Connect with us

Lampung Utara

Kejari Hentikan Penyidikan Kasus Bimtek 232 Desa di Lampura

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri Lampung Utara menghentikan penyelidikan dugaan kasus penyalahgunaan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk 232 Desa di Lampung Utara yang di gelar di Hotel Novotel pada tahun 2017.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Dicky Zaharudin, yang menangani perkara dugaan penyalahgunaan Bimtek 2017, mengatakan, penyelidikan dugaan penyalahgunaan Bimtek untuk 232 Desa di Lampung Utara, untuk sementara ini dihentikan, dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti yang bisa ditingkatkan dalam perkara itu.

” Kita hentikan sementara penyelidikan ini (dugaan penyalahgunaan Bimtek 2017. Kita sudah lihat bukti pertanggung jawaban Desanya. Bahkan, Kegiatan Bimtek diselenggarakan atas kesepakatan bersama, yang telah dimusyawarahkan antara Apdesi dan pemohon penyedia jasa (Event Organizer). Atas dasar ini, kita hentikan dulu penyelidikannya,” Kata Dicky Zaharudin, Jum’at (3/8/2017), usai gelar pisah sambut jabatan Kasi Intelijen Kejari Lampung Utara, ke pejabat baru Hafiezd, SH. MH. Dicky sendiri mendapatkan promosi jabatan dengan menempati posisi Kasi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Batam.

Tapi, lanjutnya, tidak serta merta perkara itu langsung dihentikan, karena ini sifatnya sementara, jika memang ada bukti-bukti, tentu bisa di buka kembali.

” Waktu penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan Bimtek 2017 berakhir pada juni kemarin, maka ini kita hentikan sementara dulu. Tetapi, jika memang nantinya ada bukti-bukti baru, kasus ini bisa dibuka kembali,” tandasnya.

” Dalam kasus ini, kita (Kejaksaan) sudah memeriksa Kepala Dinas PMD (Wahab), pejabat-pejabat PMD Lainnya, Apdesi Kabupaten, Apdesi Kecamatan dan pihak penyelenggara (Nanang),” imbuhnya.

Sebelumnya, pihak penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk 232 desa di hotel novotel Bandar Lampung pada tahun 2017, Nanang, kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Rabu (18/4/2018) lalu.

Terpantau, Nanang selaku pihak Even Organized (EO) kegiatan Bimtek Kades se Lampung Utara itu diketahui masuk di gedung Kejaksaan Negeri sekira pukul 10.00 WIB.

Mengenakan kemeja merah lengan pendek dengan memanggul sebuah tas berwarna hitam, Nanang menjalani serangkaian pemeriksaan di bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Tak tanggung-tanggung, pemeriksaan memakan waktu hampir 10 jam lamanya. Ini terlihat,
Sekitar pukul 20.10 WIB, Nanang baru keluar dari ruang pemeriksaan di bagian Intelijen Kejaksaan. Dengan tergopoh-gopoh, Nanang langsung setengah berlari menghindari awak media.Tidak ada satu patah pun yang keluar dari mulut Nanang, meski dicecar berbagai pertanyaan. Nanang langung kabur menaiki mobil toyota avanza warna hitam yang memang sudah menunggunya.

Terungkap, di Kabupaten Lampung Utara ada 232 desa yang ikut dalam kegiatan Bimtek yang berlangsung sejak tanggal 30 November hingga 2 Desember 2017 itu dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di kota Bandar Lampung.

Diketahui, setiap desa dikenakan biaya Rp10 juta yang dikoordinir oleh Apdesi dan diserahkan pada pihak penyelenggara. Yang awalnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Lombok. Karena tidak jadi dilaksanakan di Lombok, maka dari dana Rp10 juta itu dikembalikan ke masing-masing desa sebesar Rp1,3 juta (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dari anggaran Rp8,7 juta perdesa itu lah yang dipergunakan untuk menyelenggarakan bimtek dalam tiga gelombang tersebut, Ikut dalam gelombang pertama untuk para kades, kedua untuk Kaur Perencanaan dan ketiga untuk Kaur Keuangan.

Reporter : Alex BeWe
Editor : Putra

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Datangi Imigrasi Kotabumi Guna Evaluasi Infrastruktur dan Fasilitas

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Kosmas Harefa, M.Si mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (17/7/2024).

Dalam kunjungan ini, Bapak Harefa didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan serta rombongan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, infrastruktur, dan layanan keimigrasian yang ada di kantor tersebut. Selain itu, mereka juga meninjau kondisi tanah hibah seluas 3000m2 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk pengembangan kantor imigrasi ini.

” Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur di Kantor Imigrasi Kotabumi memenuhi standar yang ditetapkan,” uUar Kosmas Harefa.

” Kami juga berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan tanah hibah ini untuk kepentingan pelayanan publik,” Imbuhnya

Menyikapi hal ini, Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kotabumi, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” Katanya.

Menurut Tato, junjungan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Kantor Imigrasi Kotabumi, serta memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Kunjungi Rutan Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Republik Indonesia, Drs. Kosmas Harefa, M.Si., mendatangi Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi di Jalan Tjoekoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Rabu (17/7/2024).

Kedatangan Staf Ahli Menkumham di Bumi Lampung Utara ini dalam rangka melakukan peninjauan secara langsung pelayanan kunjungan dan pembinaan tahanan. Ia didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung, Kusnali,A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H.
Mereka langsung disambut Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Nur Febrianto, A.Md.I.P., S.H., M.M, beserta jajarannya.

Sesaat menginjakkan kakinya di Rutan Kelas IIB Kotabumi, sang Staf Ahli disambut dengan pemakaian selendang tapis lampung dan peci tapis lampung oleh duta layanan Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Dalam kunjungannya, Drs. Kosmas Harefa langsung membaur dan menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya yang sedang berkunjung, dan berinteraksi dengan WBP dan keluarganya. Setelah itu Staf Ahli Menteri disambut oleh WBP Rutan Kelas IIB Kotabumi yang menyampaikan salam kepada Staf Ahli Menteri dan Kadivpas yang mendampingi.

Selanjutnya Staf Ahli Menteri menuju lingkungan kamar hunian WBP didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi beserta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kotabumi, Ade Candra Irawan, S.H., M.H., dan Kepala Subseksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, S.E., melihat pembimbingan tahanan yang terdapat di Rutan Kotabumi, karena Rutan Kotabumi lebih menekankan bimbingan kepada tahanan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih menekankan pembinaan narapidana.

” Saya mendukung Rutan Kotabumi menuju WBK dan mengingatkan untuk selalu menjaga Integritas dan semangat seluruh jajaran menuju WBK,” Kata Drs. Kosmas Harefa mengakhiri kunjungannya.

Sementara Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi menyambut baik atas kunjungan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial besertavrombongan.

” Saya berterimakasih dan menjadi sebuah kehormatan atas kehadiran Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kemenkumham RI dalam peningkatan kinerja dan layanan publik yang semakin baik,” Ucapnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Sesuai UU Desa, 231 Jabatan Kepala Desa Di Lampura Dikukuhkan

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Sebanyak 231 Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara dikukuhkan. Pasca ditetapkan UU Desa tentang penetapan masa tugas jabatan kepala desa, sepanjang 8 tahun masa jabatannya di Islamic Center Kotabumi, Kamis, 17 Juli 2024.

Mereka dilantik ialah hasil Pilkades serentak tahun 2021 sebanyak 14 kades, serta 90 di tahun 2023. Dengan akhir masa jabatan masing – masing, sampai dengan bulan Juli 2029 dan Juni 2031. Dari jumlah tersebut, 1 yang tidak dikukuhkan karena dijabat Penjabat (Pj).

Pengukuhan masa jabatan kades 8 tahun itu, terbilang mundur dari kabupaten/ kota se- Lampung. Yang telah dilaksanakan beberapa pekan, bahkan bulan lalu.

“Sesuai amanat undang – undang, jabatan kepala desa serta TP -PKK diperpanjang selama 8 tahun,” kata PJ Bupati, Aswarodi dalam sambutannya.

Dengan demikian, menurutnya itu harus diimbangi dengan tugas – tugas melekat. Bahkan ditingkatkan, seperti pelayanan dan pembangunan.

Lalu, melaksanakan pembangunan dengan perencanaan baik dan berkualitas; serta bermanfaat; harus ada ide dan gagasan cemerlang; berkoordinasi serta komunikasi dengan internal pemdes, BPD dan unsur lain serta keluar.”Untuk menjemput bola, demi terbangunnya pemerintah desa yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Juga dapat merangkul seluruh elemen, mulai tokoh pemuda, masyarakat dan agama. Demi terciptanya pembangunan sesuai harapan rakyat,” terangnya.

Dia juga berharap kepada aparat desa dikukuhkan tersebut dapat mempelajari serta beradaptasi dengan cepat terhadap segala perubahan yang ada. Baik itu regulasi, maupun tupoksinya.

“Sehingga tidak berimplikasi, terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Khususnya terkait masalah hukum, seperti penggunaan dana desa (DD), aplikasinya dan lainnya,” tambahnya.

Tak lupa, orang nomor satu di Lampung Utara itu mengingatkan aparat desa dapat bersikap netral serta tidak menggunakan fasilitas negara dalam kontestasi pilkada kedepan. “Sebab apa? Sebelum – sebelumnya ada kejadian yang sampai viral dalam daring. Oleh karena itu hindari, bila tidak dapat berimplikasi kepada masalah hukum,” imbuhnya.

Continue Reading

Trending