesaikan. Dan untuk Lampung ditargetkan selesai pada tahun 2023. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan target tersebut, tahun depan kuotanya akan ditambah lagi,” jelasnya.

Sofyan menerangkan dengan adanya pemberian sertifikat tanah ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kasus yang berkaitan dengan sengketa tanah. “Dengan adanya pemberian sertifikat ini, masyarakat juga mampu memanfaatkannya untuk memperoleh pinjaman/jaminan dari bank. Oleh karenanya, diharapkan masyarakat yang menerima sertifikat tanah ini mampu menjaganya dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga,” harap Sofyan.

Sementara itu, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo.
“Hari ini Bapak Presiden secara langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Lampung Tengah, yang merupakan sentra pertanian dan mendukung Provinsi Lampung sebagai surplus beras ketahanan pangan secara Nasional.

Tentunya penyerahan sertifikat cuma-cuma ini memiliki manfaat nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat Lampung,” ujarnya.

Gubernur Ridho mengungkapkan masyarakat Lampung tidak akan pernah lupa akan budi baik bapak Presiden. “Insya allah masyarakat tidak akan pernah lupa terhadap budi baik bapak Presiden untuk kemajuan masyarakat Lampung.

Dan juga diharapkan kedepannya hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung juga turut diperhatikan, karena Lampung menjadi juara nasional hutan kemasyarakatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho menerangkan bahwa saat ini Provinsi Lampung sedang sibuk dengan pembangunan Nasional yang ada di Provinsi Lampung. Dan tadi setibanya bapak Presiden di Lampung, beliau langsung meninjau keberhasilan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang ada di Lampung.

“Untuk itu kami harapkan Bapak Presiden terus memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan nasional yang ada di Provinsi Lampung,” ujar Gubernur Ridho. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Fantastis, Bupati Lampura Berencana Pinjam Uang Rp. 325 Milyar

Redaksi LT

Published

on

Lmapung Utara : Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara berencana akan mengajukan pinjaman kembali kepada Bank BJB atau yang dahulu dikenal Bank Jabar Banten sebesar Rp 325 Miliar.

Rencananya, pinjaman dana yang sangat fantastis ini, diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur (Dinas PUPR), Kesehatan, dan Perdagangan.

Diketahui, Lampung Utara pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB tahun lalu sekitar 220 miliar namun yang terealisasi 110 miliar dan telah dilunasi di tahun 2019 ini.

Lalu, apakah pinjaman dana yang kedua kalinya ini bakal berjalan mulus? Pasalnya, ‎pinjaman itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif.

DPRD Lampung Utara pun menggelar pertemuan dengan ‘para pembantu’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman 325 M, di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019) kemarin.

Dari pantauan, pertemuan cukup berlangsung alot dengan berbagai argumentasi. Diperkirakan, pertemuan berlangsung sejak pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.30 Wib. Hingga 3,5 jam lamanya, tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif perihal pinjaman ke Bank BJB.

Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Desyadi, dan jajaran Pemerintahan lainnya. Lalu, dari kalangan Legislatif yang hadir di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Herwan Mega, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, Wansori, Romli, Emil Kartika Chandra, dan Madri Daud.

Kalangan Legislatif di Lampung Utara pun nampaknya tidak mau gegabah dalam perihal pinjaman untuk kali yang kedua ini. Karena, mereka melihat pengalaman pinjaman tahun lalu, dimana ajuan mencapai 200 an miliar tapi yang terealisasi hanya 110 miliar. Bahkan, ada yang tidak tahu soal pinjaman waktu itu.

” Kita tidak mau gegabah (pinjaman ke BJB). Belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, pinjaman 200 an miliar tapi cuma 110 miliar, mohon maaf (kami) anggota pun tidak tahu,” ungkap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega, yang didapuk menjadi pimpinan pertemuan saat itu.

Lalu, terkait hasil pertemuan perdana Eksekutif dan Legislatif soal pinjaman kedua di Bank BJB? Ia menjelaskan, bahwasannya ada tiga agenda Pemerintahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang diploting menggunakan dana pinjaman 325 Miliar. Yakni, pembangunan Fly Over (Dinas PUPR), perluasan RSUD Ryacudu (Kesehatan) dan merombak Pasar Central (Perdagangan).

” Ini (tiga agenda pinjaman) akan dilaporkan ke Ketua DPRD dan pimpinan yang lain. Setelah itu, apa yang akan diambil (diputuskan),” kata Herwan Mega yang kembali lolos menjadi anggota legislatif 2019-2024 dengan Partai pemenang pemilu 2019 di Lampung Utara (Partai Demokrat).

” Saya hanya mengingatkan, pinjaman ini (325 miliar) wajib mendapat persetujuan DPRD, sesuai PP 56 tahun 2018. Jadi jangan sampai masuk ke lobang yang sama seperti di tahun yang lalu, makanya soal pinjaman ini kita bahas bersama,” imbuhnya.

Secara garis besar, menurut Herwan, melihat kronologis tahun 2018, tentu menjadi perhatian khusus dari kalangan anggota dewan. ” Kawan-kawan menyarankan agar persoalan di 2018 diselesaikan dahulu (baru membahas soal pinjaman). Bahkan, dari PKB langsung menolak soal pinjaman itu,” ujarnya.

Sementara, Pj. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana pinjaman dana ke Bank BJB, iberikut tujuan dan kegunaannya. Jika disetujui dan terealisasi nantinya, ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

” Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” katanya.

Diterangkan Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang pemerintah lakukan ini, tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

” Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan ke DPRD, dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” tukasnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Resmi Jadi Wagub Chusnunia Serahkan Petikan SK ke Ketua DPRD Lampung Timur

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pasca pelantikannya menjadi Wakil Gubernur Lampung, periode 2019 – 2024 dan berakhirnya Jabatan sebagai Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim menyerahkan salinan Petikan Keputusan Presiden No 49/P Tahun 2019, kepada Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan dan unsur pimpinan DPRD lainnya, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Jumat (14/6/19).

Keppres tersebut tentang Pengesahan dan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024.

Untuk selanjutnya, proses kepemimpinan di Lampung Timur akan melalui mekanisme dan berbagai tahapan di DPRD Lampung Timur, sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim bersama pasangannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung.

Pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 itu memenangkan Paslon Arinal-Chusnunia dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya.

Kemudian pasangan tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang diselenggarakan di Istana Negara pada Hari Rabu (12/06/19) lalu.

Setelah pelantikan, pasangan Arinal-Nunik pun disambut dengan suka cita oleh ribuan masyarakat Lampung dan seluruh unsur Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung di Mahan Agung. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Lamsel Akan Gelar Deklarasi Damai

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang III tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar Deklarasi Damai, pada Rabu 19 Juni 2019 di Lapangan Korpri Lampung Selatan.

Hal itu terungkap dalam rapat persiapan Deklarasi Damai Pilkades serentak gelombang III tahun 2019, yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lampung Selatan, Jumat (14/6/2019).

Hadir dalam rapat persiapan tersebut, unsur dari Polres Lampung Selatan, Kodim 0421 Lampung Selatan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, Sat Pol PP, Pendidikan, PMD, Kominfo, Bagian Hukum, dan Bagian Otda Lampung Selatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung Selatan, Supriyanto yang memimpin rapat tersebut mengatakan, dilaksanakannya deklarasi damai tersebut bertujuan, agar Pilkades serentak di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

“Deklarasi ini kita laksanakan agar proses pemilihan Kepala Desa serentak nanti dapat berjalan dengan baik, demokratis, sesuai dengan keinginan masyarakat dan aturan yang ada,” ujar Supriyanto dalam arahannya.

Selain itu kata Supriyanto, deklarasi damai itu juga bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak terkait, terutama kepada calon Kepala Desa agar dapat menjadi kontestan yang baik dan mentaati aturan dalam setiap proses tahapan Pilkades mendatang.

“Deklarsai ini juga untuk mengingatkan Panitia Pilkades serentak untuk menjadi penyelenggara yang baik dan tetap netral. Disamping itu juga, agar seluruh Unsur Pimpinan Kecamatan dan Penjabat Kepala Desa dapat memahami tugasnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Supriyanto juga mengimbau kepada para calon Kepala Desa dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di wilayahnya.

“Kami berpesan kepada seluruh calon Kepala Desa, agar dapat menjadi kontestan yang baik. Ikutilah proses tahapan Pilkades dengan baik, berusaha dengan cara yang baik dan benar. Dan apapun hasilnya nanti harus dapat menerima dengan lapang dada,” imbuh Suprinyanto.

Sementara, pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2019 secara serentak di 131 desa, dan diikuti sebanyak 435 calon Kepala Desa dari 17 kecamatan se-Lampung Selatan. (kmf/eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: