Connect with us

Lampung Timur

BPK Dapat Temuan Soal Retribusi Pasar Oleh Disperindag

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Data Retribusi 9 pasar milik pemerintah Daerah Lampung Timur yang berada di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung Timur terkesan amburadul, sehingga hal ini menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Lampung.

Hasil data dari audit keuangan Lamtim tahun 2017 oleh BPK RI, bahwa Disperindag Lamtim tidak memiliki data rill kios (los) pedagang yang ada di sembilan pasar daerah Lamtim, sehingga dengan demikian, untuk pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Disperindag Lamtim tidak dapat di tentukan.

Terlepas dari temuan BPK RI tersebut, mirisnya lagi, Kordinator Lapangan (Korlap) Disperindag Lamtim juga di duga telah melakukan pungutan liar (pungli) dengan menarik uang salar. Pasalnya, dari penuturan sejumlah pedagang di salah satu pasar milik pemda Lamtim bahwa setiap kali di lakukan penarikan uang salar tidak pernah di berikan karcis dari korlap yang bertugas memungut uang salar.

Menurut BS (pedagang) mengatakan, penarikan salar yang ada di pasar ini dilakukan setiap hari, namun tak ada sama sekali karcis yang di berikan kepada pedagang dari pertama ia berdagang hingga sekarang ini.

“Setiap penarikan walapun tidak mengunakan karcis tetap saya bayar, karna itu sudah kewajibakan kita membayar salar, namun saya heran juga tidak ada tanda bukti pembayaran,”singkatnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pasar Disperindag Lamtim Edi Susilo mengatakan, jika Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk di wilayah Lampung Timur belum di terapkan. Kendati demikian, lanjutnya, Disperindag Lamtim mengetahui jumlah data kios yang ada di sembilan pasar daerah Lamtim

“Kemungkinan SKRD akan di terapkan mulai bulan September ini (2018) untuk sembilan pasar daerah di Lamtim. Sedangkan untuk jumlah kiosnya kami ada datanya,”jelas Edi di ruang kerjanya Senin (06/08/2018).

Sementara saat di konfirmasi terkait sejumlah pedagang yang di pungut uang salar tanpa di berikan karcis, Edi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Namun disayangkan pihaknya tidak dapat berbuat banyak.

“Penarikan itu bisa dilakukan tidak memakai bukti (Karcis), namun itu kita anggap ilegal dan saya juga sudah menghimbau agar pedagang tidak melakuakan pembayaran bila tidak menerima buktinya. Namanya juga orang banyak kami belum melakukan pemantauan lagi terkait hal itu,”tandasnya.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Astaghfirullah, Humas Lampung Timur Diduga Mark Up Anggaran Pidato Buati dan Wakil Bupati

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Anggaran naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 silam di duga kuat di mark up Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Diketahui dari hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 menyebutkan adanya anggaran pada bagian Humas Sekretariat Daerah Lampung Timur sebesar 315 juta dengan realisasi sebesar 288 juta lebih, yang diperuntukan pada pembuatan naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati.

Saat di konfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kepala Bagian Humas Pemda Lapung Timur Mujianto membenarkan adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sementara, lanjut Mujianto, untuk Tahun Anggaran 2019 ini, anggaran pembuatan naskah pidato sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, anggaran tersebut terealisasi untuk membayar honor pekerja atau operator pembuat naskah pidato sebesar 25 ribu tiap satu naskah.

“Itu ada untuk bayar tenaga pembuat naskah, total sekitar 200 an juta, tidak benar kalau ada yang bilang lebih dari 300 juta,”Jelas Mujianto, Rabu (19/06/2019).

Ditambahkanya, dalam satu tahun anggaran, Humas menerbitkan naskah pidato kisaran 700 hingga 1000 naskah, dengn anggaran berkisar sebesar 200 juta Rupiah.

Redaksi

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Bukti Tambahan, Kejati Lampung dan KPK Sambangi Dishub Lamtim

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas milik mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. Penyidikan tersebut berlangsung di gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur, Selasa (18/06/2019).

Ketua Tim Penyidikan Kejati Lampung Andrie menuturkan, bahwa proses penyidikan terhadap dua jenis Randis milik Mantan Bupati Lamtim dan Wakil Bupati Lamtim dalam proses penambahan alat bukti.

“Kami bersama KPK melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dua kendaraan dinas ini, dan pemeriksaan kali ini untuk penambahan alat bukti,”singkatnya.

Di ketahui, dua kendaraan dinas mewah tersebut menelan anggaran hingga milyaran rupiah, dengan nilai sebesar Rp 2,6 Milyar.

Pemeriksaan dua Randis ini juga pernah di lakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018 (tahun lalu)

Pada saat itu, Koordinator Bidang Pidsus Kejati Lampung Firdaus mengatakan, dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim yang menelan anggaran milyaran rupiah ini dilakukan cek fisik lapangan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

“Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati ini tahun 2016, dengan nilai anggaran Rp 2,6 Milyar, sementara ini kami hanya sebatas uji fisik di lapangan, apa yang sesuai dengan kontrak, spesifikasinya (yang di periksa) seperti model (kendaraan) dan lain-lainnya,”jelas Firdaus.

Bahkan Ia menuturkan, Pihak Kejati sendiri sudah mengantongi nama tersangka di balik pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Namun sayangnya, saat di konfirmasi lebih jauh, pihak Kejati sendiri masih merahasiakan nama tersangkanya.

“Kami hanya melakukan pemeriksaan fisik bersama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI dan tim ahli otomotif. Sedangkan untuk penetapan tersangka, saya tidak bisa menceritakannya karena bukan wewenang saya, tapi yang jelas kalau sudah memasuki masa penyidikan pasti sudah ada tersangkanya,”ucapnya.

Pada waktu bersamaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur Indra Duki mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persoalan pengadaan Randis tersebut, karena dirinya baru menjabat sebagai kepala BPKAD Lamtim.

“Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim ini dilakukan tahun 2016, pada saat itu kepala BPKAD Lamtim adalah pak Mustakim (saat ini kepala BAPENDA Lamtim), jadi saya tidak tahu urusan ini karena saya juga baru menjabat sebagai kepala BPKAD,”tegasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bansos Pemkab Lamtim Untuk PKB di Soal

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur soroti Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada kabupaten setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya merealisasikan anggaran tersebut hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kritikan tersebut disampaikan Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.
Menurutnya, ada indikasi culas dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan Tahun Anggaran 2018 silam, sementara pengajuan dari Fraksi Partai lain hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.

“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasanya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Kepala Daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” Ucap Azzohiry

Dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing Fraksi, namun kenyataanya hingga saat ini tidak ada perkembangan.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah yang hanya mementingkan Fraksi Partai penguasa, dengan mengkesampingkan Fraksi partai lainya.

Diketahui Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 silam menganggarkan Bansos untuk Rumah Ibadah sekitar 10 Milyar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: