Connect with us

Lampung Timur

Pemkab Lamtim Gelar Workshop Tata Kelola Siskeudes

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan dilaksanakan di Aula Islamic Center Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Senin (06/08/2018).

Acara di buka oleh Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, Selain itu acara workshop tersebut dihadiri pula oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Perekonomian dan Maritim Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan Pusat Amdi Very Darma, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Kisyadi, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung dalam hal ini diwakil oleh Ria Damayanti, Kepala Polda yg diwakili oleh Kanit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung Kompol Tri hendro prasetyo, Serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera.

Untuk diketahui kegiatan workshop yang diikuti oleh Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Timur tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes di Kabupaten Lampung Timur atau dengan kata lain workshop ini bermaksud untuk memberikan pembekalan kepada kepala desa terkait aplikasi sistem keuangan desa agar dapat digunakan oleh pemerintahan desa sebagai alat pengelolaan keuangan.

Keberhasilan program ini diharapkan nantinya akan membantu desa-desa di Kabupaten Lampung Timur dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraaan masyarakat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari berharap agar seluruh peserta workshop dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan kedepan dapat mengaplikasikannya di desa masing-masing.

“Saya berharap kepada seluruh kepala desa dan para peserta yang hadir untuk dapat mengikuti, mencerna dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber sehingg nantinya bisa diaplikasikan di desa masing-masing, Karena salah satu sumber yang menjadi catatan BPK selama ini adalah pertanggungjawaban keuangan di tingkat desa,”ucapnya.

Kepada narasumber, Zaiful menitipkan para peserta untuk dapat dibina dan diarahkan dengan baik melalui materi-materi yang telah di siapkan sehingga tercapainya target yang diharapkan

Usai sambutan wakil bupati, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dan penyerahan plakat kepada narasumber.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Keruk Uang APBD, Diduga Humas Lampung Timur Manfaatkan Media

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bandel, KPU Lampung Timur Belum Laksanakan Putusan Bawaslu

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Hingga saat ini KPU Lampung Timur belum juga melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari putusan sidang Bawaslu. ironisnya, KPU hanya mengirimkan surat tindak lanjut, dan Bawaslu Lamtim dalam waktu dekat juga akan membalas surat KPU.

Di ketahui, hasil putusan sidang Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu lalu yang merekomendasikan KPU agar menganulir dua orang Calon Legislatif partai Gerindra Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Saat dihubungi sejumlah awak media melalui via telpon seluler, Ketua Bawaslu Lampung Timur uslih mengakui adanya surat dari KPU Kabupaten Lampung Timur perihal tindak lanjut hasil putusan sidang Bawaslu, sayangnya, pihak Bawaslu tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang seperti apa.

“Kita telah menerima surat dari KPU, surat itu perihal tindak lanjut putusan sidang, dan kami juga dari Bawaslu akan membalas surat tersebut,” ujar Uslih.

Pada putusan yang di bacakan Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur yang bertindak selaku Ketua Majelis, jumat (21/06/2019)didampingi 4 anggota majelis, Syahroni, Lailatul khoiriyah, Dedi Maryato, dan Winarto.

Dalam Persidangan Penanganan Pelanggaran dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 09/LP/PP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, yang hanya dihadiri komisioner selaku terlapor.

Bertindak sebagai Ketua Majelis pada sidang tersebut, Bawaslu telah memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilu, atas penetapan dua orang bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dari Dapil 3, Indra Rosita dan Suwarno.

Saat ditanya, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan hasil putusan dan rekomendasi, namun Ketua Bawaslu Lamtim ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Belasan Penyelenggara Pemilu Jalani Sidak Kode Etik

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Belasan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) di wilayah Provinsi Lampung menjalani sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Sidang dengan agenda pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang rapat utama Mapolda Lampung, Kamis (4/7/2019).

Sidang digelar berdasarkan pengaduan dari Hendri Yulianto, pengurus DPC Partai Gerindra Lampung Timur yang telah memberikan kuasa kepada Yuriansyah (advokat). Perkara tersebut teregister dalam surat bernomor: 118-PKE-DKPP/VI/2019.

Ada 15 penyelenggara pemilu yang menjadi terlapor dalam sidang, yaitu ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Timur: Andri Oktavia, Maria Mahardini, Husin, Wanahari, dan Wasiyat Jaro Asmoro.

Selanjutnya ketua dan anggota KPU Provinsi Lampung: Nanang Trenggono, M. Tio Aliansyah, Sholihin, Handy Mulyaningsih, dan Fauzan. Selain itu, dua komisioner lainnya: Erwan Bustami dan Antonius juga turut menghadiri sidang (bukan teradu).

Teradu selanjutnya yaitu ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur: Uslih, Lailatu Khoiriyah, Winarto, Syahroni, dan Dedi Maryanto.

Sidang dipimpin oleh Dr. Alfitra Salam dan beberapa orang anggota majelis.

Selain itu, dalam sidang juga dihadiri beberapa orang saksi. Para saksi telah disumpah sebelum memberikan kesaksiannya.

Amir Faisol selaku saksi Partai Gerindra mengakui adanya kekeliruan atas kebijakan KPU Kabupaten Lampung Timur, yang melakukan pleno ulang untuk dua (2) Kecamatan pada Dapil 7 silam.

,”Kekeliruan atas pleno ulang itu terungkap pada sidang DKPP,” ujar Amir Faisol.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: