Connect with us

Lampung Timur

Kasus Pelecehan Seksual Di Lampunh Timur Masih Tinggi

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Angka kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kabupaten Lampung Timur masih tinggi.

Pasalnya, hingga saat ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur masih melakukan penanganan atas pelimpahan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dari Polres Lamtim.

Menurut keterangan Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahab, Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terhitung dari bulan Januari hingga Juli 2018 ini terdapat 43 Kasus. Dari jumlah tersebut, lanjut Syahrir, sudah ada sebagian kasus pelecehan yang melibatkan anak-anak di bawah umur ini yang sudah lanjut ke persidangan.

“Dari data yang telah masuk dari bulan Januari hingga saat ini (Juli) terdapat sebanyak 43 kasus pelecehan anak di bawah umur yang masih dalam proses, dari jumlah itu sudah ada beberapa kasus pelecehan anak di bawah umur yang sudah mengikuti proses persidangan,”jelas Syahrir di ruang kerjanya, Rabu (25/07/2018).

Namun lucunya, Kabupaten Lampung Timur malah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise kepada Bupati Lampung Timur Chusnunia di Dyandra Convention Center Kota Surabaya, Senin 23 Juli 2018 malam, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2018.

Menteri PPPA Yohana Susana Yembise menjelaskan, pada tahun 2018, sebanyak 389 kabupaten kota telah berkomitmen untuk menjadi Kabupaten Layak Anak. Dari jumlah tersebut, 177 kabupatan kota berhasil meraih penghargaan dari berbagai kategori di antaranya adalah Penghargaan Utama Kota Layak Anak (KLA) akan diberikan kepada 2 kota, Penghargaan Nindya diberikan kepada 11 Kabupaten Kota, Penghargaan Madya diberikan kepada 51 kabupaten kota, dan Pengahargaan Pratama diberikan kepada 113 kabupaten kota, dan Kabupaten Lampung Timur sendiri tahun ini meraih Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Pratama.

Menteri PPPA Yohana Yembise mengatakan, pemberian penghargaan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat mendorong keluarga, masyarakat, media di wilayahnya untuk semakin paham pada upaya pemenuhan hak-hak anak.

Yohana Yembise menambahkan selain itu penghargaan ini juga untuk mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin agar hak anak-anak dapat dipehuni.

“Melalui program ini, Kementerian PPPA berupaya mendorong pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.

Terlepas dari angka kasus pelecehan anak di bawah umur tersebut, Bupati Lampung Timur Chsununia di duga melakukan eksploitasi anak di bawah umur. Hal ini di lihat dari foto yang di uploadnya pada aplikasi Instagram (IG) atas nama Noenia_ch beberapa waktu lalu, lebih tepatnya pada acara festival Goa pandan yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat belum lama ini.

Tampak dari foto yang di unggahnya terdapat sejumlah anak di bawah umur yang hanya mengenakan pampers dengan badan di beri bedak warna putih, lingkaran mata warna hitam serta di celah pampers (pinggang) terdapat sejumlah uang.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur Farida Norma saat di konfirmasi melalui WhatsApp pribadinya belum dapat memberikan tanggapan terkait hal tersebut di karenakan sedang berada di luar daerah.

“maaf ya ibu sdg d surabaya..,”singkat Farida Norma kepada wartawan media ini.

Reporter : Mandra
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Astaghfirullah, Humas Lampung Timur Diduga Mark Up Anggaran Pidato Buati dan Wakil Bupati

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Anggaran naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 silam di duga kuat di mark up Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Diketahui dari hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 menyebutkan adanya anggaran pada bagian Humas Sekretariat Daerah Lampung Timur sebesar 315 juta dengan realisasi sebesar 288 juta lebih, yang diperuntukan pada pembuatan naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati.

Saat di konfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kepala Bagian Humas Pemda Lapung Timur Mujianto membenarkan adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sementara, lanjut Mujianto, untuk Tahun Anggaran 2019 ini, anggaran pembuatan naskah pidato sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, anggaran tersebut terealisasi untuk membayar honor pekerja atau operator pembuat naskah pidato sebesar 25 ribu tiap satu naskah.

“Itu ada untuk bayar tenaga pembuat naskah, total sekitar 200 an juta, tidak benar kalau ada yang bilang lebih dari 300 juta,”Jelas Mujianto, Rabu (19/06/2019).

Ditambahkanya, dalam satu tahun anggaran, Humas menerbitkan naskah pidato kisaran 700 hingga 1000 naskah, dengn anggaran berkisar sebesar 200 juta Rupiah.

Redaksi

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Bukti Tambahan, Kejati Lampung dan KPK Sambangi Dishub Lamtim

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas milik mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. Penyidikan tersebut berlangsung di gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur, Selasa (18/06/2019).

Ketua Tim Penyidikan Kejati Lampung Andrie menuturkan, bahwa proses penyidikan terhadap dua jenis Randis milik Mantan Bupati Lamtim dan Wakil Bupati Lamtim dalam proses penambahan alat bukti.

“Kami bersama KPK melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dua kendaraan dinas ini, dan pemeriksaan kali ini untuk penambahan alat bukti,”singkatnya.

Di ketahui, dua kendaraan dinas mewah tersebut menelan anggaran hingga milyaran rupiah, dengan nilai sebesar Rp 2,6 Milyar.

Pemeriksaan dua Randis ini juga pernah di lakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018 (tahun lalu)

Pada saat itu, Koordinator Bidang Pidsus Kejati Lampung Firdaus mengatakan, dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim yang menelan anggaran milyaran rupiah ini dilakukan cek fisik lapangan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

“Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati ini tahun 2016, dengan nilai anggaran Rp 2,6 Milyar, sementara ini kami hanya sebatas uji fisik di lapangan, apa yang sesuai dengan kontrak, spesifikasinya (yang di periksa) seperti model (kendaraan) dan lain-lainnya,”jelas Firdaus.

Bahkan Ia menuturkan, Pihak Kejati sendiri sudah mengantongi nama tersangka di balik pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Namun sayangnya, saat di konfirmasi lebih jauh, pihak Kejati sendiri masih merahasiakan nama tersangkanya.

“Kami hanya melakukan pemeriksaan fisik bersama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI dan tim ahli otomotif. Sedangkan untuk penetapan tersangka, saya tidak bisa menceritakannya karena bukan wewenang saya, tapi yang jelas kalau sudah memasuki masa penyidikan pasti sudah ada tersangkanya,”ucapnya.

Pada waktu bersamaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur Indra Duki mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persoalan pengadaan Randis tersebut, karena dirinya baru menjabat sebagai kepala BPKAD Lamtim.

“Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim ini dilakukan tahun 2016, pada saat itu kepala BPKAD Lamtim adalah pak Mustakim (saat ini kepala BAPENDA Lamtim), jadi saya tidak tahu urusan ini karena saya juga baru menjabat sebagai kepala BPKAD,”tegasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bansos Pemkab Lamtim Untuk PKB di Soal

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur soroti Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada kabupaten setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya merealisasikan anggaran tersebut hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kritikan tersebut disampaikan Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.
Menurutnya, ada indikasi culas dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan Tahun Anggaran 2018 silam, sementara pengajuan dari Fraksi Partai lain hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.

“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasanya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Kepala Daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” Ucap Azzohiry

Dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing Fraksi, namun kenyataanya hingga saat ini tidak ada perkembangan.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah yang hanya mementingkan Fraksi Partai penguasa, dengan mengkesampingkan Fraksi partai lainya.

Diketahui Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 silam menganggarkan Bansos untuk Rumah Ibadah sekitar 10 Milyar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: