Connect with us

Lampung Utara

Dugaan Pelecehan Profesi Wartawan Berlanjut, PWI Lampung Angkat Bicara

Published

on

Tulangbawang : Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Provinsi Lampung, Juniardi JT,S.Ip,M.H. meminta kinerja BPJS Cabang Kotabumi, Lampung Utara, dievaluasi.

Hal ini diungkapkan Juniardi kepada awak media ketika mengetahui adanya informasi dugaan pelecehan profesi wartawan, pada kegiatan senam masal oleh BPJS Kotabumi, pada minggu 29 Juli 2018.

” Harus di evaluasi, kalau memang tidak cocok harus di ganti orang tersebut (Humas BPJS), karena sudah tidak etis menganggap wartawan tiba tiba bertanya soal ini (uang), apalagi saat itu di undang, ini harus di evaluasi dengan BPJS provinsi,” tegas Juniardi, dihalaman Swiss-belhotel, Bandarlampung, baru-baru ini.

Juniriadi juga mengingatkan, bila wartawan ialah profesi mulia yang bersifat kontrol sosial dengan tujuan membangun dan bukanlah semata-mata untuk ‘uang’.

Menurutnya, organisasi wartawan merupakan mitra organisasi lainya yang harus di imbangi dengan komunikasi lebih dalam, sehingga akan menghasilkan konten baik tanpa menyinggung pihak pihak lain.

” Mitra dengan media itukan terkait bagaimana informasi yang baik dan benar, konten yang dibangun ialah komunikasi yang baik. Jadi janganlah menganggap wartawan seperti yang dulu, sudah jelas, apalagi profesi di PWI itu wartawan yang sudah kompeten, medianya jelas, tidak sembarangan. Kalau dia keluar kata kata itu berarti sudah tidak menghormati (profesi), makanya saya bilang harus di ganti,” tambahnya.

Sebagai masukan kearah pembenahan, lanjut Juniardi, sekiranya Pihak BPJS dapat mengadakan pelatihan pelatihan khusus bagian kehumasan. Dengan begitu akan menghasilkan orang yang betul-betul faham dengan kinerja kehumasan yang bersentuhan dengan kinerja Pers.

” Bila perlu BPJS mengadakan pelatihan yang memahami kerja pers, sehingga orang orang yang ditunjuk untuk menangani perkara humas faham dengan kinerja pers,” tukasnya.

Reporter : Alex BW
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Apa Kabar Lampung

DPRD Sahkan Tatib Pilwabup Lampura, Budi Tunggu Usulan Parpol Pengusung

Published

on

By

Lampung Utara : Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara yang telah dinanti-nanti banyak pihak akhirnya resmi disahkan.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung jalannya sidang paripurna internal tersebut dengan dihadiri 34 anggota DPRD.

” Hari ini Peraturan Tata Tertib Pilwabup sudah disahkan. Selanjutnya, pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi masih akan membahas langkah-langkah lainnya usai disahkannya tatib ini,” Ucapnya, Rabu (22/9/2021).

Pembahasan lainnya ini, menurut Romli, agar langkah yang diambil dalam prosesi pemilihan Wakil Bupati Lampura sisa masa jabatan periode 2019-2024 benar – benar sesuai aturan. Nantinya, mereka akan membahas apakah panitia pemilihan wakil bupati akan dibentuk sebelum atau setelah adanya dua nama bakal calon wakil bupati. Kedua pilihan tersebut merupakan pilihan yang memerlukan pembahasan yang matang sebelum diputuskan.

” Setiap kebijakan yang diambil harus sesuai aturan. Jadi, kami harus benar-benar cermat dan telitilah. Ini kan (pemilihan Wakil Bupati Lampura) hajat besar kita semua,” Ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, ketika menyikapi telah disahkan tatib DPRD tentang pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara, mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan dua nama bakal calon wakil bupati pada lembaga legislatif setelah usulan dua nama itu diterimanya dari empat partai politik pengusungnya (Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN).

” Bupati hanya bersifat meneruskan usulan yang masuk, sedangkan yang menggodok dua nama itu ranahnya partai politik. Saya sudah berkomunikasi dengan partai politik. Tinggal menerima usulan saja dari mereka,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dijemput Paksa, Tersangka Kades Beringin Lampura, Dijebloskan Ke Tahanan

Published

on

By

Lampung Utara : Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, tak sia-sia. Hari ini, Kejaksaan resmi menetapkan Kepala Desa Beringin (non aktif), Sawaludin,TS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Program Pembangunan TA 2018-2019 senilai Rp. 105.819.286,-.

Meski, penyidik sempat sedikit dibuat repot oleh ulah sang kades lantaran tidak mengindahkan panggilan alias mangkir dari panggilan penyidik sebagai saksi sebanyak tiga kali atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

” Penyidik menetapkan SAWALUDIN TS sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : 3950/L.8.13/Fd.1/09/2021 Tanggal 21 September 2021. Dan kemudian, yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah tahanan Kelas IIB Kotabumi,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/9/2021) petang.

” Penahanan tersangka Sawaludin, TS dilakukan selama 20 hari kedepan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021,” Imbuhnya.

I Kadek lalu menerangkan, bahwa tersangka Sawaludin, TS akan dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut mantan Kasi Pidum Kejari Tanggamus ini, sebelum Kepala Desa Beringin (non aktif), Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara ditetapkan tersangka oleh penyidik. Tim penyidik telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Sawaludin di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, pada hari selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib.

” Upaya jemput paksa oleh tim penyidik terhadap Sawaludin, karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas sebanyak tiga kali,” Jelas I Kadek.

” Usai pengamanan terhadap Sawaludin oleh tim penyidik Kejaksaan yang dibantu Tim Buser Polres Lampung Utara, penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif. Akhirnya, petang tadi, penyidik menetapkan Kepala Desa Beringin, Sawaludin, TS sebagai tersangka,” Tambahnya lagi.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejaksaan Serius Tangani Kasus Bilik Disinfektan Dinas Kesehatan Lampura

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara cukup serius menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Tak main-main, sejumlah pejabat di pemerintahan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, sudah dimintai keterangan oleh tim intelijen korps adhyaksa itu.

” Kami (Bidang Intelijen) telah menyelesaikan proses penyelidikan. Dalam penyelidikan tersebut kami setidaknya telah meminta keterangan PPK, PPTK, Auditor Inspektorat, penyedia (Swasta) dan pihak-pihak terkait di Dinas Kesehatan.
Permintaan keterangan kurang lebih sebanyak dua kali,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Jum’at (27/8/2021).

” Potensi dugaan kerugian daerah, kurang lebih sebesar Rp. 760 juta,” Imbuhnya

Mantan Kasi Pidum Kabupaten Tanggamus ini menjelaskan, proses tahapan penyelidikan dilakukan tim intelijen usai Inspektorat menyerahkan laporan Hasil pemeriksaan dan perkembangan soal pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

” Kejaksaan menerima laporan hasil itu (Inspektorat Lampung Utara) Bulan Juni tahun ini. Kita telaah dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi di pengadaan bilik disinfektan,” Jelas I Kadek.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus bergerak cepat dalam penanganan kasus dugaan tersebut dengan melimpahkan hasil penyelidikan tim Intelijen ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

” Bidang Pidsus nantinya akan melakukan telaahan, apakah akan melakukan pendalaman terlebih dahulu melalui penyelidikan atau langsung penyidikan. Itu semua, tergantung dari penilaian tim Pidsus” Tukas I Kadek Dwi Ariatmaja.

Diketahui, persoalan mengenai pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukkan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Continue Reading

Trending