Connect with us

Apa Kabar Lampung

Perkuat Eksistensi Kelembagaan Perempuan, Kadis PP dan PA Lampung Siapkan Trobosan Baru

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si., tengah mempersiapkan sejumlah terobosan untuk memperkuat eksistensi Dinas PP & PA Kabupaten/Kota.

Hal itu diungkapkan Bayana dalam rapat bersama Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung di Ruang Rapat Dinas PP & PA Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (14/1/2019).

“Kami akan terus mensupport berbagai upaya peningkatan pelayanan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya juga akan beraudiensi dengan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan dukungan terhadap program kerja dan pelayanan terhadap urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak,” jelas Bayana.

Tokoh perempuan inspiratif tahun 2017 ini juga menjelaskan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting, karena ini urusannya terkait masa depan bangsa.

“Kami akan prioritaskan urusan perempuan dan anak karena ini adalah urusan masa depan bangsa. Untuk itu, kami akan terus mensupport berbagai kegiatan di Kabupaten/kota terkait hal ini,” tuturnya.

Bayana meminta koordinasi dan sinergi PP & PA Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota terus ditingkatkan, serta merangkul berbagai lembaga masyarakat, sehingga keberadaan instansi PP & PA benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Kita harus eksis dan saling support dengan melaksanakan berbagai kegiatan dan forum yang mendukung urusan perempuan dan anak. Sehingga ketika suatu permasalahan muncul, kita sudah mengantisipasi sejak dini terkait masalah yang ada,” ujarnya.

Terkait rencana audiensi dengan Kepala Daerah di Kabupaten/kota, Bayana meminta kesiapan dinas kabupaten/kota.
“Dinas PP & PA Kabupaten/kota harus menyiapkan data terkait apa saja yang perlu diberikan dukungan oleh Kepala Daerah,” ujarnya.

Untuk memperkuat sejumlah program, Bayana juga akan berkomunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat dalam mendukung dan memberikan perhatian terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Saya juga akan lebih intensif bersinergi dengan Pemerintah Pusat terkait hal ini,” jelasnya.

Terobosan yang dilakukan Bayana mendapat sambutan positif para kepala dinas di kabupaten. Kadis PP & PA Lampung Selatan Rini Ariasih mengatakan pihaknya sangat mendukung rencana Kadis PP & PA Provinsi Lampung dalam memprioritaskan urusan perempuan dan anak.

“Alhamdulillah berbagai program kerja urusan perempuan dan anak sejauh ini sudah terlaksana dengan baik. Dan kami juga sangat mendukung rencana Kadis PP & PA Provinsi Lampung, sehingga kedepannya diharapkan program kerja terkait urusan perempuan dan anak dapat semakin baik lagi,” jelasnya.

Rini juga sangat mendukung rencana audiensi dengan Kepala Daerah. “Hal ini dikarenakan Dinas PP dan PA dianggap kurang penting. Tetapi pada kenyataannya justru urusan Perempuan dan Anak memiliki peran yang sangat penting,” jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Lampung timur, Farida Norma. Menurutnya, Dinas PP & PA dianggap kurang penting, sehingga dananya dibatasi. “Secara umum, permasalahan di Dinas PP & PA se-Provinsi Lampung terkait anggaran dan SDM. Dan diharapkan dengan adanya audiensi ini mampu memecahkan permasalahan ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas P3P2KB Way Kanan Yunada Atiek, menjelaskan bahwa pihaknya bangga dan akan mensupport keinganan dan prioritas Kadis PP & PA Provinsi Lampung terhadap urusan Perempuan dan Anak.

“Sejauh ini kami telah melaksanakan program terkait urusan perempuan dan anak, Untuk itu, kami akan terus mensupport terkait urusan perempuan dan anak ini,” ungkapnya. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Fantastis, Bupati Lampura Berencana Pinjam Uang Rp. 325 Milyar

Redaksi LT

Published

on

Lmapung Utara : Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara berencana akan mengajukan pinjaman kembali kepada Bank BJB atau yang dahulu dikenal Bank Jabar Banten sebesar Rp 325 Miliar.

Rencananya, pinjaman dana yang sangat fantastis ini, diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur (Dinas PUPR), Kesehatan, dan Perdagangan.

Diketahui, Lampung Utara pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB tahun lalu sekitar 220 miliar namun yang terealisasi 110 miliar dan telah dilunasi di tahun 2019 ini.

Lalu, apakah pinjaman dana yang kedua kalinya ini bakal berjalan mulus? Pasalnya, ‎pinjaman itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif.

DPRD Lampung Utara pun menggelar pertemuan dengan ‘para pembantu’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman 325 M, di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019) kemarin.

Dari pantauan, pertemuan cukup berlangsung alot dengan berbagai argumentasi. Diperkirakan, pertemuan berlangsung sejak pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.30 Wib. Hingga 3,5 jam lamanya, tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif perihal pinjaman ke Bank BJB.

Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Desyadi, dan jajaran Pemerintahan lainnya. Lalu, dari kalangan Legislatif yang hadir di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Herwan Mega, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, Wansori, Romli, Emil Kartika Chandra, dan Madri Daud.

Kalangan Legislatif di Lampung Utara pun nampaknya tidak mau gegabah dalam perihal pinjaman untuk kali yang kedua ini. Karena, mereka melihat pengalaman pinjaman tahun lalu, dimana ajuan mencapai 200 an miliar tapi yang terealisasi hanya 110 miliar. Bahkan, ada yang tidak tahu soal pinjaman waktu itu.

