Connect with us

Lampung Timur

Datangi Kejari Sukadana, LSM GMBI Pertanyajan Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Rajabasa Lama

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Lampung Timur kembali datangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur untuk mempertanyakan kembali laporan terkait dugaan korupsi pembangunan pasar Rakyat Rajabasa Lama. Kedatangan LSM GMBI Lamtim ke Kejari Setempat pada Selasa (24/07/2018).

Namun kedatangan GMBI Lamtim di kantor Kejari Lamtim tidak membuahkan hasil, di karenakan Kepala Kejaksaan Negeri Lamtim beserta sejumlah bawahannya sedang berada di luar daerah Lamtim.

Ketua LSM GMBI distrik Lamtim Burhanudin mengatakan, tujuan dari kedatangan pihaknya ke Kejari untuk menanyakan tidak lanjut dari hasil laporan yang telah di sampaikan oleh pihaknya.

Dikatakannya, berkas laporan adanya indikasi korupsi ini sudah lama mengendap di tangan pihak Kejari Lamtim tanpa ada penanganan yang serius, kendati pihaknya beberapa pekan lalu telah menggelar aksi di depan kantor Kejari Lamtim menuntut jawaban dari kasus tersebut.

Burhan meminta supaya pihak Kejari Lamtim dapat menangani kasus tersebut dengan serius, agar permasalahan ini dapat segera terungkap. Lanjutnya, jika pihak kejari Lamtim tidak serius untuk menangani permasalahan ini, maka pihaknya akan meneruskan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bila pihak kejari Lamtim tidak sanggup atau tidak mampu menangani kasus yang di duga sarat akan tindak pidana korupsi ini maka secepatnya kami akan lanjutkan ke KPK,”tegas Burhan.

Pemberitaan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) Gerakan Masyrakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Lampung Timur bersama masyrakat Lamtim melakukan aksi Demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sukadana Lamtim, Kamis (05/07/2018).

Kedatangan GMBI bersama Masyarakat Lamtim ke Kejari Lamtim ini bertujuan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Adapun tuntutan yang di sampaikan pihak GMBI tersebut perihal peninjauan kembali proyek pembangunan pasar rakyat Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lamtim yang di menangkan oleh PT. Tiga Jaya Kencana, Mengkaji ulang surat jawaban Kejari yang di tunjukan kepada LSM GMBI yang membenarkan dugaan korupsi pembangunan pasar rakyat Rajabasa Lama.

Ketua GMBI Distrik Lamtim Burhanudin mengatakan, Sebelumnya laporan tersebut telah masuk pada tanggal 26 Maret 2018 dengan nomor surat:021/LSM-GMBI/DLT/XIII/2018 perihal pembanguan pasar rakyat Rajabasa Lama yang di menangkan oleh PT. Tiga Jaya Kencana dengan nilai Rp 5.676.003.132,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBN) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 yang di duga syarat dengan korupsi.

“Kami sebelumnya telah menerima surat jawaban dari kejari Sukadana Lamtim dengan nomor surat : B-15/N.8.17/Dek.3/04/2018,”ucapnya.

Adapun pekerjaan yang berkurang yang dilakukan Contract Change Order (CCO) sebagai berikut, tiang pancang dengan nilai Rp 56.010.000,00, Rumah potong hewan senilai Rp 163.113.743,84, armatur (rumah) lampu senilai Rp 36.940.000,00, keramik dinding meja los Rp 8.018.608,00 serta keramik dinding sekat antar los Rp 19.026.657,89, dengan total Rp 283.109.009,73.

“Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 87 ayat 1 perpres 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,”jelasnya.

Ia menegaskan, Apabila kejari Lamtim tidak mampu dan tidak mau untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka pihaknya akan melaporkan permasalahan ini kepada komisi pemberantasan korupsi (kpk).

“Maka dari surat jawaban yang kami terima dari kejari Lamtim di duga kejari Lamtim sudah bekerjasama dengan perusahaan pemenang lelang untuk melakukan tindak pidana korupsi, bila hal ini masih di biarkan dan tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kejari Lamtim, kami akan melanjutkan masalah ini ke KPK,”tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kajari Sukadana Lamtim Sahril Harahab menyambut langsung kedatangan rombongan GMBI Lamtim. Sahril sendiri menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman surat yang di laporkan oleh pihak GMBI.

“Akan kita pelajari terlebih dahulu isi surat dari pihak GMBI,”singkatnya

Reporter : Mandra

Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Astaghfirullah, Humas Lampung Timur Diduga Mark Up Anggaran Pidato Buati dan Wakil Bupati

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Anggaran naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 silam di duga kuat di mark up Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Diketahui dari hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 menyebutkan adanya anggaran pada bagian Humas Sekretariat Daerah Lampung Timur sebesar 315 juta dengan realisasi sebesar 288 juta lebih, yang diperuntukan pada pembuatan naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati.

Saat di konfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kepala Bagian Humas Pemda Lapung Timur Mujianto membenarkan adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sementara, lanjut Mujianto, untuk Tahun Anggaran 2019 ini, anggaran pembuatan naskah pidato sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, anggaran tersebut terealisasi untuk membayar honor pekerja atau operator pembuat naskah pidato sebesar 25 ribu tiap satu naskah.

“Itu ada untuk bayar tenaga pembuat naskah, total sekitar 200 an juta, tidak benar kalau ada yang bilang lebih dari 300 juta,”Jelas Mujianto, Rabu (19/06/2019).

Ditambahkanya, dalam satu tahun anggaran, Humas menerbitkan naskah pidato kisaran 700 hingga 1000 naskah, dengn anggaran berkisar sebesar 200 juta Rupiah.

Redaksi

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Bukti Tambahan, Kejati Lampung dan KPK Sambangi Dishub Lamtim

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas milik mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. Penyidikan tersebut berlangsung di gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur, Selasa (18/06/2019).

Ketua Tim Penyidikan Kejati Lampung Andrie menuturkan, bahwa proses penyidikan terhadap dua jenis Randis milik Mantan Bupati Lamtim dan Wakil Bupati Lamtim dalam proses penambahan alat bukti.

“Kami bersama KPK melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dua kendaraan dinas ini, dan pemeriksaan kali ini untuk penambahan alat bukti,”singkatnya.

Di ketahui, dua kendaraan dinas mewah tersebut menelan anggaran hingga milyaran rupiah, dengan nilai sebesar Rp 2,6 Milyar.

Pemeriksaan dua Randis ini juga pernah di lakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018 (tahun lalu)

Pada saat itu, Koordinator Bidang Pidsus Kejati Lampung Firdaus mengatakan, dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim yang menelan anggaran milyaran rupiah ini dilakukan cek fisik lapangan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

“Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati ini tahun 2016, dengan nilai anggaran Rp 2,6 Milyar, sementara ini kami hanya sebatas uji fisik di lapangan, apa yang sesuai dengan kontrak, spesifikasinya (yang di periksa) seperti model (kendaraan) dan lain-lainnya,”jelas Firdaus.

Bahkan Ia menuturkan, Pihak Kejati sendiri sudah mengantongi nama tersangka di balik pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Namun sayangnya, saat di konfirmasi lebih jauh, pihak Kejati sendiri masih merahasiakan nama tersangkanya.

“Kami hanya melakukan pemeriksaan fisik bersama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI dan tim ahli otomotif. Sedangkan untuk penetapan tersangka, saya tidak bisa menceritakannya karena bukan wewenang saya, tapi yang jelas kalau sudah memasuki masa penyidikan pasti sudah ada tersangkanya,”ucapnya.

Pada waktu bersamaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur Indra Duki mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persoalan pengadaan Randis tersebut, karena dirinya baru menjabat sebagai kepala BPKAD Lamtim.

“Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim ini dilakukan tahun 2016, pada saat itu kepala BPKAD Lamtim adalah pak Mustakim (saat ini kepala BAPENDA Lamtim), jadi saya tidak tahu urusan ini karena saya juga baru menjabat sebagai kepala BPKAD,”tegasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bansos Pemkab Lamtim Untuk PKB di Soal

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur soroti Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada kabupaten setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya merealisasikan anggaran tersebut hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kritikan tersebut disampaikan Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.
Menurutnya, ada indikasi culas dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan Tahun Anggaran 2018 silam, sementara pengajuan dari Fraksi Partai lain hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.

“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasanya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Kepala Daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” Ucap Azzohiry

Dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing Fraksi, namun kenyataanya hingga saat ini tidak ada perkembangan.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah yang hanya mementingkan Fraksi Partai penguasa, dengan mengkesampingkan Fraksi partai lainya.

Diketahui Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 silam menganggarkan Bansos untuk Rumah Ibadah sekitar 10 Milyar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: