Connect with us

Lampung Utara

Lecehkan Profesi Wartawan, PWI Lampura Kecam Oknum BPJS

Published

on

Lampung Utara : PWI Perwakilan Lampung Utara (Lampura) Lampung bereaksi atas dugaan pelecehan profesi wartawan yang diduga dilakukan oknum Humas BPJS Kotabumi, Hafis dengan melontarkan kata-kata ‘uang liputan’, kepada sejumlah wartawan yang diundang untuk meluput senam massal, Minggu 29 Juli 2018.

Seksi bidang hukum, pemerintahan dan politik PWI lampura, Riduan, S. kom sangat menyayangkan dan mengecam terhadap insiden tersebut.

Dan dalam waktu dekat dirinya akan segera mengadakan rapat dengan pengurus PWI Lampura, guna mensikapi insiden tersebut.

“Agar tidak ada lagi insiden serupa akan dialami oleh para wartawan khususnya yang bernaung pada PWI,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah awak media (Wartawan) merasa kecewa atas sikap yang dinilai melecehkan Keprofesionalan dalam menjalankan aktivitas jurnalis yang dilakukan oknum Humas BPJS Kesehatan Kotabumi, berinisial (HFS) ketika melakukan peliputan kegiatan senam massal yang digelar BPJS-Kesehatan Kotabumi daerah setempat Minggu (29/7) pagi.

Dalam acara tersebut oknum pegawai BPJS melontarkan kata-kata akan adanya ‘uang liputan’ dalam acara tersebut. Padahal kehadiran para awak Media pada acara tersebut murni untuk melakukan peliputan kegiatan berdasarkan undangan dari pihak BPJS.

Mirisnya, kejadian yang mengiris jiwa Profesi Jurnalis itu terjadi ketika para awak media handak meninggalkan kegiatan tersebut karena acara telah usai.

Kemudian, oknum pihak BPJS tersebut mengatakan agar wartawan yang meliput kegiatan menerbitkan berita terlebih dahulu, baru kemudian diberikan ‘ uang liputan’.” Terbitin dulu beritanya, nanti uangnya saya berikan besok (senin, Red). Karena uangnya ada di kantor. Kalau nggak, terbitnya nanti aja ketika uangnya ada di hari Senin atau Selasa. Kalau nggak diterbitin juga nggak apa-apa,”cetus Hafis kepada wartawan yang ada di lokasi.

Mendengar ungkapan tersebut, sontak saja sejumlah wartawan jadi berang. Pasalnya, kehadiran mereka diacara itu bukan untuk meminta uang peliputan, namun karena diundang pihak BPJS.

“Kami merasa diremehkan dengan ucapan Hafis. Karena kami sama sekali tidak pernah ada permintaan uang liputan. Kami hadir disini karena diundang,”tegas Antaufik Riska wartawan Trans Lampung yang diamini wartawan lainnya.

Senada diungkapkan Lutfansyah wartawan Warta9.com. Menurutnya, kehadiran wartawan dalam kegiatan tersebut hanya untuk membantu mempublikasikan kegiatan yang digelar oleh BPJS sesuai dengan undangan yang di tulis dalam Group WA BPJS Kesehatan Kota Bumi.

”Mohon jangan disalahartikan. Apalagi sempat beberapa kali pak Hafis itu melontarkan ucapan serupa. Itu saya nilai sebagai tudingan kepada kami, dan mengecilkan profesi kami,”pungkasnya.

Reporter : Alex BW
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Jelang Nataru, Kejari Lampura Jebloskan Pejabat PUPR dan Kontraktor Ke Rutan

Published

on

By

Lampung Utara : Menjelqng Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan dua orang tersangka atas dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan Kalibalangan – Cabang Empat Dinas PUPR Lampung Utara Tahun 2019 senilai Rp. 3.995.547.000,-.

Kedua tersangka itu, berinisial Y merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan proyek tersebut dan AA selaku penyedia atau kontraktor. Keduanya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kotabumi.

” Tim penyidik Kejaksaan, berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup telah menetapkan dua orang tersangka dengan inisial Y selaku PPK dan inisial AA selaku penyedia atau kontraktor,” Ucap Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/12/2021) malam.

” Mereka berdua dikenakan pasal dengan sangkaan primair Pasal 2 subsidair pasal 3 UU no. 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di rutan kotabumi,” Imbuhnya.

Menurut I kadek, penyidikan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Kalibalangan – Cabang Empat telah berjalan sejak bulan maret 2021. Tim penyidik telah memintai keterangan dari 16 orang saksi mulai dari PA, PPK, PPTK. Pemeriksaan juga, terus dia, dilakukan terhadap tim teknis lainnya yang terlibat secara langsung dalam pengadaan tersebut termasuk juga dari Ahli Teknis dan auditor indenpent.

” Tim penyidik menemukan penyimpangan dalam pekerjaan peningkatan jalan kali balangan – cabang empat tersebut. Berdasarkan penghitungan oleh auditor independent kerugian keuangan negara dari proyek itu sebesar Rp. 794.368.321,-,” Katanya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jaksa Jadi Dosen Tamu, I Kadek : UMKO TOP Bangets

Published

on

By

Lampung Utara : Jaksa masuk sekolah atau Jaksa masuk kampus, istilah tersebut sering didengar dan itu merupakan program rutin korps adhyaksa dalam memberikan edukasi tentang hukum kepada generasi muda.

Jaksa menjadi Dosen Tamu? baru mendengar dan cukup menarik sih. Tujuannya, mungkin sama–sama memberikan edukasi tentang hukum, meski lebih spesifik pemahamannya.

Hari selasa tanggal 14 Desember 2021 merupakan moment paling spesial bagi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja. Bagaimana tidak, Ia didapuk menjadi Dosen tamu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

Dalam kesempatan tersebut, I Kadek memberikan mata kuliah Hukum Acara Pidana kepada mahasiswa/mahasiswi semester 3 dan 5 dalam 3 sesi kelas yaitu sesi kelas pagi, sesi kelas siang dan sesi kelas malam.

” Sangat sangat sangat spesial. Saya menyampaikan mata kuliah Hukum Acara Pidana dari sisi seorang jaksa sebagai Praktisi Hukum. Dimana, di dalamnya dibahas terkait Jaksa sebagai Dominus Litis (pengendali perkara pidana), tahapan-tahapan dalam penanganan perkara pidana sejak Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan eksekusi,” Ujarnya, di ruang kerjanya, Rabu (15/12/2021).

” Dan mahasiswa-mahasiswi UMKO keren, TOP bangets. Semoga, dapat bermanfaat. Terus berjuang, rajinlah belajar dan tinggalkan kemalasan,” Tambah I Kadek.

Mantan Kasi Pidum Tanggamus ini juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi khususnya Dekan Fakultas Hukum UMKO yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan Kejaksaan dalam memberikan kuliah sebagai Dosen Tamu, yang bertujuan berbagi informasi, berdiskusi serta berkontribusi dalam membangun generasi sadar hukum.

Hal ini, menurut I Kadek, sejalan dengan Komitmen Kejaksaan agar Jaksa kuat secara akademis, kuat dalam penanganan perkara dan berintegritas.

” Melalui kegiatan Jaksa sebagai Dosen Tamu, para Jaksa juga dituntut untuk memperkuat kemampuan akademis dimana pengalaman sebagai Jaksa dikorelasikan dengan Ilmu Hukum,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

RDP Lelang Proyek Deadlock, DPRD Lampura Bentuk Pansus?

Published

on

By

Lampung Utara – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Lampung Utara antara Pimpinan DPRD dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ), Dinas PUPR, dan Kontraktor berakhir deadlock.

Rapat yang membahas tentang dugaan kecurangan lelang proyek, berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Lampung Utara, yang di pimpin Wakil Ketua I, Madri Daud di dampingi Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dan anggota Komisi III, Emil Kartika Chandra.

‎Mengawali rapat, Madri Daud, mengingatkan pihak BPBJ dan Dinas PUPR untuk bisa bersama-sama memecahkan persoalan lelang proyek yang sudah membuat gaduh Lampung Utara. Tapi, kenyataannya, BPBJ maupun Dinas PUPR malah saling lempar tanggung jawab terkait persoalan ini.

‎” Ketika ditanya soal persyaratan AMP (Asphalt Mixing Plant/pabrik pencampur aspal) 80 KM, keduanya (BPBJ dan Dinas PUPR) tak merasa bersalah,” Ucapnya, Senin (6/12/2021).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara, Yulias melalui Efriyanto selaku PPK mengklaim telah membatalkan pers‎yaratan AMP 80 KM tersebut. Sedangkan, Kepala BPBJ Lampung Utara, Chandra keukeuh tidak dapat membatalkannya karena perubahan itu tidak diunggah oleh Dinas PUPR. Dengan demikian, tambahan waktu (addendum) dalam proses lelang tidak dapat dilakukan.

Saling lempar tanggung jawab yang dipertontonkan pihak BPBJ dan Dinas PUPR, membuat pimpinan rapat dan sejumlah kontraktor geleng-geleng kepala.

‎” Persyaratan AMP ini sangat memberatkan pengusaha kecil dan ekonomi mikro. Lalu, dasar dari syarat AMP itu, mereka (Dinas PUPR) tidak bisa menyebutkannya,” Sela Madri Daud.

Akhirnya, Madri Daud beserta koleganya menyimpulkan akan membawa persoalan ini ke Unsur Pimpinan DPRD Lampung Utara untuk menentukan langkah apa yang harus diambil.

” Apakah membentuk Pansus (panitia khusus. Nanti pimpinan DPRD dan fraksi yang menentukannya,” Ujarnya.

Direktur CV Padetu, Iwan Hadi Wijaya, selaku perwakilan kontraktor, bersikap legowo atas hasil rapat di DPRD Lampung Utara.

‎” Kami harus terima ini. Meski, baru ini saya temukan proses lelang yang seperti ini di Lampung Utara,” Tukasnya.

Continue Reading

Trending