Connect with us

Tak Berkategori

Pengamat: Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Diserahkan ke Parpol

Avatar

Published

on

tirto.id – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif di Pemilihan Legislatif 2019 menuai polemik pro dan kontra.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan, sebaiknya larangan tersebut diserahkan kepada partai politik dengan membuat aturan dan syarat yang ketat untuk calon legislatifnya.

“Jalan tengah yang bisa dilakukan adalah larangan `nyaleg` mantan napi korupsi diserahkan saja kepada parpol untuk membuat peraturan dan syarat menjadi caleg,” kata Pangi di Jakarta, Sabtu (2/6/2018), seperti dikutip Antara.

Menurut Pangi, apabila persyaratan larangan mantan napi koruptor berada di parpol maka KPU tidak perlu berhadapan langsung dengan caleg karena “bola panas” ada di tangan parpol.

“Sekarang KPU berhadapan langsung dengan aktor individu dan elit parpol. Namun kalau bicara sense of politics, KPU tidak perlu khawatir karena opini masyarakat mendukung kebijakan tersebut,” ujarnya.

Pangi menegaskan, ada dua sisi yang berbeda dalam menilai polemik aturan mantan napi koruptor mencalonkan diri sebagai caleg. Pertama, adanya perdebatan soal HAM karena hak politik setiap warga negara memilih dan dipilih.

“Namun di sisi lain, biarkan pengadilan yang mencabut hak politik mereka, misalnya dicabut hak politik seumur hidup maka selama itu tidak punya hak memilih dan dipilih,” ujarnya.

Kendati demikian, Pangi mendukung langkah KPU karena berusaha menyaring orang-orang terbaik untuk berlaga di Pileg 2019.

Terkait dengan larangan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memberikan alasan. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menyatakan, larangan itu dibuat untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih.

Wahyu mengatakan, KPU akan tetap mencantumkan larangan itu dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan di Pemilu 2019. Aturan itu saat ini masih berupa draf dan tengah dibawa dalam rapat konsultasi dengan DPR RI.

“Kami akan mendorong penyelenggaraan negara yang bersih. [Rentan digugurkan] tidak apa-apa, kan kami berjuang gitu,” ujar Wahyu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.

Peraturan ihwal pencalonan bakal anggota legislatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 240 beleid itu menyebutkan, bakal caleg harus tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan inkracht dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, kecuali telah terbuka mengaku kepada masyarakat.

UU Pemilu tidak tersurat melarang bekas terpidana kasus korupsi menjadi caleg.

“Kami menyadari dalam UU kan jelas yang kategori kejahatan luar biasa hanya dua: pedofil dan narkoba. Koruptor tidak termasuk, tapi kami buat terobosan bahwa koruptor juga kejahatan luar biasa yang perlu mendapat perlakuan khusus,” ujarnya.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tak Berkategori

Septi Istiqlal Kunjungi Posko Covid-19 Di Perbatasan Provinsi Lampung – Bengkulu

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat, Hj.Septi Istiqlal beserta jajaran PKK membagikan masker dan vitamin kepada para pedagang, pembeli dan masyarakat di pasar Kerbang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Jum’at (17/4/2020).

Septi mengatakan bahwa masyarakat perlu mengetahui tentang bahayanya penyebaran virus corona itu. 
    
Septi juga ,menghimbau bahwa upaya penanganan agar ancaman penyebaran Covid-19 terputus, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak saat berinteraksi. 

” Covid-19 ini belum ada obatnya, maka salah satu upaya kita harus melakukan pencegahan, ” ujarnya.

Septi Istiqlal beserta jajarannya juga menyambangi posko Covid-19 di Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong atau tepatnya antara perbatasan Provinsi Bengkulu. Kunjungan juga dilanjutkan ke  posko Covid-19 di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Tak Berkategori

DPRD Provinsi Lampung Apresiasi Langkah MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung (Journal) : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami menyambut positif keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Ini adalah aspirasi rakyat yang sudah seharusnya diperjuangkan,” ujar Lesty yang duduk di komisi yang membidangi kesehatan kepada wartawan di Bandarlampung, Rabu, 11 Maret 2020.

Politisi muda Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada saat ini dinilai kurang tepat. Terutama karena kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Karena itu, dia menilai Keputusan MA tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan menengah bawah yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Kesehatan itu hak rakyat yang harus terpenuhi. Tentu, juga harus dengan layanan kesehatan yang baik dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Lesty.

Dengan keputusan MA tersebut, berarti hak rakyat memperoleh pelayanan kesehatan telah dikembalikan melalui BPJS Kesehatan.

Bahkan, dia mengingatkan, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, tidak sekadar seperti sebelum ada kenaikan iuran BPJS, tetapi harus ditingkatkan dan lebih baik.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, kenaikan iuran yang berlaku mulai 1 Januari 2020, itu digugat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Mahkamah Agung mengabulkan KPCDI untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Red).

Continue Reading

Tak Berkategori

Wagub Chusninia Hadiri Malam Renungan Suci

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri acara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (RI) ke-74, di Taman Makam Pahlawan, Bandarlampung, Sabtu (17/8/2019) dini hari.

Pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci tersebut, dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 WIB di atas pusara para pahlawan.

Pada upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Wagub Chusnunia menyatakan bahwa acara apel kehormatan dan renungan suci ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang dan gugur dalam mempertahankan kemerdekaan RI. “renungan suci dan ziarah ini juga sebagai refleksi dan evaluasi bagi kita generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan tongkat estafet para pahlawan untuk memberikan yang terbaik bagi Negeri ini. Dan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” jelas Wagub Chusnunia.

Dalam kesempatan itu., Danrem 043/Gatam Kolonel Inf. Taufiq Hanafi selaku inspektur upacara menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa Indonesia.

Upacara apel kehormatan dan renungan suci tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Lampung, pasukan TNI/Polri, KNPI, dan Ormas lainnya. (Humas Pemprov)

Continue Reading

Trending