Connect with us

Tak Berkategori

Pilkada Serentak, Dandim 0412 Lampura Berkomitmen Netral

Avatar

Published

on

Lampung Utara (Kabar Indonesia) – Komandan Kodim 0412 Lampung Utara berkometmen diposisi netral dalam perhelatan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Lampung serta bupati dan wakil bupati Lampung Utara (Lampura).

Pernyataan itu ditegaskan Komandan Kodim 0412 Lampung Utara Letkol Inf R.D Bahtiar Kurniawan, S.IP usai melaksanakan penurunan alat peraga kampanye paslon bersama Polres serta instansi terkait, Minggu (24/6/2018).

Penegasan itu juga sesuai dengan instruksi pimpinan TNI AD sebagaimana disampaikan Kadispenad Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh dalam pernyataan resminya di Mabesad, di Jakarta, Jum’at (22/6/2018) lalu.

Dimana bahwa dalam perhelatan Pilkada Serentak 2108 maupun tahapan Pemilihan Legistlatif dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, TNI AD senantiasa menjaga dan memegang teguh Netralitas TNI.

“Hal ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Letkol Inf R.D Bahtiar Kurniawan.

Seperti disampaikan Kadispenad, kata Dandim, bahwa bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas dan sikap setiap prajurit.

“Tidak hanya terkait dengan pesta Demokrasi, namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik didalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi,” jelas Dandim 0412/LU, menirukan pernyataan Kadispenad Brigen TNI Alfret Denny D. Tuejeh.

Dia menambahkan, menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari pencoblosan (27/6/2018), Kadispenad mengajak agar seluruh komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan baik.

“Menjelang hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” imbuhnya.

Bukan hanya itu, terkait keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada, Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat, melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.

“Tugas TNI hanya mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya. Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri diatas kepentingan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” terang Dandim, menyampaikan sambutan Kadispenad yang diketahui lulusan Akademi Militer angkatan 1988 tersebut.

Selanjutnya, dirinya mengingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat, meski dibeberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan Angkatan Darat lagi.

Selain itu netralitas TNI dengan adanya Perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad, serta penekanan pada setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan safari ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka seharusnya tidak ada lagi yang meragukan Komitmen TNI AD terkait masalah Netralitas.

Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu. TNI AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukan kecintaan terhadap TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia.

Namun pada sisi lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di Indonesia.

“Kemudian, bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan) tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekedar retorika belaka, kita akan lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” paparnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Kadispenad menyatakan dengan tegas, atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap agar seluruh komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.

“Percayalah, sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu. Begitu juga dengan seluruh TNI yang ada di Kodim 0412 Lampunh Utara, karena kami berkometmen menjaga netralitas kami sebagai anggota TNI,” pungkas Dandim.

Tak Berkategori

Gubernur Arinal Dorong Peningkatan Tugas dan Fungsi Inspektorat dalam Pencegahan Korupsi di Daerah

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong optimalisasi tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi di daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Arinal saat melaksanakan virtual meeeting Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (13/5/2020).

Rakor ini diikuti Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana yang menyebutkan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Lampung telah cukup baik.

Dalam rakor ini, Gubernur Arinal mengharapkan agar pengawasan dan pecegahan yang telah dilakukan KPK sepanjang tahun 2019 yang lalu tidak terjadi lagi penyimpangan.

“Virtual Meeting hari ini diharapkan mampu memberikan peran yang penting bagi seluruh kepala daerah yaitu bupati/walikota untuk memperkuat koordinasi yang ada di Provinsi Lampung, serta KPK dapat memberikan bimbingan, pembinaan dan sosialisasi terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2020,” jelas Gubernur.

Gubernur Arinal juga berharap, KPK dapat memberikan masukan dan bimbingan serta pembinaan terkait temuan yang telah didapat, agar tidak terulang kembali pada tahun berikutnya, sehingga dapat mewujudkan good dan clean government di Provinsi Lampung.

“Untuk mewujudkan good dan clean government diperlukan peran aktif semua pihak dalam rangka pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi. Berdasarkan data Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP) Provinsi Lampung mencapai 82%. Diharapkan pada tahun 2020 upaya ini dapat dimaksimalkan menuju Lampung Berjaya,” ujar Arinal.

Adapun fokus Koordinasi Pencegahan Tahun 2020 antara lain meliputi Pertama, Perubahan Tata Kelola Pemerintah dalam bentuk Indeks Monitoring Center of Preventation (MCP).

Fokus Area MCP meliputi Tata Kelola Dana Desa, Manajemen Aset, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen ASN, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

“Pemprov Lampung akan terus mendorong kepatuhan Bupati/walikta untuk melaporkan LHKPN, mendorong implementasi laporan gratifikasi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi,” kata Gubernur Arinal.

Sementara itu, Kepala Divisi Pencegahan dan Penindakan KPK RI Koordinator Wilayah IV Nana Mulyana menyebutkan secara umum upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Lampung telah cukup baik mencapai 57 – 90 persen.

“Diharapkan pada tahun 2020 KPK dapat berkoordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah guna menuntaskan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di wilayahnya,” ujar Nana Mulyana.
Nana melanjutkan, hal ini diperlukan mengingat dengan adanya Revisi UU KPK, maka diperlukan mitigasi dan perubahan organisasi, SOP serta pembagian wilayah, termasuk adanya perubahan indikator dan sub indikator korupsi. Selain itu koordinasi mutlak diperlukan di masa pandemi saat ini.

“Tahun 2019 tercatat progres Renaksi di Provinsi Lampung di atas rata-rata capaian Nasional yaitu menduduki peringkat 7 Nasional. Tercatat di peringkat 3 besar yaitu Bandar Lampung (90%), Tulang Bawang (87%) dan Pringsewu (84%). Untuk Bandar Lampung progres maksimal di Perencanaan dan Penganggaran APBD,” tutupnya. (RLS)

Continue Reading

Tak Berkategori

Septi Istiqlal Kunjungi Posko Covid-19 Di Perbatasan Provinsi Lampung – Bengkulu

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Barat, Hj.Septi Istiqlal beserta jajaran PKK membagikan masker dan vitamin kepada para pedagang, pembeli dan masyarakat di pasar Kerbang Langgar, Kecamatan Pesisir Utara, Jum’at (17/4/2020).

Septi mengatakan bahwa masyarakat perlu mengetahui tentang bahayanya penyebaran virus corona itu. 
    
Septi juga ,menghimbau bahwa upaya penanganan agar ancaman penyebaran Covid-19 terputus, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak saat berinteraksi. 

” Covid-19 ini belum ada obatnya, maka salah satu upaya kita harus melakukan pencegahan, ” ujarnya.

Septi Istiqlal beserta jajarannya juga menyambangi posko Covid-19 di Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong atau tepatnya antara perbatasan Provinsi Bengkulu. Kunjungan juga dilanjutkan ke  posko Covid-19 di Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Tak Berkategori

Sambut Ramadhan dan Idul Fitri, Wagub Chusnunia Sampaikan Informasi Libur Sekolah

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyampaikan informasi terkait libur sekolah awal Puasa Ramadhan dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, di Posko Satgas Terpadu Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (16/4/2020).

Menurut Wagub, Pemprov Lampung melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah menyurati seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, perihal pelaksanaan kegiatan belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung.

Untuk tanggal 23 – 25 April 2020 adalah libur sekolah awal Puasa Ramadhan 1441 Hijriyah. Kemudian pada tanggal 27 April – 19 Mei 2020 kegiatan belajar dan Pesantren Ramadhan dilakukan di rumah secara daring/online.

“Tanggal 20 Mei – 30 Mei 2020 pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Dan untuk ketetapan dimulainya masuk sekolah atau pelaksanaan belajar dengan daring berikutnya akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan seituasi perkembangan Covid-19 di Provinsi Lampung atau mengikuti ketetapan secara nasional dari Pemerintah Pusat,” jelas Wagub Nunik

Selain hari libur sekolah ini, Wagub juga menginformasikan hasil video conference yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kementerian Sosial RI. Hasil video conference itu, Kementerian Sosial RI menyediakan 300.000 orang sebagai penerima manfaat yang terdampak Covid-19.

“Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung terkait hal tersebut,” ujar Wagub.
Pada bagian lain, Wagub Nunik menjelaskan bahwa mulai hari ini (16/4/2020, red) telah dilaksanakan kunjungan lapangan oleh Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 ke Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan kesiapan penanganan dan antisipasi serta memastikan kesiapan anggaran kabupaten/kota untuk menangani Covid-19. “Untuk hari ini telah dilaksanakan kunjungan di Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, dan Pesawaran,” jelasnya.

Selain memberikan bantuan, lanjut Nunik, dalam kunjungan tersebut juga mengintruksikan ulang kepada Bupati/Walikota untuk membentuk Posko Terpadu dalam rangka penanganan Covid-19 sehingga apabila terjadi kasus dapat ditangani secara cepat.

Kemudian membentuk tim pemakaman yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan relawan dengan dibekali APD dan peningkatan kapasistas SDM sesuai dengan prosedur kesehatan.
“Kita juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menolak pemakaman bila ada pasien Covid-19 yang meninggal dunia,” jelas Wagub Nunik.

Sementara itu, berdasarkan data terbaru dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terkait Covid-19, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 2.675 orang (dipantau 767 orang, selesai dipantau 1.907 orang, dan Meninggal 1 orang).

Kemudian, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 51 orang (Rumah sakit/isolasi 17 orang, Sembuh 30 orang, dan Meninggal 4 Orang), dan Konfirmasi Covid-19 sebanyak 26 orang (Rumah Sakit/Isolasi 13 orang, Sembuh 8 orang, dan Meninggal 5 orang. Red

Continue Reading

Trending