Connect with us

Lampung Utara

6 Orang Anggota DPRD Lampura Pindah Partai

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Sejumlah anggota DPRD di Lampung Utara diketahui pindah partai dari partai lamanya sebagai Calon Legislatif (Caleg) menjelang Pemilu 2019 mendatang. Pindah partai bukanlah hal yang tabu dalam dunia perpolitikan.

Komisioner KPU Lampung Utara, Aprizal Ria, SE., mengungkapkan, tercatat ada 6 (enam) anggota DPRD Lampung Utara yang pindah Partai, dari Partai lamanya ke partai baru sebagai Caleg. Berikut keenam anggota Dewan tersebut, Guntur Laksana Putra yang sebelumnya di Partai Nasdem kini maju sebagai Caleg dari Perindo.

Lalu, Samsu nurman sebelumnya PKB ke PKPI, Ria Kori dari demokrat ke PKS, Buyung dari Hanura ke Gerindra, Raples dari PBB ke PKS dan Yunizar dari PAN ke Nasdem.

” Bagi mereka yang pindah partai harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di dewan,” katanya, Kamis, (2/8/2018).

Aprizal lalu menjelaskan, bagi bakal calon legislatif yang berstatus sebagai anggota DPRD yang dicalonkan oleh parpol yang berbeda dengan parpol yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya, wajib mengundurkan diri dengan melampirkan dokumen pembuktian, antara lain mengisi data melalui formuli model BB-1, menunjukkan surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD.

” Mereka (Anggota DPRD) juga harus menyertakan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan menunjukkan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses,” jelasnya.

Selain itu, terus Aprizal, dalam verifikasi berkas para Caleg, KPU tidak menemukan Caleg yang eks napi koruptor . ” Namun, ada sejumlah caleg yang mendaftar ke KPU yang merupakan eks napi narkoba. Tapi, statusnya hanya pemakai. Kalau yang bersangkutan (Caleg) sebagai pengedar berdasarkan inkrah (keputusan pengadilan), itu masuk dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” tukasnya.

Reporter : Alex BeWe
Editor : Putra

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Datangi Imigrasi Kotabumi Guna Evaluasi Infrastruktur dan Fasilitas

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Kosmas Harefa, M.Si mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (17/7/2024).

Dalam kunjungan ini, Bapak Harefa didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan serta rombongan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, infrastruktur, dan layanan keimigrasian yang ada di kantor tersebut. Selain itu, mereka juga meninjau kondisi tanah hibah seluas 3000m2 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk pengembangan kantor imigrasi ini.

” Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur di Kantor Imigrasi Kotabumi memenuhi standar yang ditetapkan,” uUar Kosmas Harefa.

” Kami juga berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan tanah hibah ini untuk kepentingan pelayanan publik,” Imbuhnya

Menyikapi hal ini, Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kotabumi, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” Katanya.

Menurut Tato, junjungan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Kantor Imigrasi Kotabumi, serta memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Kunjungi Rutan Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Republik Indonesia, Drs. Kosmas Harefa, M.Si., mendatangi Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi di Jalan Tjoekoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Rabu (17/7/2024).

Kedatangan Staf Ahli Menkumham di Bumi Lampung Utara ini dalam rangka melakukan peninjauan secara langsung pelayanan kunjungan dan pembinaan tahanan. Ia didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung, Kusnali,A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H.
Mereka langsung disambut Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Nur Febrianto, A.Md.I.P., S.H., M.M, beserta jajarannya.

Sesaat menginjakkan kakinya di Rutan Kelas IIB Kotabumi, sang Staf Ahli disambut dengan pemakaian selendang tapis lampung dan peci tapis lampung oleh duta layanan Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Dalam kunjungannya, Drs. Kosmas Harefa langsung membaur dan menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya yang sedang berkunjung, dan berinteraksi dengan WBP dan keluarganya. Setelah itu Staf Ahli Menteri disambut oleh WBP Rutan Kelas IIB Kotabumi yang menyampaikan salam kepada Staf Ahli Menteri dan Kadivpas yang mendampingi.

Selanjutnya Staf Ahli Menteri menuju lingkungan kamar hunian WBP didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi beserta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kotabumi, Ade Candra Irawan, S.H., M.H., dan Kepala Subseksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, S.E., melihat pembimbingan tahanan yang terdapat di Rutan Kotabumi, karena Rutan Kotabumi lebih menekankan bimbingan kepada tahanan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih menekankan pembinaan narapidana.

” Saya mendukung Rutan Kotabumi menuju WBK dan mengingatkan untuk selalu menjaga Integritas dan semangat seluruh jajaran menuju WBK,” Kata Drs. Kosmas Harefa mengakhiri kunjungannya.

Sementara Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi menyambut baik atas kunjungan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial besertavrombongan.

” Saya berterimakasih dan menjadi sebuah kehormatan atas kehadiran Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kemenkumham RI dalam peningkatan kinerja dan layanan publik yang semakin baik,” Ucapnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Sesuai UU Desa, 231 Jabatan Kepala Desa Di Lampura Dikukuhkan

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Sebanyak 231 Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara dikukuhkan. Pasca ditetapkan UU Desa tentang penetapan masa tugas jabatan kepala desa, sepanjang 8 tahun masa jabatannya di Islamic Center Kotabumi, Kamis, 17 Juli 2024.

Mereka dilantik ialah hasil Pilkades serentak tahun 2021 sebanyak 14 kades, serta 90 di tahun 2023. Dengan akhir masa jabatan masing – masing, sampai dengan bulan Juli 2029 dan Juni 2031. Dari jumlah tersebut, 1 yang tidak dikukuhkan karena dijabat Penjabat (Pj).

Pengukuhan masa jabatan kades 8 tahun itu, terbilang mundur dari kabupaten/ kota se- Lampung. Yang telah dilaksanakan beberapa pekan, bahkan bulan lalu.

“Sesuai amanat undang – undang, jabatan kepala desa serta TP -PKK diperpanjang selama 8 tahun,” kata PJ Bupati, Aswarodi dalam sambutannya.

Dengan demikian, menurutnya itu harus diimbangi dengan tugas – tugas melekat. Bahkan ditingkatkan, seperti pelayanan dan pembangunan.

Lalu, melaksanakan pembangunan dengan perencanaan baik dan berkualitas; serta bermanfaat; harus ada ide dan gagasan cemerlang; berkoordinasi serta komunikasi dengan internal pemdes, BPD dan unsur lain serta keluar.”Untuk menjemput bola, demi terbangunnya pemerintah desa yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Juga dapat merangkul seluruh elemen, mulai tokoh pemuda, masyarakat dan agama. Demi terciptanya pembangunan sesuai harapan rakyat,” terangnya.

Dia juga berharap kepada aparat desa dikukuhkan tersebut dapat mempelajari serta beradaptasi dengan cepat terhadap segala perubahan yang ada. Baik itu regulasi, maupun tupoksinya.

“Sehingga tidak berimplikasi, terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Khususnya terkait masalah hukum, seperti penggunaan dana desa (DD), aplikasinya dan lainnya,” tambahnya.

Tak lupa, orang nomor satu di Lampung Utara itu mengingatkan aparat desa dapat bersikap netral serta tidak menggunakan fasilitas negara dalam kontestasi pilkada kedepan. “Sebab apa? Sebelum – sebelumnya ada kejadian yang sampai viral dalam daring. Oleh karena itu hindari, bila tidak dapat berimplikasi kepada masalah hukum,” imbuhnya.

Continue Reading

Trending