Lampung Timur : Desa Negeri Jemanten dinilai tidak transparan dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat Desa, hal itu terungkap pada sidang musyawarah ulang pembangunan Desa di aula BPU Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

Kepala Desa Marga Tiga Didik Sumardiyono membenarakan hal tersebut pada Senin (29/07/19) di aula Kecamatan, dimana pada saat itu Didik dengan jelas menyampaikan pengakuanya selama ini dirinya tidak pernah melibatkan Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Hadir dalam musawarah tersebut. kepala Bdan Kebangpol, PMD, perwakilan Kejaksaan Negri Sukadana, Camat setempat, Danramil, Kapolsek beserta para tokoh adat dan BPD Negri Jemanten Marga Tiga Lampung Timur.

Persoalan tersebut bermula dari adanya program pembangunan Kantor Desa yang telah berjalan 40 persen, sayangnya, pemabngunan tersebut dituding tidak pernah bermusawarah dengan masyarakat bahkan BPD.

Dimana, DD tahun 2019 Desa Negri Jemanten membangun Kantor Desa di bagian belakang Desa, atau tepatnya tersembunyi di jalan buntu, padahal sebelumnya masyarakat dan tokoh adat telah menyampaikan keinginan agar pembangunan kantor Desa di tempat strategis.

“Kami sebelumnya sudah pernah meminta agar kantor desa dibangun di jalan depan (poros red) dan kami juga telah siapkan lahanya, bukan seperti sekarang ini. Masak kantor Desa adanya ujung jalan buntu lagi, masak kantir desa nyelip atau nyumput, lalu bagaimana mau maju Desa kalau kantonya saja terbelakang,” kata Ismail salah satu tokoh Adat masyarakat Begri Jemanten, di sela-sela rapat kepada para awak media.

Menurutnya, kesalahan dalam program pembangunan di Desa Negri Jemanten terjadi sejak awal, dimana para tokoh adat dan BPD tidak pernah dilibatkan dalam musawarah pemabangunan Desa, karenanya, masyarakat adat meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas program DD tersebut.

Pada kesempatan yang sama juga salah satu Kepala Dusun 7 Desa Negri Jemanten Alim Bangsawan tegas di hadapan ruang sidang musawarah mengatakan bahwa selama ini Kepala Desa tidak pernah melibatkanya saat musawarah pembangunan Desa,

Senada dengan para tokoh masyarakat lainya, Suyanto Ketua BPD Negri Jemanten. Sesuai Peraturan Daerah, tentang musyawarah pembangunan Desa.

“Kami selaku BPD serba tidak tau, termasuk perihal tanah yang audah dibangun untuk Kantor Desa itu,” tandas Suyanto.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Lampung Timur : Bagian Humas Sekretariat Pemda Lampung Timur di duga sengaja merencanakan judul dan autput anggaran yang berbeda, hal itu di indikasikan untuk mengeruk uang APBD.
Ironisnya, perusahaan Media justru dijadikan alat, diantaranya, pada laporan anggaran yang disebutkan untuk jurnalis warga, namun faktanya malah di gunakan untuk anggaran Televisi dan Radio.

Berdasrkan temuan inilah, Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur mempersoalkan kegiatan tersebut.

Menurut Ketua Harian Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Rini Mulyati, pada LKPJ anggaran tersebut diperuntukan pada biaya publikasi Online.

“Disitukan jelas, judul kegiatanya, untuk meningkatkan kemitraan jurnalis warga dengan pemerintah daerah dan pada pengeluaranya pun, menyebutkan untuk kerjasama publikasi media online, kan beda jauh dengan TV atau Radio, ini baru sebagian, masih banyak lagi lainya,”Terang wanita berhijab ini, Jumat (12/07/19).

Karenanya, salah satu pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Timur itu berharap kedepanya pemimpin daerah agar melakukan kajian terlebih dahulu dalam menempatkan pejabat di kabupaten berjuluk Bumei Tuah Bepadan itu.

hal tersebut perlu dilakukan demi kepentingan masyarakat, terlebih dalam kebijakan terhadap kerja sama pada media atau para pekerja tinta.

Perihal biaya untuk anggaran TV dan Radio hampir 500 juta tersebut, dibenarkan Kabag Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Lamtim Mujianto.

Menurut Mujianto, anggran tersebut di bayar untuk empat (4) stasiun televisi sebesar 400 an juta, dan 60 juta untuk Radio.

“Untuk membayar TV dan Radio,”terangnya pada Kamis kemarin.

Sementara pada judul dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tidak menyebutkan plot anggaran tv ataupun Radio.

Di tempat terpisah, Amir Faisol Ketua Mcab LMP Lampung Timur justru menegaskan adanya indikasi korupsi yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran, sehingga, katanya lagi, pihak-pihak terkait harus dapat melakukan tindakan sebagaimana mestinya.

“Ini saya kira sudah direncanakan sejak awal perencanaan, makanya cacat, jadi apapun dilakukan untuk perbaikan tentu tidak akan baik lagi, Inspektorat selaku APIP mesti melakukan fungsinya, atau bahkan Lembaga Yudikatif,” singkatnya.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Lampung Timur : Hingga saat ini KPU Lampung Timur belum juga melaksanakan hasil putusan atau rekomendasi dari putusan sidang Bawaslu. ironisnya, KPU hanya mengirimkan surat tindak lanjut, dan Bawaslu Lamtim dalam waktu dekat juga akan membalas surat KPU.

Di ketahui, hasil putusan sidang Bawaslu Kabupaten Lampung Timur beberapa waktu lalu yang merekomendasikan KPU agar menganulir dua orang Calon Legislatif partai Gerindra Daerah Pemilihan 3, Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Saat dihubungi sejumlah awak media melalui via telpon seluler, Ketua Bawaslu Lampung Timur uslih mengakui adanya surat dari KPU Kabupaten Lampung Timur perihal tindak lanjut hasil putusan sidang Bawaslu, sayangnya, pihak Bawaslu tidak dapat menjelaskan tindak lanjut yang seperti apa.

“Kita telah menerima surat dari KPU, surat itu perihal tindak lanjut putusan sidang, dan kami juga dari Bawaslu akan membalas surat tersebut,” ujar Uslih.

Pada putusan yang di bacakan Uslih Ketua Bawaslu Lampung Timur yang bertindak selaku Ketua Majelis, jumat (21/06/2019)didampingi 4 anggota majelis, Syahroni, Lailatul khoiriyah, Dedi Maryato, dan Winarto.

Dalam Persidangan Penanganan Pelanggaran dengan agenda pembacaan putusan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor 09/LP/PP/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/V/2019, yang hanya dihadiri komisioner selaku terlapor.

Bertindak sebagai Ketua Majelis pada sidang tersebut, Bawaslu telah memutuskan KPU telah melakukan pelanggaran Administrasi pemilu, atas penetapan dua orang bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dari Dapil 3, Indra Rosita dan Suwarno.

Saat ditanya, apakah KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan hasil putusan dan rekomendasi, namun Ketua Bawaslu Lamtim ini tidak dapat memberikan jawaban yang pasti.

Reporter : Mandra
Editor : Red