Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Ridho Minta ASN di Lingkungan Pemprov Profesional

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menjadi ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hal itu ditegaskan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis saat menjadi inspektur upacara mingguan di Lingkungan Pemprov Lampung, di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (7/1/2019).

“ASN yang profesional diyakini dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hamartoni.

ASN tidak hanya sebagai pelayanan publik, tetapi juga pelaksana kebijakan publik dan perekat persatuan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hamartoni melanjutkan terdapat beberapa prinsip ASN sebagai sebuah profesi, antara Iain memiliki kompetensi baik teknis, menejerial, dan sosial kultural, memiliki nilai dasar dan memiliki kode etik.

“Sejalan dengan kompetensi dimaksud, maka UU Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan tambahan kompetensi yang wajib dimiliki ASN, yaitu kompetensi pemerintahan. Ke empat kompetensi inilah, yang akan dijadikan sebagai dasar pengangkatan ASN dalam jabatan, baik jabatan fungsional, jabatan administrasi dan jabatan pimpinan,” katanya.

Ia kembali menegaskan agar ASN profesional dan memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diamanahkan, maka setiap ASN memiliki hak untuk mengembangkan kompetensinya minimal 20 jam pelajaran setiap tahunnya.

Apalagi saat ini, jumlah PNS di jajaran Pemprov Lampung Iebih dari 16.000 sehingga diperlukan 320.000 jam pelajaran sebagai bentuk pemenuhan hak ASN.
“Sesuai ketentuan pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014, maka pemenuhan hak ASN merupakan tanggungjawab kepala OPD sesuai dengan struktur anggaran dan tentu diselaraskan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Sejauh ini, ada beberapa arahan Gubernur Lampung dalam upaya melakukan pembinaan sumber daya aparatur di Provinsi Lampung. Arahan tersebut yakni aparatur harus mampu mempertahankan asas profesionalitas dan netralitas, sehingga betul-betul memenuhi kebutuhan pemerintah masa mendatang dan mampu mengembangkan persaingan dengan sumber daya manusia, baik swasta, nasional maupun global.

Selain itu, aparatur juga harus mampu membangun sinergitas antar pelaku pembangunan untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan publik yang ada melalui peningkatan kompetensi ASN.

“Setiap OPD wajib memenuhi hak ASN untuk mengembangkan kompetensinya yang pelaksanaannya dikoordinasikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung terkait kebutuhan Diklat berbasis kompetensi, sasaran kompetensi pembelajaran, dan evaluasi penyelenggaraannya,” ujarnya.

Hamartoni juga menyampaikan Pemprov Lampung melalui BPSDMD, berkewajiban untuk mengkoordinasikan perumusan kebutuhan diklatnya melalui analisis kebutuhan diklat (AKD) berbasis kompetensi melalui pengujian kompetensi, menetapkan kebijakan pelaksanaan pelatihan, workshop, pembelajaran jarak jauh dan e-learning.

“Saya berharap, BPSDMD Provinsi Lampung segera menggagas penyelenggaraan pengembangan kompetensi PNS melalui e learning di Provinsi Lampung. Dalam upaya meningkatkan kompetensi PNS, dan bagian penting program Lampung Kompeten guna mendukung terwujudnya Provinsi Lampung yang maju, unggul, sejahtera dan berdaya saing,” katanya.(Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

DPRD Tuba Dukung Penuh E- Planing E Budgeting

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang : Mulai diterapkannya sistim keuangan dan akutansi menggunakan sistim E-Planing dan E-Budgeting oleh Pemkab Tulangbawang disambut baik oleh anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang.

Para wakil rakyat ini menilai dengan di berlakukannya sistim tersebut, otomatis sistim keuangan dan akuntansi yang ada di Pemkab Tulangbawang dapat tertata dengan baik. Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, dengan di terapkannya sistim E-Planing dan E-Budgeting sistim keuangan dan pencairan dana seluruh SKPD termasuk Sekertariat DPRD dapat terjadwal dengan baik dan yang pasti transparan.

Reporter : Fitriyanto
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DPRD Minta Pemkab Tuba Kembangkan Sektor Wisata

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang : Belum seriusnya Pemkab Tulangbawang mengembangkan sektor wisata membuat anggota DPRD Tulangbawang Novi Marzani angkat bicara.

Ditemui di ruang kerjanya politisi partai Gerindra mengatakan, sejak Kabupaten Tulangbawang terbentuk, pemkab setempat terkesan kurang memperhatikan sektor wisata.

Sebab ia menilai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara memiliki kekayaan alam berupa rawa dan sungai yang bias di jadikan objek wisata.

Dengan objek wisata diharapkan kedepan pendapatan Kabupaten Tulangbawang dari sektor wisata akan meningkat. Selain itu dengan di kembangkannya wisata otomatis akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar.

Untuk itu ia meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulangbawang dapat mengembangkan pariwisata yang saat ini belum tergali secara maksimal.

Reporter : Fitriyanto
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Rumuskan Kebijakan, TP.PKK Pesibar Gelar Rapat Kerja Daerah

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Kabupaten Pesisir Barat HJ. Septi Istiqlal menggelar rapat kerja daerah (RAKERDA) di gedung sekretariat TP. PKK pekon kampung jawa kecamatan pesisir tengah, pada (Senin 25/03/19)

Dalam laporannya ketua panitia penyelenggara penti lolita menyampaikan acara ini bermaksud untuk merumuskan kebijakan dan program kerja gerakan pkk dalam mendukung “kabinet kerja” untuk mencapai keluarga sejahtera dan bertujuan untuk terwujudnya gerakan pkk yang berkualitas dan profesional.

Selanjutnya dalam sambutan Ketua TP. PKK Kabupaten Pesisir Barat Hj. Septi istiqlal menyampaikan pada bulan Februari yang lalu saya mengikuti rakor tingkat nasional di jakarta yang di ikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-indonesia. dalam rakornas tersebut program nasional menitik beratkan pada pencegahan stunting dan pengolahan sampah, oleh karnanya kita yang di daerah pun harus mengikuti program tersebut. Ujar ketua TP.PKK

Pada acara tersebut jg turut hadir langsung seluruh pengurus TP. PKK kabupaten dan kecamatan Se Pesisir Barat.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: