Connect with us

Lampung Utara

Peringati HUT RI Polres Lampura Gelar Liga Futsal

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Banyak wujud rasa syukur yang bisa di panjatkan bagi warga negara Indonesia dalam memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 73, salah satunya dengan melakukan kegiatan yang positif guna menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan wujud rasa syukur atas kemerdekaan yang di raih bangsa Indonesia.

Seperti nampak apa yang di lakukan Polres Lampung Utara dengan menggelar turnamen futsal yang diikuti 8 tim yang berasal seluruh satuan, Rabu (08/08/18) dilapangan Mapolres Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara Utara AKBP Eka Mulyana, S.I.K mengatakan, turnamen futsal ini digelar dalam rangka memeriahkan Hut RI ke-73, kita mengadakan lomba futsal, namun masih internal saja, jadi wasit dan pemain dari internal.

Selain memeriahkan Hut RI juga untuk mempererat silaturahmi antar anggota dan pimpinan supaya terjalin silaturahmi yang baik. “Kita disini tidak melihat batasan pangkat, pokoknya yang bermain sportif, menang kalah bukan tujuan tapi kekompokan tujuanya,” kata Kapolres.

Turnamen ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018 dengan memperebutkan juara 1, 2 dan 3.

Reporter : Alex BeWe
Editor : Putra

Continue Reading
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Deal Polemik RPJMD Lampura Temui Titik Terang

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Polemik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara tahun 2019-2024 nampaknya bakal segera berakhir.

Berdasarkan hasil konsultasi Pemerintah dan DPRD Lampung Utara ke Kementrian Dalam Negeri bahwa Pimpinan sementara DPRD dapat melakukan pembahasan dan pengesahan RPJMD.

” Kita telah berkonsultasi ke Kemendagri kemarin bersama dengan Pimpinan Sementara DPRD dan hasilnya RPJMD bisa dilakukan oleh pimpinan sementara. Dan dijelaskan mereka (pihak Kemendagri), SE (Surat Edaran Kemendagri) sudah sesuai dengan pasal-pasal yang merujuk UU no 23 tahun 2014,” kata Pejabat Sekretaris Kabupaten Lampung utara, Sofyan, usai rapat bersama di Gedung DPRD setempat, Jalan Soekarno-Hatta, Kotabumi, Kamis (19/9/2019) sore.

Menurut Sofyan, Pemerintah dan DPRD akan bersama-sama mengupayakan pembahasan rancangan akhir dan pengesahan RPJMD dengan waktu yang semakin sempit ini.

” Saya lihat ada keinginan bersama untuk membahas dan menyelesaikan agenda yang ada didewan ini. Pihak DPRD memandang demi kepentingan masyarakat Lampung Utara yang juga didalamnya ada kepentingan konstituennya. Kita eksekutif juga sama, apa yang tertuang dalam RPJMD, KUA-PPAS 2020 dan Perubahan 2019, sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat Lampung Utara,” jelas Sofyan.

Untuk itu, lanjutnya, secara marathon, DPRD terus mengupayakan itu (pembahasan dan pengesahan RPJMD, KUAPPAS 2020 dan Perubahan 2019).

” Ya saya berharap dengan limit waktu yang tersisa, ini bisa diselesaikan,” harapnya.

Saat disinggung soal limit waktu RPJMD yang berakhir tanggal 25 September, apakah pembahasan RPJMD akan berjalan maksimal?

Sofyan menegaskan, meski waktu yang tersisa cukup relatif singkat, namun itu nantinya tidak akan mengurangi kualitas pembahasan RPJMD. Karena, bahan RPJMD sudah berada di DPRD dan kemungkinan sudah dipelajari.

” Jadi, kalau besok memang berlanjut, akan ada penyerahan tahap akhir dan isinya juga tidak jauh berbeda dengan bahan RPJMD Rancangan awal. RPJMD sudah dikonsultasikan ke provinsi dan secara substansi tidak ada perubahan,” tukasnya.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

RPJMD Pemkab-DPRD Lampura Galau

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utra : Silang sengkarut atas persoalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Utara tahun 2019-2024 membuat pihak Eksekutif dan Legislatif galau.

Diketahui, Tanggal 25 September 2019 menjadi batas waktu pengesahan RPJMD terhitung sejak pelantikan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara pada 25 Maret lalu. Penetapan RPJMD sendiri diberikan waktu selambatnya enam bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik,

jika tak ditetapkan maka sesuai aturan yang berlaku Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung Utara bakal dikenai sanksi.

Pihak Pemerintah dan DPRD pun berencana akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri terkait surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri dengan nomor : 160/8945/SJ yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo pada 3 September 2019.

