Connect with us

Lampung Utara

Disdik Lampura Peroleh DAK 2018 Senilai Rp.14 Miliar Lebih

Published

on

Lampung Utara : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Utara mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN 2018 senilai Rp. 14.200 Miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Suwandi, melalui Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Lampung Utara, Oman, menjelaskan DAK Dinas Pendidikan Lampung Utara tahun 2018 mencapai 14.200 Miliar, yang diperuntukkan untuk rehab bangunan, bangun gedung baru, Laboratorium.

” Dana DAK 14.200 Miliar dibagi untuk 30 Sekolah Dasar (SD), 14 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar di Simpang Propau, Abung Selatan. Untuk SD rata-rata mendapatkan rehab bangunan, sedangkan SMP, dua sekolah membangun Ruang kelas baru, 12 sekolah membangun gedung labaoratorium IPA,” jelasnya, ketika ditemui usai sholat dzuhur, Rabu (1/8/2018).

Ia lantas mengingatkan agar Kepala Sekolah dan Komite sekolah dalam melaksanakan pembangunan sesuai juklak dan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) yang swakelola. Dan, dipastikan, baik pembangunan gedung baru maupun rehab bangunan dapat diselesaikan sesuai tepat waktunya.

” Proses MOU yang sesuai petunjuk teknis dari kementerian sudah selesai. Kini, pihak sekolah sedang persiapan tahap I alias pencairan, menunggu kucuran dana dari pusat ke rekening sekolah yang mendapatkan DAK. Pencairan DAK ini dilakukan secara III tahap k Saya mengingatkan, sesuai instruksi Kepala Dinas (Suwandi) agar Kepsek dan Komite berpedoman pada Juklak dan Juknis,” kata Oman.

Selain itu, menurut Oman, DAK blockgran tahun 2018 untuk Dinas Pendidikan Lampung Utara senilai 4,19 Miliar, sudah dalam tahap pekerjaan.

” DAK blockgran diperuntukkan untuk 15 SD, dengan pembangunan perpustakaan di 9 SD, dan rehab bangunan di 6 SD. Pembangunan perpustakaan sudah dalam tahap pekerjaan, karena dana tahap I sudah dikirim dari Pusat ke rekening sekolah. Kalau untuk SMP, saya belum dapet datanya,” kata Oman.

Ditegaskannya, pihak Dinas Pendidikan Lampung Utara hanya memfasilitasi. Sedangkan penggunaannnya, diserahkan pada pihak Sekolah.

” Kami (Dinas Pendidikan) tidak pernah mengintervensi si A si B untuk penggunaan Dana itu,” tukas Oman.

Reporter : Alex BeWe
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Dijemput Paksa, Tersangka Kades Beringin Lampura, Dijebloskan Ke Tahanan

Published

on

By

Lampung Utara : Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, tak sia-sia. Hari ini, Kejaksaan resmi menetapkan Kepala Desa Beringin (non aktif), Sawaludin,TS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Program Pembangunan TA 2018-2019 senilai Rp. 105.819.286,-.

Meski, penyidik sempat sedikit dibuat repot oleh ulah sang kades lantaran tidak mengindahkan panggilan alias mangkir dari panggilan penyidik sebagai saksi sebanyak tiga kali atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

” Penyidik menetapkan SAWALUDIN TS sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : 3950/L.8.13/Fd.1/09/2021 Tanggal 21 September 2021. Dan kemudian, yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah tahanan Kelas IIB Kotabumi,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/9/2021) petang.

” Penahanan tersangka Sawaludin, TS dilakukan selama 20 hari kedepan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021,” Imbuhnya.

I Kadek lalu menerangkan, bahwa tersangka Sawaludin, TS akan dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut mantan Kasi Pidum Kejari Tanggamus ini, sebelum Kepala Desa Beringin (non aktif), Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara ditetapkan tersangka oleh penyidik. Tim penyidik telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Sawaludin di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, pada hari selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib.

” Upaya jemput paksa oleh tim penyidik terhadap Sawaludin, karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas sebanyak tiga kali,” Jelas I Kadek.

” Usai pengamanan terhadap Sawaludin oleh tim penyidik Kejaksaan yang dibantu Tim Buser Polres Lampung Utara, penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif. Akhirnya, petang tadi, penyidik menetapkan Kepala Desa Beringin, Sawaludin, TS sebagai tersangka,” Tambahnya lagi.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejaksaan Serius Tangani Kasus Bilik Disinfektan Dinas Kesehatan Lampura

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara cukup serius menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Tak main-main, sejumlah pejabat di pemerintahan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, sudah dimintai keterangan oleh tim intelijen korps adhyaksa itu.

” Kami (Bidang Intelijen) telah menyelesaikan proses penyelidikan. Dalam penyelidikan tersebut kami setidaknya telah meminta keterangan PPK, PPTK, Auditor Inspektorat, penyedia (Swasta) dan pihak-pihak terkait di Dinas Kesehatan.
Permintaan keterangan kurang lebih sebanyak dua kali,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Jum’at (27/8/2021).

” Potensi dugaan kerugian daerah, kurang lebih sebesar Rp. 760 juta,” Imbuhnya

Mantan Kasi Pidum Kabupaten Tanggamus ini menjelaskan, proses tahapan penyelidikan dilakukan tim intelijen usai Inspektorat menyerahkan laporan Hasil pemeriksaan dan perkembangan soal pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

” Kejaksaan menerima laporan hasil itu (Inspektorat Lampung Utara) Bulan Juni tahun ini. Kita telaah dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi di pengadaan bilik disinfektan,” Jelas I Kadek.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus bergerak cepat dalam penanganan kasus dugaan tersebut dengan melimpahkan hasil penyelidikan tim Intelijen ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

” Bidang Pidsus nantinya akan melakukan telaahan, apakah akan melakukan pendalaman terlebih dahulu melalui penyelidikan atau langsung penyidikan. Itu semua, tergantung dari penilaian tim Pidsus” Tukas I Kadek Dwi Ariatmaja.

Diketahui, persoalan mengenai pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukkan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jampersal Lampura Disalurkan Di Luar Wilayah?

Published

on

By

Lampung Utara : Dalam hal penyaluran Jampersal di Lamoung Utara Tahun 2021, Dinas Kesehatan Lampung Utara turut menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Haji Kamino, Baradatu, Way Kanan. Tentu, hal tersebut menimbulkan tanda tanya, kenapa Dinas Kesehatan Lampura menyalurkan Jampersal diluar wilayah Lampung Utara?

“‎ Kerja sama dengan Rumah Sakit Haji Kamino (Baradatu-Way Kanan) dalam Jampersal itu untuk memudahkan warga kita di sana yang ingin bersalin menggunakan Jampersal,” Ucap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Lampung Utara, Titin Eka Sugiartini, Senin (23/8/2021).

Titin Eka beralasan, Letak RS. Haji Kamino yang berada tak jauh dari perbatasan Lampung Utara diyakini akan sangat membantu warga Lampung Utara dalam penggunaan Jampersal. Mereka tak harus bersusah payah ke RS H.M.Ryacudu, Kotabumi, Lampung Utara, saat akan menjalani persalinan menggunakan Jampersal.

” Tapi, yang dapat menggunakan Jampersal itu harus warga Lampung Utara,” dalihnya.

Ia pun meyakini ‎kebijakan yang mereka tempuh itu sama sekali tidak menyalahi aturan. Kebijakan itu diambil supaya anggaran Jampersal terserap dengan maksimal.

” Serapan anggaran Jampersal itu kecil makanya kami coba kerja sama dengan RS swasta,” Tutur Titin Eka.

Continue Reading

Trending