Connect with us

Apa Kabar Lampung

DKPP Putuskan Lima Komisioner Bawaslu RI dan Komisioner Bawaslu Lampung Bersalah

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) telah memutuskan bahwa 5 komisioner Bawaslu RI dan 3 Komisioner Bawaslu Lampung terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik, dengan demikian 8 komisioner tersebut diberikan sanksi peringatan.

Perkara nomor 226 ini sendiri bermula dari tidak lulusnya peserta seleksi berkas pendaftaran bawaslu kabupaten lampung timur yaitu Purnama Hidayah, Arip Setiawan dan Ari Vanzona.

Para pengadu melaporkan 5 komisioner Bawaslu RI karena telah mengeluarkan pedoman terkait seleksi berkas pendaftaran yang bertentangan dengan perbawaslu, serta melaporkan 3 komisioner Bawalsu Lampung karena abai atau melakukan terhadap keberatan/somasi para pengadu.

Tanggal 2 januari 2018 kemarin DKPP menggelar agenda sidang putusan dari berbagai pengaduan se-Indonesia. Beberapa diantaranya Putusan atas pengaduan dari masyarakat di Provinsi Lampung.

“Yang saya cermati ada 4 register pengaduan dari Lampung, tiga pengaduan terkait seleksi Bawaslu dan satu pengaduan terkait Pilgub kemarin,” ujar Heri Hidayat, SH selaku kuasa hukum tiga orang peserta seleksi Bawaslu Kabupaten Kota di Lampung.

Lanjutnya, Dari 4 pengaduan tersebut, putusannya bermacam-macam, namun untuk perkara kami dengan nomor register perkara 226 dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

Ada hal yang menarik perhatian kami sebagai pengadu, mengingat salahsatu komisioner (Ketua) Bawaslu Lampung yang hanya diberikan sanksi peringatan.

“Menarik karena kita mengetahui bahwa yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah dijatuhkan sanksi peringatan keras dalam perkara identitas kependudukan ganda yang pernah dilaporkan oleh Rahmat Husein melalui KRLUPB, namun setelah diberingatan peringatan keras dalam perkara tersebut komisioner tersebut justru hanya diberikan sanksi peringatan “biasa”. Menarik dan aneh,”ujarnya.

Di dalam peraturan DKPP disebutkan bahwa tingkatan sanksi yang dapat dikenakan kepada para terlapor pelanggaran kode etik adalah sanksi peringatan, peringatan keras, dan pemberhentian.

“Jadi pertanyaan bagi kami kenapa jenjang sanksi tersebut tidak diterapkan kepada salahsatu komisioner (ketua) Bawaslu Lampung,”katanya lagi.

Meskipun demikian, secara umum kami tetap bersyukur laporan kami diterima dan dikabulkan oleh DKPP dan seluruh terlapor diberikan sanksi peringatan.

Dalam putusan tersebut DKPP tidak memutuskan untuk melakukan seleksi ulang Bawaslu Kabupaten Kota di Lampung, karena itupula kami sedang mempertimbangkan melakukan upaya hukum lanjutan entah itu gugatan PTUN atau gugatan Perdata.

“Kami sedang pertimbangangkan potensi-potensi kekuatan dan dampaknya,”tandasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Merasa Dirugikan Oleh Putusan Bawaslu, Agus Siap Laporkan Bawaslu ke DKPP

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Berkaitan dengan hasil sidang pemberkasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur yang di putuskan belum lama ini, salah satu Anggota DPRD setempat siap menggugat Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP).

Demikian ditegaskan Agus, Selasa siang (25/06/19), salah satu pihak terkait yang menjadi obyek putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir calon legislatif dari Partai Gerindra atas nama Agus Daerah Pemilihan 4 nomor urut 4.

Menurutnya, hingga putusan sidang pada Bawaslu, dirinya sebagai pihak terkait belum pernah menerima pemberitahuan, baik surat ataupun lisan, Bawaslu bahkan KPU sebagai terlapor tidak juga menyampaikan informasi perihal proses laporan dari pihak Partai Gerindra tersebut.

“Saya sampai hari ini belum menerima surat atau pemberitahuan perihal putusan Bawaslu yang konon katanya menganulir pencalonan saya, dan jika itu benar maka saya akan lapor ke DKPP,”jelasnya.

Di sisi lain, Amir Faisol salah satu pelapor dalam perkara tersebut, mengaku perihal laporan pada Bawaslu adalah dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Lamtim selaku penyelenggara pemilu, dan bukan melaporkan caleg.

“Memang kalau administrasi Agus pada KPU itu bukan saya yang melaporkanya, tetapi persoalanya sama, yaitu proses dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan yang kami laporkan itu penyelenggara pemilu (KPU Red), bukan caleg sebagai peserta pemilu,” ujar Amir Faisol.

Karenanya, tambah Amir, KPU sebagai penyelenggara yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap berkas beberapa Bakal Calon (Balon) yang ditetapkan menjadi Calon legislatif.

“Jadi menurut saya, untuk menghadirkan atau pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait (Caleg Red) itu merupakan kewenangan KPU, bukan Bawaslu, karena kami melaporkan KPU, bukan caleg,”kata Amir

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Bahas Jalur Short Cut Kereta Api Bandar Lampung – Bakauheni

Redaksi LT

Published

on

JAKARTA : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membahas pengembangan moda transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Lampung dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Menurut Gubernur Arinal, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Fahrizal Darminto, untuk transportasi darat, salah satunya dibahas pembangunan jalur shortcut kereta api batu bara jalur Sabah Balau – Pelabuhan Panjang.

Dengan jalur shortcut ini, nantinya kereta api batu bara tidak lagi melewati jalur dalam kota.
“Dengan adanya kereta api shortcut, jadi tidak akan lewati Kota Bandar Lampung lagi,” kata Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan, ke depannya target angkutan batu bara bisa mencapai 30 juta ton/tahun. “Untuk tahap awal, sedang disusun perencanaan untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Fahrizal menyebutkan bahwa Menhub mendorong dibangun trase kereta api sampai ke Pelabuhan Bakauheni
“Nantinya jangka panjangnya jalur ini sampai ke Pelabuhan Bakauheni dan digunakan sebagai kereta umum. Ini akan menjadi jalur kereta api Sumatera nantinya,” katanya

Untuk pengembangan infrastruktur darat lainnya adalah Terminal Rajabasa, yang akan dikembangkan sekelas dengan Bandara.
“Jadi nantinya Terminal Rajabasa itu sekelas terminal di bandara, kira-kira begitu,” kata Fahrizal.

Gubernur Arinal dan Menhub juga membahas pengembangan moda transportasi laut dengan mengembangkan Pelabuhan Panjang.

Pengembangan Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan world class dan sebagai jalur pertumbuhan perekonomian Lampung.
“Sehingga pelabuhan kita lebih banyak berperan untuk ekspor dan impor,” kata Fahrizal

Sedangkan sebagai bentuk keseriusan pengembangan moda transportasi udara Gubernur Arinal membicarakan pengembangan Bandara Radin Inten II yang sebelumnya dikelola oleh Kementrian Perhubungan kini dialihkan kepada Angkasa Pura II.

“Menhub juga mendorong untuk pengembangan Bandara dengan melibatkan Angkasa Pura II untuk mengelola itu,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menuturkan bahwa Gubernur Arinal meyakini konsistensinya memperbaiki infrastuktur transportasi tersebut untuk mewujudkan konektivitas dan mendorong perkembangan perekonomian Lampung yang pesat.(Humas Prov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kepala BPKAD Lampura : Gaji CPNS Segera Cair

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Desyadi, memastikan pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui jalur tes terbuka beberapa waktu lalu.

” Kita siap bayar Gaji bulan April mereka (CPNS). Tentu, mereka harus melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SMPT) sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya, usai pertemuan bersama dengan perwakilan CPNS di kantor BKPSDM Lampung Utara, Selasa (25/6/2019).

Ia menjelaskan, belum dibayarkannya gaji CPNS ini, karena Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS belum diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

” Data SPMT itu yang jadi acuan pembayaran, sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : K 28-30/V 235-6/06 perihal penetapan Surat Keputusan pengangkatan CPNS dari tenaga hononer yang mendahului penetapan NIP CPNS tertanggal 2 Agustus 2010, gaji akan dibayarkan jika CPNS telah melaksanakan tugas sesuai SPMT,” ucap Desyadi.

Namun, terus dia, CPNS juga harus memahami, meski telah mengantongi SPMT, dan dibayarkan di bulan berjalan SPMT itu dibuat pada tangg‎al 1.

” Di luar tanggal itu, gaji mereka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. SPMT yang dibuat di luar tanggal 1 tidak dapat dibayarkan di bulan berjalan, tapi dibayarkan pada bulan berikutnya,” Kata pria berkacamata ini.

‎Desyadi lalu menyarankan kepada para CPNS untuk segera mengumpulkan SPMT. Agar, pihaknya dapat segera memilah mana saja CPNS yang memenuhi persyaratan untuk menerima gaji susulan tersebut.

” Setelah SPMT itu kami terima dan dinyatakan sesuai aturan, kami akan segera salurkan gaji mereka,” tukasnya

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: