Connect with us

Way Kanan

Dinilai Tak Tepat Janji, Warga Gunung Sangkaran Waykanan Siap Demo PT. BMM

Published

on

Way Kanan : Rabu 1 Agustus 2018 mendatang ratusan masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan akan rebut kembali lahan dan menyatakan sikap tegas terhadap pihak perusahaan sawit PT. Bumi Madu Mandiri (BMM) yang beroperasi di kampung setempat terkait ganti rugi lahan 300 hektar milik masyarakat yang sudah ditempati perusahaan sejak 2011 silam hingga kini belum juga dikeluarkan perusahaan.

Hal itu diungkapkan Eeng, koordinator aksi masyarakat Gunung Sangkaran yang berencana akan menggelar gerakan penutupan jalan dan penghentian aktifitas pekerja PT. BMM pada Rabu mendatang, jika hingga akhir Juli pihak PT BMM belum juga berkoordinasi dengan pihaknya terkait penyelesaian dana ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut.

“Hari ini saya bersama 11 tokoh Kampung, penyimbang marga, adat serta ratusan masyarakat Gunung Sangkaran sepakat untuk menggelar aksi tegas terkait sikap PT BMM yang terkesan sengaja berkelit untuk mengganti rugi tanah masyarakat asli Gunung Sangkaran yang telah menjadi tempat pembangunan Kantor, rumah istirahat pekerja, serta lahan kebun Sawit PT BMM yang lebih kurang 7 tahun terakhir belum ada ganti ruginya,”terang Eeng dalam jumpa pers, Minggu (29/7/2018).

Eeng menambahkan, surat teguran yang dilakukan April 2018 lalu merupakan surat teguran kesekian kalinya yang dilakukan pihaknya kepada PT BMM. Namun, sejak awal mula kehadiran PT BMM ke Gunung Sangkaran sejak 2011 itu hingga kini belum juga ada dana ganti rugi ke masyarakat atas luas lahan 300 hektar.

“PT BMM hanya memberikan janji-janji saja, hingga pada September 2013 pihak PT BMM mengeluarkan dana Rp150 juta untuk masyarakat setempat membuka penutupan jalan wilayah Gunung Sangkaran.

Dari kejadian itu kembali kami diberikan janji. Hingga saat ini kami minta akhir Juli 2018 PT BMM tidak lagi berkelit, jika tidak kami pastikan awal Agustus mendatang penutupan jalan dan penghentian aktifitas PT BBM terpaksa kami lakukan hingga persoalan ini selesai dan tidak ada negosiasi atas ketenggangan waktu penyelesaian kembali,”tegasnya.

“11 tokoh kampung Adat penyimbang marga dan ratusan masyarakat telah memutuskan untuk bersikap tegas dalam persoalan yang dinilai telah melecehkan wibawa masyarakat asli daerah, karena merasa diakali orang luar untuk menguasai tanah kelahiran mereka sebagai warisan dari para orang tua terdahulu secara semena-mena,”pungkasnya.

Reporter : CR / Waykanan
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Way Kanan

Menjadi Pemateri, Raden Adipati Beberkan Tugas dan Fungi Bupati dan Wakil Bupati

Published

on

Way Kanan : Bupati dalam hal otonomi daerah adalah sebutan untuk kepala daerah pada kabupaten kabupaten.Kedudukan seorang bupati sejajar dengan seorang walikota yang merupakan kepala daerah untuk wilayah kotamadya. Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat di kabupaten Lokal. Bupati merupakan jabatan politik karena diusung oleh partai politik dan bukan Pegawai Negeri Sipil. Dasar-dasar wewenang dan tugas-tugas dalam otonomi adalah pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten.

Hal tersebut disampaikan Bupati H. Raden Adipari Surya, SH, MM saat memberikan Materi Pimpinan kepada murid kelas 6 Sekolah Dasar Lazuardi GSC Cinere, Depok Jawa Barat, Senin (03/09/2018).

Pada kesempatan tersebut, Bupati muda berhenti bersama dengan Wakil Bupati DR. H. Edward Antony, MM itu juga Menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas Bupati dibantu oleh Wakil Bupati yang berkewajiban untuk menghadirkan Bupati jika sedang berhalangan hadir karena sebab-sebab tertentu. Selain itu fungsi Wakil Bupati juga melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dan dalam menjalankan tugas tugasnya, maka seorang Wakil Bupati bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

“Tugas Bupati yaitu memimpin pemerintahan Urusan Pemerintahan yang menjadi otoritas daerah berdasarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur bersama DPRD, menjaga ketenteraman dan menguraikannya, mengatur dan merancang Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibagikan bersama DPRD, RKPD, Rancang Bangun dan Rancang Bangun Perda tentang APBD, Rancangan Perda Bencana, APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibagikan bersama, ”kata Bupati Raden Adipati Surya.

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga termasuk tugas Bupati, lanjut Bupati muda kelahiran Bumi Baru, 15 September 1978 itu. Selanjutnya, upaya pengangkatan Wakil Bupati dan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan juga merupakan tugas dari seorang Bupati.

“Bupati juga memiliki tugas yang lain yang melekat pada jabatannya, yaitu ketua Forkopimda Kabupaten, pemegang hak kelistrikan daerah dan pemerintah daerah dalam kepemilikan daerah yang merupakan bagian dari Komunitas Inteligen Daerah”, lanjut Bupati Raden Adipati.

Diketahui, dari informasi yang didapat dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Bupati Raden Adipati Surya pada waktu itu juga Materi-materi tentang wewenang Bupati, kewajiban Bupati, larangan Bupati, kedudukan dan hak-hak keuangan Bupati dan apa yang disediakan untuk Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Bupati.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Way Kanan

Pemkab Waykanan Gelar Rakor Evaluai Capaian Target Retribusi Daerah Triwulan II

Published

on

Waykanan : Bertempat di Aula PKK Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Selan, S.Sos memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Capaian Target Penerimaan Retribusi Daerah Triwulan II, Senin (03/09/2018).

Didampingi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yunada Atiek, S.E dan Kapala Badan Pendapatan Daerah, Hendri Syahri, S.T.,M.T, Asisten III Selan menyampaikan bahwa terkait laporan masih adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyampaika laporan dan setoran restribusi untuk segera diselesaikan dan apabila terdapat kendala dalam pencapaian targetnya agar dapat dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan Daerah.

“Kepala unsur SKPD yang hadir pada rapat ini untuk dapat disampaikan kepada kepala SKPD selaku pembuat kebijakan terkait kendala yang dihadapi dalam pencapaia target restribusi yang ditentukan. Dan untuk SKPD yang masih kosong untuk dapat dikoordinasikan kepada Bapenda untuk mempelajarinya agar dapat mencapai target restribusi”, ujar Asisten III, Selan.

Ditempat yang sama, kepala Bapenda, Hendri Syahri memaparkan Satuan Kerja Perangkat Derah yang belum memenuhi target dan masih kosong dalam restribusinya.

“Ada 4 SKPD yang restribusinya masih kosong, dan bahkan ada beberapa SKPD yang belum menyetorkan dan melaporkan restribusinya padahal uangnya telah ada namun terpakai oleh bendara penerima. Ini hal yang harus dihindari karena dapat membuat permasalahan dan kesalahpahaman”, ujar Hendri Syahri.

Selanjutnya, kepala Bapenda, Hendri Syahri juga menegaskan bahwa penyetoran restribusi daerah ke Badan Pendapatan Daerag paling lambat tanggal 6 September 2018 dan berlaku juga untuk SKPD yang ingin melakukan koordinasi terkait kendala yang terjadi.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Way Kanan

Klaim Tanah Adat PT Bumi Madu Mandiri Digugat Warga

Published

on

Way Kanan : PT. Bumi Madu Mandiri Dinilai Klaim Tanah adat, Tokoh Masyarakat Kampung Gunung Sangkaran, Laporkan Masalah Tersebut Ke Bupati Way Kanan

Saat di wawancarai, salah satu tokoh pemuda Kampung Gunung Sangkaran Mengatakan Kemaren kami sudah bertemu Bupati Way Kanan yang di dampingi Asisten 1, Kabag Tata Pemerintahan dan Kabag Hukum di ruangan kantor bupati way kanan. Pemkab waykanan pastikan akan tentukan tapal batas Kampung giham, Gunung sangkaran dan Kelurahan Blambngan umpu bulan ini

“Kemrin saya di damping oleh Kepala Kampung Gunung sangkaran, Juanda beserta tokoh Gunung sangkran temui bupati waykanan, di hadapan bupati kami selaku perwakilan masyarakat mengharapkan agar Pemkab bulan ini segera tetapkan pal batas karena itu keinginan masyarakat Gunung sangkaran mengingat ketiga kampung tersebut sejak jaman belanda sudah memiliki batas Kampung” Ujar Eeng

“Sudah adanya batas alam ketiga kampung tersebut bukan hanya di katakan oleh saya, melainkan juga di benarkan secara tertulis dari 4 tokoh adat Blambngan umpu dan tokoh adat tanjung raja giham dan seluruh dukumen ini sudah kami serahkan kepada Pemkab waykanan melalui Bagian Tapem” Ungkapnya

“kami berharap untuk PT. BMM tidak membngun konflik horizontal karena mereka hanya pengusaha bukan kepala adat atau pemerintah atau penentu wilayah namun mirisnya PT BMM selain kuasai tanah ulayat juga di duga gunakan politik hasut sehingga menimbulkan kegaduhan antar sesama masyarakat adat” Tandasnya

Diketahui sebelumnya dimana Eeng selaku Koordinator aksi dan kawan kawan melakukan aksi longmarc ke PT BMM dan melakukan penutupan akses jalan menuju perusahaan, dan setelah itu pemerintah dan pihak kepolisian melakukan upaya upaya persuasif kepada masyarakat dan melakukan mediasi serta dialog dengan mempertemukan perwakilan masyarakat dengan pihak perusahaan, namun upaya tersebut belum juga membuahkan hasil.

Reporter : Riyanda Chaikal
Editor : Putra

Continue Reading

Trending