Connect with us

Tak Berkategori

Sidang ke-3 Gugatan PMH, Majelis Hakim Pertanyakan Lamanya Proses Penyiapan Dokumen Keabsahan

Avatar

Published

on

JAKARTA (Newskabarindoensia) – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Abdul Kohar mempertanyakan lamanya proses administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers selaku tergugat dugaan melawan hukum untuk membuktikan legal standingnya sebagai pemberi surat kuasa kepada dua pengacaranya, Frans Lakaseru dan Dyah HP.

Pertanyaan itu dilontarkan setelah waktu yang diberikan kurang lebih dua minggu, kuasa hukum Dewan Pers belum menyerahkan dokumen yang diminta majelis hakim pada sidang sebelmlumnya, sebagai bukti bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk menunjuk keduanya sebagai kuasa hukum.

“Kenapa dokumen keabsahan tergugat begitu lama untuk bisa disiapkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar saat sidang ke-3 berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Frans Lakaseru selaku kuasa hukum Dewan Pers menjelaskan bahwa kliennya selaku principal masih mengumpulkan dokumen untuk memenuhi permintaan hakim.

Sementara itu, Kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas mengaku heran atas lamanya administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers untuk membuktikan bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk bertindak sendiri atas nama Dewan Pers menunjuk kuasa hukum.

“Jika mengacu pada hukum acara, seharusnya dalam tiga kali sidang tergugat tidak hadir atau tidak mampu menunjukan bukti memiliki legal standing dalam menghadapi gugatan ini maka hakim bisa memutuskan Verstek,” ujar Rompas kepada awak media usai sidang.

Kendati demikian, Rompas mengaku pihaknya beritikad baik dan memberi kesempatan kepada kuasa hukum Dewan Pers untuk memenuhi permintaan dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sampai pada sidang pekan depan.

“Saya berharap Dewan Pers bisa ikut sidang agar semua permasalahan bisa terungkap dalam persidangan,” imbuhnya.

Sedangkan, Tondi Situmeang, kuasa hukum penggugat yang juga turut hadir dalam persidangan menambahkan, jika pihak kuasa hukum Dewan Pers tidak bisa membuktikan legal standingnya pada sidang pekan depan maka hakim berhak memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi penggugat.

Menyikapi sidang kali ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menganggap Dewan Pers sebagai lembaga yang tidak kredibel.

“Ha-ha-ha…. Manajemen Dewan Pers abal-abal…,” sebut Wilson.

Menurut Wilson, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Kamis, penasehat hukum Dewan Pers tidak mampu menunjukkan keabsahan kepengurusan yang membuktikan bahwa Yosef sah sebagai ketua Dewan Pers dan diberi kewenangan untuk menunjuk penasehat hukum mewakili Dewan Pers dipengadilan.

“Mereka sudah diberi waktu sepuluh hari sejak persidangan ke-2, Senin 21 Mei lalu, untuk melengkapi dokumen Dewan Pers agar legal standing mereka dapat diterima mewakili dewan pers. Hakim Ketua bahkan bertanya, mengapa lama sekali untuk bisa melengkapi bukti-bukti keabsahan yang diminta pengadilan? PH Dewan Pers meminta penundaan sidang hingga Kamis depan, 7 Juni 2018, untuk melengkapi (bahasa mereka mengumpulkan data-data) dewan pers. Opo tumon rek…?_ Uang negara habis digunakan Dewan Pers untuk membiayai operasional lembaga itu secara serampangan, pola managemen abal-abal,” imbuh pria lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Hal sendana dikatakan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik  Indonesia (SPRI) Hence Mandagi. Dimana dirinya ikut menyorot lamanya proses administrasi pembuktian legal standing penunjukan kuasa hukum Dewan Pers.

“Hari ini Dewan Pers membuktikan sendiri sebagai lembaga yang sangat tidak profesional. Bagaimana bisa dia (Red – Dewan Pers) mau mengurus wartawan, media, dan organisasi pers, sedangkan mengurus administrasi internal saja tidak becus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 07 Juni 2018 mendatang. (Noval/Rls/Aan)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tak Berkategori

Septi Istiqlal Kunjungi Posko Covid-19 Di Perbatasan Provinsi Lampung – Bengkulu

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat, Hj.Septi Istiqlal beserta jajaran PKK membagikan masker dan vitamin kepada para pedagang, pembeli dan masyarakat di pasar Kerbang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Jum’at (17/4/2020).

Septi mengatakan bahwa masyarakat perlu mengetahui tentang bahayanya penyebaran virus corona itu. 
    
Septi juga ,menghimbau bahwa upaya penanganan agar ancaman penyebaran Covid-19 terputus, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak saat berinteraksi. 

” Covid-19 ini belum ada obatnya, maka salah satu upaya kita harus melakukan pencegahan, ” ujarnya.

Septi Istiqlal beserta jajarannya juga menyambangi posko Covid-19 di Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong atau tepatnya antara perbatasan Provinsi Bengkulu. Kunjungan juga dilanjutkan ke  posko Covid-19 di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Tak Berkategori

DPRD Provinsi Lampung Apresiasi Langkah MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung (Journal) : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami menyambut positif keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Ini adalah aspirasi rakyat yang sudah seharusnya diperjuangkan,” ujar Lesty yang duduk di komisi yang membidangi kesehatan kepada wartawan di Bandarlampung, Rabu, 11 Maret 2020.

Politisi muda Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada saat ini dinilai kurang tepat. Terutama karena kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Karena itu, dia menilai Keputusan MA tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan menengah bawah yang menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Kesehatan itu hak rakyat yang harus terpenuhi. Tentu, juga harus dengan layanan kesehatan yang baik dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Lesty.

Dengan keputusan MA tersebut, berarti hak rakyat memperoleh pelayanan kesehatan telah dikembalikan melalui BPJS Kesehatan.

Bahkan, dia mengingatkan, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, tidak sekadar seperti sebelum ada kenaikan iuran BPJS, tetapi harus ditingkatkan dan lebih baik.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, kenaikan iuran yang berlaku mulai 1 Januari 2020, itu digugat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) ke MA. Mahkamah Agung mengabulkan KPCDI untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (Red).

Continue Reading

Tak Berkategori

Wagub Chusninia Hadiri Malam Renungan Suci

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menghadiri acara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (RI) ke-74, di Taman Makam Pahlawan, Bandarlampung, Sabtu (17/8/2019) dini hari.

Pelaksanaan apel kehormatan dan renungan suci tersebut, dilaksanakan tepat pada pukul 00.00 WIB di atas pusara para pahlawan.

Pada upacara yang berlangsung khidmat tersebut, Wagub Chusnunia menyatakan bahwa acara apel kehormatan dan renungan suci ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang dan gugur dalam mempertahankan kemerdekaan RI. “renungan suci dan ziarah ini juga sebagai refleksi dan evaluasi bagi kita generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan tongkat estafet para pahlawan untuk memberikan yang terbaik bagi Negeri ini. Dan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” jelas Wagub Chusnunia.

Dalam kesempatan itu., Danrem 043/Gatam Kolonel Inf. Taufiq Hanafi selaku inspektur upacara menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa Indonesia.

Upacara apel kehormatan dan renungan suci tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Lampung, pasukan TNI/Polri, KNPI, dan Ormas lainnya. (Humas Pemprov)

Continue Reading

Trending