Connect with us

Lampung Timur

Kasus Pelecehan Seksual Di Lampunh Timur Masih Tinggi

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kabupaten Lampung Timur masih tinggi.

Pasalnya, hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur masih melakukan penanganan atas pelimpahan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari Polres Lamtim.

Menurut keterangan Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahab, Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terhitung dari bulan Januari hingga Juli 2018 ini terdapat 43 Kasus. Dari jumlah tersebut, lanjut Syahrir, sudah ada sebagian kasus pelecehan yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini yang sudah lanjut ke persidangan.

“Dari data yang telah masuk dari bulan Januari hingga saat ini (Juli) terdapat sebanyak 43 kasus pelecehan anak di bawah umur yang masih dalam proses, dari jumlah itu sudah ada beberapa kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah mengikuti proses persidangan,”jelas Syahrir di ruang kerjanya, Rabu (25/07/2018).

Namun lucunya, Kabupaten Lampung Timur malah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada Bupati Lampung Timur Chusnunia di Dyandra Convention Center Kota Surabaya, Senin 23 Juli 2018 malam, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2018.

Menteri PPPA Yohana Susana Yembise menjelaskan, pada tahun 2018, sebanyak 389 kabupaten kota telah berkomitmen untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Dari jumlah tersebut, 177 kabupatan kota berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori di antaranya adalah Penghargaan Utama Kota Layak Anak (KLA) akan diberikan kepada 2 kota, Penghargaan Nindya diberikan kepada 11 Kabupaten Kota, Penghargaan Madya diberikan kepada 51 kabupaten kota, dan Pengahargaan Pratama diberikan kepada 113 kabupaten kota, dan Kabupaten Lampung Timur sendiri tahun ini meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama.

Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, pemberian penghargaan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat mendorong keluarga, masyarakat, media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak-hak anak.

Yohana Yembise menambahkan selain itu penghargaan ini juga untuk mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin agar hak anak-anak dapat dipehuni.

“Melalui program ini, Kementerian PPPA berupaya mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.

Terlepas dari angka kasus pelecehan anak di bawah umur tersebut, Bupati Lampung Timur Chsununia di duga melakukan eksploitasi anak di bawah umur. Hal ini di lihat dari foto yang di uploadnya pada aplikasi Instagram (IG) atas nama Noenia_ch beberapa waktu lalu, lebih tepatnya pada acara festival Goa pandan yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat belum lama ini.

Tampak dari foto yang di unggahnya terdapat sejumlah anak di bawah umur yang hanya mengenakan pampers dengan badan di beri bedak warna putih, lingkaran mata warna hitam serta di celah pampers (pinggang) terdapat sejumlah uang.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur Farida Norma saat di konfirmasi melalui WhatsApp pribadinya belum dapat memberikan tanggapan terkait hal tersebut di karenakan sedang berada di luar daerah.

“maaf ya ibu sdg d surabaya..,”singkat Farida Norma kepada wartawan media ini.

Reporter : Mandra
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Penggunaan Dana Desa di Desa Negeri Jemanten Tidak Transparan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Desa Negeri Jemanten dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat Desa, hal itu terungkap pada sidang musyawarah ulang pembangunan Desa di aula BPU Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

Kepala Desa Marga Tiga Didik Sumardiyono membenarakan hal tersebut pada Senin (29/07/19) di aula Kecamatan, dimana pada saat itu Didik dengan jelas menyampaikan pengakuanya selama ini dirinya tidak pernah melibatkan Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Hadir dalam musawarah tersebut. kepala Bdan Kebangpol, PMD, perwakilan Kejaksaan Negri Sukadana, Camat setempat, Danramil, Kapolsek beserta para tokoh adat dan BPD Negri Jemanten Marga Tiga Lampung Timur.

Persoalan tersebut bermula dari adanya program pembangunan Kantor Desa yang telah berjalan 40 persen, sayangnya, pemabngunan tersebut dituding tidak pernah bermusawarah dengan masyarakat bahkan BPD.

Dimana, DD tahun 2019 Desa Negri Jemanten membangun Kantor Desa di bagian belakang Desa, atau tepatnya tersembunyi di jalan buntu, padahal sebelumnya masyarakat dan tokoh adat telah menyampaikan keinginan agar pembangunan kantor Desa di tempat strategis.

“Kami sebelumnya sudah pernah meminta agar kantor desa dibangun di jalan depan (poros red) dan kami juga telah siapkan lahanya, bukan seperti sekarang ini. Masak kantor Desa adanya ujung jalan buntu lagi, masak kantir desa nyelip atau nyumput, lalu bagaimana mau maju Desa kalau kantonya saja terbelakang,” kata Ismail salah satu tokoh Adat masyarakat Begri Jemanten, di sela-sela rapat kepada para awak media.

Menurutnya, kesalahan dalam program pembangunan di Desa Negri Jemanten terjadi sejak awal, dimana para tokoh adat dan BPD tidak pernah dilibatkan dalam musawarah pemabangunan Desa, karenanya, masyarakat adat meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas program DD tersebut.

Pada kesempatan yang sama juga salah satu Kepala Dusun 7 Desa Negri Jemanten Alim Bangsawan tegas di hadapan ruang sidang musawarah mengatakan bahwa selama ini Kepala Desa tidak pernah melibatkanya saat musawarah pembangunan Desa,

Senada dengan para tokoh masyarakat lainya, Suyanto Ketua BPD Negri Jemanten. Sesuai Peraturan Daerah, tentang musyawarah pembangunan Desa.

“Kami selaku BPD serba tidak tau, termasuk perihal tanah yang audah dibangun untuk Kantor Desa itu,” tandas Suyanto.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Keruk Uang APBD, Diduga Humas Lampung Timur Manfaatkan Media

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bandel, KPU Lampung Timur Belum Laksanakan Putusan Bawaslu

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Hingga saat ini KPU Lampung Timur belum juga melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari putusan sidang Bawaslu. ironisnya, KPU hanya mengirimkan surat tindak lanjut, dan Bawaslu Lamtim dalam waktu dekat juga akan membalas surat KPU.

Di ketahui, hasil putusan sidang Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu lalu yang merekomendasikan KPU agar menganulir dua orang Calon Legislatif partai Gerindra Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Saat dihubungi sejumlah awak media melalui via telpon seluler, Ketua Bawaslu Lampung Timur uslih mengakui adanya surat dari KPU Kabupaten Lampung Timur perihal tindak lanjut hasil putusan sidang Bawaslu, sayangnya, pihak Bawaslu tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang seperti apa.

“Kita telah menerima surat dari KPU, surat itu perihal tindak lanjut putusan sidang, dan kami juga dari Bawaslu akan membalas surat tersebut,” ujar Uslih.

Pada putusan yang di bacakan Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur yang bertindak selaku Ketua Majelis, jumat (21/06/2019)didampingi 4 anggota majelis, Syahroni, Lailatul khoiriyah, Dedi Maryato, dan Winarto.

Dalam Persidangan Penanganan Pelanggaran dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 09/LP/PP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, yang hanya dihadiri komisioner selaku terlapor.

Bertindak sebagai Ketua Majelis pada sidang tersebut, Bawaslu telah memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilu, atas penetapan dua orang bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dari Dapil 3, Indra Rosita dan Suwarno.

Saat ditanya, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan hasil putusan dan rekomendasi, namun Ketua Bawaslu Lamtim ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending