Bandarlampung – Ribuan petani se-Provinsi Lampung ikuti aksi damai yang digagas oleh Dewan Rakyat Lampung (DRL) dan Dewan Mahasiswa Lampung (DML) di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Rabu (27/9/2023)

Aksi Damai ini sebagai bentuk memperingati hari Tani, para petani di Provinsi Lampung sangat antusias menyampaikan aspirasinya.

Kordinator Aksi, Sapriansyah mengatakan aksi tersebut merupakan sebagai mimbar bebas para petani dalam menyampaikan aspirasinya.

“Berketepatan dengan Hari Tani ini kita mengajak para petani di Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi, keluhan serta problem lainnya yang dirasakan para petani, mulai dari banyak nya perampasan lahan oleh mafia tanah, kelangkaan pupuk subsidi dan berbagai problem lainnya,” ujar Sapriansyah.

Ditempat yang sama, salah satu petani asal Kabupaten Pesawaran, Sahroni mengatakan, banyak nya persoalan para petani membuat ia dan rekan-rekannya tergerak dalam aksi ini, ia berharap agar pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami para petani sehingga para petani bisa sejahtera.

“Harapannya, semoga pemerintah provinsi Lampung mendengar aspirasi kami para petani, kemudian mengambil tindakan yang konkrit dalam permasalahan para petani, sehingga kehidupan para petani ini bisa sejahtera,” tuturnya.

Aksi damai ini berlangsung sejak pukul 13:00 sampai pukul 16:30, masa aksi bergerak dari kantor pos pahoman menuju tugu adipura, Bandarlampung. (Zld/Al)

BANDAR LAMPUNG-Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama DPRD Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Tahap II, pada rapat paripurna di DPRD Bandarlampung, Rabu (27/9/2023).

Terdapat perubahan pada beberapa anggaran yang ada, mengenai bantuan tas dan perlengkapan sekolah untuk siswa billing pada dinas pendidikan serta program satgas sosialisasi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kenakalan remaja pada dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eva Dwiana mengungkapkan bahwa, anggaran untuk pembelian tas dan perlengkapan sekolah untuk siswa billing dicoret oleh DPRD karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.

“Anggaran untuk pembelian Tas dan perlengkapan sekolah dibatalkan dan akan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran 2024,” ungkapnya.

Mengenai anggaran untuk Satgas Sosialisasi pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibatalkan Eva mengatakan bahwa, program tersebut adalah program pusat anggaran dari pusat tidak ada, jadi tidak dilanjutkan karena dana APBD tidak tersedia.

“Program satgas sosialisasi tersebut adalah program pusat, namun anggaran dari pusat tidak ada, sementara tidak dilanjutkan karena APBD kita belum cukup,” imbuhnya.

Ditanyai lebih lanjut mengenai penjualan aset yang sudah direncanakan oleh pemkot, Eva Dwiana mengungkapkan bahwa, hal tersebut hanya sebatas rencana tidak bisa direalisasikan untuk tahun ini.

“Penjualan aset itu hanya sebatas rencana saja belum sampai tahap untuk dijual, jadi penjualan aset tidak dapat direalisasikan,” pungkasnya.(Zld/jl)

BANDAR LAMPUNG-Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 disetujui, Wali Kota Eva Dwiana menanggapi beberapa pandangan fraksi. Terutama dari Fraksi Partai Gerinda yang menolak terkait penjualan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung.

“Itu tidak, karena untuk penjualan itu kalau anggarannya kurang. Tapi sampai sementara ini, detik ini, sampai ke depan Insya Allah semuanya bisa kita atasi,” kata Wali Kota perempuan pertama di Kota Bandar Lampung kepada Lampung Today.com, Rabu (27/09/2023).

Karena, ujar Bunda sapaan akrabnya , setiap program dan anggaran Pemkot Bandar Lampung selalu dicek bisa dilakukan atau tidak. “Alhamdulillah, semua program Pemkot yang disuguhkan berjalan dengan baik. Walaupun ada salah satu anggaran yang dicoret oleh DPRD yaitu program bina lingkungan (biling) dan Satgas Perempuan dan anak Dinas PPA,” ujar Wali Kota.

Lewat program biling, terang Wali Kota.
Pemkot akan membagikan tas beserta isinya, seragam dua setel, dan sepatu dua pasang untuk pelajar. “Untuk sepatu dan baju sudah kita lelang, dan untuk perubahan ini kita siapkan juga tas beserta isinya tapi dicoret. Saya akan menginformasikan kepada masyarakat, karena kita ingin anggaran ini bulat, karena untuk masyarakat,” terangnya.
Satu lagi anggaran yang dicoret yakni PPA Satgas Perempuan dan Anak, karena ini merupakan instruksi Pemerintah Pusat.

“Memang dana pusat tidak ada. Jadi kita harus menyiapkan sendiri, karena tugas Satgas ini untuk mensosialisasikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kenakalan remaja. Tapi, tidak apa. Semoga di 2024 pada APBD murni semuanya bisa terealisasi dan yang terbaik untuk Kota Bandar Lampung,” katanya.

Sekali lagi, kata Bunda Eva, tidak ada penjualan aset Pemkot Bandar Lampung. “Alhamdulillah, semuanya aman. Semua program bisa berjalan baik. Apalagi kita akan dibantu oleh dana DAK. Insya Allah semuanya berjalan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung M. Nur Ramdhan menyebut potensi penjualan aset sangatlah kecil. Bahkan hampir tidak mungkin, mengingat pendapatan asli daerah (PAD) dan dana lainya terus masuk ke kas Pemkot Bandar Lampung.

“Penjualan aset itu untuk sumber PAD menjadi opsi terakhir bila tak punya uang. Tetapi itu tidak mungkin dijual karena setiap hari kita menerima uang PAD dan dana bagi hasil (DBH). Kenapa dimasukkan? Karena struktur APBD-nya harus demikian,” jelas Ramdhan.(zld/red)