Connect with us

Bandar Lampung

KKN Tematik berbasis P2PMI, BNP2TKI dan Unila Lakukan Pembekalan

Avatar

Published

on

Bandar Lampung : BNP2TKI, Rabu (18/07/2018) – Melalui pola kerjasama dalam kerangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Lampung, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) lakukan pembekalan informasi program Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2PMII) yang dilakukan kepada 115 mahasiswa terpilih pada 18 s/d 19 Juli 2018 di Gedung Rektorat Unila, Bandar Lampung (18/07).

Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono, dalam pembukaan kegiatan menyatakan kerjasama sosialisasi melalui KKN Tematik ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman dengan Kemenristek Dikti dan kerjasama lanjutan menilik keberhasilan program serupa yang digulirkan tahun 2017 lalu dengan Unila dan Perguruan Tinggi lainnya.

“Kenapa kita bekerjasama melalui KKN Tematik, karena kita sadar tidak mempunyai cukup Sumber Daya untuk dapat masuk ke seluruh desa – desa terutama daerah potensial PMI terlebih ke daerah-daerah basis Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) yang sudah dibentuk di Lampung sehingga program yang satu dan lainnya dapat bersinergi. Mahasiswa bisa berinteraksi dengan masyarakat, jika ada masyarakat yang berkeinginan menjadi PMII bisa disampaikan proses dan prosedur bekerja ke Luar Negeri” ujar Deputi Penempatan di ruang rapat Rektorat Unila, Rabu (18/07).

Ia menambahkan kerjasama ini harus dilakukan secara serius mengingat hal ini dapat menjadi bentuk latihan dari mahasiswa untuk masuk ke lingkungan masyarakat dengan potret dan kondisi yang riil.

BNP2TKI berharap mahasiswa mempunya peran yaitu sebagai agen perubahan, sosial kontrol, aset dan teladan dengan berbekal ilmu dan teknologi untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan PMI.

Teguh menjelaskan, BNP2TKI adalah lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Secara sederhana tugas BNP2TKI adalah mengurus PMI mulai dari memberikan informasi kepada calon PMI, memfasilitasi penyiapan dokumen, sampai dengan berangkat ke luar negeri hingga selesai kontrak dan kembali ke Indonesia.

Senada dengan Teguh, Rektor Unila, Hasriadi Mat Akin, mengungkapkan bahwasanya KKN Tematik merupakan bentuk nyata Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. Salah satunya lanjut Hasriadi, Unila berkarya dan berinovasi untuk bangsa, membawa misi untuk berkontribusi ditengah-tengah masyarakat menyampaikan informasi tertentu, dalam kesempatan ini mengenai permasalahan PMI, bekerjasama dengan BNP2TKI.

Pada hari pertama kegiatan pembekalan, Direktur Promosi BNP2TKI, Dwi Anto berkesempatan memberikan pembekalan kepada mahasiwa tentang peluang kerja luar negeri dan peningkatan kualitas calon PMI beserta mekanisme keberangkatan..

Dari sisi perlindungan, Direktur Mediasi & Advokasi BNP2TKI, Wisantoro berbagi pengetahuannya tentang Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) secara utuh, sementara itu Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah BNP2TKI, Hariyadi Agah menginformasikan mekanisme, persyaratan dan biaya yang diperlukan dalam penempatan PMI serta Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Lampung, Ahmad Salabi tentang layanan program P2PMI di BP3TKI Lampung yang meliputi layanan informasi, konsultasi dan pendampingan.

Kegiatan di hari pertama ditutup dengan materi Dinamika kelompok dimana mahasiswa mendiskusikan tentang materi – materi hari ini (18/07) serta melakukan simulasi bagaimana cara menyampaikan program P2PMI kepada masyarakat.

Terjun Kekantong PMI

Setelah dilakukan pembekalan P2PMI, 115 mahasiswa pada saat KKN akan diterjunkan ke ke daerah-daerah basis Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) seperti Kec. Bangun Rejo Lampung Tengah, Kec. Sekampung, Kec. Purbolinggo, Kec. Metro Kibang Kab. Lampung Timur, Kec. Kedondong Kab. Pesawaran serta Kec. Palas Kab. Lampung Selatan selama kurang lebih 40 hari.

Selama melakukan KKN, para mahasiswa akan menyampaikan Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada masyarakat serta memberikan Layanan Informasi dan Konsultasi terkait penempatan tenaga kerja luar negeri. BNP2TKI melalui BP3TKI Lampung akan melakukan monitoring dan pendampingan dibeberapa lokasi pelaksanaan kegiatan.

Sumber : Humas//BP3TKILampung/ASBG
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Kabar Lampung

Buka Musrenbangtan 2021, Gubernur Minta Jajaran Pertanian Optimalkan Keunggulan Kompetitif Pertanian Lampung

Redaksi LT

Published

on

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Sub Sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Novotel, Bandarlampung, Kamis (8/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal minta jajaran pertanian mengoptimalkan keunggulan kompetitif pertanian Lampung untuk kesejahteraan masyarakat.“Provinsi Lampung memiliki begitu banyak keunggulan komparatif (potensi) baik secara geostrategis, demografis, dan kekayaan alam. Segala keunggulan ini harus dapat dimanfaatkan secara baik dan dioptimalkan menjadi keunggulan kompetitif untuk kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur Arinal berharap semua pihak dapat lebih serius mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya, memanfaatkan peluang serta lebih fokus dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang.Gubernur juga menjelaskan bahwa Musrenbangtan yang dilaksanakan ini merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Lampung untuk program kegiatan Tahun 2022.

Oleh karena itu, Gubernur Arinal meminta agar seluruh instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/kota dapat mengikutinya dengan baik sehingga sektor pertanian khususnya sub sektor Sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat bermanfaat lebih baik lagi.

“Tolong kita semua dapat mematuhi dan menguasai agar musyawarah pembangunan di sektor pertanian dapat bermanfaat lebih baik lagi. Saya berharap di sinilah kita bisa menuangkan apa yang menjadi keinginan dalam artian mementingkan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melakukan program yang hanya bersifat rutinitas,” ujar Gubernur Arinal.Gubernur Arinal menjelaskan bahwa Sektor Pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura dimandatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara umum, yaitu pangan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, hal ini telah diamanatkan untuk mewujudkan kemandirian produksi pangan.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Kusnardi menjelaskan bahwa musrenbangtan tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Lampung merupakan rangkaian awal dalam siklus perencanaan penyusunan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022.Adapun kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi, memastikan target sasaran yang telah dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2020-2024 dapat tercapai. Tentunya itu dapat terwujud dengan sinergi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Gubernur Lampung Buka Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung

Redaksi LT

Published

on

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka sekaligus menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian Di Lampung”, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (07/04).

Turut hadir dalam rakor Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur KPK RI Subroto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM, Bupati/Walikota dan Inspektorat se-Provinsi Lampung.

Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan Rakor ini diselenggarakan karena masih banyaknya tantangan pembangunan di daerah. Selama ini berbagai program kegiatan dalam sektor strategis seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya yang diselenggarakan di daerah belum mencapai hasil yang optimal. Keselarasan pembangunan nasional dan daerah juga masih belum berjalan optimal, masih banyak ditemui pembangunan daerah yang belum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agustina, penyebab belum optimalnya pembangunan daerah dikarenakan kualitas perencanaan yang belum optimal. Desain program/kegiatan tidak dirancang dengan baik, sasaran tidak didefinisikan dengan jelas dan indikator kinerja belum dapat diukur secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan pengawasan perlu diperkuat sebagai upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan. Diharapkan nantinya dapat mendorong nilai tambah yang dihasilkan dari pengawasan internal untuk memberikan manfaat pada program pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pembinaan pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Penguatan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan unit pengaduan masyarakat dalam whistle-blowing system dan unit pengendali gratifikasi yang bekerjasama dengan KPK, Pelaksanaan monitoring center for prevention dan aksi pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!), Pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Join Audit bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan penanggulangan Covid-19, serta Peningkatan SDM APIP melalui pelatihan dan diklat bekerjasama dengan BPKP dan Kemendagri.

Dalam upaya komitmen pencegahan korupsi serta program pembinaan dan pengawasan tersebut, Provinsi Lampung telah menyusun berbagai regulasi yang terkait dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan sinergi kegiatan pengawasan antara BPKP, APIP dan Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga kedepan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung dalam paparannya mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid, terutama pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.

Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.

Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.

Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.

“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur KPK.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

WAGUB Lampung Paparkan 5 Arahan Presiden Secara Daring

Redaksi LT

Published

on

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, membuka sekaligus menjadi keynote speaker secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan tema “Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pembangunan Melalui Pengawasan Program Strategis Sektor Pertanian Di Lampung”, bertempat di Gedung Pusiban, Rabu (07/04).

Turut hadir dalam rakor Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur KPK RI Subroto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Sumitro, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Inspektur Provinsi Lampung Fredy SM, Bupati/Walikota dan Inspektorat se-Provinsi Lampung.

Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan Rakor ini diselenggarakan karena masih banyaknya tantangan pembangunan di daerah. Selama ini berbagai program kegiatan dalam sektor strategis seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, perekonomian dan sektor lainnya yang diselenggarakan di daerah belum mencapai hasil yang optimal. Keselarasan pembangunan nasional dan daerah juga masih belum berjalan optimal, masih banyak ditemui pembangunan daerah yang belum diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Menurut Agustina, penyebab belum optimalnya pembangunan daerah dikarenakan kualitas perencanaan yang belum optimal. Desain program/kegiatan tidak dirancang dengan baik, sasaran tidak didefinisikan dengan jelas dan indikator kinerja belum dapat diukur secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Untuk itu dibutuhkan komitmen dan upaya bersama dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan pengawasan perlu diperkuat sebagai upaya harmonisasi dan kolaborasi pengawasan. Diharapkan nantinya dapat mendorong nilai tambah yang dihasilkan dari pengawasan internal untuk memberikan manfaat pada program pemerintah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pembinaan pengawasan di Pemerintah Provinsi Lampung, telah dilaksanakan berbagai aktivitas bekerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Penguatan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan, Pembentukan unit pengaduan masyarakat dalam whistle-blowing system dan unit pengendali gratifikasi yang bekerjasama dengan KPK, Pelaksanaan monitoring center for prevention dan aksi pencegahan korupsi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor!), Pelaporan e-LHKPN bagi wajib lapor ASN di Provinsi Lampung, Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, Join Audit bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan penanggulangan Covid-19, serta Peningkatan SDM APIP melalui pelatihan dan diklat bekerjasama dengan BPKP dan Kemendagri.

Dalam upaya komitmen pencegahan korupsi serta program pembinaan dan pengawasan tersebut, Provinsi Lampung telah menyusun berbagai regulasi yang terkait dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi dan sinergi kegiatan pengawasan antara BPKP, APIP dan Inspektorat perlu ditingkatkan sehingga kedepan pelaksanaannya lebih tepat sasaran.

Wakil Gubernur Lampung dalam paparannya mengatakan, arah kebijakan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 berfokus pada 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam rangka mengurangi dampak bencana pandemi Covid, terutama pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan penanganan di wilayah Provinsi Lampung melalui program pemulihan ekonomi dan akselerasi program vaksinasi.

Pendampingan program vaksinasi yang dilaksanakan juga oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu Lampung Selatan, Metro, Tanggamus, Pesisir Barat, Bandar Lampung.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, beberapa program strategis unggulan yang dilaksanakan Pemprov Lampung telah disinergikan dengan Pemerintah Pusat dalam rangka implementasi agenda kerja utama yang pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak.

Diantaranya, program Kartu Petani Berjaya yang merupakan program prioritas bagi Provinsi Lampung sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani karena 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

“Bapak Gubernur selalu mengingatkan bahwa Provinsi Lampung menyangga kebutuhan pangan DKI dan Sumbagsel. Oleh karenanya program yang berkaitan dengan petani menjadi program andalan utama dalam masa 2019-2024,” ungkap Wagub.

Selanjutnya program Smart Village yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan penyelesaian berbagai persoalan dan pelayanan masyarakat desa secara cerdas. Program ini pada intinya adalah ingin membangun Provinsi Lampung dari pinggiran/Desa.

Kemudian pengembangan destinasi wisata unggulan kawasan wisata terintegrasi di wilayah Bakauheni yang bekerjasama dengan PT ASDP, PT Hutama Karya dan ITDC.

Lalu, program Smart School dan Kartu Pendidik Berjaya sebagai upaya mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan pemberian insentif guru honorer.

Pemerintah Provinsi Lampung telah meminta kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk melakukan pendampingan terhadap program strategis tersebut sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bersinergi dengan Inspektorat Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tercipta keselarasan dan kesimpulan yang efektif serta efisien dalam penentuan kebijakan berikutnya.

“Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kita dapat terus meningkatkan kerjasama dengan BPKP maupun APIP dalam sinergi pengawasan berbagai program strategis di daerah serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi,” kata Wagub.

“Saya yakin dan percaya, program-program unggulan tersebut dapat berjalan dengan baik manakala kita semua bersama-sama bahu membahu mendukung dan melaksanakan program pembangunan sesuai bidang tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” sambung Wagub menutup paparannya.

Rapat koordinasi ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Kepala BPKP kepada Sekda Provinsi Lampung dan Inspektur KPK. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Trending