” Kita tidak mau gegabah (pinjaman ke BJB). Belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, pinjaman 200 an miliar tapi cuma 110 miliar, mohon maaf (kami) anggota pun tidak tahu,” ungkap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega, yang didapuk menjadi pimpinan pertemuan saat itu.

Lalu, terkait hasil pertemuan perdana Eksekutif dan Legislatif soal pinjaman kedua di Bank BJB? Ia menjelaskan, bahwasannya ada tiga agenda Pemerintahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang diploting menggunakan dana pinjaman 325 Miliar. Yakni, pembangunan Fly Over (Dinas PUPR), perluasan RSUD Ryacudu (Kesehatan) dan merombak Pasar Central (Perdagangan).

” Ini (tiga agenda pinjaman) akan dilaporkan ke Ketua DPRD dan pimpinan yang lain. Setelah itu, apa yang akan diambil (diputuskan),” kata Herwan Mega yang kembali lolos menjadi anggota legislatif 2019-2024 dengan Partai pemenang pemilu 2019 di Lampung Utara (Partai Demokrat).

” Saya hanya mengingatkan, pinjaman ini (325 miliar) wajib mendapat persetujuan DPRD, sesuai PP 56 tahun 2018. Jadi jangan sampai masuk ke lobang yang sama seperti di tahun yang lalu, makanya soal pinjaman ini kita bahas bersama,” imbuhnya.

Secara garis besar, menurut Herwan, melihat kronologis tahun 2018, tentu menjadi perhatian khusus dari kalangan anggota dewan. ” Kawan-kawan menyarankan agar persoalan di 2018 diselesaikan dahulu (baru membahas soal pinjaman). Bahkan, dari PKB langsung menolak soal pinjaman itu,” ujarnya.

Sementara, Pj. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana pinjaman dana ke Bank BJB, iberikut tujuan dan kegunaannya. Jika disetujui dan terealisasi nantinya, ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

” Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” katanya.

Diterangkan Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang pemerintah lakukan ini, tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

” Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan ke DPRD, dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” tukasnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Resmi Jadi Wagub Chusnunia Serahkan Petikan SK ke Ketua DPRD Lampung Timur

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pasca pelantikannya menjadi Wakil Gubernur Lampung, periode 2019 – 2024 dan berakhirnya Jabatan sebagai Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim menyerahkan salinan Petikan Keputusan Presiden No 49/P Tahun 2019, kepada Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan dan unsur pimpinan DPRD lainnya, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Jumat (14/6/19).

Keppres tersebut tentang Pengesahan dan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024.

Untuk selanjutnya, proses kepemimpinan di Lampung Timur akan melalui mekanisme dan berbagai tahapan di DPRD Lampung Timur, sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim bersama pasangannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung.

Pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 itu memenangkan Paslon Arinal-Chusnunia dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya.

Kemudian pasangan tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang diselenggarakan di Istana Negara pada Hari Rabu (12/06/19) lalu.

Setelah pelantikan, pasangan Arinal-Nunik pun disambut dengan suka cita oleh ribuan masyarakat Lampung dan seluruh unsur Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung di Mahan Agung. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Lamsel Akan Gelar Deklarasi Damai

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang III tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar Deklarasi Damai, pada Rabu 19 Juni 2019 di Lapangan Korpri Lampung Selatan.

Hal itu terungkap dalam rapat persiapan Deklarasi Damai Pilkades serentak gelombang III tahun 2019, yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lampung Selatan, Jumat (14/6/2019).

Hadir dalam rapat persiapan tersebut, unsur dari Polres Lampung Selatan, Kodim 0421 Lampung Selatan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, Sat Pol PP, Pendidikan, PMD, Kominfo, Bagian Hukum, dan Bagian Otda Lampung Selatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung Selatan, Supriyanto yang memimpin rapat tersebut mengatakan, dilaksanakannya deklarasi damai tersebut bertujuan, agar Pilkades serentak di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

“Deklarasi ini kita laksanakan agar proses pemilihan Kepala Desa serentak nanti dapat berjalan dengan baik, demokratis, sesuai dengan keinginan masyarakat dan aturan yang ada,” ujar Supriyanto dalam arahannya.

Selain itu kata Supriyanto, deklarasi damai itu juga bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak terkait, terutama kepada calon Kepala Desa agar dapat menjadi kontestan yang baik dan mentaati aturan dalam setiap proses tahapan Pilkades mendatang.

“Deklarsai ini juga untuk mengingatkan Panitia Pilkades serentak untuk menjadi penyelenggara yang baik dan tetap netral. Disamping itu juga, agar seluruh Unsur Pimpinan Kecamatan dan Penjabat Kepala Desa dapat memahami tugasnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Supriyanto juga mengimbau kepada para calon Kepala Desa dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di wilayahnya.

“Kami berpesan kepada seluruh calon Kepala Desa, agar dapat menjadi kontestan yang baik. Ikutilah proses tahapan Pilkades dengan baik, berusaha dengan cara yang baik dan benar. Dan apapun hasilnya nanti harus dapat menerima dengan lapang dada,” imbuh Suprinyanto.

Sementara, pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2019 secara serentak di 131 desa, dan diikuti sebanyak 435 calon Kepala Desa dari 17 kecamatan se-Lampung Selatan. (kmf/eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: