Apa Kabar Lampung

Inspektorat Lampung Temukan Pelanggaran Lelang di Dinas PUPR

Lampung Utara : Inspektorat Lampung Utara menemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi lelang dalam pekerjaan tahun 2018 di Dinas PUPR setempat.

Temuan ini sendiri, terungkap dalam hasil audit yang diminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Syahbudin,ST.MT kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Diketahui, permintaan audit ini, menyebabkan uang muka pekerjaan tahun 2018 di Dinas PUPR tak bisa disalurkan.

” Hasil audit itu ( yang diminta Kepala Dinas PUPR) , ditemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi lelang yang diajukan yang bertentangan dengan perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa. Hasilnya telah kita serahkan ke Bupati (Agung Ilmu Mangkunegara) baru-baru ini,” kata Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) III, Jauhari, diruangannya, Kamis (6/12/2018).

Dijelaskan Jauhari, dalam proses audit tersebut, Inspektorat telah memintai keterangan dari pihak terkait di Dinas PUPR dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Utara.

” Sudah kita mintai keterangan dari pihak Dinas PUPR dan BPKAD. Dan hasilnya ditemukan ada pelanggaran administrasi, dan sudah kita serahkan ke Bupati,” ungkapnya.

” Sekarang ini, kita menunggu rekomendasi hasil audit itu dari Bupati, apakah akan dilanjutkan ke penegak hukum? ya kita tunggu saja rekomendasinya,” imbuhnya.

Terungkap, polemik uang muka pekerjaan tahun 2018 di Dinas PUPR Lampung Utara bermula dari kengototan Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbudin, yang keukeuh tidak mau menandatangani pencairan uang muka tersebut.

Bahkan, Syahbudin meminta kepada Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengaudit pekerjaan tahun 2018 di Dinas PUPR. Gayungpun bersambut, Bupati Agung lantas memerintahkan Inspektorat untuk mengauditnya.

” Kalau saya tandatangan (pencairan uang muka 2018), saya masuk penjara gimana, siapa yang menjamin itu, karena rangkaian (rolling) itu bermasalah. Maka, saya meminta audit ke Bupati atas persoalan itu, dan kini sedang diaudit oleh Inspektorat,” terangnya.

” Saya sudah dipanggil berulang-ulang oleh Inspektorat Lampung Utara (terkait audit). Data-data realitas yang ada sudah diberikan. Termasuk, dipanggil Dewan (DPRD Lampung Utara), dan Kemendagri,” imbuhnya.

Syahbudin menilai, alasan tidak dibayarkannya uang muka bukanlah akal-akalan atau mengada-ngada. Ia menyilahkan rekanan untuk menguji kronologis ini ke lembaga hukum. ” Karena pejabatnya nggak sah mengadakan lelang. Saya ya sudah pernah dipanggil jaksa, kalau saya tanda tangan bisa jadi tersangka,” kelitnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Facebook Comments

Categories
Apa Kabar LampungLampung Utara

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: