Connect with us

Tak Berkategori

MoU Kontrak Kerjasama Pemberitaan Diskominfo Tuba Diduga Cacat Hukum

Published

on

TULANG BAWANG (kabar Indonesia) –Diduga kontrak kerja sama pemberitaan yang di buat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) disinyalir sarat Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan Cacat Hukum.

Betapa tidak, hal ini dibuktikan dalam dokumen kabarindonesia.com adanya poin-poin yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 ketentuan Umum no.3. harga satuan adalah nilai yang harus dibayar untuk setiap penerbitan berita / society (jenis Tulisan) pada yang diterbitkan oleh pihak kedua.

Lalu, dalam kontrak yang di adakan oleh Diskominfo Tuba tersebut diduga cacat hukum dan melanggar Undang-undang PPN no 42 tahun 2009 pasal 4A no. (3) jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: huruf (i) yang berbunyi jasa pendirian yang tidak bersifat iklan.

Dalam artinya hanya sifat yang dikenakan pajak berupa iklan layanan seperti adventorial dan parade foto hanya yang bisa di Pertanggung jawabkan dengan SPJ yang wajib di bayar oleh negara, selain dari ketentuan dalam UU No. 42 tahun 2009 tidak bisa di bayar atau di SPJ Kan.

Sementata ketika dikonfirmasi Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Tuba Gunawan menegaskan, bahwa kontrak yang diberika  terkait pemberitaan yang diberika murni kegiatan dari Pemkab dengan Media.

“Ini murni kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka MoU dengan kawan-kawan media, tidak ada niatan lain dan MoUnya ini berkaitan dengan partisipasi media dalam mengangkat berita yang positif,” kata Gunawan kepada media. Senin (4/6/2018).

Selanjutnya kata dia, dalam kerjasama ini pihaknya menegaskan tidak menyalahi aturan dan tidak ada pemotongan.

“Disini kami gak ada yang korupsi dan gak ada pemotongan  kami tolong tolong betul jangan bicara terlalui jauh kami nolong kawan kawan media,” elaknya.

Hal senada dikatakan, Kasi Kemitraan dan Publikasi Dismominfo Tuba Rizalman Pi’in. Dimana pihaknya menegaskan bahwa kerjasama tersebut sesuai pemgajuan dari masing-masing media ke Diskominfo.

“Kembali usulan perusahaan masing masing ada didalam proposal yang diajukan berupa adventorial berita bergambar berita ucapan berbayar nah itu,” kata dengan mata melotot melihat ke arah Biro Kabar Indonesia. (Ade/Aan).

Apa Kabar Lampung

Diduga Ada Korupsi DD Di Desa Beringin, Kejaksaan Lampura ‘Cari’ Tersangka

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara bakal menetapkan tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2018-2019 di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Tak main-main, korps adhyaksa juga telah mengendus adanya praktek tindakan pidana korupsi dalam persoalan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, Aditya Nugroho memastikan secepatnya akan menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi DD tahun 2018-2019 di Desa Beringin.

” Secepatnya lah (penetapan tersangka). Kita semua tentu berharap kasus ini secepatnya selesai, namun semua kan butuh proses,” Katanya, Rabu (4/8/2021).

Aditya mengatakan, pihaknya akan menyimpulkan kasus dugaan korupsi Dana Desa Tahun 2018-2019. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan ke Inspektorat Lampung Utara untuk di evaluasi.

Menurutnya, Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan sejak semester awal 2021 atas dugaan korupsi Dana Desa tahun 2018-2019 di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara.

” Kita fokus di kegiatan fisiknya, dan saat ini kasus itu sudah tahap penyidikan. Kita juga bersama tim ahli telah dua kali melakukan pengecekan langsung ke Desa Beringin, terakhir senin kemarin (2/8/2021),” Tuturnya.

” Dan terindikasi ada PMH (perbuatan melawan hukum/korupsinya) dari kegiatan fisik di Desa Beringin dengan nilai yang cukup besar,” Tambah Aditya.

Diterangkannya, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Kepala Desa Beringin dan sejumlah perangkat desa lainya.

” Bahkan Camat, Dinas PMD (Pemberdeayaan Masyarakat dan Desa) juga kita lakukan pemeriksaan Ada kemungkinan nantinya, kita melakukan pemeriksaan kembali kepada Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Beringin,” tukas Aditya.

Continue Reading

Tak Berkategori

Mukhlis Basri, M.Si menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Tanggamus Memperingati Hari Pancasila Drs.H.Mukhlis Basri, M.Si Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Provinsi Lampung Mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di pekon Gisting atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 04/06/2021.

Bertempat di kantor Sekretariat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda, Drs. H. Mukhlis Basri,M.Si. sekaligus Pembina LKS Alamanda mengatakan “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Pancasila ini lahir sebagai dasar Negara kita yang mempersatukan ribuan suku bangsa kita,

” karena kelebihan dari sila sila nya tidak menyebut suku dan agama sehingga bisa mempersatukan kita semua,

oleh karena nya Pancasila ini terakhir akhir ini pelajaran di sekolah sekolah tidak ada lagi Penataran P4 juga tidak ada lagi, yang kita khawatirkan Pancasila ini hilang hanya tinggal nama nya lagi,

pada kesempatan ini kami mendorong ada nya kegiatan kegiatan seperti ini oleh karena itu kita jangan lupakan Pancasila, karena sila sila yang ada di pancasila ini tertuang dalam kehidupan kita sehari hari.

“Karena sekarang ini kami mengkhawatirkan hilang nya ideologi Pancasila ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengakibatkan bangsa kita terpecah pecah oleh karena itu mari kita bersama sama mengingatkan sila sila yang tertuang dalam Pancasila.”,katadia,(mukhlis Basri,M.Si.)

Di tambahkan nya , ia juga mengapresiasi Kegitan kegiatan yang di laksanakan LKS Alamanda dalam rangka melaksanakan tugas tugas kemanusiaan ,oleh karena nya saya memberikan support Mendorong moral kepada ibu Roswati dan kawan kawan,tetap melaksanakan kegiatan kegiatan ini,yang kita fokuskan adalah ini kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat sekali bagi masyarakat kita dan mudah mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah SWT. “Tutupnya.

Sementara itu Roswati Purwantari,M.Pd. Mengucapkan “Terimakasih kepada Bapak Mukhlis Basri yang telah melaksanakan Kegiatan nya di LKS Alamanda dan Memberikan Pembinaan kepada Binaan LKS Alamanda yang dan mudah mudahan Kedepan Bapak Mukhlis Basri, di berikan kesehatan sehingga Binaan nya Lebih maju lagi ,”Ucapnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kada Se-Provinsi Lampung Sepakat Salat Idul Fitri 1442 Hijriah Dilaksanakan di Rumah

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pelaksanaan Salat Idul Fitri 1442 Hijriah di Provinsi Lampung disepakati bersama untuk tidak dilakukan secara berjamaah di masjid atau tanah lapang melainkan di rumah masing-masing.
Hal tersebut sesuai kesepakatan bersama antara Gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Rektor UIN Lampung dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Lampung.
Berdasarkan surat ‘Kesepakatan Bersama’ tersebut, menyatakan bahwa Gubernur Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, hingga bupati serta wali kota se-Provinsi Lampung, sepakat pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan di rumah.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, dengan memperhatikan kecenderungan peningkatan pandemi Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir, diperlukan upaya tegas dan konsisten dalam pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Termasuk dalam pembatasan kegiatan ibadah berjamaah di rumah ibadah dan di tanah lapang.
“Pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah tidak dilaksanakan secara berjemaah di masjid atau di tanah lapang. Tetapi masyarakat dapat menunaikan salat Idul Fitri di rumah masing-masing,” kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada awak media, Senin (26/4/2021).
Kesepakatan tersebut dibuat mengingat salat Idul Fitri hukumnya sunnah, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan untuk meminimalisir penularan akibat virus COVID-19 yang sangat membahayakan. Disamping itu, dalam Surat Edaran dengan Nomor 045.2/1604/V.02/2021 Gubernur juga meminta Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung untuk melakukan Pengetatan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisonal, Arus Mudik dan Percepatan Vaksinasi Pada Pelayan Publik. (Kmf/Eko)

Continue Reading

Trending