” Ya secepatnyalah, Kami (eksekutif dan legislatif) akan berkonsultasi dengan Kemendagri terkait RPJMD ini, ” ucap Ketua Sementara DPRD Lampung Utara, Rendy Apriansyah, di Gedung DPRD, Jalan Soekarno-Hatta, Kotabumi, Senin (16/9/2019).

Sayangnya, Rendy belum dapat memastikan kapan konsultasi itu akan dilakukan karena anggaran untuk itu masih belum tersedia meski waktu yang tersisa hanya tinggal sembilan hari.

” Enggak tahu kapan (konsultasinya), karena uang mau jalan kesana (kemendagri) belum ada, tapi pokoknya kami upayakan secepatnya,” katanya.

Diakui Rendy, Surat Edaran yang sempat diklaim Pemerintah Daerah Lampung Utara bahwa pimpinan sementara DPRD memiliki kewenangan untuk membahas RPJMD, tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat. Inilah alasan yang membuat pihaknya beserta pihak eksekutif berencana berkonsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri.

” Konsultasi ini untuk memastikan apakah surat edaran dari Kemendagri soal pembahasan RPJMD bisa dilakukan pimpinan sementara DPRD dan dapat dijadikan dasar hukum yang kuat,” ungkapnya.

Pada dasarnya, lanjut Rendy, sepanjang aturan memang membolehkannya, pihaknya pasti siap untuk membahas rancangan akhir dan mengesahkan RPJMD Lampung Utara tahun 2019-2024.

” Pada prinsipnya, kami (DPRD) tidak ada niat menunda-nunda RPJMD ini, tapi kita sekarang ini bicara tentang dasar hukumnya dulu. Kalau dasar hukumnya kuat, produk hukum yang dihasilkan akan benar – benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Begitu pun sebaliknya, kalau dasar hukumnya lemah, ya saya sebagai Ketua sementara tidak siap membahas RPJMD, ketimbang melanggar hukum,” tandasnya.

‎Penjabat Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan membenarkan rencana konsultasi tersebut. Namun, ia belum dapat memastikan apakah akan turut serta dalam konsultasi itu.

“ Kalau memang diajak (DPRD) , tentu saya akan ikut ke sana,” ‎katanya singkat.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Alat Kelengkapan Dewan, Sejumlah Parpol Mulai Berebut Posisi Penting

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Setelah terbentuknya fraksi-fraksi di DPRD Lampung Utara, kini sejumlah partai politik mulai disibukkan dengan ‘mengincar’ kursi Ketua di komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berupa Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah dan Badan Kehormatan.

Penjajakan koalisi antar partai pun nampaknya mulai terbangun guna merebut komposisi tersebut. Diketahui. Partai Politik di Lampung Utara yang berhasil meloloskan wakilnya di lembaga legislatif yaitu PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, PAN, Perindo, Berkarya, PPP, PKS dan Gerindra.

Politiisi PDIP Lampung Utara, Rahmat Hartono secara tegas menyatakan akan berupaya menempati posisi tertinggi di setiap komisi atau badan yang ada di lembaga DPRD.

‎” Kami ingin ada perwakilan di tiap AKD, kalau bisa jadi Ketua di setiap komisi dan badan,” ucapnya, disela-sela Paripurna Internal DPRD Lampung Utara, belum lama ini

” Kita akan ada jalinan komunikasi intensif dengan yang lainnya untuk AKD ini,” imbuh Ketua DPRD Lampung Utara periode 2014-2019 ini.

Beda lagi dengan yang disampaikan, Politisi Partai Nasdem, Dedi Sumirat, yang menargetkan posisi Ketua Komisi IV.

” Kita akan melakukan lobi – lobi dengan koleganya yang lain supaya tujuan itu (Ketua Komisi IV) tercapai. Terkhusus ke partai-partai koalisi Pilkada,” ujarnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, Dedi mengatakan, ia dan partai lainnya (Partai Nasdem, Gerindra, PAN, PKS) akan bersama – sama berjuang untuk meraih posisi tertinggi di tiap AKD.

“ Hanya ‎PAN saja yang berbeda karena memiliki target sendiri dalam AKD,” ucapnya.

Sedangkan, PAN Lampung Utara akan membidik posisi Ketua Komisi II atau Komisi IV. ‎Kedua komisi ini dinilai yang paling sesuai bagi para kader mereka yang duduk di DPRD Lampung Utara.

“ Kami (PAN) satu posisi ketua di komisi. ‎Bisa di Komisi II atau Komisi IV,” kata Ketua PAN Lampung Utara, Darwin Hifni.

Lalu, apakah koalisi yang terjadi pada Pilkada Lampung Utara akan terjadi lagi dalam ‘perebutan’ kursi Ketua dalam komposisi di AKD DPRD Lampung Utara? Kita tunggu saja!

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Trending