Connect with us

Tak Berkategori

Sidang ke-3 Gugatan PMH, Majelis Hakim Pertanyakan Lamanya Proses Penyiapan Dokumen Keabsahan

Published

on

JAKARTA (Newskabarindoensia) – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Abdul Kohar mempertanyakan lamanya proses administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers selaku tergugat dugaan melawan hukum untuk membuktikan legal standingnya sebagai pemberi surat kuasa kepada dua pengacaranya, Frans Lakaseru dan Dyah HP.

Pertanyaan itu dilontarkan setelah waktu yang diberikan kurang lebih dua minggu, kuasa hukum Dewan Pers belum menyerahkan dokumen yang diminta majelis hakim pada sidang sebelmlumnya, sebagai bukti bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk menunjuk keduanya sebagai kuasa hukum.

“Kenapa dokumen keabsahan tergugat begitu lama untuk bisa disiapkan?,” tanya Ketua Majelis Hakim Abdul Kohar saat sidang ke-3 berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).

Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Frans Lakaseru selaku kuasa hukum Dewan Pers menjelaskan bahwa kliennya selaku principal masih mengumpulkan dokumen untuk memenuhi permintaan hakim.

Sementara itu, Kuasa hukum penggugat Dolfie Rompas mengaku heran atas lamanya administrasi yang dilakukan pihak Dewan Pers untuk membuktikan bahwa Yoseph Adi Prasetyo memiliki legal standing untuk bertindak sendiri atas nama Dewan Pers menunjuk kuasa hukum.

“Jika mengacu pada hukum acara, seharusnya dalam tiga kali sidang tergugat tidak hadir atau tidak mampu menunjukan bukti memiliki legal standing dalam menghadapi gugatan ini maka hakim bisa memutuskan Verstek,” ujar Rompas kepada awak media usai sidang.

Kendati demikian, Rompas mengaku pihaknya beritikad baik dan memberi kesempatan kepada kuasa hukum Dewan Pers untuk memenuhi permintaan dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat sampai pada sidang pekan depan.

“Saya berharap Dewan Pers bisa ikut sidang agar semua permasalahan bisa terungkap dalam persidangan,” imbuhnya.

Sedangkan, Tondi Situmeang, kuasa hukum penggugat yang juga turut hadir dalam persidangan menambahkan, jika pihak kuasa hukum Dewan Pers tidak bisa membuktikan legal standingnya pada sidang pekan depan maka hakim berhak memutuskan untuk melanjutkan sidang dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi penggugat.

Menyikapi sidang kali ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menganggap Dewan Pers sebagai lembaga yang tidak kredibel.

“Ha-ha-ha…. Manajemen Dewan Pers abal-abal…,” sebut Wilson.

Menurut Wilson, dalam persidangan di PN Jakarta Pusat Kamis, penasehat hukum Dewan Pers tidak mampu menunjukkan keabsahan kepengurusan yang membuktikan bahwa Yosef sah sebagai ketua Dewan Pers dan diberi kewenangan untuk menunjuk penasehat hukum mewakili Dewan Pers dipengadilan.

“Mereka sudah diberi waktu sepuluh hari sejak persidangan ke-2, Senin 21 Mei lalu, untuk melengkapi dokumen Dewan Pers agar legal standing mereka dapat diterima mewakili dewan pers. Hakim Ketua bahkan bertanya, mengapa lama sekali untuk bisa melengkapi bukti-bukti keabsahan yang diminta pengadilan? PH Dewan Pers meminta penundaan sidang hingga Kamis depan, 7 Juni 2018, untuk melengkapi (bahasa mereka mengumpulkan data-data) dewan pers. Opo tumon rek…?_ Uang negara habis digunakan Dewan Pers untuk membiayai operasional lembaga itu secara serampangan, pola managemen abal-abal,” imbuh pria lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Hal sendana dikatakan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik  Indonesia (SPRI) Hence Mandagi. Dimana dirinya ikut menyorot lamanya proses administrasi pembuktian legal standing penunjukan kuasa hukum Dewan Pers.

“Hari ini Dewan Pers membuktikan sendiri sebagai lembaga yang sangat tidak profesional. Bagaimana bisa dia (Red – Dewan Pers) mau mengurus wartawan, media, dan organisasi pers, sedangkan mengurus administrasi internal saja tidak becus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 07 Juni 2018 mendatang. (Noval/Rls/Aan)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Tak Berkategori

Bupati Umar Ahmad Hadiri RUPS PT. Bank Lampung

Published

on

Tulangbawang Barat : Bupati Umar Ahmad, S.P. menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham – Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2021 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (16/9).

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Direktur dan segenap jajaran manajemen Bank Lampung serta diikuti oleh seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Pada kesempatan tersebut Bank Lampung menggelar acara pengundian hadiah utama SIMPEDA dan juga launching dua produk terbaru dari Bank Lampung yaitu L-online dan L-save.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki beberapa program unggulan. Diantara nya adalah Kartu Petani Berjaya yang sudah di tunggu dalam rangka ekonomi kerakyatan.

“Tentunya kita masing-masing punya tugas, kebijakan ada di Provinsi, teknisnya ada di dinas-dinas, daya dukung keuangan seperti KUR itu oleh Bank Lampung dan bank lain nya. Dan saya lihat sekarang Bank Lampung sumber daya manusianya punya rasa kekompakan, karena itu salah satu syarat majunya sebuah organisasi.”kata nya

Gubernur berharap mudah-mudahan peran investor yang berkaitan dengan perbankan juga akan banyak yang hadir di Lampung.” sehingga dapat membantu perekonomian daerah”.(Advetorial/jonsi putra)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Diduga Ada Korupsi DD Di Desa Beringin, Kejaksaan Lampura ‘Cari’ Tersangka

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara bakal menetapkan tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) Tahun 2018-2019 di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Tak main-main, korps adhyaksa juga telah mengendus adanya praktek tindakan pidana korupsi dalam persoalan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, Aditya Nugroho memastikan secepatnya akan menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi DD tahun 2018-2019 di Desa Beringin.

” Secepatnya lah (penetapan tersangka). Kita semua tentu berharap kasus ini secepatnya selesai, namun semua kan butuh proses,” Katanya, Rabu (4/8/2021).

Aditya mengatakan, pihaknya akan menyimpulkan kasus dugaan korupsi Dana Desa Tahun 2018-2019. Setelah itu, hasilnya akan diserahkan ke Inspektorat Lampung Utara untuk di evaluasi.

Menurutnya, Kejaksaan mulai melakukan penyelidikan sejak semester awal 2021 atas dugaan korupsi Dana Desa tahun 2018-2019 di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara.

” Kita fokus di kegiatan fisiknya, dan saat ini kasus itu sudah tahap penyidikan. Kita juga bersama tim ahli telah dua kali melakukan pengecekan langsung ke Desa Beringin, terakhir senin kemarin (2/8/2021),” Tuturnya.

” Dan terindikasi ada PMH (perbuatan melawan hukum/korupsinya) dari kegiatan fisik di Desa Beringin dengan nilai yang cukup besar,” Tambah Aditya.

Diterangkannya, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian pemeriksaan kepada Kepala Desa Beringin dan sejumlah perangkat desa lainya.

” Bahkan Camat, Dinas PMD (Pemberdeayaan Masyarakat dan Desa) juga kita lakukan pemeriksaan Ada kemungkinan nantinya, kita melakukan pemeriksaan kembali kepada Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Beringin,” tukas Aditya.

Continue Reading

Tak Berkategori

Mukhlis Basri, M.Si menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

Published

on

Tanggamus Memperingati Hari Pancasila Drs.H.Mukhlis Basri, M.Si Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Provinsi Lampung Mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di pekon Gisting atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. 04/06/2021.

Bertempat di kantor Sekretariat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Alamanda, Drs. H. Mukhlis Basri,M.Si. sekaligus Pembina LKS Alamanda mengatakan “Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Pancasila ini lahir sebagai dasar Negara kita yang mempersatukan ribuan suku bangsa kita,

” karena kelebihan dari sila sila nya tidak menyebut suku dan agama sehingga bisa mempersatukan kita semua,

oleh karena nya Pancasila ini terakhir akhir ini pelajaran di sekolah sekolah tidak ada lagi Penataran P4 juga tidak ada lagi, yang kita khawatirkan Pancasila ini hilang hanya tinggal nama nya lagi,

pada kesempatan ini kami mendorong ada nya kegiatan kegiatan seperti ini oleh karena itu kita jangan lupakan Pancasila, karena sila sila yang ada di pancasila ini tertuang dalam kehidupan kita sehari hari.

“Karena sekarang ini kami mengkhawatirkan hilang nya ideologi Pancasila ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan mengakibatkan bangsa kita terpecah pecah oleh karena itu mari kita bersama sama mengingatkan sila sila yang tertuang dalam Pancasila.”,katadia,(mukhlis Basri,M.Si.)

Di tambahkan nya , ia juga mengapresiasi Kegitan kegiatan yang di laksanakan LKS Alamanda dalam rangka melaksanakan tugas tugas kemanusiaan ,oleh karena nya saya memberikan support Mendorong moral kepada ibu Roswati dan kawan kawan,tetap melaksanakan kegiatan kegiatan ini,yang kita fokuskan adalah ini kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat sekali bagi masyarakat kita dan mudah mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah SWT. “Tutupnya.

Sementara itu Roswati Purwantari,M.Pd. Mengucapkan “Terimakasih kepada Bapak Mukhlis Basri yang telah melaksanakan Kegiatan nya di LKS Alamanda dan Memberikan Pembinaan kepada Binaan LKS Alamanda yang dan mudah mudahan Kedepan Bapak Mukhlis Basri, di berikan kesehatan sehingga Binaan nya Lebih maju lagi ,”Ucapnya.

Continue Reading

Trending