Connect with us

Bandar Lampung

Nyantai Bareng Caleg Nasdem, Ketua Nasdem Tuba Optimis Raih Suara Terbanyak

Published

on

Bandar Lampung : Ketua Nasdem Tulangbawang Rio Gunawan, menegaskan hingga saat ini partai Nasdem optomis calon anggota legislatif yang ada saat ini dapat memenuhi target kursi yang ditargetkan.

Hal tersebut diungkapkan Rio pada saat nyantai bareng caleg Nasdem yang di gelar di kediaman Ketua Nasdem usai melakukan tes kesehatan dan kejiwaan yang dikuti bacaleg Nasdem Tulangbawang. Kamis (26/07/2017).

Dalam acara nyantai bareng Caleg Tulangbawang tersebut, Ketua Nasdem Rio mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk terus melakukan sosialisasi baik itu sosialisasi sebagai bacaleg, dan sosialisasi partai.

Tidak hanya itu, Ketua Nasdem Tuba yang biasa di sapa Kak Rio itupun mengatakan tidak ada yang tidak mungkin jika semua dilakukan dengan semangat, niat dan kekompakan.

” Kita harus semangat, kompak dan tetap menjaga mewah partai Nasdem yang mengaburkan berpolitik santun tanpa Mahar.” Tegas Ketua Nasdem Tulangbawang Kamis (26/07/2018).

Semangat yang sama juga disampaikan Bakal Calon Anggota Legislatif Dapil 7 Darsani, pria yang terkenal ramah itupun mengaku siap menjalankan amanat Ketua Nasdem Tulangbawang.

Pria yang terkenal ramah itupun optimis jika partai besutan Surya Paloh itu mampu menjadi pemenang pemilu legislatif.

Terkait pencalonannya sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif Dapil 7, Bang Darsani sapaan akrabnya sehari-hari mengaku siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Dapil 7, dan iya berharap masyarakat mendukung dan memilih dirinya sebagai wakil rakyat yang siap memperjuangkan amanah rakyat Tulangbawang.

“Saya tidak pernah berjanji, insya Allah jika terpilih iya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.”. Tegas Darsani Kamis (26/07/2018).

Sumber : Nasdem Tulangbawang
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Fokwal Sindir Ormas Blow-Up Berita Keterlibatan Nanang Dalam Korupsi PUPR Berita Pesanan

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Ketua Forum Komunikasi Wartawan Lampung Selatan (Fokwal), Newton A sindir oknum dengan embel-embel aktivis berbalut organisasi kemasyarakatan (Ormas), namun berkiprah hanya sebatas ‘pesanan’ pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi.

Mantan aktifis ’98 ini menilai blow-up berita di sejumlah media daring nasional, yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang katanya adalah tokoh pemuda, hanyalah sebuah manuver politik dalam upaya penggiringan opini publik. Manuver tersebut mengambil tema yang berkaitan dengan proses hukum kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 silam.

“Yang menjadi pertanyaan kami adalah, yang dari anak daerah ini, bahwa dari sekian banyak, bahkan ratusan jumlahnya kasus korupsi di Indonesia, mengapa kawan-kawan dari SDR (Study Demokrasi Rakyat, red) sibuk cawe-cawe ke KPK hanya untuk menanggapi perkembangan kasus hukum di Lampung Selatan saja Padahal tak terhitung lagi jumlah penanganannya oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ini kan sudah jelas aroma-aroma tendensinya,” ujar Newton kepada Lampung Raya, Selasa 24 Agustus 2021.

Kendati begitu, mantan reporter TV di Lampung ini mengakui tidak ada yang salah dengan manuver tersebut. Hanya saja menurut dia, idealnya laporan ke KPK tersebut dilakukan dengan cara objektif dan komprehensif.

“Hendaknya masyarakat disajikan informasi yang benar. Jangan belum apa-apa terkesan sudah penggiringan ke salah satu nama. KPK itu bukan lembaga ecek-ecek yang bisa diintervensi, bisa digertak-gertak. Isinya orang-orang pilihan dengan berbagai macam latar belakang. Jangan terkesan ‘Ngajarin Buaya Berenang’ kan jadinya seperti dagelan saja,” tukas Newton.

Menurut Newton, poin utama yang dipermasalahkan oleh SDR adalah terkait aliran dana hasil suap tersebut dari Bupati Lampung Selatan saat itu, Zainuddin Hasan yang diterima oleh wakil bupati saat itu, Nanang Ermanto kurang lebih sebesar Rp 950 juta secara beberapa tahap.

Dikatakan mantan aktifis PRD ini, masalah penerimaan aliran dana itu oleh Nanang Ermanto, sebenarnya bukan barang baru. Namun diungkapkan Newton, bahwa masalah tersebut telah terungkap dan telah menjadi fakta pada  persidangan jilid I tahun 2018 silam yang melibatkan sebagai tersangka utamanya adalah Zainuddin Hasan.

“Fakta persidangan soal aliran dana itu bukan barang baru. Sudah terungkap lama, jauh-jauh hari di dalam fakta persidangan jilid I pada 2018 silam. Artinya, jika masalah penerimaan aliran dana tersebut dinyatakan menjadi delik hukum, maka otomatis harusnya Nanang sudah menjadi tersangka dari sejak awal,” tuturnya.

Disamping itu, mantan jurnalis Jawa Pos grup ini meminta pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan pengembangan kasus tersebut, agar bisa menelaah terlebih dahulu aspek-aspek hukum yang berlaku berkaitan dengan kasus tersebut.

Dimana, kata dia, terkait aliran dana suap proyek infrastruktur itu merupakan presentasi dari pasal 12 B Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang gratifikasi.

“Coba diterjemahkan terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan gratifikasi tersebut. Definisinya seperti apa. Pahami dahulu, baru nanti boleh cuap-cuap, terlebih koar-koar di media,” tukasnya.

“Gratifikasi itu ada 2 jenis. Gratifikasi yang dilarang dan tidak dilarang. Pengertian gratifikasi yang dilarang itu diterima berhubungan dengan jabatan. Kriterianya penerimaan tersebut memang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Kemudian bertentangan dengan kode etik dan juga memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar,” imbuhnya.

Misalnya yang berkaitan dengan jabatan. Newton mengungkapkan, pemberian tersebut kepada oknum yang memiliki jabatan dan kewenangan. Akan menjadi tidak wajar jika ada seorang bawahan memberikan sesuatu kepada atasan. Pasti biasanya ada embel-embelnya.

“Kemudian, contoh misalnya bawahan memberikan sesuatu kepada atasan, maka akan terjadi konflik kepentingan. Karena sudah jelas struktur birokrasi antara atasan-bawahan. Alhasil, pemberian sesuatu dari bawahan kepada atasan menjadi tidak wajar. Harusnya lah, atasan yang memberikan sesuatu kepada bawahan sesuai kepentingan posisi masing-masing. Seperti, atasan puas dengan kinerja bawahan. Kemudian bawahan, akhirnya menjadi lebih terpacu agar dapat ebih giat lagi dalam bekerja, sehingga bawahan tersebut kerap mendapat reward dari atasan,” katanya.

Sejatinya, pelarangan gratifikasi terkait dengan tindakan suap terselubung terhadap pegawai negeri dan penyelenggara negara karena jabatan dan kewenangannya.

Karena dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Selain itu dikhawatirkan pegawai negeri dan penyelenggara negara tersebut, karena rasuah menjadi tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional.

Alhasil, pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Untuk kasus Nanang Ermanto sendiri, dapat dipahami bahwa tidak ada kepentingan seorang Zainuddin Hasan pada saat itu selaku Bupati Lampung Selatan untuk menyuap seorang Nanang Ermanto berkaitannya dengan jabatan dan kewenangannya sebagai wakil bupati,” bebernya.

Terakhir, Newton mengungkapkan rasa keprihatinannya atas situasi di daerah yang menjadi pelik, implikasi dari pihak-pihak yang melancarkan isu-isu basi dan tidak mendidik atas dasar kepentingan pribadi sejumlah pihak.

“Untuk itu, saya berharap para elit-elit dapat berpolitik secara santun, beretika dan dilandaskan pada kepentingan masyarakat banyak. Berilah pemahaman yang mendidik, objektif dan jujur kepada publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, sempat beredar secara luas dan masif di masyarakat Lamsel link berita terbitan Media Nasional, bahwa Direktur Kajian Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Didik Triana Hadi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kelanjutan dari kasus dugaan korupsi di Lampung Selatan, bahkan oleh SDR langsung tembak bahwa kasus tersebut melibatkan Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto.

Dalam artikel tersebut juga, SDR menilai bahwa keterlibatan Nanang Ermanto dalam kasus korupsi itu, setelah di dalam sidang lanjutan korupsi Dinas PUPR dengan tersangka dua bekas kepala dinas, Hermansyah Hamidi dan Syahroni, pada Rabu 24 Maret 2021 lalu, turut diperiksa sebagai saksi yakni Bupati Lamsel Nanang Ermanto.

Dalam fakta persidangan, SDR menyebutkan bahwa Nanang mengakui turut menerima aliran dana tersebut setidaknya Rp950 juta dari mantan bupati Zainudin Hasan, Agus BN, dan mantan Kadis PUPR Syahroni.

“Bahwa fakta persidangan tersebut merupakan indikasi kuat keterlibatan yang bersangkutan. KPK mesti segera menindaklanjuti fakta persidangan dan pengakuan dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam persidangan tanggal 24 Maret 2021 lalu,” kata Didik seperti dilansir oleh bisnis.com dan sindonews.com. (red)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

MUI Lampung Sebut Reihana Langgar Prokes

Published

on

Ist.

BANDARLAMPUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung sangat menyayangkan terjadi kerumunan massa di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung saat melaksanakan vaksin gratis pada hari Sabtu, (3/7/2021) kemarin.

Menurut Sekretaris MUI, KH. Basyaruddin Masyir apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Lampung sangat berisiko tinggi terpapar covid 19 ketika kerumunan massa terjadi.

Seharusnya pemerintah harus maksimal mungkin memberikan contoh baik kepada masyarakat bukan menambah derita masyarakat. Pemerintah itu mempunyai tugas menjaga masyarakat baik keluarga, dan diri kita sendiri.

“Maka kerumunan massa seharusnya tidak terjadi. Sekali lagi saya tegaskan tidak terjadi, “ujarnya kepada Lampung Today

Dia mengatakan kegiatan itu seharusnya di antisipasi dari awal. Kalau suah terjadi seperti ini. Kami sangat menyayangkan.

Lebih baik kegiatan vaksin gratis dibagi-bagi di puskesmas masing-masing. Apalagi puskesmas sudah banyak tersebar di seluruh Provinsi Lampung dari pada kegiatan dilakukan di satu pusat.

“Iya kita kasih contoh saja. Di Masjid saja dilakukan protokol kesehatan (Prokes) dengan menjaga jarak. Tetapi pemerintah malah melanggar prokes ” Astafirullah “, “ungkapnya.

Hingga berita ini di turunkan belum ada lonfirmasi resmi dari Kepala Dinas Kesehatan dan Humas dinas kesehatan setempat. (Arek/Red).

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Ribuan Massa, Kadiskes Lampung Terindikasi Langgar Prokes COVID 19

Published

on

BANDARLAMPUNG – Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, termasuk Lampung, “protokol kesehatan” menjadi semacam salah satu syarat dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain saat pandemi Covid-19.

Salah satu aturan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Dengan kata lain, orang harus menghindari kerumunan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.

Namun disayangkan Prokes ternyata dilanggar Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Saat Dinas tersebut melakukan Vaksin massal secara gratis. Tentunya ini sudah benar-benar menentang aturan apa yang disampaikan pemerintah.

Tidakkan ini perlu ada teguran keras Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kepada Kepala Dinas Kesehatan, Reihana. Justru sejauh ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diabaikan Reihana. PPKM di seluruh Indonesia dalam keadaan darurat.

Hal ini juga mendapatkan perhatian serius Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan, bahwa vaksinasi ini adalah sebuah kewajiban yang harus mengedepankan Protokol kesehatan (Prokes).

“Jika dilihat menimbulkan kerumuman yang ada, sangat di sayangkan telah mengabaikan prokes dan jangan- jangan ini akan menimbulkan kluster covid19 dari vaksinasi, “tegas Yusdianto saat dihubungi, Sabtu (3/7/2021).

Untuk itu, lebih baik vaksinasi tersebut dilaksanakan di setiap kelurahan yang ada, untuk meminalisir dampak negatif dari kerumunan tersebut.

” Saya kira Gubernur Lampung dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) harus dapat bertanggung jawab dalam hal ini ,yang menimbulkan kerumunan, kenapa vaksinasi ini juga tidak di laksanakan di setiap – tiap kelurahan saja ,agar dapat meminimalisir timbulnya kerumuman, “ungkapnya

Dalam hal ini, Sambung dia, Kadiskes harus menerima konsekuensi kedepannya.

“Tentu hal kerumunan di Dinkes Lampung bakal menjadi problem nya dan pengabaian prokes ini sangat saya sesalkan dan saya kira juga harus ada evaluasi dari vaksinasi yang menimbulkan kerumunan, “ucapnya

Terkait ada sanksi atau tidak, ia mengatakan hal itu lebih baik  diserahkan kepada penegak hukum untuk menyelusuri nya.” Saya juga mendorong penegak hukum untuk menindak tegas siapapun pihak yang menimbulkan kerumunan, “pungkasnya

Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum lama mengatakan bahwa
berbagai sanksi telah tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan penegakkan protokol kesehatan pandemi seperti UU Kekarantinaan Kesehatan, UU Wabah Penyakit Menular dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa dikenakan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Semua ada sanksinya, di antaranya seandainya membuat kerumunan besar yang enggak sesuai dengan protokol kesehatan sehingga terjadi penularan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan cukup lama waktunya,” kata Tito melalui konferensi pers belum lama ini. (Arek/Red)

Continue Reading

Trending