Connect with us

Lampung Timur

Sekda Lamtim Angkat Bicara Soal Pungli DD Berkedok Pelatihan Jurnalistik

Avatar

Published

on

Lampung Timur : Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur Syahrudin Putera angkat bicara terkait kepala Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur yang di duga melakukan pungutan Dana Desa berkedok Pelatihan Jurnalistik untuk Kepala Desa Se-Kabupaten Lamtim.

Saat di konfirmasi melalui pesa singkat WhatsApp (WA) pribadinya prihal pemanggilan Kadis DPMPD oleh pihak Kejari Lamtim, Syahrudin Putera akan segera memanggil yang bersangkutan untuk di mintai keterangan.

“Secepatnya akan saya panggil kadis PMD untuk di mintai klarifikasinya,”Ucap Syahrudin kepada wartawan media ini.

Diketahui saat ini proses pemeriksaan Kadis PMD Lamtim oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur tengah berjalan.

Seperti pemberitaan sebelumnya, bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur terus mendalami kasus dugaan penyalah gunaan Dana Desa (DD) yang berkedok pelatihan Jurnalistik kepala desa se-Kabupaten Lampung Timur dengan memanggil Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Lampung Timur beserta pihak-pihak yang bersangkutan dalam penyelenggaraan acara tersebut.

Kepala Kejari Lamtim Syahrir Harahap mengatakan, pemanggilan sejumlah pihak yang terlibat dalam acara pelatihan jurnalistik kepala desa sekabupaten Lamtim untuk di mintai keterangan perihal kegiatan acara tersebut.

“Kadisnya (DPMPD Lamtim) dan pihak-pihak penyelenggara acara pelatihan jurnalistik kepala desa sudah kami panggil. Ya, Kurang lebih satu minggu yang lewat mereka datang ke sini (Kejari) untuk di mintai keterangan,”singkat Syahrir, Rabu 01 Agustus 2018

Selain itu, Pihak kejaksaan Negeri Sukadana Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) juga sedang pengumpulan data untuk memperkuat laporan terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang digunakan dalam pelatihan jurnalistik tersebut.

Dikatakan Syharir Harahap pada pemberitaan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pengumpulan data kasus tersebut saat ini sedang berjalan, bahkan pihaknya saat ini sedang mengumpulkan dan mengali lebih dalam data-data laporan terkait persoalan pelatihan jurnalistik.

“Masih dalam pengumpulan data, dan bukan hanya itu saja termasuk biaya operasional dari pihak yang menjadi tempat kegiatan sudah kita mintai keterangan terkait persoalan pelatihan jurnalistik ini,”terangnya,

Lanjutnya, pihaknya akan terus berupaya mengungkap dan memperoses persoalan tersebut, namun sesuai dengan perosedur hukum yang berlaku.

Reporter : Mandra Aditama
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Astaghfirullah, Humas Lampung Timur Diduga Mark Up Anggaran Pidato Buati dan Wakil Bupati

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Anggaran naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 silam di duga kuat di mark up Bagian Humas Sekertariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Diketahui dari hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati TA 2018 menyebutkan adanya anggaran pada bagian Humas Sekretariat Daerah Lampung Timur sebesar 315 juta dengan realisasi sebesar 288 juta lebih, yang diperuntukan pada pembuatan naskah pidato Bupati dan Wakil Bupati.

Saat di konfirmasi sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kepala Bagian Humas Pemda Lapung Timur Mujianto membenarkan adanya anggaran untuk pembuatan naskah pidato Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sementara, lanjut Mujianto, untuk Tahun Anggaran 2019 ini, anggaran pembuatan naskah pidato sudah tidak ada lagi.

Menurutnya, anggaran tersebut terealisasi untuk membayar honor pekerja atau operator pembuat naskah pidato sebesar 25 ribu tiap satu naskah.

“Itu ada untuk bayar tenaga pembuat naskah, total sekitar 200 an juta, tidak benar kalau ada yang bilang lebih dari 300 juta,”Jelas Mujianto, Rabu (19/06/2019).

Ditambahkanya, dalam satu tahun anggaran, Humas menerbitkan naskah pidato kisaran 700 hingga 1000 naskah, dengn anggaran berkisar sebesar 200 juta Rupiah.

Redaksi

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kumpulkan Bukti Tambahan, Kejati Lampung dan KPK Sambangi Dishub Lamtim

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dinas milik mantan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. Penyidikan tersebut berlangsung di gedung UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Timur, Selasa (18/06/2019).

Ketua Tim Penyidikan Kejati Lampung Andrie menuturkan, bahwa proses penyidikan terhadap dua jenis Randis milik Mantan Bupati Lamtim dan Wakil Bupati Lamtim dalam proses penambahan alat bukti.

“Kami bersama KPK melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dua kendaraan dinas ini, dan pemeriksaan kali ini untuk penambahan alat bukti,”singkatnya.

Di ketahui, dua kendaraan dinas mewah tersebut menelan anggaran hingga milyaran rupiah, dengan nilai sebesar Rp 2,6 Milyar.

Pemeriksaan dua Randis ini juga pernah di lakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada tanggal 24 Oktober 2018 (tahun lalu)

Pada saat itu, Koordinator Bidang Pidsus Kejati Lampung Firdaus mengatakan, dua kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati Lamtim yang menelan anggaran milyaran rupiah ini dilakukan cek fisik lapangan untuk pengumpulan data lebih lanjut.

“Pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati ini tahun 2016, dengan nilai anggaran Rp 2,6 Milyar, sementara ini kami hanya sebatas uji fisik di lapangan, apa yang sesuai dengan kontrak, spesifikasinya (yang di periksa) seperti model (kendaraan) dan lain-lainnya,”jelas Firdaus.

Bahkan Ia menuturkan, Pihak Kejati sendiri sudah mengantongi nama tersangka di balik pengadaan dua kendaraan dinas tersebut. Namun sayangnya, saat di konfirmasi lebih jauh, pihak Kejati sendiri masih merahasiakan nama tersangkanya.

“Kami hanya melakukan pemeriksaan fisik bersama BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI dan tim ahli otomotif. Sedangkan untuk penetapan tersangka, saya tidak bisa menceritakannya karena bukan wewenang saya, tapi yang jelas kalau sudah memasuki masa penyidikan pasti sudah ada tersangkanya,”ucapnya.

Pada waktu bersamaan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur Indra Duki mengatakan bahwa dirinya tidak tahu persoalan pengadaan Randis tersebut, karena dirinya baru menjabat sebagai kepala BPKAD Lamtim.

“Pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lamtim ini dilakukan tahun 2016, pada saat itu kepala BPKAD Lamtim adalah pak Mustakim (saat ini kepala BAPENDA Lamtim), jadi saya tidak tahu urusan ini karena saya juga baru menjabat sebagai kepala BPKAD,”tegasnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bansos Pemkab Lamtim Untuk PKB di Soal

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur soroti Realisasi Bantuan Sosial (Bansos) pada kabupaten setempat. Pasalnya, Pemerintah Daerah hanya merealisasikan anggaran tersebut hanya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kritikan tersebut disampaikan Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.
Menurutnya, ada indikasi culas dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan Tahun Anggaran 2018 silam, sementara pengajuan dari Fraksi Partai lain hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.

“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasanya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada Kepala Daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” Ucap Azzohiry

Dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing Fraksi, namun kenyataanya hingga saat ini tidak ada perkembangan.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah yang hanya mementingkan Fraksi Partai penguasa, dengan mengkesampingkan Fraksi partai lainya.

Diketahui Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 silam menganggarkan Bansos untuk Rumah Ibadah sekitar 10 Milyar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: