Connect with us

Lampung Timur

Pemkab Lamtim Gelar Workshop Tata Kelola Siskeudes

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan kegiatan Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan dilaksanakan di Aula Islamic Center Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Senin (06/08/2018).

Acara di buka oleh Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari, Selain itu acara workshop tersebut dihadiri pula oleh Anggota Komisi XI DPR RI Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Perekonomian dan Maritim Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan Pusat Amdi Very Darma, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Kisyadi, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung dalam hal ini diwakil oleh Ria Damayanti, Kepala Polda yg diwakili oleh Kanit Tipikor Ditreskrimsus Polda Lampung Kompol Tri hendro prasetyo, Serta Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera.

Untuk diketahui kegiatan workshop yang diikuti oleh Camat dan Kepala Desa Se-Kabupaten Lampung Timur tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi Siskeudes di Kabupaten Lampung Timur atau dengan kata lain workshop ini bermaksud untuk memberikan pembekalan kepada kepala desa terkait aplikasi sistem keuangan desa agar dapat digunakan oleh pemerintahan desa sebagai alat pengelolaan keuangan.

Keberhasilan program ini diharapkan nantinya akan membantu desa-desa di Kabupaten Lampung Timur dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraaan masyarakat.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari berharap agar seluruh peserta workshop dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan kedepan dapat mengaplikasikannya di desa masing-masing.

“Saya berharap kepada seluruh kepala desa dan para peserta yang hadir untuk dapat mengikuti, mencerna dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber sehingg nantinya bisa diaplikasikan di desa masing-masing, Karena salah satu sumber yang menjadi catatan BPK selama ini adalah pertanggungjawaban keuangan di tingkat desa,”ucapnya.

Kepada narasumber, Zaiful menitipkan para peserta untuk dapat dibina dan diarahkan dengan baik melalui materi-materi yang telah di siapkan sehingga tercapainya target yang diharapkan

Usai sambutan wakil bupati, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dan penyerahan plakat kepada narasumber.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Serahkan KTP Elektronik Secara Simbolis Kepada Pelajar SMAN 1 Pesisir Tengah

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, menyerahkan secara simbolis KTP – Elektronik kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pesisir Tengah Krui, di aula SMA, Selasa (5/11).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, bahwa penyerahan KTP Elektronik ini, adalah sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang telah memasuki usia 17 tahun. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia, nomor 8 tahun 2016. Adapun mengacu kepada, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara Nasional, jelas Bupati.

Bupati juga berpesan kepada seluruh siswa – siswi yang akan mendapatkan KTP Elektronik pada hari ini, diharapakan dapat menjaga dengan baik dokumen Negara tersebut dan mempergunakannya sesuai kebutuhan, kata Bupati.

Kartu tanda penduduk elektronik juga merupakan dokumen kependudukan, yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan Nasional, jelas Bupati.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu kartu tanda penduduk, yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK juga merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan dapat berlaku seumur hidup. Kartu tanda penduduk elektronik ini merupakan dasar dalam penerbitan paspor, surat izin mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas hak tanah, kepentingan pemilihan umum (Pemilu) dan penerbitan dokumen identitas lainnya, kata Bupati.

Turut hadir kepala Disdukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Staf a
Ahli Bupati, Kepala DPMTSP, Inspektur, Kepala Bappeda, Kasat Pol. PP dan Damkar, Kaban Kesbangpol, Kabag protokol dan Kabag Humas Pemkab.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Penggunaan Dana Desa di Desa Negeri Jemanten Tidak Transparan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Desa Negeri Jemanten dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat Desa, hal itu terungkap pada sidang musyawarah ulang pembangunan Desa di aula BPU Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

Kepala Desa Marga Tiga Didik Sumardiyono membenarakan hal tersebut pada Senin (29/07/19) di aula Kecamatan, dimana pada saat itu Didik dengan jelas menyampaikan pengakuanya selama ini dirinya tidak pernah melibatkan Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Hadir dalam musawarah tersebut. kepala Bdan Kebangpol, PMD, perwakilan Kejaksaan Negri Sukadana, Camat setempat, Danramil, Kapolsek beserta para tokoh adat dan BPD Negri Jemanten Marga Tiga Lampung Timur.

Persoalan tersebut bermula dari adanya program pembangunan Kantor Desa yang telah berjalan 40 persen, sayangnya, pemabngunan tersebut dituding tidak pernah bermusawarah dengan masyarakat bahkan BPD.

Dimana, DD tahun 2019 Desa Negri Jemanten membangun Kantor Desa di bagian belakang Desa, atau tepatnya tersembunyi di jalan buntu, padahal sebelumnya masyarakat dan tokoh adat telah menyampaikan keinginan agar pembangunan kantor Desa di tempat strategis.

“Kami sebelumnya sudah pernah meminta agar kantor desa dibangun di jalan depan (poros red) dan kami juga telah siapkan lahanya, bukan seperti sekarang ini. Masak kantor Desa adanya ujung jalan buntu lagi, masak kantir desa nyelip atau nyumput, lalu bagaimana mau maju Desa kalau kantonya saja terbelakang,” kata Ismail salah satu tokoh Adat masyarakat Begri Jemanten, di sela-sela rapat kepada para awak media.

Menurutnya, kesalahan dalam program pembangunan di Desa Negri Jemanten terjadi sejak awal, dimana para tokoh adat dan BPD tidak pernah dilibatkan dalam musawarah pemabangunan Desa, karenanya, masyarakat adat meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas program DD tersebut.

Pada kesempatan yang sama juga salah satu Kepala Dusun 7 Desa Negri Jemanten Alim Bangsawan tegas di hadapan ruang sidang musawarah mengatakan bahwa selama ini Kepala Desa tidak pernah melibatkanya saat musawarah pembangunan Desa,

Senada dengan para tokoh masyarakat lainya, Suyanto Ketua BPD Negri Jemanten. Sesuai Peraturan Daerah, tentang musyawarah pembangunan Desa.

“Kami selaku BPD serba tidak tau, termasuk perihal tanah yang audah dibangun untuk Kantor Desa itu,” tandas Suyanto.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Keruk Uang APBD, Diduga Humas Lampung Timur Manfaatkan Media

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending