Bandar Lampung – Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), secara resmi mengganti namanya menjadi Akuatik Indonesia.

Kabid Organisasi PB Akuatik Indonesia, Ade Syam Tjahjadi mengatakan, perubahan nama ini filosofinya sesuai dengan federasi dunia dari FINA ke World Aquatik.

Perubahan nama tersebut ditindaklanjuti juga pada tingkat Asia. Nantinya, Akuatik ini menaungi lebih dari dua macam olahraga.

“Tidak hanya murni renang saja, tapi ada lompat indah artistik, polo air dan open water swiming serta beberapa olahraga baru yang belum dikembangkan. Tapi secepatnya akan dikembangkan di Indonesia seperti free diving dan renang master,” katanya dalam Musprov ke ll Akuatik Indonesia seperti dilansir rilis.id, Sabtu (16/9/2023).

Atas hal tersebut, maka ditindaklanjuti ke tingkat forum Munassus PB PRSI sekarang dan resmi diketuk jadi akuatik Indonesia.
Ia menyampaikan, Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar, khususnya pada olahraga akuatik.

Menurutnya, perlu ada mapping dimasing-masing daerah guna melihat siapa yang memiliki potensi pengembangan berbagai macam olahraga.

“Ada satu daerah di Lampung banyak dikelilingi laut, nanti bisa dikembangkan olahraga open water swimming. Karena merupakan pencapaian medali dalam even nasional dan internasional,” ujarnya.
Diketahui Pengprov Lampung menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) di Hotel Batika, Bandarlampung, Sabtu (16/09).

Ade Utami Ibnu yang juga Anggota DPRD Lampung ini kembali terpilih untuk periode kedua sebagai Ketua Akuatik Indonesia Pengprov Lampung periode 2023-2027.

Ade mengucapkan terimakasih karena kembali dipercaya sebagai ketua untuk menjalankan roda organisasi renang di Lampung.

“Terimakasih atas kepercayaannya, kita akan mempersiapkan roadmap renang ke depan untuk menatap PON 2024, 2028, dan seterusnya. Kita berharap dunia renang Lampung bisa melangkah lebih jauh dan berkibar,” ujarnya.

DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Lampung beserta segenap Jajaran DPC GRANAT Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung memberikan Apresiasi dan Penghargaan setinggi tingginya Kepada KAPOLDA Lampung dan Direktorat Reserse Narkoba POLDA Lampung beserta Jajaran Bareskrim MABES POLRI, yang telah mengungkap Jaringan Narkoba Internasional dan menyita aset serta barang bukti kejahatan Narkoba dari jaringan pengedar Narkoba transnasional Fredy Pratama sebesar Rp10,5 triliun, dari periode Tahun 2020 sampai 2023, dan menangkap 39 orang tersangka, termasuk dalam daftar tersangka eks Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan (AG).

Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada, dalam konferensi pers pengungkapan jaringan Narkoba transnasional Fredy Pratama di Jakarta, Selasa, 12 September 2023 mengatakan, penyitaan aset ini merupakan komitmen Polri menindak tegas peredaran gelap Narkoba dan memiskinkan para bandar dengan menjerat para pelaku selain pidana Narkoba juga pencucian uang.

“Aset TPPU yang telah disita dan akan dikoordinasikan oleh pemerintah Thailand adalah sebesar 273,43 miliar dan bila dikonversikan barang bukti Narkoba dan aset TPPU nilainya cukup fantastis yaitu sekitar Rp 10,5 triliun,” kata dia.

Ketua DPD GRANAT Provinsi Lampung, H. Tony Eka Candra, didampingi Sekretaris Agus Bhakti Nugroho, SH.,MH, dan jajaran Pengurus lainnya menyampaikan apresiasinya dan penghargaan setinggi tingginya atas kerja keras Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung beserta jajaran Bareskrim Mabes Polri yang telah mengungkap dan menangkap Jaringan Narkoba internasional, dan merupakan sindikat Narkoba terbesar di Indonesia.

Dengan terbongkar dan terungkapnya jaringan gembong Narkoba Fredy Pratama, maka telah terselamatkan jutaan anak bangsa dari kehancuran akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, tutur Tony.

GRANAT meminta agar keberhasilan ini juga diikuti dengan komitmen yang sama dari aparat penegak hukum lainnya, khususnya pihak Kejaksaan dan Pengadilan untuk menuntut dan memberikan vonis seberat beratnya dengan Hukuman Mati kepada sindikat, bandar dan pengedar narkoba, karena mereka adalah musuh bangsa dan musuh umat manusia, yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusian, tegas Tony.

“GRANAT akan mengawal proses persidangan para tersangka sindikat gembong Narkoba jaringan Fredy Pratama ini, karena mereka semua adalah para penghianat bangsa, yang telah merusak masa depan generasi anak bangsa, yang dapat menghancurkan masa depan bangsa Indonesia”, tutup Tony.

Indonesia Police Watch (IPW), memberikan apresiasi terhadap langkah cepat yang diambil oleh Polri dalam hal ini Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto , dengan cepat mengambil langkah-langkah tegas yang langsung mengungkapkan kepada publik atas tewasnya terduga pelaku narkoba DK yang dianiaya anggota Polri. Bahkan, Kapolda Metro Irjen Karyoto langsung memerintahkan jajarannya untuk memproses para pelaku melalui Proses Kode Etik Profesi Polri dan tindak pidananya,

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro pada Jumat malam, 28 Juli 2023, telah langsung mengumumkan tujuh oknum anggotanya (dari sembilan anggota yang terlibat) sebagai tersangka tindak pidana penganiayaan terhadap DK, 38 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus narkoba.

Hal ini, menegaskan bahwa Polri telah menunjukkan respons yang tanggap dan tidak menunggu kasus viral sebelum mulai melakukan penindakan baik secara Kode Etik Profesi Polri dan Tindak Pidananya. Oleh karena itu, IPW mengapresiasi pimpinan Polda Metro Jaya Irjen Karyoto yang tak segan menindak tegas ke sembilan oknum polisi yang menewaskan DK.

Melalui arahan langsung Kapolda, Bidang Propam dan Ditreskrimum bahu membahu melakukan langkah responsif menangkap pelaku anggota Polri. Sementara, penyidik Ditreskrimum dengan sigap membuat laporan polisi model A.

Informasi yang diterima IPW, laporan model A yang dilakukan penyidik berawal dari ditemukannya mayat tanpa identitas di Cimahi oleh Polisi , yang ditelusuri kemudian mengarah kepada anggota Polri di Ditnarkoba Polda Metro. Dengan koordinasi bersama pimpinan Polda Metro yang
konsisten dengan sikapnya profesional dan berkeadilan, maka terungkap kemudian tujuh anggota dijadikan tersangka penganiayaan atas tewasnya DK, pelaku kasus narkoba.

Profesional, karena dengan laporan model A, sejak awal inisiatif pengungkapan kasus adalah dari Polri cq. Polda Metro Jaya dimana tersangka adalah anggotanya, akan tetapi proses tetap dijalankan tanpa melindungi anggota yang bersalah.

Sedang berkeadilan, artinya Polda Metro Jaya berusaha memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban atas meninggalnya DK, walaupun korban DK diduga terkait kasus narkoba. Tetapi, dengan mengedepankan prinsip pre sumption of innocent maka korban harus dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap. Karenanya, perlu diberikan keadilan bagi keluarga dengan memproses tegas pada oknum yang melanggar.

Polri yang profesional dan berkeadilan memang menjadi arah dari Program Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan apa yang terjadi dalam kasus tewasnya pelaku narkoba DK membawa angin segar yang pada perubahan wajah Polri ke depan. Artinya, kesalahan dan penyimpangan anggota Polri tidak bisa ditutup-tutupi dan diproses melalui sidang etik dan pidana bila ada dugaan pidananya.

Oleh sebab itu, transparansi berkeadilan dalam program presisi tidak hanya menjadi slogan kosong, tapi memang betul-betul dilaksanakan. Utamanya, dalam ketegasan menindak anggota Polri yang mengkhianati sumpah jabatannya.

Untuk itu, terhadap anggota Polri yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya DK, IPW mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk menetapkan PTDH dan dijerat dengan pasal hukuman maksimal.(*)