Connect with us

Lampung Utara

6 Orang Anggota DPRD Lampura Pindah Partai

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Sejumlah anggota DPRD di Lampung Utara diketahui pindah partai dari partai lamanya sebagai Calon Legislatif (Caleg) menjelang Pemilu 2019 mendatang. Pindah partai bukanlah hal yang tabu dalam dunia perpolitikan.

Komisioner KPU Lampung Utara, Aprizal Ria, SE., mengungkapkan, tercatat ada 6 (enam) anggota DPRD Lampung Utara yang pindah Partai, dari Partai lamanya ke partai baru sebagai Caleg. Berikut keenam anggota Dewan tersebut, Guntur Laksana Putra yang sebelumnya di Partai Nasdem kini maju sebagai Caleg dari Perindo.

Lalu, Samsu nurman sebelumnya PKB ke PKPI, Ria Kori dari demokrat ke PKS, Buyung dari Hanura ke Gerindra, Raples dari PBB ke PKS dan Yunizar dari PAN ke Nasdem.

” Bagi mereka yang pindah partai harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di dewan,” katanya, Kamis, (2/8/2018).

Aprizal lalu menjelaskan, bagi bakal calon legislatif yang berstatus sebagai anggota DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan parpol yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya, wajib mengundurkan diri dengan melampirkan dokumen pembuktian, antara lain mengisi data melalui formuli model BB-1, menunjukkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD.

” Mereka (Anggota DPRD) juga harus menyertakan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan menunjukkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses,” jelasnya.

Selain itu, terus Aprizal, dalam verifikasi berkas para Caleg, KPU tidak menemukan Caleg yang eks napi koruptor . ” Namun, ada sejumlah caleg yang mendaftar ke KPU yang merupakan eks napi narkoba. Tapi, statusnya hanya pemakai. Kalau yang bersangkutan (Caleg) sebagai pengedar berdasarkan inkrah (keputusan pengadilan), itu masuk dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” tukasnya.

Reporter : Alex BeWe
Editor : Putra

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Kejari Lampura Sepakati MoU Bidang Datun Dengan Pemerintah

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Memasuki perjalanan di awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Utara sepakat kerja bareng dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, dengan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo berlangsung di Aula Siger Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (25/1/2024).

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemerintahan Lampung Utara menyaksikan penandatangan MoU, diantaranya para Asisten, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, mengatakan bahwasannya MoU ini bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

” Kami (Kejaksaan) siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan,” Katanya.

Dijelaskan Farid, dalam pelaksanaan MoU ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan.

” OPD mengajujan permohonan bantuan hukum, nantinya Kejaksaan akan mengkaji apakah permohonan ini dapat ditindaklanjuti atau tidak,” Terangnya.

Sementara Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, memerintahkan kepada bawahannya untuk menindaklanjuti MoU yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

” Agar proses pembangunan yang ada di Lampung Utara dapat berjalan lebih baik dan tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” Ucapnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Soal Asetnya Di Desa Sabuk Empat, Mantan Kades Lapor Ke Polisi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Persoalan aset Desa di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara memasuki babak baru.

Mantan Kepala Desa Sabuk Empat, Nandang Zaily akhirnya menempuh jalur hukum terkait persoalan Aset Desa yang tak kunjung selesai. Nandang yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sabuk Empat hingga 15 tahun lamanya resmi melaporkan persoalan Aset Desa ke Polisi.

Laporan tersebut tertuang dalam surat nomor: STPL/511/B-1/XII/2023/SPKT/Polres Lampung Utara Polda Lampung pada, Kamis 28 Desember 2023.

Menurut Nandang, dirinya melapor ke Polres Lampung Utara dikarenakan atas permintaannya kepada aparatur pemerintah desa Sabuk Empat tidak juga mendapatkan jawaban dan niatan baik.

” Permintaan saya secara resmi dari tanggal 8 Agustus 2023 sampai sekarang tidak ada juga niatan untuk dikembalikan, makanya saya melapor ke Polisi biar terang benderang,” kata Nandang.

Sebelum melaporkan hal ini, Nandang telah berupaya secara baik-baik melakukan permintaan kepada oknum aparatur pemerintah desa Sabuk Empat untuk meminta sejumlah Aset yang ditimbulkan atas inisiatif dan kebijakan pribadi. Aset- aset itu berupa, 1 unit running teks, 1 set kursi meubel, 1 buah kipas angin, 1 unit AC, 1 buah parabola, 1 unit wifi dan 2 batang pohon bonsai.

Nandang menceritakan, semula dirinya tidak berniat mempertanyakan semua aset-aset yang telah dia beli secara pribadi tersebut. Namun hal itu dipicu karena dirinya mendapatkan surat pengusiran dari oknum pemerintah Desa Sabuk Empat.

” Semula enggak ada niatan untuk menanyakan soal aset saya dan melaporkan hal ini ke aparat kepolisian, tapi karena pengusiran itu, saya diusir dari kampung saya sendiri,” Katanya.

Bermula dari adanya surat pengusiran terhadap dirinya itulah dia berinisiatif untuk meminta aset-aset yang ditimbulkan atas inisiatif pribadi dan ada di desa tersebut.

Surat pengusiran dirinya itu tertanggal 20 Februari 2023 lalu. Kemudian setelah beberapa waktu dari kejadian pengusiran dirinya itu, menurut Nandang, dirinya pada awal Agustus 2023 mempertanyakan hak-hak miliknya, namun tidak ada jawaban. Setelah itu pada 18 Agustus 2023 dia mendapatkan kabar bahwa aset-aset yang ditimbulkan atas inisiatif pribadi itu telah dilaporkan oleh oknum aparatur Pemdes Sabuk Empat ke inspektorat dan PMD sebagai aset desa.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejari Lampura Hancurkan BB Perkara Tipidum

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum (Tipidum) pada Jum’at (22/12/2023) pagi.

Barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan diantaranya, 5 handphone, paket narkotika ganja 0,57 gram dan sabu 13,66 gram, 1 pakaian, 4 senjata tajam, 4 timbangan digital, 12 buku rekapan togel, 1 set kartu Remi dan lain-lain.

Pemusnahan barang bukti dilangsungkan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara No.13 Kelapa Tujuh. Ada berbagai cara yang dilakukan guna memusnahkan barang bukti, seperti dengan cara dibakar, dipotong, dan dihancurkan. Hal ini bertujuan agar barang-barang tersebut tidak dipakai kembali ataupun disalahgunakan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdhana, SH., MH., menyampaikan dengan pemusnahan barang bukti ini menunjukkan sinergitas Kejari Lampung Utara dengan Kepolisian, Kodim dan stakeholder lainnya. Pemusnahan barang bukti ini juga merupakan salah satu cara sosialisasi dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana-tindak pidana yang hari ini barang buktinya dimusnahkan.

” Untuk itu, kita harus lebih kerja keras lagi dalam meminimalisir kejahatan di Lampung Utara,” Kata Farid.

Dijelaskannya, untuk jenis-jenis barang bukti yang dimusnahkan dalam pelaksanaan pemusnahan alat bukti yang telah dilakukan proses hukum atau yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).

” Barang bukti yang dimusnahkan ini dari 45 perkara, ya itu perkara narkotika, orang dan harta benda (oharda) dan perkara ketertiban umum (Kamtibum),” Ucap Farid.

Sementara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Alif Darmawan Maruszama, SH, MH, menyampaikan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi nomor 139/PID.SUS/2023, yang amar putusannya memerintahkan untuk memusnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Continue Reading

Trending