Connect with us

Tak Berkategori

Tiga Tahun Berturut – Turut, Pemkab Lampung Utara Kembali Raih Predikat WTP

Avatar

Published

on

Lampung Utara (Kabar Indonesia) – Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, kurun waktu tiga tahun berturut turut.

Predikat WTP sendiri diterima langsung oleh Sekretaris Kabupaten Lampura Drs.H.Samsir M.M., dan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto S.E. Hal ini menyusul atas predikat WTP untuk laporan keuangan pada tahun 2015 dan 2016.

“Alhamdulillah, untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kabupaten Lampura kembali menerima predikat WTP,” ujar Desyadi Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Lampung Utara, kepada Awak Media.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dilakukan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Lampung, di Bandar lampung, Senin (28/5/2018) lalu.

Dijelaskan Desyadi, dengan diberikannya predikat WTP ini, bahwa Pemkab Lampura Utara telah membuktikan bila penyusunan LKPD Lampura tahun 2017 telah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Predikat WTP ini pula, diberikan karena Pemerintah Lampung Utara dianggap telah patuh terhadap peraturan Perundang-undangan, yan selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan.

“Laporan keuangan Pemkab dianggap oleh BPK telah memenuhi prinsip transparan, akuntabel atau dapat dipertanggung jawabkan. Inilah alasan mengapa Pemkab kembali meraih predikat WTP itu tahun ini,” jelasnya.

Ditambahkannya, diraihnya WTP ini merupakan wujud nyata kinerja, komitmen, semangat kerja sama, dan kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta semua pihak terkait, dengan harapan dapat dipertahankan.

“Semoga dengan kembali diraihnya predikat WTP ini, pengelolaan keuangan Lampura dapat semakin baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,”katanya.

Untuk diketahui, ada beberapa opini WTP yang diberikan BPK, terkait LHP dari LKPD setiap pemda/instansi antaranya, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion). Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai, dengan pengertian bila WTP diberikan bahwa sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. (Adventorial).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tak Berkategori

Pjs. Bupati Pesibar Hadiri Acara Sosialisasi Smart Village

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Pjs. Bupati Pesisir Barat Achmad Chrisna Putra menghadiri acara sosialisasi sinergisitas tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) kabupaten Pesisir Barat dalam mendukung program Smart Village provinsi Lampung.

Acara sosialisasi dilaksanakan di aula Losmen Sunset Beach, Pekon Way Redak, pada Kamis, 19 Nopember 2020.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala OJK Provinsi Lampung, Bambang Hermanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung,
beserta pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Camat se-Kabupaten Pesisir Barat, Pratin se-Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam sambutannya, Pjs. Bupati menyampaikan bahwa  sejalan dengan agenda NawaCita Bapak Presiden RI, bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Selain itu dalam rangka pencapaian visi Gubernur Lampung, bahwa Lampung Berjaya pada tahun 2024, perlu mengembangkan kebijakan program pembangunan yang komprehensif, ujar Pjs. Bupati.

Bukan hanya peran aktif masyarakat dan Pemerintahan desa saja, tetapi juga melibatkan peran aktif semua pihak baik melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Provinsi  maupun pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. 

Tidak hanya itu, peran serta para pihak Stake Holder terkait juga diharapkan, diantaranya Perbankan, OJK,  Perguruan Tinggi, BUMN, BUMD dan Bumdes serta pihak swasta lainnya, jelasnya.

Untuk mendukung pencapaian visi Bapak Gubernur Lampung, maka segala upaya pembangunan dan pemberdayaan desa harus dilakukan, yaitu dengan menjadikan desa-desa di provinsi lampung sebagai desa-desa yang Maju – Mandiri -Sejahtera (Desa Berjaya), ujarnya. 

Hal tersebut tentunya dengan kondisi Tata Pemerintahan, Kelembagaan Sosial Budaya, serta perekonomian yang baik dan saling terhubung kuat satu sama lain, dengan dukungan teknologi yang memadai, atau dalam istilah yang umum disebut “Smart Village”, tambahnya.

Sampai saat ini pemanfaatan APBDes, dan peran serta sinkronisasi program-program kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Provinsi, serta pihak swasta belum optimal dalam menjadikan desa-desa di Provinsi Lampung sebagai Smart Village, tegasnya. 

Dimana kita ketahui bahwa kondisi kawasan perdesaan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung belum tergarap secara optimal, misalnya sektor pertanian di kawasan transmigrasi, sektor pariwisata di kawasan pesisir, sektor jasa dan perdagangan di kawasan industri, sektor perkebunan di kawasan perkebunan, sektor perikanan di kawasan perairan, dan sebagainya, ujarnya.

Program Berjaya ini mengintegrasikan program-program pembangunan dan pemberdayaan desa yang ada di Provinsi Lampung dengan menitik beratkan pada Smart Village melalui sinergisitas pelaksanaan program-program, optimalisasi penggunaan berbagai sumberdaya dan peningkatan kapasitas desa, dengan dukungan teknologi informasi yang memadai, tutupnya. (INdra/Red)

Continue Reading

Tak Berkategori

Gelar Rapat Persiapan Idul Adha 1441 H, Pemkab Lamsel Imbau Warga Tidak Datangi Lokasi Penyembelihan Hewan Qurban

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Supriyanto pimpin rapat pembahasan persiapan pelaksanaan sholat idul adha 1441 H dan penyembelihan hewan qurban di aula rajabasa kantor bupati lampung selatan, Rabu (22/7/2020).
Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Keuangan, Akar Wibowo, Staf Ahli Bidang Ekobang, Burhanudin, para Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan.
Pada rapat tersebut Supriyanto mengatakan agar pelaksanaan sholat idul adha diwajibkan mengikuti Posedur Tetab (Protab) protokol kesehatan mengingat wabah virus corona yang belum berakhir.
“Saya harapkan pada pelaksanaan sholat idul adha dan penyembelihan hewan qurban nanti tata caranya harus disesuaikan dengan protab protokol kesehatan covid-19 seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun (3M),” Ucapnya.
“Kedisplinan masyarakat harus semakin meningkat dengan menerapkan 3M di berbagai aktivitas. Ini adalah komitmen bersama agar jumlah orang yang terkena virus corona bisa terus berkurang dan wabah bisa segera berakhir,” tegasnya.
Supriyanto juga mengingatkan agar Masyarakat yang berkurban tidak datang ke lokasi penyembelihan dan dalam Pendistribusiannya, daging kurban akan langsung diantar ke rumah mustahik.
Ia juga mengimbau agar panitia kurban tidak lagi menggunakan plastik saat pembagian daging. Sebagai gantinya, petugas panitia kurban menyiapkan wadah lainnya yang ramah lingkungan seperti besek dari bambu.
Pada hasil rapat persiapan pelaksanaan sholat idul adha 1441 H dan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan qurban diperoleh hasil rapat sebagai berikut :
  1. Kegiatan takbir tetap diselenggarakan di masid/mushola, tetapi tidak diperkenan dilakukan takbir dengan konvoi kendaraan.
  2. Penyelenggaraan sholat idul adha dapat dilaksanakan di masjid atau lapangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
  3. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan ketentuan, hewan kurban harus memdapatkan surat keterangan sehat dari dinas perternakan dan kesehatan hewan dan memenuhi unsur Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
  4. Pemotongan hewan kurban dihimbau dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) yamg telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Petwrnakan dan Kesehatan Hewan.
  5. Petugas/pantia penyembelihan hewan kurban harus mengikuti rapid test, Selanjutnya daging kurban akan didistribusikan langsung kepada penerima oleh panitia.
  6. Terkait dengan tempat rekreasi, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan izin resmi untuk membuka tempat rekreasi bagi masyarakat yang berniat melakukan liburan hari raya idul adha.
hasil rapat tersebut nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah kabupaten lampung selatan. (eko/kmf)

Continue Reading

Tak Berkategori

Gubernur Arinal Dorong Peningkatan Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi di Daerah

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong optimalisasi tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi di daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat melaksanakan virtual meeeting Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (13/5/2020).

Rakor ini diikuti Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana yang menyebutkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Lampung telah cukup baik.

Dalam rakor ini, Gubernur Arinal mengharapkan agar pengawasan dan pecegahan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2019 yang lalu tidak terjadi lagi penyimpangan.

“Virtual Meeting hari ini diharapkan mampu memberikan peran yang penting bagi seluruh kepala daerah yaitu bupati/walikota untuk memperkuat koordinasi yang ada di Provinsi Lampung, serta KPK dapat memberikan bimbingan, pembinaan dan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020,” jelas Gubernur.

Gubernur Arinal juga berharap, KPK dapat memberikan masukan dan bimbingan serta pembinaan terkait temuan yang telah didapat, agar tidak terulang kembali pada tahun berikutnya, sehingga dapat mewujudkan good dan clean government di Provinsi Lampung.

“Untuk mewujudkan good dan clean government diperlukan peran aktif semua pihak dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi. Berdasarkan data Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP) Provinsi Lampung mencapai 82%. Diharapkan pada tahun 2020 upaya ini dapat dimaksimalkan menuju Lampung Berjaya,” ujar Arinal.

Adapun fokus Koordinasi Pencegahan Tahun 2020 antara lain meliputi Pertama, Perubahan Tata Kelola Pemerintah dalam bentuk Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP).

Fokus Area MCP meliputi Tata Kelola Dana Desa, Manajemen Aset, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen ASN, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

“Pemprov Lampung akan terus mendorong kepatuhan Bupati/walikta untuk melaporkan LHKPN, mendorong implementasi laporan gratifikasi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi,” kata Gubernur Arinal.

Sementara itu, Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana menyebutkan secara umum upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Lampung telah cukup baik mencapai 57 – 90 persen.

“Diharapkan pada tahun 2020 KPK dapat berkoordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah guna menuntaskan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayahnya,” ujar Nana Mulyana.
Nana melanjutkan, hal ini diperlukan mengingat dengan adanya Revisi UU KPK, maka diperlukan mitigasi dan perubahan organisasi, SOP serta pembagian wilayah, termasuk adanya perubahan indikator dan sub indikator korupsi. Selain itu koordinasi mutlak diperlukan di masa pandemi saat ini.

“Tahun 2019 tercatat progres Renaksi di Provinsi Lampung di atas rata-rata capaian Nasional yaitu menduduki peringkat 7 Nasional. Tercatat di peringkat 3 besar yaitu Bandar Lampung (90%), Tulang Bawang (87%) dan Pringsewu (84%). Untuk Bandar Lampung progres maksimal di Perencanaan dan Penganggaran APBD,” tutupnya. (RLS)

Continue Reading

Trending