Connect with us

Lampung Timur

LP3RI Sambut Baik Naiknya Laporan Nunik Agar Ada Kejelasan

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Selaku terlapor, pihak LSM Lembaga Pengawasan Pelayanan Informasi Publik Republik Indonesia (LP3RI) wilayah Lampung menyambut baik informasi terkait pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur ke Pengadilan Negeri (PN) Sukadana Lampung Timur yang di limpahkan belum lama ini. Berkas perkara tersebut merupakan aduan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim (Nunik).

Ketua LP3RI Provinsi Lampung Sandi Yudha mengatakan bahwa pihaknya memang sudah lama menantikan kejelasan proses hukum tersebut supaya semuanya dapat di paparkan secara jelas di pengadilan nanti.

“Selaku ketua LP3RI provinsi Lampung, Saya sambut baik berita pelimpahan oleh pihak kejaksaan negeri Sukadana kepada pengadilan setempat atas kasus hukum yang saat ini kami jalani. Mudah-mudahan segera dapat di sidangkan agar agar semuanya gamblang dan terang sudah lebih dari 1 tahun kami tunggu kelanjutannya,”jelas Sandi Yudha melalui WA pribadinya, Kamis (02/08/2018).

Lanjutnya, Berkas perkara yang saat ini sudah sampai di tangan Pengadilan Negeri Sukadana tentunya telah menunjukan titik terang kepastian hukum bagi LP3RI, pasalnya bukan pihak pelapor saja yang butuh kepastian hukum.

“Bukan hanya pelapor yang butuh kepastian hukum namun kami sebagai pihak terlapor juga butuh kepastian hukum,”ujarnya.

Sandi menjelaskan, untuk langkah selanjutnya, pihak LP3RI akan melakukan koordinasi terlebih dahulu.

“Selebihnya kami masih koordinasi dengan pendamping hukum,”Tandasnya.

Pada berita sebelumnya, Belum lama ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur telah melimpahkan Berkas perkara ke Pengadilan Negeri Suakadana atas aduan Bupati Lampung Timur Chusnunia yang melaporkan LSM Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik Republik Indonesia (LP3RI) ke pihak berwajib.

Di ketahui laporan tersebut merupakan buntut dari Aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh pihak LP3RI beberapa tahun yang lalu soal kejelasan setatus dari Bupati Lamtim.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur Syahrir Harahap menuturkan, Bupati Lamtim Chusnunia merasa ada penyerangan yang bernada menghina individu (Nunik, sapaan akrab Bupati Lamtim) dalam aksi unjuk rasa yang di lakukan LSM LP3RI beberapa waktu lalu.

Atas kejadian itu Nunik membuat laporan pengaduan ke Polres Lamtim, dan pihak Kejari telah menerima hasil pengaduan tersebut dalam bentuk berkas perkara.

“Berkas perkaranya sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Sukadan pada hari Senin 30 Juli 2018 dengan dakwaan pasal 310, 311 dan 317 dalam bentuk dakwaan Primer, Subsider dan Alternatif,”jelas Syahrir, Rabu (01/08/2018).

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Astaghfirullah, Humas Lampung Timur Diduga Mark Up Anggaran Pidato Buati dan Wakil Bupati

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Anggaran naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 silam di duga kuat di mark up Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Diketahui dari hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 menyebutkan adanya anggaran pada bagian Humas Sekretariat Daerah Lampung Timur sebesar 315 juta dengan realisasi sebesar 288 juta lebih, yang diperuntukan pada pembuatan naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati.

Saat di konfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kepala Bagian Humas Pemda Lapung Timur Mujianto membenarkan adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sementara, lanjut Mujianto, untuk Tahun Anggaran 2019 ini, anggaran pembuatan naskah pidato sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, anggaran tersebut terealisasi untuk membayar honor pekerja atau operator pembuat naskah pidato sebesar 25 ribu tiap satu naskah.

“Itu ada untuk bayar tenaga pembuat naskah, total sekitar 200 an juta, tidak benar kalau ada yang bilang lebih dari 300 juta,”Jelas Mujianto, Rabu (19/06/2019).

Ditambahkanya, dalam satu tahun anggaran, Humas menerbitkan naskah pidato kisaran 700 hingga 1000 naskah, dengn anggaran berkisar sebesar 200 juta Rupiah.

Redaksi

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Bukti Tambahan, Kejati Lampung dan KPK Sambangi Dishub Lamtim

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas milik mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. Penyidikan tersebut berlangsung di gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur, Selasa (18/06/2019).

Ketua Tim Penyidikan Kejati Lampung Andrie menuturkan, bahwa proses penyidikan terhadap dua jenis Randis milik Mantan Bupati Lamtim dan Wakil Bupati Lamtim dalam proses penambahan alat bukti.

“Kami bersama KPK melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dua kendaraan dinas ini, dan pemeriksaan kali ini untuk penambahan alat bukti,”singkatnya.

Di ketahui, dua kendaraan dinas mewah tersebut menelan anggaran hingga milyaran rupiah, dengan nilai sebesar Rp 2,6 Milyar.

Pemeriksaan dua Randis ini juga pernah di lakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018 (tahun lalu)

Pada saat itu, Koordinator Bidang Pidsus Kejati Lampung Firdaus mengatakan, dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim yang menelan anggaran milyaran rupiah ini dilakukan cek fisik lapangan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

“Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati ini tahun 2016, dengan nilai anggaran Rp 2,6 Milyar, sementara ini kami hanya sebatas uji fisik di lapangan, apa yang sesuai dengan kontrak, spesifikasinya (yang di periksa) seperti model (kendaraan) dan lain-lainnya,”jelas Firdaus.

Bahkan Ia menuturkan, Pihak Kejati sendiri sudah mengantongi nama tersangka di balik pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Namun sayangnya, saat di konfirmasi lebih jauh, pihak Kejati sendiri masih merahasiakan nama tersangkanya.

“Kami hanya melakukan pemeriksaan fisik bersama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI dan tim ahli otomotif. Sedangkan untuk penetapan tersangka, saya tidak bisa menceritakannya karena bukan wewenang saya, tapi yang jelas kalau sudah memasuki masa penyidikan pasti sudah ada tersangkanya,”ucapnya.

Pada waktu bersamaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur Indra Duki mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persoalan pengadaan Randis tersebut, karena dirinya baru menjabat sebagai kepala BPKAD Lamtim.

“Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim ini dilakukan tahun 2016, pada saat itu kepala BPKAD Lamtim adalah pak Mustakim (saat ini kepala BAPENDA Lamtim), jadi saya tidak tahu urusan ini karena saya juga baru menjabat sebagai kepala BPKAD,”tegasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bansos Pemkab Lamtim Untuk PKB di Soal

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur soroti Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada kabupaten setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya merealisasikan anggaran tersebut hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kritikan tersebut disampaikan Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.
Menurutnya, ada indikasi culas dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan Tahun Anggaran 2018 silam, sementara pengajuan dari Fraksi Partai lain hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.

“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasanya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Kepala Daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” Ucap Azzohiry

Dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing Fraksi, namun kenyataanya hingga saat ini tidak ada perkembangan.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah yang hanya mementingkan Fraksi Partai penguasa, dengan mengkesampingkan Fraksi partai lainya.

Diketahui Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 silam menganggarkan Bansos untuk Rumah Ibadah sekitar 10 Milyar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: